DECKING AND WOOD/AGUNG PURNOMO, ST.
Tergugat:
Cipto Sujarwo

Bahwa Purchase Order Nomor 656, Nomor 658, Nomor 659, Nomor 685tersebut jumlahnya 5 kontainer kayu decking jenis Bangkirai Kuning untukdikirim TergugatTergugat ke Hamburg, Jerman yaitu perusahaan yangmemesan kayu decking bangkirai kuning dari Penggugat. Dan pengirimandilakukan TergugatTergugat dengan 3 tahap pengiriman;.

Nomor 2659 K/Pdt/2016bisa dijual/tidak laku karena decking terbuat dari kayu rusak, ada deckingdilaminasi dan ada decking terbuat dari dua lapisan yang dilem dan lemnyatidak obligasi serta banyak decking yang terpaku dan untuk mengkelabuinyaTergugatTergugat membuat setiap papan decking ditutupi pada ujungnyadengan lilin cokelat tebal agar tidak dapat dilihat mata terpaku atau tidakpapan decking tersebut, banyak decking yang pecahpecah, didompoldompol dan disambungsambung sehingga tidak solid banyak

Bahwa di negara Jerman decking dilaminasi,disambungsambung dengan lem atau dipakupaku tidak memiliki nilai jualkarena konsumen Jerman tidak mau memakai kayu decking seperti itusehingga pihak pembeli Jerman mengklaim dan yang dibayarkan olehpembeli Jerman Kepada Penggugat hanya sebesar 60% dari total kayu yangdikirim TergugatTergugat dalam Purchase Order Nomor 656, Nomor 658,Nomor 659, Nomor 685;10.Bahwa mengenai jumlah dan ukuran kayu decking yang dikirim TergugatTergugat tidak ada masalah karena

Dan TergugatTergugat memenuhinya;11.Bahwa barang kayu decking yang tidak layak jual/tidak layak pakai yangjumlahnya 40 % tersebut sekarang masih berada di gudang milikperusahaan Jerman pembeli kayu decking dari Penggugat di negaraJerman;12.

Akan tetapi terhadap kayu decking pesanan orderPurchase Order Nomor 656, Nomor 658, Nomor 659, Nomor 685,TergugatTergugat melakukan kecurangan.15.Bahwa dalam Purchase Order Nomor 656, Nomor 658, Nomor 659, Nomor685 sudah ditentukan syaratsyarat kayu decking bangkirai kuning yangakan dikirimkan/diserahkan TergugatTergugat kepada perusahaan yangditunjuk Penggugat di negara Jerman, yaitu antara lain:1. Decking kayu bangkirai kuning;2. Suhu kering (MC 25 %), smoothe mesin, dan Moulded ke Profil;3.

Bahwa Purchase Order No.656, No.658, No.659, No.685 tersebutjumlahnya 5 kontainer kayu decking jenis Bangkirai Kuning untuk dikirimTergugatTergugat ke Hamburg, Jerman yaitu perusahaan yang memesankayu decking bangkirai kuning dari Penggugat.Dan pengiriman dilakukanTergugatTergugat dengan 3 tahap pengiriman..

decking terbuat dari kayu rusak, ada deckingdilaminasi dan ada decking terbuat dari dua lapisan yang dilem dan lemnyatidak obligasi serta banyak decking yang terpaku dan untukmengkelabuinya TergugatTergugat membuat setiap papan decking ditutupipada ujungnya dengan lilin cokelat tebal agar tidak dapat dilihat mataterpaku atau tidak paapan decking tersebut, banyak decking yang pecah10.11.12.13.pecah, didompoldompol dan disambungsambung sehingga tidak solidbanyak tempelan disanasini serta banyak pula

decking yang tidak jeniskayu bangkirai kuning melainkan jenis kayu kruing, dan ditempeltempeldisanasini dengan paku dan ditutupi dengan lilin dan mengenai hal iniPenggugat sudah langsung melihatnya ke Jerman.

Dan TergugatTergugat memenuhinya.Bahwa barang kayu decking yang tidak layak jual/tidak layak pakai yangjumlahnya 40 % tersebut sekarang masih berada di gudang milikperusahaan Jerman pembeli kayu decking dari Penggugat di negara Jerman.Berkalikali Penggugat menegur dan meminta kepada TergugatTergugatagar mengambil barangbarang kayu decking yang tidak layak jual/tidaklayak pakai tersebut dari negara Jerman dari gudang milik perusahaanJerman tersebut untuk dibawa pulang ke Indonesia ketempat TergugatTergugat

Akan tetapi terhadap kayu decking pesanan orderPurchase Order No.656, No.658, No.659, No.685, TergugatTergugatmelakukan kecurangan.Bahwa dalam Purchase Order No.656, No.658, No.659, No.685 sudahditentukan syaratsyarat kayu decking bangkirai kuning yang akandikirimkan / diserahkan TergugatTergugat kepada perusahaan yangditunjuk Penggugat di negara Jerman, yaitu antara lain :1. Decking kayu bangkirai kuning.2. Suhu kering (MC 25 %), smoothe mesin, dan Moulded ke Profil3.

Edward, 1 lembar foto copy Perjanjian Kesepakatan Kerjasama nomor : 17 /AW/XXII/2012 DIKELUARKAN TANGGAL 17 Desember 2012 , 1 lembar foto copy sebagai eksportir terdaftar prodak industri kehutanan (ETPIK) nomor : 5169-Rev.1/DAGLU/ETPIK/I/2012 yang dikeluarkan di Jakarta TANGGAL 5 Januari 2012, 1 (satu) lembar gambar Profile kayu keruing decking 19 x 90 mm, dan 1 (satu) lembar pemeriksaan barang eksport (PPBE) yang dikeluarkan tanggal 29 Januari 2013; Dilampirkan dalam berkas perkara; - 1 (satu

7 7777 r rrr rrr rrr Bahwa bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 terdakwa telahmengirimkan barang berupa kayu keruing decking ukurang 19 x 90 mmsebanyak 19,3196 m3 milik PT. Albeta Wijaya kepada PT.

Albeta Wijayasebelum dekumentasi berupa Resi Pengiriman, Commercial Invoice,Detailed Facking List, Dokumen Asal Barang dan Fumigasi yang aslidikirimkan ke pembeli setelah pembayaran; ~~ Bahwa bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 terdakwa telahmengirimkan barang berupa kayu keruing decking ukurang 19 x 90 mmsebanyak 19,3196 m3 milik PT. Albeta Wijaya kepada PT.

uangnya tidak masukke rekening PT Albeta Wijaya seperti biasanya oleh pembelimelainkan melalui rekening atas nama Adi Kurniawan atasHalaman 10 dari 27informasi dari pihak HX Quality; Bahwa HX Quality telah mengorder kayu keruing decking ukurang19 x 90 mm sebanyak 19,3196 m3 kepada PT.

InvOles; s sos c ec soc tt es Bahwa HX Quality telah mengorder kayu keruing decking ukurang 19x 90 mm sebanyak 19,3196 m3 kepada PT.

Albeta Wijaya yangdipesan oleh HX Quality tersebut; Halaman 21 dari 27Menimbang bahwa terdakwa telah melakukan penagihan kepada HXQuality atas pemesanan kayu keruing decking dengan cara terdakwamengemailkan commercial Invoice dan commercial invoice yang diemailkan terdakwa kepada HX Quality yang seharusnya pembayaranmelalui transfer ke Account Name : PT.

Albeta Wijaya dalam jabatanEksport Departemen mempunyai tugas untuk mengatur jadwaleksport, mengatur pengiriman dan dekumentasi sampai ke tempat tujuan serta mengirimkan tagihan ke pembeli; Bahwa bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 terdakwa telahmengirimkan barang berupa kayu keruing decking ukurang 19 x 90 mmsebanyak 19,3196 m3 milik PT. Albeta Wijaya kepada PT.

SemarangDemak Kecamatan KM. 16 Desa Batu Kecamatan, Karangtengah,Kabupaten Demak atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Demak, dengan sengaja dan melawanhukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalahkepunyaan orang lain, yang ada dalm kekuasaanya bukan karenakejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 terdakwa telahmengirimkan barang berupa kayu keruing decking

AlbetaWijaya sebelum dekumentasi berupa Resi Pengiriman, CommercialInvoice, Detailed Facking List, Dokumen Asal Barang dan Fumigasi yangasli dikirimkan ke pembeli setelah pembayaran; Bahwa bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 terdakwa telahmengirimkan barang berupa kayu keruing decking ukurang 19 x 90 mmsebanyak 19,3196 m3 milik PT. Albeta Wijaya kepada PT.

Edward, 1 lembar foto copy Perjanjian KesepakatanKerjasama nomor : 17 /AW/XXII/2012 DIKELUARKAN TANGGAL 17Desember 2012 , 1 lembar foto copy sebagai eksportir terdaftarprodak industri kehutanan (ETPIK) nomor : 5169Rev.1/ DAGLU/ETPIK/I/2012 yang dikeluarkan di Jakarta TANGGAL 5 Januari2012, 1 (satu) lembar gambar Profile kayu keruing decking 19 x 90mm, dan 1 (satu) lembar pemeriksaan barang eksport (PPBE) yangdikeluarkan tanggal 29 Januari 2013.

Edward, 1lembar foto copy Perjanjian Kesepakatan Kerjasama nomor : 17/AW/XXII/2012 DIKELUARKAN TANGGAL 17 Desember 2012 , 1lembar foto copy sebagai eksportir terdaftar prodak industrikehutanan (ETPIK) nomor : 5169Rev.1/DAGLU/ETPIK/I/2012 yangdikeluarkan di Jakarta TANGGAL 5 Januari 2012, 1 (satu) lembargambar Profile kayu keruing decking 19 x 90 mm, dan 1 (satu)lembar pemeriksaan barang eksport (PPBE) yang dikeluarkan tanggal 29 Januari 2013; Dilampirkan dalam berkas perkara; 1 (satu) unit mobil

Albeta Wijaya dalam jabatan EksporDepartemen mempunyai tugas untuk mengatur jadwal ekspor, mengaturpengiriman dan dokumentasi sampai ke tempat tujuan serta mengirimkantagihan ke pembeli; Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 Terdakwa telah mengirimkan barangberupa Kayu Keruing Decking ukuran 19 x 90 mm sebanyak 19,3196 m?milik PT. Albeta Wijaya kepada PT.

Albeta Wijaya sebelum dekumentasiberupa Resi Pengiriman, Commercial Invoice, Detailed Facking List,Dokumen Asal Barang dan Fumigasi yang asli dikirimkan ke pembelisetelah pembayaran;Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 Terdakwa telah mengirimkan barangberupa Kayu Keruing Decking ukuran 19 x 90 mm sebanyak 19,3196 m?milik PT. Albeta Wijaya kepada PT.

Edward, 1 lembar fotocopy Perjanjian Kesepakatan Kerja Sama Nomor : 17 /AW/XXII/2012dikeluarkan tanggal 17 Desember 2012, 1 lembar fotokopi sebagaieksportir terdaftar prodak industri kKehutanan (ETPIK) Nomor : 5169Rev.1/ DAGLU/ ETPIK/I/2012 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 5Januari 2012, 1 (satu) lembar gambar Profile Kayu Keruing Decking 19x 90 mm, dan 1 (satu) lembar pemeriksaan barang ekspor (PPBE) yangdikeluarkan tanggal 29 Januari 2013.

Albeta Wijayatersebut Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum mengirimbarang berupa satu PO Kayu jenis Kruing Decking ukuran 19 x 90,sebanyak 19,3196 m? (sembilan belas koma tiga satu sembilan enammeter kubik) kepada PT.

Hakim Agung yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mempertimbangkankembali putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 228/Pid/2013/PT.Smg, tanggal 21 Agustus 2013 jo putusan Pengadilan Negeri DemakNo. 67/Pid.B/2013/PN.Dmk, tanggal 11 Juni 2013;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkankarena perbuatan Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil pembelian kayuKeruing Decking dari PT.

persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon tersebut danPemohon tatap mempertahankan kebenaran isi surat permohonannya serta berteguh mohonPenetapan Keahliwarisan karena sangat diperlukan oleh Pemohon sebagai kelengkapanadministrative pengambilan serfikat tanah milik Pewaris yang kini berada di Bank BTNCabang Makassar;Menimbang, bahwa meskipun permohonan ini adalah bersifat voluntaire dan dalildalil Para Pemohon tidak ada yang membantah, untuk menghindari terjadinyapenyelundupan hokum (recht on decking

untukkepentingan kelengkapan administrasi pengambilan sertifikat tanah atas nama Pewaris dariBank BTN Cabang Makassar, oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan hukumuntuk mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tetap berteguh pada kebenarandalildalil permohonannya sebagai tersebut diatas;Menimbang, bahwa meskipun permohonan ini adalah bersifat voluntaire dan dalildalil Pemohon tidak ada yang membantah, maka untuk menghindari terjadinyapenyelundupan hukum (recht on decking

surat permohonannya itu danmenyatakan tetap berteguh pada permohonannnya, karena PenetapanKeahliwarisan dari almarhumah Rosdiana bin La Uleng a quo sangatdiperlukan oleh Para Pemohon sebagai kelengkapan administrativepengambilan uang tabungan haji peninggalan almarhumah Rosdiana bintiLa Uleng pada Bank BNI Cabang Soppeng;Menimbang, bahwa meskipun permohonan ini adalah bersifatvoluntaire dan dalildalil Para Pemohon tidak ada yang membantah, untukmenghindari terjadinya penyelundupan hokum (recht on decking

Cabang Soppeng, oleh karena itu Para Pemohon mempunyaikepentingan hukum untuk mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir dipersidangandiwakili oleh Pemohon VI selaku kuasa dari Para Pemohon;Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon tetapberteguh pada kebenaran dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa meskipun permohonan ini adalah bersifatvoluntaire dan dalildalil Para Pemohon tidak ada yang membantah, makauntuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (recht on decking

pengajuan permohonan izin poligami bagiPemohon Il;Bahwa walaupun permohonan pengesahan perkawinan ini bersifatvolunteer dan dalildalil Para Pemohon tidak ada yang membantah, olehkarena tentang keabsahan suatu perkawinan telah diatur oleh hukumnasional secara limitative dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lainnya, maka Majlismewajibkan Pemohon mengajukan alat bukti tentang kebenaran dalildalilpermohonannya agar tidak terjadi penyelundupan hokum (recht on decking

Soppeng, akan tetapi Para Pemohontidak mempunyai akta nikah;Bahwa sekarang Para Pemohon membutuhkan Penetapan PengadilanAgama tentang keabsahan perkawinannya itu disampaing sebagai buktihukum juga untuk kelengkapan bukti izin poligami bagi Pemohon ;Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan di Indonesia,diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang antara lainadalah Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, makauntuk menghindari terjadinya penyelundupan hokum (recht on decking

yang telah ditentukan, Pemohon I hadir secara pribadidan sekaligus mewakili para Pemohon lainnya;Bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan itu telah dibacakan suratpermohonan Para Pemohon tersebut dan Para Pemohon tatap mempertahankankebenaran isi surat permohonannya itu dan menyatakan tetap berteguh padapermohonannnya;Bahwa meskipun permohonan ini adalah bersifat voluntaire dan dalildalilPara Pemohon tidak ada yang membantah, maka untuk menghindari terjadinyapenyelelundupan hukum (recht on decking

adalahkewenangan Pengadilan Agama Watampone;Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I telah hadir secara pribadisedangkan Para Pemohon lainnya yakni Pemohon II dan III, tidak hadir tetapi merekadiwakili oleh pemohon I;Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon tetap berteguh padakebenaran dalildalil Permohonannya;Menimbang, bahwa meskipun permohonan ini adalah bersifat voluntaire dandalildalil Para Pemohon tidak ada yang membantah, maka untuk menghindariterjadinya penyelelundupan hokum (recht on decking

tersebut dan Para Pemohon mempertahankan kebenaran dalildalilpermohonannya itu dan tetap berteguh pada permohonannnya;Bahwa Penetapan Keahliwarisan dari almarhum Muliyadi bin Asis a quosangat diperlukan oleh Para Pemohon sebagai kelengkapan administrativepengambilan uang tabungan milik Pewaris pada Bank BNI Cabang Wamena Jayapura;Bahwa meskipun permohonan ini adalah bersifat voluntaire dan dalildalilPara Pemohon tidak ada yang membantah, maka untuk menghindari terjadinyapenyelelundupan hukum (recht on decking

Agamamempertimbangkan sebagai berikut:1.Bahwa Para Pemohon adalah orangorang beragama Islam dan berdomisili diKabupaten Soppeng, sehingga permohonan Para Pemohon ini adalahkewenangan Pengadilan Agama Watansoppeng;Bahwa Para Pemohon bersamasama telah hadir dalam persidangan tetapberteguh pada kebenaran dalildalil Permohonannya;Bahwa meskipun permohonan ini adalah bersifat voluntaire dan dalildalilPara Pemohon tidak ada yang membantah, maka untuk menghindariterjadinya penyelelundupan hokum (recht on decking

ditentukan, Pemohon hadir secara pribadi sedangkan PemohonPemohon lainnya telahdiwakili oleh Kuasanya;Bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan itu telahdibacal'arat permohonan Para Pemohon tersebut dan Para Pemohontetap mempertahankan kebenaran isi surat permohonannya itu danmenyatakan tetap berteguh pada permohonannnya;Bahwa meskipun permohonan ini adalah bersifat voluntaire dandalildalil Para Pemohon tidak ada yang membantah, maka untukmenghindari terjadinya penyelelundupan hukum (recht on decking

Watansoppeng;Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah hadirsecara pribadi didampingi oleh kuasanya sedangkan Para Pemohonlainnya yakni Pemohon Il, Ill, IV, V dan VI tidak hadir tetapi merekadiwakili oleh kuasanya;Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon tetapberteguh pada kebenaran dalildalil Permohonannya;Menimbang, bahwa meskipun permohonan ini adalah bersifatvoluntaire dan dalildalil Para Pemohon tidak ada yang membantah,maka untuk menghindari terjadinya penyelelundupan hukum (rechton decking

AMBO TUA a quo sangat diperlukan oleh ParaPemohon sebagai kelengkapan administrasi pelunasan kredit sertapengambilan sertifikat tanah Pewaris yang kini sebagai jaminan padaBank BNI Cabang Soppeng;Menimbang, bahwa meskipun permohonan ini adalah bersifatvoluntaire dan dalildalil Para Pemohon tidak ada yang membantah, makauntuk menghindari terjadinya penyelelundupan hukum (recht on decking),maka Mejelis tetap membebani Para Pemohon untuk membuktikankebenaran dalilnya;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan

bahwa Para Pemohon adalah orangorang beragamaIslam dan berdomisili di Kabupaten Sioppeng, sehingga permohonan ParaPemohon ini adalah kKewenangan Pengadilan Agama Watansoppeng;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir diwakili olehkuasanya dan dalam persidangan tetap berteguh pada kebenaran dalildalil Permohonannya;Menimbang, bahwa meskipun permohonan ini adalah bersifatvoluntaire dan dalildalil Para Pemohon tidak ada yang membantah, makauntuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (recht on decking

mengurus permohonan Akta Kelahiran untuk anakPemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng;Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan di Indonesia, diatur berdasarkanketentuan peraturan perundangan yang antara lain adalah Undang Undang Nomor Tahun1974 Tentang Perkawinan sebagai hukum nasional (negara), maka walaupun permohonanPemohon ini termasuk perkara voluntaire dan dalildalil Pemohon tidak ada yangmembantah, untuk menghindari terjadinya penyelelundupan hukum (recht on decking

yangdilakukannya agar ia dapat memperoleh akta nikah sebagai bukti keabsahanperkawinan serta kelengkapan administrasi kependudukannya;Menimbang, bahwa walaupun permohonan pengesahan perkawinan inibersifat volunteer dan dalildalil Para Pemohon tidak ada yang membantah, olehkarena tentang syahnya suatu perkawinan telah diatur oleh hukum nasionaldalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturanperundangan lainnya, maka untuk menghindari terjadinya penyelelundupanhukum (recht on decking

umur;Bahwa sekarang Para Pemohon membutuhkan Penetapan PengadilanAgama untuk kelengkapan bukti hukum dan persyaratan administrasi datakependudukannya serta untuk mengurus akta klahiran anak Para Pemohon;Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan, telah diatur olehperaturan perundangan yang antara lain adalah Undang Undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan, walaupun dalil permohonan Para Pemohon ini tidakada yang membantah maka untuk menghindari terjadinya penyelelundupanhukum (recht on decking

yang dilakukannya agar ia dapat memperoleh akta nikahsebagai bukti keabsahan perkawinan serta kelengkapan administrasikependudukannya;Menimbang, bahwa walaupun permohonan pengesahan perkawinan inibersifat volunteer dan dalildalil Para Pemohon tidak ada yang membantah, olehkarena tentang syahnya suatu perkawinan telah diatur oleh hukum nasionaldalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturanperundangan lainnya, maka untuk menghindari terjadinya penyelelundupanhukum (recht on decking

formil masih berstatus terikatperkawinan dengan wanita lain;Bahwa sekarang Para Pemohon membutuhkan Penetapan PengadilanAgama untuk kelengkapan bukti hukum dan persyaratan administrasi datakependudukannya;Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan, telah diatur olehperaturan perundangan yang antara lain adalah Undang Undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan, walaupun dalil permohonan Para Pemohon ini tidakada yang membantah maka untuk menghindari terjadinya penyelelundupanhukum (recht on decking

akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohone) 6) (UES: U1 alec cna aaa lle ieBahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaanperkara ini di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusanTENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar padaapa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas; Menimbang. bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian,maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rehts on decking

penggugat tetap teguh pada pendiriannya, maka maknaPasal 82 ayat (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 Peraturan PemerintahNo. 9 Tahun 1975, juncto Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pemahhadir pada harihari persidangan yang telah ditentukan..Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian,sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rehts on decking

Penggugat tetap teguh padapendiriannya, maka makna Pasal 82 ayat (4) Undang Undang No. 7Tahun 1989 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, junctoPasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir pada harihari persidangan yang telahditentukan.Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalahperkara perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupanhukum (rehts on decking

tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidakhadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidak hadirannyatidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telahmengakui dalaildalil gugatan penggugat atau setidak tidaknya tidak mengajukan perlawananterhadap dalil dalil gugatan tersebut.Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian,sehingga untuk menghindari teijadinya penyelundupan hukum (rechts on decking