DAEYU INDONESIA; JUNAIDIN, DKK.

Daeyu Indonesia, adapundata data terperinci dari Para Penggugat, tersebut dibawahinit (terlampir);Bahwa Tergugat adalah badan hukum yang didirikan sejaktahun 1991 dengan nama PT. Daeyu Poleko Indonesia dan padaperkembangan serta perjalanan usahanya berubah nama menjadiPT. Daeyu Indonesia. Dengan kepemilikan mayoritas modalAsing (PMA) dan terakhir kali diketahui Para Penggugatdipimpin oleh seorang Direkturnya adalah bernama YarnisNasir.

Daeyu Indonesia(disingkat SBGTS PT. Daeyu Indonesia), yang pada waktu itudihadiri oleh + 150 (seratus lima puluh) orang Buruh PT.Daeyu Indonesia dan tercatat pada kantor wilayah DinasTenaga Kerja Kabupaten Bekasi, tertanggal 12 Maret 2008.Dengan nomor bukti pencatatan/registrasi No. 712/CTT250/11/2008. Semenjak didirikan dan terbentuknya susunanPengurus Tingkat Pabrik/Perusahaan (disingkat ;PTP) SBGTSPT.

Daeyu Indonesia dan juga khususnyakepada Para Penggugat;Bahwa perselisihan hubungan industrial antara ParaPenggugat dengan Tergugat, berawal kira kira, tepatnya,pada tanggal 17 Maret 2008.

Indonesia, ' tidakdibagikannya salinan peraturan perusahaan PT DaeyuIndonesia kepada Para Penggugat dan juga Para Buruh padaumum yang bekerja di lingkungan kerja PT Daeyu Indonesia.Hal. 7 dari 24 hal.

No. 113PK/ Pdt.Sus/20 10Para Penggugat dan juga Para Buruh pada umum yangbekerja di lingkungan kerja PI Daeyu Indonesia ke dalamprogram JPK (Jaminan Pelayanan Kesehatan) Jamsostek,tidak memberikan tunjangan transportasi, tunjangan premikehadiran, tunjangan premi jam kerja shift, dantunjangan premi makan bagi Para Penggugat dan juga ParaBuruh pada umum yang bekerja di lingkungan kerja PTDaeyu Indonesia, tidak dibagikannya salinan peraturanperusahaan PT Daeyu Indonesia kepada Para Penggugat danjuga

DAEYU INDONESIA,

DAEYU INDONESIA

Daeyu ;Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan permohonan sertifikat kepadaTergugat sebagaimana surat Penggugat tertanggal 5 September 2014;Bahwa Tergugat menolak membuat sertifikat atas nama Penggugatberdasarkan suratnya Nomor 779 / 60032.16 / IX / 2014 tertanggal24 September 2014 dengan alasan di atas tanah tersebut telah terbitSertifikat Hak Guna Bangunan No.1/Mekarsari seluas 26.500M2 atas namaPT.

SAKSI DEAYU PARZADA Alias DAEYU ;11kiriman atas nama SORAYA DAYU yang beralamat di PT. Loreal Indonesia,akan tetapi setelah melihat nama yang tertera di paket kiriman tersebut ternyatabukan salah satu nama dari karyawan yang bekerja di PT. LorealIndonesia ; Bahwa saksi menolak paket kiriman tersebut, akan tetapi pada saat petugas TNTsudah melewati pintu keluar dan sedang menunggu Lift saya bertemu denganSdr ARIF (Office Boy) PT. LOreal Indonesia dan bertanya kepada Sdr.

Daeyu;Bahwa karena gugatan ini didukung oleh buktibukti yang otentik, makaPenggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih duluwalau ada banding, kasasi maupun verzet (uit verbal bij voorraad).Bahwa wajar pula bila Penggugat membebankan adanya uang paksa /dwangsom yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakanputusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu sebesarRp.1.000.000, (Seratus juta) per hari.Halaman 4 dari 28 halaman, Pts.No. 625/PDT/2018/PT.BDG.Adapun

kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga denganTerdakwa;Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik KPK dan saksi telah membaca danmenandatangani serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut dan dalammemberikan keterangan tanpa tekanan atau paksaan terhadap saksi;Bahwa saksi dipanggil oleh penyidik sehubungan dengan masalah pengembalianpanjar biaya perkara, yang mana perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT DayuIndonesia, pernah bersengketa di PHI Bandung;Bahwa saksi berkerja di PT Daeyu

Indonesia sebagai manajer HRD, tetapi yangmewakili perusahaan sebagai Kuasa Hukum adalah pengacara dari Surabayabernama Yudiarto;Bahwa perkara PT Daeyu Indonesia menang di pengadilan PHI Bandung;Bahwa saksi mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara PHI tersebutdisebabkan karena serikat pekerja mengajukan Kasasi, dimana dalam tingkat Kasasipihak perusahaan kalah.

Sehingga untuk upaya hukum PK kuasa hukumnya gantilagi oleh perusahaan;Bahwa untuk perkara PK PT Daeyu Indonesia yang mengurus adalah dari HRDperusahaan sendiri, yaitu Ali Darman Munthe dan untuk Putusan PK pihakperusahaan menang dan perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa tentang panjar biaya perkara tingkat PK di PHI Bandung, seingat saksi telahmembayar sekitar Rp 26 juta.

Setelah saksi menandatanganiblanko kosong yang diberikan oleh Terdakwa kemudian saksi mengembalikanblanko tersebut kepada Terdakwa;Bahwa saksi menanyakan perihal Blanko tersebut kepada Terdakwa kemudianTerdakwa menjawab bahwa blanko tersebut hanya tanda terima saja dan hal inisudah biasa;Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan Terdakwamenyampaikan bahwa putusan PK PT Daeyu Indonesia sudah turun.

Dalam pembicaraan melalui telepon tersebut,saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada titipan untuk saksi;Bahwa maksud titipan tersebut adalah biaya fotocopy yang dikeluarkan, ternyatadari pihak tidak ada yang diberikan kepada saksi;Bahwa biaya fotocopy yang dimaksud oleh saksi tersebut adalah bukan biaya atautarif resmi yang dimintakan kepada pihak;Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai uang panjar yang dititipkan oleh PT Daeyu;Bahwa terhadap permasalahan PT Daeyu pada waktu itu ada Aanmaning dari

Daeyu;. Bahwa kepemilikan sebidang tanah tersebut dalam butir 3 di atas olehPenggugat adalah didasarkan dan/atau diperkuat oleh:7.1,1.2.7.3.7.4.7.5.Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kepala Desa Mekarsari,Kecamatan Tambun, Tanggal 18 September 2013, yangmenyatakan sebidang Tanah Negara Bebas yang terletak di RT.006. RW. 016 Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan,Kabupaten Bekasi, seluas 33.675 M?

Daeyu Indonesia, sehingga PPNyang lebih dibayar menjadi sebesar Rp. 1.427.981.799,00adalah tepat dan benar, dengan demikian tidak terdapatputusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf (e) UndangUndangNomor 14 Tahun 2002;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTURJENDERAL PAJAK tersebut

Mei 2005 atas nama PT Daeyu Indonesia,sehingga PPN yang lebih dibayar menjadi sebesar Rp1.427.981.799,00adalah tepat dan benar, dengan demikian tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuanHalaman 36 dari 99 halaman.

Mei 2005 atas nama PT Daeyu Indonesia,sehingga PPN yang lebih dibayar menjadi sebesar Rp1.427.981.799,00adalah tepat dan benar, dengan demikian tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana dimaksudPasal 91 huruf (e) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR

Putusan Nomor 335 B/PK/PJK/2017banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP717/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 22 Juni 2007tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April sampai dengan Mei 2005 atasnama PT Daeyu Indonesia, sehingga PPN yang lebih dibayar menjadisebesar Rp1.427.981.799,00 adalah tepat dan benar, dengan demikiantidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan

Daeyu Indonesia, sehingga PPN yang lebih dibayarmenjadi sebesar Rp1.427.981.799,00 adalah tepat dan benar,dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajakyang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana dimaksudPasal 91 huruf (e) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002;Halaman 106 dari 165 halaman Putusan Nomor 1588/B/PK/PJK/2017Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yangdiajukan oleh

Daeyu Indonesia, sehingga PPNyang lebih dibayar menjadi sebesar Rp1.427.981.799,00 adalah tepat danbenar, dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf (e)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebuttidak

Daeyu Indonesia, sehingga PPNyang lebih dibayar menjadi sebesar Rp. 1.427.981.799,00 adalahtepat dan benar, dengan demikian tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadimaksud Pasal 91 huruf (e) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTURJENDERAL PAJAK tersebut

Daeyu Indonesia, sehingga PPNyang lebih dibayar menjadi sebesar Rp. 1.427.981.799,00 adalahtepat dan benar, dengan demikian tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadimaksud Pasal 91 huruf (e) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTURJENDERAL PAJAK tersebut

Daeyu Indonesia, sehingga PPNyang lebih dibayar menjadi sebesar Rp1.427.981.799,00 adalahtepat dan benar, dengan demikian tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadimaksud Pasal 91 huruf (e) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTURJENDERAL PAJAK tersebut

Daeyu Indonesia, sehingga PPNyang lebih dibayar menjadi sebesar Rp. 1.427.981.799,00 adalahtepat dan benar, dengan demikian tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadimaksud Pasal 91 huruf (e) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTURJENDERAL PAJAK tersebut

Daeyu Indonesia, sehingga PPNyang lebih dibayar menjadi sebesar Rp1.427.981.799,00 adalah tepat danbenar, dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf (e)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebuttidak