Ditemukan 91731 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Sumber daya alam Sumber daya air Daya pembeda merek Konservasi sumber daya alam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 12-12-2003 — Upload : 22-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 028K/N/HaKI/2003
Tanggal 12 Desember 2003 — Purwanto Daniel Salim; Soeharso; Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI cq Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual
77 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Upload : 27-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1084 K/PID.SUS/2009
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Herman Budiono Budi Santoso
91 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Slamet Riyadi dengan cara barter;Bahwa Terdakwa memelihara satwa satwa tersebut dilingkungan tanahpekarangan milik orang tua Terdakwa yang dipagari tembok keliling dan padatempat kandang buaya terdapat kolam yang dikelilingi pagar tembok maupunkawat setinggi 1 meter;Bahwa dalam memelihara satwasatwa yang dilindungi tersebutsebelumnya pemilik / penangkar satwa harus mengajukan permohonan jijinpenangkaran Satwa ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam di Surabayamelalui Seksi Konservasi Sumber Daya
    Slamet Riyadi dengan cara barter;Bahwa Terdakwa memelihara satwa satwa tersebut dilingkungan tanahpekarangan milik orang tua Terdakwa yang dipagari tembok keliling dan padatempat kandang buaya terdapat kolam yang dikelilingi pagar tembok maupunkawat setinggi 1 meter;Bahwa dalam memelihara satwasatwa yang dilindungi tersebutsebelumnya pemilik/oenangkar satwa harus mengajukan permohonan jjinpenangkaran Satwa ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam di Surabayamelalui Seksi Konservasi Sumber Daya
    Menyatakan Terdakwa HERMAN BUDIONO BUDI SANTOSO terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karenakelalaiannya, telah menyimpan, memiliki, memelihara satwa yangdilindungi dalam keadaan hidup tanpa ijin sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 40 (4) jo Pasal 21 (2) huruf a UU No. 5Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya sebagaimana yang didakwakan;.
    Menyatakan Barang bukti berupa 4 (empat) ekor buaya muara dan 1(satu) ekor burung Kasuari dikembalikan kepada badan KonservasiSumber Daya Alam;. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani membayar biaya perkarasebesar Rp 3000.
    Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah , SeksiKoservasi Wilayah , Kota Kediri;Membebankan biaya perkara kepada Negara;Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No.01/Akta.Pid/2009/PN.Kdryang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kediri yang menerangkan,bahwa pada tanggal 3 Maret 2009 Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeriKediri telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Negeri tersebut ;Hal.4 dari 10 hal. Put.
Pengadilan PN NEGARA Pidana Khusus Konservasi SDA
Register : 26-02-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 11-04-2018
Putusan PN NEGARA Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN.Nga
Tanggal 10 April 2018 — -MISRAN -IMAM SUHADI -MASHUDI
496 — 105
  • Pasal 33 ayat (3) UndangUndang Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;ATAUKEDUABahwa para terdakwa MISRAN bersama terdakwa II IMAM SUHADI danterdakwa III MASHUD!
    Dimana dapatmengetahuinya melalui tanda batas yang menunjukkan bahwa suatu kawasanadalah kawasan hutan lindung, biasanya berbentuk papan bertulisan TamanNasional Bali Barat dan ada juga pal batas;Bahwa Pemerintah telah mewujudkan pelestarian sumber daya alam hayati dansudah menetapkan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) sebagai tempat dan upayauntuk pelestarian sumber daya alam melalui konservasi yang melibatkankerjasama antara masyarakat dan pemerintah berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kehutanan Nomor
    Pasal 33 ayat (8) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yangunsurunsurnya sebagai berikut:1. Barang siapa;2.
    Pasal 33 ayat (8) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo.
    Pasal 33 ayat (8) UndangUndang Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KitabHalaman 29 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN. Nga.UndangUndang Hukum Acara Pidana serta PeraturanPeraturan lain yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 29-03-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1932 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Maret 2017 — H.Adang E Bunyamin
574 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUNYAMIN sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 94 ayat (3) huruf d UndangUndang Nomor 7Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBekasi tanggal 12 Januari 2016 sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa H. ADANG E.
    BUNYAMIN terbukti bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kegiatanpelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh ijin daripemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal63 ayat (3) setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatanpelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib memperoleh ijin daripemerintah atau pemenntah daerah sesuai dengan kewenangannya" yangmelanggar Pasal 94 ayat (3) huruf d UndangUndang RI Nomor 7 Tahun2004 tentang Sumber Daya Air
    Bahwa incasu tidak ada perubahan keyakinan hukum pembuat undangundang, karena yang menyatakan "Undangundang Nomor 7 Tahun2004 tentang Sumber Daya Air tidak memiliki kekuatan hukummengikat, bukan pembuat undangundang tetapi MahkamahKonstitusi.Hal. 15 dari 21 hal. Put.
    sungai Cikeas yang adadibelakangnya, sehingga untuk membangun rumah diatas tanah kavlingtersebut harus dilakukan pengurugan dan pemadatan yang materialnyadidatangkan dari luar serta harus dibuat Retaining Wall (dinding penahantanah) di bibir sungai Cikeas setinggi 10 meter dari dasar sungai Cikeassehingga permukaan tanah yang dekat dengan tepi sungai rata dengantanah kavling didepannya;Bahwa terhadap pembangunan Retaining Wall tersebut, sesuai denganUndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
    No. 1932 K/Pid.Sus/2016undang sebagaimana dalam Pasal 63 ayat (3) UndangUndang Nomor 7Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air:Berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan dari keterangansaksisaksi, ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa ditemukan faktahukum:1. Bahwa Terdakwa membangun Retaining wall / dinding penahantanah tersebut tidak memilik izin dari pihak pemerintah daerah yangberwenang.2. Bahwa menurut ahli dalam Garis Sepadan Sungai tidak boleh dibangun secara permanen.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-01-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1937 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 12 Januari 2017 — ILMAN SABRI, S.Si
415 — 273 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1937 K/Pid.Sus/2016Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 94 ayat (8) huruf b juncto Pasal 96 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSumedang tanggal 22 September 2015 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa ILMAN SABRI, S.Si, terobukti bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja melakukan pengusahaan sumber daya airtanpa ijin dari pihak yang berwenang
    No. 1937 K/Pid.Sus/20161 (satu) lembar Asli Surat Kepala Badan Penanaman Modal danPelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang kepada Bapak Kepala DinasEnergi Sumber Daya Alam dan Mineral Provinsi Jawa Barat Nomor:503/815/Bid.Perizinan/2013 tanggal 22 November 2013 PerihalPermohonan Rekomendasi Teknis Daftar utang SIPA (Perpanjangan IPASB);2(dua) lembar Asli Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya MineralProvinsi Jawa Barat kepada Kepala Badan Penanaman Modal danPelayanan Perijinan Kabupaten Sumeng Nomor
    2 (dua) lembar Surat Undangan dari Badan Penanaman Modal danPelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang kepada Daftar Undanganterlampir (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.JawaBarat, Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Pertanahan KabupatenSumedang, Kepala UPT Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wil IIIBandung, PT Coca Cola Bottling Company, PT Insan Sandang) Nomor :005/469/BPMPP/2011 Tanggal 20 Juli 2011 Perihal : Undangan;Asli 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Energi dan Sumber
    Nomor: 020.1/692MGAT/DIS/ESDM tanggal 21 Juli 2011 perihal pemberitahuan untukmelaksanakan presentasi;1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Badan Penanaman Modal danPelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang kepada Bapak Kepala DinasEnergi Sumber Daya Alam dan Mineral Provinsi Jawa Barat Nomor :503/815/Bid.Perizinan/2013 tanggal 22 Nopember 2013 PerihalPermohonan Rekomendasi Teknis Daftar utang SIPA (Perpanjangan IPASB);2 (dua) lembar Asli Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya MineralProvinsi Jawa Barat
    Asli 2 (dua) lembar Surat Undangan dari Badan Penanaman Modal danPelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang kepada Daftar Undanganterlampir (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.JawaBarat, Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Pertanahan KabupatenSumedang, Kepala UPT Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wil IIIBandung, PT Coca Cola Bottling Company, PT Insan Sandang) Nomor :005/469/BPMPP/2011 Tanggal 20 Juli 2011 Perihal : Undangan;Asli 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Energi dan Sumber
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 14-12-2017 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 961/Pid.B/LH/2017/PN Jmb
Tanggal 22 Februari 2018 — Penuntut Umum:
YUDA DILLIANSYAH, SH
Terdakwa:
Marsum Bin SM Sirod
411 — 42
  • selama 3 (tiga) Bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  • Memerintahkan agar barang bukti berupa :
    • 1 (satu) lembar kulit harimau;
    • 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi tulang harimau;

    Dirampas untuk Negara, dalam hal ini ke Balai Konservasi Sumber Daya

Pengadilan PN MAUMERE Pidana Khusus
Register : 10-04-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN MAUMERE Nomor 28/Pid.B/LH/2019/PN Mme
Tanggal 26 Juni 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD ZAENUDIN MUSTOFA,S.H.
Terdakwa:
WANDA JAMADANG biasadipanggil WANDA
398 — 33
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus
Register : 26-04-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 16-07-2018
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 126/Pid.B/LH/2018/PN .KSP
Tanggal 10 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.YUSNAR YUSUF, S.H.M.H
2.YUNASRUL, SH
Terdakwa:
ABADI TARIGAN ALIAS ABADI
426 — 36
  • ini belum ada perseorangan yang mengajukan permohonan; Bahwa lahan perkebunan sebagaimana titik koordinat tersebut di atas, adahak pengelolaan restorasi kepada Sagiman, namun telah dicabut karenaSagiman tidak merestorasi lahan tersebut; Bahwa Koperasi Alur Bunyi Abadi ada izin untuk hutan tanaman rakyat,namun titik koordinatnya tidak sama dengan lokasi lahan perkebunan milikTerdakwa; Bahwa Hutan Produksi bisa ditanami sawit dengan syaratsyarat; Harus ada area pengganti di tempat lain untuk budi daya
    Hidup (Izin Usaha Perkebunan),dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010Tentang Penggunaan Kawasan Hu Dan Atau Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 104 Tahun 2015 TentangTata Cara Perubahan PeruntukanDan Fungsi Kawasan Hutan ;Halaman 52dari70 Putusan Nomor 126/Pid.B LH/2018/PNKsp Bahwa syaratsyarat Hutan Produksi bisa ditanami sawit antara lain adalahHarus ada area pengganti di tempat lain untuk budi daya
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Pidana Khusus
Register : 15-06-2023 — Putus : 23-08-2023 — Upload : 24-08-2023
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 102/Pid.B/LH/2023/PN Spn
Tanggal 23 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
Erlina Sari, S.H.
Terdakwa:
YAPARUDDIN MITRO JAYA Alias YAPAR Bin Z.USMAN
76 — 52
  • pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

    4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

    5. Menetapkan barang bukti berupa:

    - 1 ( satu ) Lembar kulit harimau Sumatra Dalam keadaan utuh

    Dirampas untuk Negara untuk selanjutnya diserahkan kepada kantor Balai Konservasi Sumber Daya

Pengadilan PN STABAT Pidana Khusus
Register : 10-02-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN STABAT Nomor 65/Pid.B/LH/2021/PN Stb
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Renhard Harve,SH.MH
Terdakwa:
1.Iwan Bungsu als. Awang
2.Suherman als. Eman
276 — 90
  • EMAN secara sah danmeyakinkan bersalahn melakukan tindak pidana telah melakukan atauturut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja melakukanpenebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 ayat (3) joPasal 40 ayat (2) Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistem dalam Dakwaan Kesatu Kami;2.
    Sumatera Utara.Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.76/MenlhkSetjen/2015 TentangKriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam,Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam, Zona Rimbaadalah bagian TN yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensinya mampumendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan.Kegiatan yang boleh dilakukan di dalam zona rimba adalah: a) perlindungan danpengamanan; b) inventarisasi dan monitoring sumber daya
    tidakdiperbolehkan, karena melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsizona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya,Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2021/PN Stbdan taman wisata alam di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuseradalah perbuatan melanggar hukum.Perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Il sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat (2) UndangundangNomor 5 Tahun 1990 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP tentang KonservasiSumber Daya
    Alam Hayati dan EkosistemMenimbang, bahwa adapun unsurunsur dari Pasal 33 ayat (3) jo Pasal40 ayat (2) Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, adalahsebagai berikut:1.
Pengadilan PN KALIANDA Pidana Khusus
Register : 18-11-2021 — Putus : 22-12-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 435/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla
Tanggal 22 Desember 2021 — Penuntut Umum:
RACHMAT DJATI WALUYA, S.H.
Terdakwa:
CHRIS SUTISNA Bin AHMAD, Alm.
94 — 0
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 27-07-2023 — Putus : 17-10-2023 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 1420/Pid.B/LH/2023/PN Mdn
Tanggal 17 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
Asepte Ginting, SH
Terdakwa:
1.OKTARIO SITIO Alias RIO
2.BERNANDO GULTOM Alias UCOK
39 — 18
  • Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kantongan plastik yang berisi sisik Trenggiling dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilo gram, dikembalikan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara;

    6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pengadilan PN BANTUL Pidana Khusus
Register : 24-10-2017 — Putus : 09-01-2018 — Upload : 09-01-2018
Putusan PN BANTUL Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Btl
Tanggal 9 Januari 2018 — Penuntut Umum:
Heri Supriyanto, S.H., M.H.
Terdakwa:
FAUZAN FARHAN DAMAYA
434 — 78
  • Pasal 21 ayat (2) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhandan Satwa mengingat:1.
    Bahwa Terdakwa belum pernah mendapatkan informasimaupun pengetahuan mengenai jenisjenis satwa yang dilindungidan selama bergabung dengan komunitas Bantowel Terdakwabelum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai satwasatwayang dilindungi baik dari komunitas Bantowel sendiri maupun dariBalai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) atau pemerintah;selanjutnya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pada PengadilanNegeri Bantul yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusanyang amarnya berbunyi
    Pasal 21 ayat (2)huruf a UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 TentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. PeraturanHalaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 268/Pid.B/2017/PN Bil. (Lingkungan Hidup)Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;2. Membebaskan Terdakwa Fauzan Farhan Dayama Bin R.
    (Lingkungan Hidup)5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnyajo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1999 tanggal 27Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Barang siapa;2.
    Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2)huruf a UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya, pengecualian terhadap pasal 21 tersebut hanya dapatdilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan = ataupenyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dapat pula dilakukandalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakankehidupan manusia sebagaimana diatur dalam pasal 22 UU Nomor 5 tahun1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus
Register : 22-10-2018 — Putus : 26-10-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PN TUAL Nomor 90/Pid.Sus/LH/2018/PN Tul
Tanggal 26 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
SYAHRUL ANWAR, SH
Terdakwa:
MERRY TANDRA Alias CI MEME
474 — 63
  • Menyatakan Terdakwa MERRY TANDRA alias Cl MEME telah terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakpidana Dengan Sengaja Menyimpan Satwa Yang Dilindungi DalamKeadaan Mati sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf B UndangUndang Nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjaraselama 4 (empat) Bulan3.
    Saksi ELNATH SPLENDIDTA WAFIQ GEMILANGBahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungandengan perkara Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya yang dilakukan oleh terdakwa GO.MARNEX GOLIATalias KOKO NANA, MERRY TANDRA alias Cl MEME dan terdakwaMARGHARETHA REREBAIN alias DITTY alias RITA.Bahwa benar berawal dari penemuan satwa yang dilindungi yakni 28(dua puluh delapan) burung cenderawasih kecil (paradisaea minor)dalam keadaan mati dan sudah diawetkan yang ditemukan dikediaman
    SAKSI ADI PURWO NUGROHOBahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungandengan perkara Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya yang dilakukan oleh terdakwa GO.MARNEX GOLIATalias KOKO NANA, MERRY TANDRA alias Cl MEME dan terdakwaMARGHARETHA REREBAIN alias DITTY alias RITA.Bahwa benar berawal dari penemuan satwa yang dilindungi yakni 28(dua puluh delapan) burung cenderawasih kecil (paradisaea minor)dalam keadaan mati dan sudah diawetkan yang ditemukan dikediaman saksi MARTHA
    meliputi menyiapkan,Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor90/Pid.Sus/2018/PN Tulmelaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasikegiatan pengendalian ekosistem hutan, selain itu ahli jugamenangani peredaran tumbuhan dan satwa liar pada BadanKonservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku.Bahwa berdasarkan UdangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yangdimaksud dengan :Sumber daya lama hayati adalah unsurunsur hayati di alam yangterdiri dari sumber daya alam
    nabati (tumbuhan) dan sumber dayaalam hewani (Ssatwa) yang bersama dengan unsur nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yanghidup di darat maupun di air.Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat, dan/atau di air, dan/atau di udara.Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/ataudipelinara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 15-03-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 197/Pid.B/LH/2021/PN Mtr
Tanggal 11 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.KRISNA PRAMONO,SH.
2.FEDDY HANTYO NUGROHO, SH
3.PINTONO HARTOYO, SH
Terdakwa:
SARISAH SONI
171 — 61
  • percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
  • Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 3 (tiga) ekor burung gagak rumah (corvus spendens);
    • 2 (dua) ekor burung tiong nusa tenggara (gracula venerate);
    • 1 (satu) ekor burung betet biasa (psittacula alexandri);

    Dikembalikan ke habitatnya melalui BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya

Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 14-09-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 14-01-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps
Tanggal 6 Januari 2022 — Penuntut Umum:
D.I. Rindayani, SH.
Terdakwa:
I Wayan Sukasna, SH.
147 — 87
  • Menyatakan Terdakwa WAYAN SUKASNA, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana memelihara satwa langka yang dilindungiberupa seekor burung jalak bali dan seekor burung elang bondol , dalamPasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) UndangUndang RI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alamHayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) jo Peraturan Pemerintah no 7tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa;2.
    ratus riburupiah) 15 tahun yang lalu , terdakwa seorang penghobimemelihara burung , Bahwa terdakwa memelihara kedua burung jenis yangdilindungi tersebut setelah ditanyakan petugas mengenai suratijinnya , terdakwa tidak dapat menunjukan kelengkapan surat ijinbagi satwa langka yang dilindungi , sehingga terdakwa dibawah kekantor polisi untuk dimintai pertanggungan jawabnya Bahwa menurut keterangan saksi ahli BKSDA KOMANGAGUS KARTIKA , SH , dimana terdakwa WAYAN SUKASNA,SH ,melanggar konversi Sumber daya
    dengan unsur non hayatidisekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem,jenisburung elang bondol (Haliastur Indus) dan jenis burung jalak puitihHalaman 3 dari 20 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dpstunggir biru (Acridotheres tertius) diatur dalam Lampiran no urut163 Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999 wonnnnn === Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalamPasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) UndangUndang RI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya
    Kuta Kab.Badung; Bahwa Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalahpengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannyadilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambunganHalaman 9 dari 20 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dpspersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitaskeanekaragaman dan nilainya; Bahwa Sumber daya alam hayatia dalah unsurunsurhayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan)dan sumber daya alam hewani (Ssatwa) yang bersama dengan unsurnon
    Sus/LH/2021/PN Dps Bahwa menurut keterangan saksi ahli BKSDA KOMANGAGUS KARTIKA , SH , dimana terdakwa WAYAN SUKASNA, SH,melanggar konversi sumber daya alam hayati , yangpemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjaminkesinambungan persediaan nya dengan tetap memelihara danmeningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya , yang manasatwa langka yang dilindungi adalah unsur unsur Sumber daya alamhewani satwa yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnyasecara keseluruhnan membentuk ekosistem
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Konservasi SDA
Putus : 28-04-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2553 K/PID.SUS/2015
Tanggal 28 April 2016 — TALIB ADAM alias EPE
400 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana tersebut di atas, bermulaketika Terdakwa TALIB ADAM alias EPE bersamasama dengan saksi KASIMHULOPI alias KASIM dan KARIM BOTUTIHE alias KA KAU (masingmasingdalam berkas perkara terpisah) turun dari lokasi tempat tambang hendakmenuju ke rumah, di dalam perjalanan tersebut tepatnya di tempat parkiranmotor Terdakwa TALIB ADAM alias EPE bersamasama dengan saksi KASIMHULOPI alias KASIM dan KARIM BOTUTIHE alias KA KAU bertemu denganTim Operasi Represif dari gabungan Badan Konservasi Sumber Daya
    perbuatan Terdakwa tersebut bersama saksi KASIM HULOPIalias KASIM dan KARIM BOTUTIHE alias KA KAU mengakibatkan perubahanterhadap keutuhan suaka alam dan tidak sesuai dengan kegiatan sebagaimanadimaksud Pasal 17 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Perbuatan Terdakwa TALIB ADAM alias EPE sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Pengadilan PN POLEWALI Pidana Khusus
Register : 08-05-2019 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 73/Pid.B/LH/2019/PN Pol
Tanggal 24 Juni 2019 — Penuntut Umum:
EKO VITIYANDONO, S.H.
Terdakwa:
MUH. JUFRI ABU SALENG
429 — 66
  • Alam Kementerian Lingkungan Hidup danKelautan RI dan tanpa ijin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RIlalu terdakwa Muh Jufri Abu Saleng bersama dengan Saparuddin BinAndepang dibawa ke kantor Pol Air Polres Polman untuk diproses sesuaidengan ketentuan yang berlaku.Bahwa berdasarkan surat dari Balai Konservasi Sumber Daya AlamSulawesi Selatan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alamdan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yangditandatangani oleh Kepala Balai Besar yaitu
    /PN.Pollalu terdakwa Muh Jufri Abu Saleng bersama dengan Saparuddin BinAndepang dibawa ke kantor Pol Air Polres Polman untuk diproses sesuaidengan ketentuan yang berlaku.Bahwa berdasarkan surat dari Balai Konservasi Sumber Daya AlamSulawesi Selatan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alamdan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yangditandatangani oleh Kepala Balai Besar yaitu Ir.
    Polewali Mandar Bahwa sebelumnya saksi pernah mengikuti pendidikan dan diklat dibidangPerlindungan Pelestarian Alam meliputi tumbuhan dan hewan pada Balaibesar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDH) Sulsel Kementrian Kehutanandan Lingkungan Hidup RI. Bahwa yang dimaksud dengan Satwa yang dlindungi yang terdapat dalampasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b UU RI No. 5 tahun 1990 yaitu Semuajenis Sumber Daya Alam Hewani yang hidup didarat, air dan atau udarayang dilindungi.
    Kelautan dan Perikanan RI maka perbuatan saparuddinmaupun Muh Jufri Abu Saleng terbukti melanggar pasal 40 ayat (2) jo pasal21 ayat (2) huruf b UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Bahwa berdasarkan surat dari Balai Konservasi Sumber Daya AlamSulawesi Selatan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam danEkosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yangditandatangani oleh Kepala Balai Besar yaitu Ir.
    Alam Sulawesi Selatan Direktorat JenderalKonservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KementerianHalaman 45 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019.
Pengadilan PN SELAYAR Pidana Khusus
Register : 18-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 06-06-2020
Putusan PN SELAYAR Nomor 21/Pid.B/LH/2020/PN Slr
Tanggal 14 Mei 2020 — Penuntut Umum:
MIRDAD APRIADI DANIAL, SH
Terdakwa:
BAHARUDDIN Bin SANAILA
421 — 56
  • / KSA.0 / 1 / 2019 tentang Zonasi Taman NasionalTaka Bonerate yang disahkan 23 januari 2019, Kawasan Taman NasionalTaka Bonerate terdiri dari 7 (tujuh) Zona antara lain Zona Inti, ZonaPerlindungan Bahari, Zona Pemanfaatan, Zona Tradisional, Zona Khusus,Zona Rehabilitasi dan Zona Religi, Budaya dan Sejarah ;wonnna Perbuatan Terdakwa BAHARUDDIN Bin SANALIA sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat(3) UU RI No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya
    pengelolaan sumber daya alam danekosistemnya ; Bahwa, Pengelolaan Taman Nasional Takabonerate dikelola dengan systemzonasi, yang di dalam zona zona tersebut berdasarkan SK.
    Slr.Ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) UU RI No. 5 tahun 1990 Tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yang unsurunsurnya adalahSebagai Derikut ; 22222 en ene n nn nee nen nen enna seen enn nn necennenes 1. Setiap Orang ;2. Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi ZonaPemanfaatan dan Zona Lain Dari Taman Nasional Taka Bonerate ;woeee Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut ;Ad. 1.
    Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasiekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik ;2. Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dandaya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam ;3. Kondisi lingkungan yang mendukung pemanfaatan jasa lingkungan,pengembangan pariwisata alam, penelitian dan pendidikan ;4.
    Pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam ;5. Pembinaan habitat dan populasi ;0 nnn nn ene nce nn enon6. Pengusahaan pariwisata alam dan pemanfatan kondisi/jasa lingkungan ;7. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan,wisata alam dan pemanfatan kondisi/jasa lingkungan ;Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2020/PN.
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Khusus
Register : 16-01-2024 — Putus : 14-03-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 17/Pid.B/LH/2024/PN Psp
Tanggal 14 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.Rahmi Shafrina, S.H., M.H.
2.Friska Sianipar, S.H.
3.Allan Henry Baskara Harahap, S.H., M.Hum
4.Sri Mulyati Saragih, S.H., M.H.
Terdakwa:
Daud Yusuf Simarmata
32 — 39
  • dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • Sisik trenggiling seberat 15 kg (lima belas kilogram);

    Dirampas untuk Negara (melalui Balai Konservasi Sumber Daya