PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI - SUMEDANG - DAWUAN I DAN SOREANG - PASIR KOJA;

PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI SUMEDANG DAWUAN DAN SOREANG PASIRKOJA, pada Kementerian Umum dan PerumahanHalaman 1 dari 7 halaman.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAANJALAN TANAH TOL CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN vs NONOK JUANENGSIH

Penggugat:
SAMSUDIREDJA SUNADIM
Tergugat:
1.KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI SUMEDANG DAWUAN
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI SUMEDANG DAWUAN
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ADITYA ISKANDAR dan REKAN

DAWUAN
2.KPUPR Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TNH JLN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK. KJPP

PEJABATPEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOLCILEUYI-SUMEDANG-DAWUAN,KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANGcq. KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLCILEUYI-SUMEDANG-DAWUAN,

Penggugat:
SAMSUDIREDJA SUNADIM
Tergugat:
1.KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI SUMEDANG DAWUAN
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI SUMEDANG DAWUAN
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ADITYA ISKANDAR dan REKAN

Penggugat:
SAMSUDIREDJA SUNADIM
Tergugat:
1.KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP ADITYA ISKANDAR dan REKAN

KSP Dawuan
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara KPKNL Purwakarta
3.PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KSP Dawuan
4.Kantor Pelayannan Keuangan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Purwakarta

KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLCILEUYI-SUMEDANG-DAWUAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM cq. SATUAN KERJAINVENTARISASI DAN PENGADAAN LAHAN cq. PEJABATPEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOLCILEUYI-SUMEDANG-DAWUAN,

Pembanding/Penggugat : SAMSUDIREDJA SUNADIM
Terbanding/Tergugat I : KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
Terbanding/Tergugat II : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP ADITYA ISKANDAR dan REKAN

JAWA BARAT cq KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN BANDUNG cq KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAHPEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI SUMEDANG DAWUAN, yangberalamat di Komplek Bumi Panyawangan Jalan Puspa Kencana nomor 56Cileunyi Kabupaten Bandung,selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cqSATUAN KERJA INVENTARISASI DAN PENGADAAN LAHAN cqPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOLCILEUNYI SUMEDANG DAWUAN,yang beralamat semula di jalanRebana

diatasyaitu. seluas + 15.935 m* (Lima belas ribusembilan ratus tiga puluh limameter persegi ) Berikut Bangunan + 3500 (Tiga ribu lima ratus meterpersegi) terkena Rencana Pembebasan untuk kepen tingan umumyaitu proyek pembebasan Jalan Tol CileunyiSumedangDawuan olehTergugat dan Tergugat Il ;Halaman 7 dari halaman 61 Putusan Nomor 133/PDT /2020 /PT.BDG5.Bahwa, atas Tanah dan Bangunan milik Penggugat yang terkena DampakPembebasan tanah untuk kepentingan umum Proyek pembebasan JalanTol Cileunyi Sumedang Dawuan

PPKPengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi Sunedang Dawuan dan permohonanKasasi dari Pemohon Kasasi Ill :KJPP Aditya ISK ANDAR & Rekan.Olehkarena itu. sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidakmemenuhi ah sanalasan gugatan atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima (n et ontvankelijk verklaard).4. Gugatan bertentangan dengan Asas Legalitasa.

10 Oktober 2017yang menyatakan bahwa : sengketa ganti kerugian dalampenyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untukkepentingan umum tunduk pada UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012.sehingga mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil karenagugatan tidak memiliki dasar hukum.Hal ini sejalan dengan putusan perkara No. 44/Pdt.G/2019/PN.Blb, tanggal 30Juli 2019,di Pengadilan Negeri Bale Bandung, terhadap gugatanperbuatan melawan hukum dalam rangka kegiatan Pengadaan TanahJalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan

KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KEPALAKANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSIJAWA BARAT cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBANDUNG cq KETUA PELAKSANA PENGADAAN ~ TANAHPEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI SUMEDANG DAWUAN, yangberdasarkan perhitungan KJPP Aditya Iskandar & Rekan,Halaman 59 dari halaman 61 Putusan Nomor 133/PDT /2020 /PT.BDG4.

Dawuan
2.Kementerian PU dan PR Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi. Sumedang. Dawuan
3.Kantor Jasa Penilai Publik KJPP ADITYA ISKANDAR dan REKAN

PEJABATPEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOLCILEUYI - SUMEDANG - DAWUAN, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANGcq. KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLCILEUYI - SUMEDANG - DAWUAN,

PEJABATPEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOLCILEUYI SUMEDANG DAWUAN, berkedudukan di DusunMargamulya Nomor 44 RT 002, RW 004, Desa Cimalaka,Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang;2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANGcq.

KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLCILEUYI SUMEDANG DAWUAN, berkedudukan di JalanPangeran Kornel Nomor 268, Sumedang;Para Turut Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan Il, Ill;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarang PemohonHalaman 1 dari 17 hal. Put.

DAWUAN
Terbanding/Tergugat II : KPUPR Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TNH JLN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK. KJPP

. : sengketa ganti kerugian dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum tunduk pada UndangUndang Nomor 2Tahun 2012. sehingga mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil karenagugatan tidak memiliki dasar hukum.Hal ini sejalan dengan putusan perkara No. 44/Pdt.G/2019/PN.BIb,tanggal 30 Juli 2019, di Pengadilan Negeri Bale Bandung, terhadapgugatan perbuatan melawan hukum dalam rangka kegiatan Pengadaan TanahJalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan Bagi Pembangunan UntukKepentingan

dimaksud dalamPasal 37 ayat (1).Bahwa Musyawarah penetapan ganti kerugian tersebut diselenggarakan, yaitu padatanggal 13 Nopember 2018 dan tenggang waktu / batas waktu pengajuanpermohonan keberatan 14 (empat belas) hari setelah tanggal musyawarahadalah tanggal 3 Desember 2018.Bahwa Tergugat selaku Ketua Pengadaan Tanah telah mengundang Pihakyang Berhak pada saat pelaksanaan MUSYAWARAH BENTUK GANTIHalaman 18 dari 39 Putusan Nomor 437/PDT/2019/PT.BDG.KERUGIAN PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI SUMEDANG DAWUAN

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 4. angka 7, denganalasan hukum bahwa Nilai ganti Kerugian yang dinilai oleh penilai merupakannilai pada saat Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan untukKepentingan Umum, dalam hal ini Surat Keputusan Gubernur Provinsi JawaBarat No. 620/Kep.230Pemksm/2018 tentang Penetapan LokasiPembangunan Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan, ditetapkan tanggal21 Februari 2018 sesuai ketentuan Pasal 26, sebagaimana diatur dalampasal 34 ayat (1) UndangUndang Republik

perbuatan melawan hukum tidak berdasarkanhukum dan mengadaada karena :obyek yang dijadikan gugatan tanahnya belum dibebaskan yang secara de factodan de jure, tanah tersebut masih dikuasai penggugat, belum dilakukanGanti Kerugian untuk kegiatan proyek, karena apabila tanahtersebutdipergunakan proyek tanpa ganti kerugian maupun konsinyasi di pengadilan barudapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan itu pun gugatannyaharus diajukan kepada pelaksana proyek Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan

Bahwa tanah milik Pembanding saat ini terkena pembebasan untukPembangunanJalan Tol CileunyiSumedangDawuan, adapun tanah milik Pembandingyang terkena oleh pembangunan jalan tol tersebut seluas 127 M2sedangkan tanah milik Pembanding luas seturuhnya + 650 M2 artinyaHalaman 28 dari 39 Putusan Nomor 437/PDT/2019/PT.BDG.tidak semua tanah milik Pembanding dibebaskan oleh PembangunanJalan Tol CileunyiSumedang Dawuan;3.

Tol Cileunyi,Sumedang,Dawuan
Terbanding/Penggugat : SALMAN FAISOL
Turut Terbanding/Tergugat I : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan dan Jalan Tol Soreang,Pasir Koja

Menyatakan Penetapan Termohon tentang bentuk dan atau NilaiBesaran Ganti Kerugian terhadap tanah milik Pemohon yangterdampak proyek Pembangunan Jalan tol CileunyiSumedang Dawuan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;3).

Menyatakan Penetapan Termohon tentang bentuk dan atauNilai Besaran Ganti Kerugian terhadap tanah milik Pemohonyang terdampak proyek Pembangunan Jalan tol CileunyiSumedang Dawuan tidak memiliki kKekuatan hukum mengikat;3).

sebagai TERGUGAT , sematamata untukmelengkapi pihak terebut dan putusan dimaksud dapat dijalankan, kamianggap KELIRU;Bahwa tidak benar dan tidak tepat jika Pengadilan menjatuhkan hukumankepada seseorang atau Lembaga Negara/ Kementerian yang tidak menjadipihak pada putusan gugatan No.238.Pdt.G/2018/PN.BIb;Bahwa dalam gugatan baru No.167/Pdt.G/2019/PN.Blb ini, PENGGUGATbaru menggugat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq.PEJABAT PEBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOLCILEUNYI SUMEDANG DAWUAN

harikerja setelah musyawarah Penetapan Ganti Kerugian sebagaimanadimaksud dalam pasal 37 ayat (1)Bahwa Musyawarah penetapan ganti kerugian tersebut diselenggarakan,yaitu padatanggal 13 November 2018 dan tenggang waktu / batas waktupengajuan permohonan keberatan 14 (empat belas) hari setelah tanggalmusyawarah adalah tanggal 3 Desember 2018.Bahwa Tergugat selaku Ketua Pengadaan Tanah telah mengundang Pihakyang Berhak pada pelaksanaan MUSYAWARAH BENTUK GANTIKERUGIAN PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI SUMEDANG DAWUAN

Hal ini sesuai dengan RINCIANPENILAIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOLCILEUNYI SUMEDANG DAWUAN DESA CILEUNYI WETANKECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWABARAT.

Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan 2
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang cq Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Cileunyi-Sumedang-Dawuan 2
3.KJPP Tiffani & Rekan

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan sah Surat kesepakatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 07 Februari 2020 tersebut;
3. Menyatakan sah pembayaran untuk pelunasan kredit rumah yang beralamat di Perumahan Dawuan Indah Blok A5 Nomor 4 Desa Dawuan Kaler Kec. Dawuan Kab.

Subang yang dilakukan oleh Penggugat;

Subang atas nama Tergugat I tersebut;

PEJABATPEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOLCILEUNYISUMEDANGDAWUAN, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANGcq. KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLCILEUNYISUMEDANGDAWUAN,

Penggugat:
H.DADAN SETIADI MEGANTARA
Tergugat:
1.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH I PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN I DAN SOREANG-PASIRKOJA, YANG DIWAKILI OLEH MARTHIN ANDREAS PANJAITAN, S.T, M.T., JABATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1 PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN DAN PASIRKOJA
2.KEPALA

KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN KABUPATEN SUMEDANG

Menetapkan sah perkawinan Pemohon I ( Deni Hermawan bin Odih ) dengan Pemohon II ( Rini Purnama binti Narinta ) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang ;

4.

Deni Hermawan bin Odih, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh,tempat tinggal di Dusun Sukahayu RT.002 RW. 001 DesaDawuan Kaler Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang,sebagai PEMOHON I;ll.

Samin bin Amu, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh,bertempat tinggal di Dusun Sukahayu RT.002 RW. 001 Desa Dawuan KalerKecamatan Dawuan Kabupaten Subang, menerangkan :bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudarasepupu Pemohon II ; bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Pemohon II adalahsebagai suami isteri yang telah menikah di Dawuan, Kabupaten Subangpada tanggal 02 Februari 2014 yang termasuk wilayah hukum KantorUrusan Agama Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang;

Karnamah binti Nos, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang,bertempat tinggal di Dusun Sukahayu RT.002 RW. 001 Desa Dawuan KalerKecamatan Dawuan Kabupaten Subang, menerangkan :bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudarasepupu Pemohon II ; bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Pemohon II adalahsebagai suami isteri yang telah menikah di Dawuan, Kabupaten Subangpada tanggal 02 Februari 2014 yang termasuk wilayah hukum KantorUrusan Agama Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang

Kaler Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang,ternyata dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada seorangpun diantaraanggota masyarakat yang mempersoalkan / keberatan atas status ikatan suamiister!

Menetapkan sah perkawinan Pemohon ( Deni Hermawan bin Odih )dengan Pemohon II ( Rini Purnama binti Narinta ) yang dilaksanakanpada tanggal 02 Februari 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan AgamaKecamatan Dawuan Kabupaten Subang ;3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkanpernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan KabupatenSubang ;4.

Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum, jual beli antara Utikah/penggugat (selaku pihak penjual) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 1993, atas objek berupa: sebidang tanah kebun seluas 1.698 M², sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 28, tercatat atas nama AKBAR BUDIMAN, terletak di Blok Makam, Desa Dawun Kaler, Kecamatan Dawuan (d/h Kecamatan Kalijati) Kabupaten Subang, dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara

: tanah Sesih;

Sebelah Timur : tanah Rukesih;

Sebelah Selatan : tanah Surya;

Sebelah Barat : tanah Herna;

(batas-batas tanah saat ini telah berubah sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Tanah yan dibuat oleh Kepala Desa Dawuan

Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat (Utikah) adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah kebun seluas 1.698 M², sebagaimana tercata atas nama AKBAR BUDIMAN, terletak di Blok Makam, Desa Dawuan Kaler, Kecamatan Dawuan (d/h Kecamatan Kalijati) Kabupaten Subang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah Sesih;

Sebelah Timur

: tanah Rukesih;

Sebelah Selatan : tanah Surya;

Sebelah Barat : tanah Herna;

(batas-batas tanah saat ini telah berubah sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Tanah yan dibuat oleh Kepala Desa Dawuan Kaler Nomor 593/624/2005/Pem17 tertanggal 27 Juli 2017);

5.

Memerintahkan kepada turut Tergugat untuk melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 28/ Desa Dawuan Kaler yang semula tercatat atas nama AKBAR BUDIMAN menjadi atas nama : UTIKAH (Tergugat);------------------------------------------------------------

6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

AKBAR BUDIMAN, dahulu bertempat tinggal di Desa Dawuan Kaler,Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang Jawa Barat, dan saat initidak diketahui alamatnya dimana ia berada, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT;2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Badan Pertanahan NasionalPusat di Jakarta cq.

Sukamaju,Desa Dawuan Kaler, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, atas namaUTIKAH, tidak dalam sengketa, diberi tanda P7;. Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atasnama WP: KEMAN B. TARMAD, Alamat WP: Kp.

Saksi DEDI KUSWARA: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;= Bahwa saksi mengetahui bidang tanah milik Penggugat yang terletak di BlokMakam, Desa Dawuan Kaler, Kec. Dawuan (d/h Kec.

Saksi NONO JUARNO: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;= Bahwa saksi mengetahui bidang tanah milik Penggugat yang terletak di BlokMakam, Desa Dawuan Kaler, Kec. Dawuan (d/h Kec.

Kaler, Kecamatan Dawuan(d/h Kec.