Ditemukan 74 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-05-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 576/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Oktober 2019 — PT. Karsatunggal Mandiri lawan PT. SAC Nusantara
190148
  • MKn;19.Bahwa PEMOHON mengajukan Price Waterhouse Coopers sebagai Ahliyang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan investigasi/audit investigasiterhadap TERMOHON dengan pertimbangan keahlian, kapasitas dankemahiran dalam pelaksanaan pemeriksaan investigasi/audit investigasidengan membebankan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk PriceWaterhouse Coopers sebagai Ahli untuk melakukan pemeriksaaninvestigasi/audit investigasi terhadap TERMOHON dibebankan kepadaTERMOHON;20.Bahwa Permohonan ini diajukan berdasarkan
    SAC Nusantara)terhitung sejak pendiriannya hingga Jual Beli Saham dilakukan antaraPEMOHON dengan TERMOHON pada 25 Januari 2012, serta membuatkanlaporammya yaitu: Price Waterhouse Coopers;6.
    SAC Nusantara) yang dimintai informasi, data,dokumen atau keterangan oleh para Ahli beserta tim dibawah supervisi PriceWaterhouse Coopers yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Penetapan iniwajid untuk memberi bantuan, akses, baik arsip digital maupun fisik,memberikan serta menyajikan seluruh informasi, data, dokumen atauketerangan tersebut tanpa terkecuali;8.
    Menetapkan bahwa para Ahli beserta tim dibawah supervisi PriceWaterhouse Coopers yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Penetapan iniwajib menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap TERMOHON (PT.
    SAC Nusantara) dilarang untuk menghalangi, menghilangkan bukti,menghambat, mempersulit ataupun membuat seat pemeriksaaninvestigasi/audit investigasi yang sedang dilakukan oleh para Ahli besertatim dibawah supervisi Price Waterhouse Coopers yang diangkat dan ditunjukberdasarkan Penetapan ini;12.Menyatakan biaya pemeriksaan investigasi/audit investigasi terhadapTERMOHON (PT.
Register : 15-09-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 560/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 20 Desember 2017 — IBU LARA LEIGH VACCAR NEMALCEFF >< AETNA GLOBAL BENEFITS (ASIA PASIFIC) LIMITED CS
10269
  • Coopers Energy sebagaipemegang polis induk, sedangkan PARA TERGUGAT sebagaiperusahaan Penanggung. Keanggotaan PENGGUGAT dalam asuransiyang diselenggarakan oleh PARA TERGUGAT telah berlangsungsejak 01 Juni 2002 sampai dengan sekarang yang dibuktikan denganKartu Anggota AETNA ("Bukti P1") dan Polls Asuransi No.
    Coopers Energy tidak pernah dicabut maupundibatalkan oleh PT.
    Coopers Energy sebagai Pemegang Polls Indukmaupun oleh PARA TERGUGAT sehingga PENGGUGAT tetapterdaftar sebagai peserta dalam asuransi tersebut (vide Bukti P1).Adapun seluruh kewajiban dan hakhak antara PENGGUGAT denganPARA TERGUGAT dilaksanakan dengan balk tanpa ada masalahAPAapUN juga. = == oon eeeWANPRESTASI PARA TERGUGAT : Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul11.00 pagi PENGGUGAT merasakan sakit nyeri yang dirasakan padajantungnya, sehingga PENGGUGAT melakukan pemeriksaaan
Putus : 10-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1061/B/PK/PJK/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PANASONIC LIGHTING INDONESIA
4738 Berkekuatan Hukum Tetap
  • memakaimerek dagang yang disebutkan didalam latar belakang pembuatan untukmeningkatkan nilai tambah produkproduknva dipasaran dengan reputasimerk dagang vang khas, dan PC siap memberi izin PLI untuk memakaimerek dagang pada atau sehubungan dengan produkproduk PC tertentuberdasarkan syaratsyarat dan ketentuanketentuan selanjutnya ditetapkandalam perjanjian ini;Bahwa berdasarkan OECD Transfer Pricing Guidelines 2009 Edition,Chapter VII Special Consideration for intragroup services dan Pricewaterhouse Coopers
    International Transfer Pricing 2009, Chapter IVTransfer Pricing Policy terdapat dua karakteristik umum dari bisnismanufaktur yaitu Contract Manufacturing dan Full Fledge Manufacturing.Contract Manufacturing dan Full Fledge Manufacturing terdapat dalamhampir seluruh industri manufaktur dan pada umumnya tingkatpengembalian (rate of return) yang diterima Contract Manufacturing lebihrendah secara signifikan dari tingkat pengembalian yang diterima oleh FullFledge Manufacturing (Pricewater house Coopers
    Dalamkelaziman bisnis dan usaha, pengenaan brand fee dan royalti dikenakanpada saat produk tersebut dijual ke pasaran untuk konsumen pelanggan nonafiliasi (diluar afiliasi/grupnya);Bahwa berdasarkan OECD Transfer Pricing Guidelines 2009 Edition,Chapter VII Special Consideration for intragroup services dan Pricewaterhouse Coopers International Transfer Pricing 2009, Chapter IVTransfer Pricing Policy terdapat dua karakteristik umum dari bisnismanufaktur yaitu Contract Manufacturing dan Full Fledge
    Manufacturing.Contract Manufacturing dan Full Fledge Manufacturing terdapat dalamhampir seluruh industri manufaktur dan pada umumnya tingkatpengembalian (rate of return) yang diterima Contract Manufacturing lebihrendah secara signifikan dari tingkat pengembalian yang diterima oleh FullFledge Manufacturing (Pricewaterhouse Coopers International TransferPricing 2009, Chapter IV Transfer Pricing Policy: Practical Consideration,subchapter 408, Page 4849).
Register : 06-07-2011 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42825/PP/M.VI/15/2013
Tanggal 25 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
16681
  • Banding berkaitan dengan teknologi yang mutakhir ataukahteknologi yang sudah dipakai perusahaan lain secara umum; ataukahteknologi yang sudah lama bahkan ketinggalan jaman.bahwa NV Bekaert SA Belgium tidak melaporkan Intellectual Property yangdimilikinya yang dijadikan dasar royalty tersebut ke Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia, yang melaporkan justru Pemohon Banding sebagai pihakyang membayar Royalti tersebut.bahwa Benchmark Report mengenai Royalti Study yang dikeluarkan olehPricewaterhouse Coopers
Register : 09-09-2004 — Putus : 06-10-2004 — Upload : 06-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 6 Oktober 2004 — PT. INDONESIA ASAHI KASEI (INDACI), CS >< PT. HARTONTEX TUJUAN CEMERLANG
22763
  • Bahwa total hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon 1sejumlah US$ 128,965.46 dan Rp.175.598.160, sudah diakui dan disetujui olehTermohon dengan Surat Request for Debitors Confirmation tanggal 17 Maret 2004 olehAkuntan Publik Pricewaterhouse Coopers Drs.
    2003Kwitansi No.29120Tanggal 30 Juni 2003Kwitansi No.29205Tanggal Juli 2003Reture barangSisa tagihanUS$US$US$US$US$US$US$US$US$US$Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.28.298,5329.371,044.890,5713.167,5049.191,042.446,651.830,92 129.197,25231,80 128.965,45,3.066.19331.074.19023.019.55312.793.69423.847.51224.016.8254.001.59610.796.76640.318.0572.019.1041.513.304868.615 Rp. 175.598.160, Bahwa lebih dari itu, berdasarkan bukti P12 telah ternyata Pemohonmengakui nhasil Audit dari Auditur Pricewaterhoure Coopers
Register : 01-11-2013 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN BATAM Nomor 198/Pdt.G/2013/PN.BTM
Tanggal 10 Desember 2014 — Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan hidup (LSM –AMPUH); 1. BADAN Pengusahaan Batam, DKK
24584
  • penting terhadaplingkungan hidup wajib memiliki AMDALAdanya pembuangan /penimbunan limbah B3 ( bahan beracun danberbahaya) jenis cooper slag yang telah dilakukan oleh Tergugat IV di3 (tiga) lokasi tersebut diatas tanoa memiiliki iin Amdal dan atau ijinpengolahan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya);Bahwa pada tanggal 02 dan 04 Maret 2013 Penggugat juga telahmeminta pernyataan secara tertuls kepada beberapa wargasetempat di lokasi Pembuangan /penimbunan limbah B3 (bahanberacun dan berbahaya) jenis Coopers
Putus : 11-12-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 842/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs P.T. PANASONIC LIGHTING INDONESIA
6744 Berkekuatan Hukum Tetap
  • memakai merek dagangyang disebutkan didalam latar belakang pembuatan untuk meningkatkan nilaitambah produkproduknva dipasaran dengan reputasi merk dagang yang khas,dan PC siap memberi ijin Phi untuk memakai merek dagang pada atausehubungan dengan produkproduk PC tertentu berdasarkan syaratsyarat danketentuanketentuan selanjutnya ditetapkan dalam perjanjian ini.iBahwa berdasarkan OECD Transfer Pricing Guidelines 2009Edition, Chapter VII Special Consideration for intragroup servicesdan Price waterhouse Coopers
    Dalamkelaziman bisnis dan usaha, pengenaan brand fee dan royalti dikenakanpada saat produk tersebut dijual ke pasaran untuk konsumen pelanggannonafiliasi (diluar afiliasi/grupnya);Bahwa berdasarkan OECD Transfer Pricing Guidelines 2009 Edition,Chapter VII Special Consideration for intragroup services dan Pricewaterhouse Coopers International Transfer Pricing 2009, Chapter IVTransfer Pricing Policy terdapat dua karakteristik umum dari bisnismanufaktur yaitu Contract Manufacturing dan Full Fledge Manufacturing.Contract
    Manufacturing dan Full Fledge Manufacturing terdapat dalamhampir seluruh industri manufaktur dan pada umumnya tingkatpengembalian (rate of return) yang diterima Contract Manufacturing ebihrendah secara signifikan dari tingkat pengembalian yang diterima oleh FullFledge Manufacturing (Pricewaterhouse Coopers International TransferPricing 2009, Chapter IV Transfer Pricing Policy : Practical21Consideration, subchapter 408, Page 4849).
Register : 17-10-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 04-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 14 Januari 2020 — Penuntut Umum:
MAT YASIN
Terdakwa:
IRWAN
245682
  • Ltd yang memberitahukankepada Price Waterhouse Coopers (PWC) serta kepada Jabatan lautMalaysia yang mengatakan bahwa ada complain dari ABK IKMERDEKA terkait dengan gaji para ABK belum dibayarkan, tanggal11 April 2015, Capt SHAUKATH ALI melakukan komunikasi denganPrice Waterhouse Coopers (PWC) yang inti dalam pembicaraantersebut pihak Price Waterhouse Coopers (PWC) meminta CaptSHAUKATH ALI agar mengirimkan kapal kembali ke Malaysiadengan catatan bahwa pihak Price Waterhouse Coopers (PWC)hanya membayarkan
    (PWC) dankepada para pihak yang berkompeten dalam pelayaran tentangsituasi yang sangat memperihantinkan diatas kapal IK MERDEKAterkait tidak adanya penerangan, tidak ada bahan bakar, oli, AC, dll,dan dengan fakta bahwa 13 Maret 2015, Capt SHAUKATH ALImenerima email dari KHASNUN sebagai karyawan JAS Marien (L).Ltd yang memberitahukan kepada Price Waterhouse Coopers(PWC) serta kepada Jabatan laut Malaysia yang mengatakan bahwaHalaman 60 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt.
    Utr.ada complain dari ABK IK MERDEKA terkait dengan gaji para ABKbelum dibayarkan,dan dengan fakta bahwa pada tanggal 11 April 2015, CaptSHAUKATH ALI melakukan komunikasi dengan Price WaterhouseCoopers (PWC) yang inti dalam pembicaraan tersebut pihak PriceWaterhouse Coopers (PWC) meminta Capt SHAUKATH ALI agarmengirimkan kapal kembali ke Malaysia dengan catatan bahwapihak Price Waterhouse Coopers (PWC) hanya membayarkan satubulan gaji ABK, akan tetapi Capt SHAUKATH ALI keberatan danmeminta agar gaji
    Utr.Convention (MLC) kapal IK MERDEKA tidak memenuhi persyaratankarena sedang dalam proses pergantian managemen IK MERDEKA,dan dengan fakta bahwa tanggal 8 Pebruari 2015 Capt SHAUKATHALI mengirikan email kepada Price Waterhouse Coopers (PWC) dankepada para pihak yang berkompeten dalam pelayaran tentangsituasi yang sangat memperihantinkan diatas kapal IK MERDEKAterkait tidak adanya penerangan, tidak ada bahan bakar, oli, AC, dll,dan dengan fakta bahwa 13 Maret 2015, Capt SHAUKATH ALImenerima email
    dari KHASNUN sebagai karyawan JAS Marien (L).Ltd yang memberitahukan kepada Price Waterhouse Coopers(PWC) serta kepada Jabatan laut Malaysia yang mengatakan bahwaada complain dari ABK IK MERDEKA terkait dengan gaji para ABKbelum dibayarkan,dan dengan fakta bahwa pada tanggal 11 April 2015, CaptSHAUKATH ALI melakukan komunikasi dengan Price WaterhouseCoopers (PWC) yang inti dalam pembicaraan tersebut pihak PriceWaterhouse Coopers (PWC) meminta Capt SHAUKATH ALI agarmengirimkan kapal kembali ke Malaysia
Register : 27-11-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mdn
Tanggal 15 Desember 2020 — Pemohon:
QATAR NATIONAL BANK CABANG SINGAPURA
Termohon:
PT. SEMEN BOSOWA INDONESIA
22653
  • Sebagai tindaklanjutt TERMOHON PKPU telah melibatkan pihak ketiga yangindependent, yaitu Price Waterhouse Coopers (PWC) untuk menyusunkonsep proposal restrukturisasi, termasuk perhitungan angsuran, biayabiaya, perhitungan fee dan jumlah fasilitas yang cukup besar sehinggaperlu dilakukan perhitungan yang mendalam serta persamaan persepsiterhadap variabelvariabel dan skema perhitungan sebagaimana telahdisepakati dalam Facility Letter.
    Bahwa faktanya keinginan PEMOHON PKPU untukmelakukan restrukturisasi tersebut pada dasarnya sudah dilakukanpembahasan antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPUHal 16 dari 42 halaman putusan perkara niaga reg.Nomor 41/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN Niaga Mdndengan melibatkan pihak ketiga yaitu Price Waterhouse Coopers (PWC),sebagaimana surat penugasan dari TERMOHON PKPU kepada PWC(Bukti T 7);Bahwa TERMOHON PKPU merupakan entitas anak dari PT.
    Pada tanggal 24 September 2020, sejumlah USD 1,300,000.00 (satujuta tiga ratus ribu Dolar Amerika Serikat); (Bukti T21); dan7.Pada tanggal 1 Oktober 2020, sejumlah USD 840,000.00 (delapanratus empat puluh ribu Dolar Amerika Serikat) (Bukti T 22);Bahwa TERMOHON PKPU selanjutnya melakukan komunikasi kepadapihak Bank Q.P.S.C dan PEMOHON PKPU terkait rencanarestrukturisasi dan telah mengajukan proposal restrukturisasi yangdibuat oleh Price Waterhouse Coopers (PWC). sebagaimana beberapabukti korespondensi
    Demikian pula sebaliknya,terkait proposal restrukturisasi, TERMOHON PKPU telah melibatkanpihak ketiga yang independen yaitu Price Waterhouse Coopers (PWC)untuk menyusun konsep proposal restrukturisasi, termasuk perhitunganangsuran, biayabiaya, perhitungan fee dan jumlah fasilitas yang cukupbesar sehingga perlu dilakukan perhitungan yang mendalam sertapersamaan persepsi terhadap variabelvariabel dan skema perhitungansebagaimana telah disepakati dalam Facility Letter;Bahwa adanya utang tidak sederhana
    Dan PT Bangun Karya Pratama Lestari(BKPL) batal demi hukum karena melanggar ketentuan dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan LambangNegara serta Lagu Kebangsaan, terkait penggunaan bahasa dalamkontrak dengan pihak asing, diberi tanda bukti T6;Foto copy Surat Penugasan TERMOHON PKPU kepada yaitu PriceWaterhouse Coopers (PWC) membuktikan PEMOHON PKPU tengahmelakukan restrukturiasi atas kewajibankewajiban yang ada mengingatperusahaan yang dibiayai oleh PEMOHON PKPU masih
Register : 13-03-2014 — Putus : 10-06-2014 — Upload : 12-07-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 241/PDT/2014/PT.DKI
Tanggal 10 Juni 2014 —
4418
  • COOPERS MECHANICAL OILFIELD SERVICES :Dahulu beralamat di Jalan Brigjen Katamso Km 14,5 TanjungUcang Batam, sekarang tidak diketahui keberadaan dandomisili hukum, baik didalam maupun di luar negeri, dalamhal ini diwakili oleh Kenneth R Cooper selaku Direktur PT.Cooper's Mechanical Oilfield Services dan memberikankuasa kepada Edward NH Abraham, Juris Doctor, DavidAbraham, BSL, Fredy HL Tobing, SH, Erwin R.K Nainggolan,SH, Ellsy Novita dan P.A Hari Setiawan, SH Advokat danKonsultan Hukum pada Abraham
Putus : 15-05-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 K/Pdt.Sus-PHI/2019
Tanggal 15 Mei 2019 — 1. ZULFANSYAH, DKK VS JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (PT JICT)
10536 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan temuan auditor Price Waterhouse Coopers (PWC)mengenai implementasi COLA pada tahun 2017, dalam surat internalmemorandum pada tanggal 20 Oktober 2017 ditemukan fakta terdapat 8(delapan) orang karyawan Tergugat mengalami kenaikan upah dari14.26% sampai dengan 36,82% tanpa didukung surat keputusan (Sk)Direksi di luar skkema COLA;4. Bahwa dengan demikian terjadi kelebinan bayar upah yang tidakHalaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 396 K/Padt.
Register : 07-03-2013 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.51030/PP/M.IA/15/2014
Tanggal 3 Maret 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
21527
  • dikarenakanTerbanding tidak memperhitungkan atau tidak mengakui adanya klaim mutu sebesarRp2.797.165.251,00 ;bahwa dalam proses pemeriksaan Pemohon Banding telah menunjukkan BukuBesar kepada Pemohon Banding namun belum memberikan dokumen pendukungatas klaim mutu tersebut, namun dalam proses keberatan dan dalam persidanganPemohon Banding telah menyerahkan seluruh dokumen yang terkait dengan klaimmutu aquo;bahwa berdasarkan Laporan Audit Auditor Independent yakni Haryanto Sahari &Rekan Pricewaterhouse Coopers
Putus : 20-03-2013 — Upload : 03-05-2013
Putusan PN DENPASAR Nomor 28/ Pdt / G / 2012/ PN. Dps
Tanggal 20 Maret 2013 —
71108
  • 30,000,000.00 (tiga puluh juta dollar Amerika) menyebabkan PARAPENGGUGAT sebagai pemegang saham mayoritas pada PT.BBP, setujumelakukan jual beli saham sebagaimana dimaksud pada angka 8 diataskepada TERGUGAT dengan harga dibawah nilai intrinsiknya yaitu denganharga sebesar USD 500,000.00 (lima ratus ribu dollar Amerika), padahalsebagaimana laporan analisis, laporan appraisal dan studi kelayakan atasproyek yang dilakukan oleh beberapa sumber seperti Discovery LandCompany dan Samil Pricewaterhouse Coopers
Register : 12-06-2012 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 27-04-2014
Putusan PN CILACAP Nomor 41/Pdt.G/2012/PN Clp
Tanggal 3 April 2013 —
295171
  • (lima ratus lima puluhribu tiga ratus sembilan Dolar Amerika Serikat) seperti yang dinyatakan olehTurut Tergugat (vide Bukti P13);Bahwa untuk mengetahui pasti jumlah eskalasi harga (cost overrun) atasProyek Pabrik Tepung Cilacap, maka Turut Tergugat telah meminta KantorAkuntan Publik Price Waterhouse Coopers (PWC) sebagai kantor akuntanpublik independen untuk mengaudit dan memperhitungkan beberapa jumlaheskalasi harga (cost overrun) akibat keterlambatan pembangunan danproduksi tepung terigu sampai
    (three hundred ninety threethousand five hundred ninety five United States Dollar), not amounting toUS$ 550,309. as stated by CoDefendant (see Exhibit P13);Whereas to ensure amount of cost overrun incurred for Cilacap Flour MillProject, CoDefendant requested Price Waterhouse Coopers (WPC), anindependent accountant public, to audit and valuate the amount of costoverrun arising out from the up to 4 (four) months delay of the flour millproject development and operation.Whereas the result of PWC's audit
    (tiga ratus sembilan puluhtiga ribu lima ratus sembilan puluh lima Dolar Amerika Serikat);Bahwa benar TURUT TERGUGAT telah meminta Kantor Akuntan PublikPrice Waterhouse Coopers (PWC) sebagai kantor akuntan publik independenuntuk mengaudit dan memperhitungkan beberapa jumlah cost overrun akibatketerlambatan pembangunan dan produksi tepung terigu sampai 4 (empat)79791112bulan, dimana PWC dalam suratnya tanggal 28 April 2000 perihal Agreedkupon Procedures Examination on Expenditures of Flour Mill Project
    (bukti P14.2)8428293031ee33Fotocopy Price Waterhouse Coopers (PWC) Report tanggal 28 April 2000perihal Agreed Upon Procedures Examination on Expendituresof Flour MillProject of PT Panaganmas Inti Persada (Turut Tergugat). (bukti P15.1)Fotocopy terjemahan Price Waterhouse Coopers (PWC) Report tanggal 28April 2000 perihal Agreed Upon Procedures Examination on ExpendituresofFlour Mill Project of PT Panaganmas Inti Persada (Turut Tergugat).
    (bukti TT10.2)91912021Ze23242526Fotocopy Price Waterhouse Coopers (PWC) Report tanggal 28 April 2000perihal Agreed Upon Procedures Examination on Expenditures of Flour MillProject of PT Panganmas Inti Persada (Turut Tergugat). (bukti TT11.1)Fotocopy terjemahan Price Waterhouse Coopers (PWC) Report tanggal 28April 2000 perihal Agreed Upon Procedures Examination on Expendituresof Flour Mill Project of PT Panganmas Inti Persada (Turut Tergugat).
Putus : 27-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 611/B/PK/PJK/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PANASONIC LIGHTING INDONESIA
5131 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan OECD Transfer Pricing Guidelines 2009 Edition,Chapter VII Special Consideration for intragroup services dan Pricewaterhouse Coopers International Transfer Pricing 2009, Chapter IVTransfer Pricing Policy terdapat dua karakteristik umum dari bisnismanufaktur yaitu. Contract Manufacturing dan Full FledgeManufacturing.
    Dalam kelaziman bisnis dan usaha, pengenaan brandfee dan royalti dikenakan pada saat produk tersebut dijual ke pasaranuntuk konsumen pelanggan nonafiliasi (diluar afiliasi/grupnya);Bahwa berdasarkan OECD Transfer Pricing Guidelines 2009 Edition,Chapter VII Special Consideration for intragroup services dan Pricewaterhouse Coopers International Transfer Pricing 2009, Chapter IVTransfer Pricing Policy terdapat dua karakteristik umum dari bisnismanufaktur yaitu Contract Manufacturing dan Full Fledge
    Putusan Nomor 611/B/PK/PJK/2015hampir seluruh industri manufaktur dan pada umumnya tingkatpengembalian (rate of return) yang diterima Contract Manufacturinglebih rendah secara signifikan dari tingkat pengembalian yang diterimaoleh Full Fledge Manufacturing (Pricewaterhouse Coopers InternationalTransfer Pricing 2009, Chapter IV Transfer Pricing Policy : PracticalConsideration, subchapter 408, Page 4849).
Register : 31-08-2010 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.42729/PP/M.I/15/2013
Tanggal 16 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
20189
  • Dari empat belas perjanjian ini dikategorikan nilai pasarwajar (interquartile) dalam jarak antara 2,50% sampai 5,038% dengan median 5,00%;bahwa Price Waterhouse Coopers, Netherlands telah mengadakan penelitiandatabase untuk membandingkan perjanjian lisensi antara perusahaan yangindependen. Sehubungan dengan perjanjian Knowhow, maka dipilih enam buahperjanjian lisensi.
    atas penggunaan, atau hak untuk menggunakan hak cipta kesusasteraan,kesenian, atau karya ilmiah termasuk film sinematografi dan film atau pita untuksiaran radio atau televisi paten, merek dagang, desain atau model, rencana, rumusatau proses yang dirahasiakan, atau untuk penggunaan, atau hak menggunakan,perlengkapan industri, perdagangan, atau ilmu pengetahuan, atau untuk informasimengenai pengalaman dibidang industri, perdagangan, atau ilmu pengetahuan,Berdasarkan hasil penelitian Price Waterhouse Coopers
Putus : 06-10-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 PK/Pdt/2014
Tanggal 6 Oktober 2015 — PT. SUMALINDO LESTARI JAYA Tbk vs DEDDY HARTAWAN JAMIN, Dkk
618493 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ahli Bidang Audit Akuntansi dan Keuangan (2 orang) yaitu:(1) Kantor Akuntan Publik Osman Bin Satrio & Rekan (Deloitte, Touche& Tohmatsu);(2) Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PriceWaterhouse Coopers);a.
    AhliBidang Audit Akuntansi dan Keuangan yaitu:(1) Kantor Akuntan Publik Osman Bin Satrio & Rekan (Deloitte, Touche& Tohmatsu);(2) Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PriceWaterhouse Coopers);b. Ahli Bidang Industri Kehutanan:(1) PT. EOS Consultans;(2) Institute of Natural and Regional Resources;(3) Program Magister Bisnis IPB;3.
    (Termohon);Menetapkan dan mengangkat mereka yang disebut di bawah ini sebagai ahliuntuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan /Termohon yaitu:a) Ahli Bidang audit Akuntansi dan Keuangan oleh Kantor Akuntan PublikTanudiredja, Wibisana & Rekan (Price Waterhouse Coopers) ;b) Ahli Bidang Industri Kehutanan, oleh Program Magister Bisnis InstitutPertanian Bogor;Menetapkan jangka wakiu pemeriksaan perseroan paling lama 60 (enampuluh) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan dengan pemeriksa (Ahli
Register : 22-11-2019 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1427/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK
271242
  • Atas informasi tersebut JasHalaman 20 dari 93 hal, Putusan Nomor 1427/Pid.Sus/2019/PN Jkt.UtrMarine Menyetujul sehingga kapal IK diberangkatkan atau berlayar keIndonesiaBahwa pada tanggal 5 Februari 2015 Jas Marine tidak dapat lagimemenuhi kewajiban setiap bulannya atas pembiayaan pembelian kapalIK Merdeka karena tidak adanya pekerjaan yang didapat di Indonesiakemudian Bank quwait Finance House Menunjuk salah satu badanhukum akuntan di Malaysia yaitu Price waterhouse Coopers yangdiwakili oleh Lim
    San Peen untuk mengurusi segala sesuatu yangberkaitan dengan keperluan kapal IK MerdekaBahwa pada tanggal 6 Februari 2015 badan hukum Price waterhouseCoopers bersama dengan Baltic Agencies Mengadakan rapat yangtujuannya adalah membicarakan pengambil ahlian pengurusan kapal IKMerdeka Kepada Price waterhouse Coopers dengan hasil bahwa BalticAgencies tidak berwenang lagi mengurusi kapal tersebutBahwa sejak pengambilalinan kapal IK Merdeka oleh Price waterhouseCoopers pada tanggal 6 Februari 2018 seluruh
    biaya yang berhubungandengan kapal tersebut termaksud dengan upah atau gaji anak buahkapal tidak dibayarkan oleh Price waterhouse Coopers sehinggatanggal 22 April 2015 jabatan laut atau kesyahbandaran Malaysiamemerintahkan kepada da Price waterhouse Coopers agar memenuhipembayaran upah gaji anak buah kapal IK Merdeka namun tidak adarespon pembayaran gaji sehingga kapal tersebut labuh jangkar di MerakBanten sampai bulan Januari 2018;Bahwa Pada tanggal 19 Januari 2018 Captain Alex Ardinor Atas perintahdari
    Malaysia atau kurator terkait keabsahankepemilikan kapal IK Merdeka;Bahwa hasil dari pengecekan tersebut adalah berdasarkan keteranganpihak Quwait Finance house Malaysia kapal IK Merdeka belum belidilunasi oleh JAS Marine mengalami kredit macet untuk selanjutnyapihak Quwait Finance house Malaysia menunjuk Price waterhousecoopers Malaysia untuk mengelola aset bank yaitu kapal tersebut, LaluLalu beras keterangan pihak Quawait Finnance House Malaysia,ditunjuk oleh Price waterhouse coopers Malaysia
    AGUNG SUDJONOdan pihak jabatan laut menjelaskan bahwa Kapal IK Merdeka sedangdalam pengurusan Pricewaterhouse Coopers (PWC). Pihak JabatanLaut Malaysia menanyakan kenapa kapal IK Merdeka tidak sampai kePort Klang Malaysia dan saat itu dijawab bahwa kapal belum sampaikarena gaji kru kapal tidak di bayarkan yang merupakan tanggung jawabPWC, hubungan kelurarga tidak ada;Sdr.
Register : 19-02-2010 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 16-01-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.45721/PP/M.IV/15/2013
Tanggal 20 Juni 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12034
  • dengan 2006 memang ada pembayaran USD2.050.000,00;bahwa dalam sidang Pemohon Banding menegaskan bahwa pada tahuntahun sebelumnya adapemeriksaan yang dilakukan Terbanding, akan tetapi untuk selisih kurs tidak pernah dikoreksidan di tahun 2008 pun tidak juga dikoreksi Terbanding;bahwa dalam sidang Pemohon Banding kembali menegaskan bahwa besarnya angkapinjaman dari perusahaan afiliasi luar negeri telah Pemohon Banding laporkan dalam LaporanKeuangan Audited dari Kantor Akuntan Publik Pricewaterhouse Coopers
Putus : 11-12-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 841/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT PANASONIC LIGHTING INDONESIA
6240 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam kelaziman bisnis dan usaha, pengenaan brandfee dan royalti dikenakan pada saat produk tersebut dijual ke pasaranuntuk konsumen pelanggan nonafiliasi (diluar afiliasi/grupnya);Bahwa berdasarkan OECD Transfer Pricing Guidelines 2009 Edition,Chapter VIl Special Consideration for intragroup services dan Pricewaterhouse Coopers International Transfer Pricing 2009, Chapter IVTransfer Pricing Policy terdapat dua karakteristik umum dari bisnismanufaktur yaitu.
    Contract Manufacturing dan Full Fledge Manufacturingterdapat dalam hampir seluruh industri manufaktur dan pada umumnyatingkat pengembalian (rate of return) yang diterima ContractManufacturing lebih rendah secara signifikan dari tingkatpengembalian yang diterima oleh Full Fledge Manufacturing(Pricewaterhouse Coopers International Transfer Pricing 2009,Chapter IV Transfer Pricing Policy : Practical Consideration,subchapter 408, Page 4849).