BUPATI DEMAK VS ASMADI;

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 121 PK/FP/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:BUPATI DEMAK, tempat kedudukan di Jalan Kyai SingkilNomor 7, Demak;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kendarsih Iriani, S.H., M.H.

,jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Demak, dan kawankawan, beralamat di JalanKyai Singkil Nomor 7, Demak, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 183.143/0360/2019, tanggal 27 Mei 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanASMADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diDesa Tlogorejo, RT 003 RW 004, Kecamatan Karangawen,Kabupaten Demak, pekerjaan Pedagang;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Machasinrochman, S.H.

Mewajibkan Termohon untuk melaksanakan Permohonan Pemohon yaitumengesahkan Pemohon sebagai Kepala Desa Tlogorejo, KecamatanKarangawen, Kabupaten Demak, Periode 2016 2024;3.

days.memenangkan Asmadi (Penggugat) adalah penghitungan suara yangbenar sesuai dengan peraturan perundangundangan dan asasasasumum pemerintahan yang baik, karena terhadap permasalahanrekapitulasi suara seharusnya diselesaikan kembali dengan proses yangbenar dan transparan untuk menghormati kepentingan, baikkepentingan para calon kepala desa maupun kepentingan pemilih; Bahwa dalam hal Penggugat dinyatakan sebagai Kepala Desa DesaTlogorejo yang terpilin maka sesuai ketentuan Pasal 62 PeraturanDaerah Kabupaten Demak

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali BUPATI DEMAK;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor 1/P/FP/2019/PTUN.SMG, tanggal 20 Februari 2019MENGADILI KEMBALI:1. Menyatakan permohonan Pemohon ASMADI tidak diterima;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembaliditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);Halaman 5 dari 7 halaman.

SISWANTO VS BUPATI DEMAK;

Indonesia, tempat tinggalGenggongan RT O4/RW 02 Kelurahan Mangunjiwan,Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, pekerjaanwiraswasta (Pemilik Fungki Studio Musik);Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.

Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut ketentuan Pasal 2ayat (7), Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 Peraturan Daerah (Perda)Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang PenyelenggaraanUsaha Hiburan di Kabupaten Demak yang ditetapkan tanggal 17September 2018, dan diundangkan pada tanggal 20 September dandimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11;5.

Dorongan Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam seperti PCNUKabupaten Demak, Pimpinan Daerah Muhammadiyah KabupatenDemak, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak yang prihatindengan maraknya penyelenggaraan karaoke illegal yangmeresahkan masyarakat di Kabupaten Demak yang dikenal sebagaiKabupaten yang Religus yang dikenal Kota Wali agar segeramenetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan UsahaHiburan di Kabupaten Demak ( T1 s/d T3);6.

Putusan Nomor 27 P/HUM/2019Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KabupatenDemak Tahun 20162021 dan Peraturan Bupati Demak Nomor66 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat DaerahKabupaten Demak Tahun 20162021.

Demak Nomor 11 Tahun2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di KabupatenDemak (Bukti T4);Foto copy Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2016 tentangRencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun20162021 (Bukti T5):Foto copy Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 36 Tahun2017 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Demak TerhadapPenetapan Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2018 (Bukti T6);Foto copy Laporan Pansus A DPRD Kabupaten Demak Nomor9/PANSUS.ADPRD/VIII/2018 (Bukti T7);Foto copy Laporan

ASLOR, DKK VS BUPATI DEMAK;;

ARIFIN, DKK VS BUPATI DEMAK;

AGUS SUSILO, DKK VS BUPATI DEMAK;;

RIFAI, S.Sos.I VS BUPATI DEMAK;

RIFAI, S.SOS.I, kKewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diGrejen RT 005 RW 002, Desa Jamus, Kecamatan Mranggen,Kabupaten Demak, pekerjaan Wiraswasta;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawan:BUPATI DEMAK, tempat kedudukan di Jalan Kyai Singkil Nomor 7,Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Kendarsih lriani, S.H., M.H., jabatanKepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.113/1648/2020, tanggal23

Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentangHalaman 1 dari 59 halaman.

Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (2) danPasal 4 ayat (4).Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 TahunHalaman 15 dari 59 halaman.

Nomor 1Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan PemberhentianPerangkat Desa merupakan Produk Hukum Daerah yangdibentuk dan telah mendapat Persetujuan bersama DPRDKabupaten Demak dan Bupati Demak.

Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentangPerubahan Peraturan Daerah Kab.

SITI AMINAH, DKK VS BUPATI DEMAK;;

SUMIYATUN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK;

., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Koalisi Advokat Peduli Mbah Tun,beralamat di Kota Semarang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 16 September 2020;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENDEMAK, tempat kedudukan di Jalan Bhayangkara BaruNomor 1, Bogorame, Bintoro, Kecamatan Demak,Kabupaten Demak;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda daya berlaku obyeksengketa Keputusan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Demak atasPeralihan Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Desa Balerejo tanggalHalaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 158 K/TUN/202119 Juni 1978, Gambar Situasi Nomor 558/1978, luas + 8.250 m?

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita,namun rangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sampaidengan menerbitkan objek sengketa a quo tidak sesuai dengan PutusanNomor 2/Pdt.G/2013/PN.Dmk, tanggal 22 Januari 2014 Juncto PutusanKasasi Nomor 139 K/Pdt/2015, tanggal 30 Juni 2015, yang telahberkekuatan hukum menyatakan batal Akta Jual Beli Nomor 35/2010,tanggal 27 Januari 2010 dibuat oleh Leny Anggraenie selaku PPATKabupaten Demak

ALI SAFIK VS KEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG, KABUPATEN DEMAK;

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 177 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:ALI SAFIK, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diDesa Ruwit, RT 03 RW 02, Kecamatan Wedung, Wedung,Kabupaten Demak, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suwondo, S.H., dan kawan,

kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada LBH AnakNegeri, beralamat di Kabupaten Demak, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 09 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG,KABUPATEN DEMAK, tempat kedudukan di Jalan RayaRuwit Nomor 01 Desa Ruwit, Kecamatan Wedung,Kabupaten Demak;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Sopian Hakim,S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Law Office Sopian Hakim, S.H., & Associates,beralamat di Jakarta

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor141/11 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Lukmannul Hakimsebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Ruwit, KecamatanWedung, Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara/Objek Sengketa, berupa Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor 141/11Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Lukmannul Hakim sebagaiPerangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Ruwit, Kecamatan Wedung,Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.

kerjasama antara Tim Pengisian PengangkatanPerangkat Desa Rawit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, tidakdilakukan dengan Universitas Indonesia, namun langsung dengan PusatKajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (Puska Kessos) FISIPUI tanpadelegasi dari pihak Universitas Indonesia, hal tersebut tidakbertentangan dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten DemakNomor 1 Tahun 2018, karena Puska Kessos FISIPUI berada di bawahUniversitas Indonesia, sesuai dengan asas efisiensi dan asas efektivitassebagaimana

ABDULLAH SAHAL vs KEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG, KABUPATEN DEMAK;

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 174 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:ABDULLAH SAHAL, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Ruwit, RT 002 RW 005, KecamatanWedung, Kabupaten Demak, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suwondo, S.H., dan

kawan,kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada LembagaBantuan Hukum (LBH) Anak Negeri, beralamat di KabupatenDemak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG,KABUPATEN DEMAK, tempat kedudukan di Jalan RayaRuwit Nomor 01 Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Sopian Hakim, S.H., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat padaKantor Hukum Law Office Sopian Hakim, S.H. & Associates,beralamat

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor141/9 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Nur Wakidahsebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa RuwitKecamatan Wedung Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara /Obyek Sengketa, berupa Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor 141/9Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Nur Wakidah sebagaiPerangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Ruwit KecamatanWedung Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.

antara Tim Pengisian PengangkatanPerangkat Desa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak tidakdilakukan dengan Universitas Indonesia, akan tetapi langsung denganPuska Kessos Fisip Universitas Indonesia tanpa delegasi dari pihakUniversitas Indonesia, hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 20Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, karena sejakdari awal tidak dipermasalahkan oleh para peserta.

IMMAMUL MUTTAQIN VS KEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG, KABUPATEN DEMAK;

PUTUSANNomor 1 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:IMMAMUL MUTTAQIN, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Ruwit, RT 002 RW 005, KecamatanWedung, Kabupaten Demak, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Suwondo, S.H., dan kawan,kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada LembagaBantuan Hukum Anak Negeri, beralamat di KabupatenDemak, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 09 Juli2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG,KABUPATEN DEMAK, tempat kedudukan di Jalan RayaRuwit Nomor 01, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Sopian Hakim,S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Law Office Sopian Hakim, S.H., & Associates,beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 26 September 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca

Menyatakan batal atau tidak san Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor141/12 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Lukmanunul Hakimsebagai Perangkat Desa dalam jabatan Modin Desa Ruwit, KecamatanWedung, Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negaraobjek sengketa, berupa Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor 141/12Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Lukmannul Hakim sebagaiPerangkat Desa dalam jabatan Modin Ruwit, Kecamatan Wedung,Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018:4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraint:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.

kerjasama antara Tim Pengisian PengangkatanPerangkat Desa Rawit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, tidakdilakukan dengan Universitas Indonesia, akan tetapi langsung denganPusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (Puska Kessos) FISIPUI tanpadelegasi dari pihak Universitas Indonesia, hal tersebut tidakbertentangan dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten DemakNomor 1 Tahun 2018, karena sejak dari awal tidak dipermasalahkanoleh para peserta.

MUHAMMAD USULUDIN VS KEPALA DESA TEMUROSO, KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK;

PUTUSANNomor 28 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:MUHAMMAD USULUDIN, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Temuroso RT O06 RW O03,Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, pekerjaan KaryawanSwasta;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA DESA TEMUROSO KECAMATAN GUNTURKABUPATEN DEMAK, tempat kedudukan di DesaTemuroso RT 001 RW 001, Kecamatan Guntur, KabupatenDemak;Termohon

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan (SK) Kepala DesaTemuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Nomor 141/15/PD/Tahun 2018, tanggal 16 Maret 2018, tentang Pengangkatan SaudaraAkhmad Nawawi Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin DesaTemuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DesaTemuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Nomor141/15/PD/Tahun 2018, tanggal 16 Maret 2018, tentang PengangkatanSaudara Akhmad Nawawi Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan ModinHalaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 28 PK/TUN/2020Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak;4.

yangberlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata didalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat berwenangmengeluarkan keputusan objek sengketa a quo berdasarkan sumberkewenangan atributif sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) hurufb UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, yangmenyatakan Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikanperangkat Desa, oleh karena itu Kepala Desa Temuroso, KecamatanGuntur, Kabupaten Demak

Putusan Nomor 28 PK/TUN/2020UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PeraturanDaerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengangkatandan Pemberhentian Perangkat Desa serta Asasasas Umum PemerintahYang Baik.

SHOFWAN SANTIKO VS KEPALA DESA JATIMULYO, KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK;

PUTUSANNomor 83 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:SHOFWAN SANTIKO, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Jatimulyo RT.003, RW.001, KecamatanBonang, Kabupaten Demak, pekerjaan Karyawan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Misbakhul Munir, S.H.

., dan kawankawan, semuanya kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat pada Kantor Lembaga BantuanHukum Demak Raya (LBH Demak Raya), beralamat diDemak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA DESA JATIMULYO, KECAMATAN BONANG,KABUPATEN DEMAK, tempat kedudukan di Kantor DesaJatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sopian Hakim, S.H., dankawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat pada Kantor Law Office Sopian

Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Kepala DesaJatimulyo, Kecamatan Bonang Nomor 141/4/Ill Tahun 2018 tentangPengangkatan Saudara Muhammad Syifaun Naja Sebagai PerangkatDesa dalam Jabatan Sekretaris Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang,Kabupaten Demak tertanggal 12 Maret 2018;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaDesa Jatimulyo, Kecamatan Bonang Nomor 141/4/IIl Tahun 2018tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Syifaun Naja SebagaiPerangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Jatimulyo, KecamatanBonang, Kabupaten Demak tertanggal 12 Maret 2018;4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Termohon PeninjauanKembali/Pembanding/Tergugat Kepala Desa Jatimulyo, KecamatanBonang, Kabupaten Demak: Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor141/4/ Ill/Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara MuhammadSyifaun Naja Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris DesaDesa Jatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, tertanggal 12Maret 2018;4.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK., II. JASMADI;;

MUSAFID, DK vs KEPALA DESA JALI, KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK;

MUSAFID, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalKradenan RT 006 RW 001, Desa Jali, KecamatanBonang, Kabupaten Demak, Pekerjaan Petani;2.

FITRIA THYASTIANI HADI, kewarganegaraan Indonesia,Tempat Tinggal Jali RIT O07 RW 001, Desa Jali,Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, Pekerjaan Guru;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suwondo, S.H., dan kawan,kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada LembagaBantuan Hukum Anak Negeri beralamat di KabupatenDemak Kode Pos 59571, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 19 Juni 2019;Para Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA DESA JALI, KECAMATAN ' BONANG,KABUPATEN DEMAK, tempat kedudukan di Desa JaliKecamatan

Bonang, Kabupaten Demak;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara,Kepala Desa Jali, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak atas terbitnyaKeputusan Kepala Desa Jali Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak,Nomer 141/06 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara Ahadun,S.T. sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Jali,Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, tanggal, 14 Maret 2018;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara atas terbitnya Keputusan Kepala Desa Jali KecamatanBonang, Kabupaten Demak, Nomor 141/06 Tahun 2018, TentangPengangkatan Saudara Ahadun, S.T. sebagai Perangkat Desa DalamJabatan Sekretaris Desa Jali, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak,tanggal, 14 Maret 2018;4.

AHMAD NAFI' vs KEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG, KABUPATEN DEMAK;

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 178 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:AHMAD NAFI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Desa Ruwit RT 03 RW 06, Kecamatan Wedung,Kabupaten Demak, pekerjaan Karyawan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh Suwondo, S.H., dan kawan,kewarganegaraan

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor141/10 Tahun 2018, tentang Pengangkatan Saudara ChalimatusSadiyah sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kaur PemerintahanDesa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret2018;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara/objek Sengketa, berupa Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor141/10 Tahun 2018, tentang Pengangkatan Saudara ChalimatusSadiyah sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kaur PemerintahanDesa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret2018;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.

antara Tim Pengisian PengangkatanPerangkat Desa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak tidakdilakukan dengan Universitas Indonesia, akan tetapi langsung denganPuska Kessos FISIP Universitas Indonesia tanpa delegasi dari pihakUniversitas Indonesia, hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 20Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, karenasejak dari awal tidak dipermasalahkan oleh para peserta.

Negara objek sengketa sudah sesuai denganUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PeraturanDaerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang PengangkatanDan Pemberhentian Perangkat Desa dan Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik, sehingga Chalimatussadiyah yangmemperoleh nilai 68,5 sebagai peringkat pertama, dan PemohonPeninjauan Kembali/Penggugat yang memperoleh nilai 46,5 sebagaiperingkat kesepuluh harus tetap dipertahankan.

AHMAD YUSUF ANWAR VS KEPALA DESA TEMUROSO, KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK;

PUTUSANNomor 34 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:AHMAD YUSUF ANWAR, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di RT 6, RW 3, Desa Temuroso, KecamatanGuntur, Kabupaten Demak, pekerjaan Swasta;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA DESA TEMUROSO, KECAMATAN GUNTUR,KABUPATEN DEMAK, tempat kedudukan di Jalan PasarBaru, Nomor 9, Desa Kedungmutih, Kecamatang Wedung,Kabupaten Demak

;Termohon Peninjauan Kembali;DanAHMAD ZAKI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi RT 1, RW 1, Desa Temuroso, Kecamatan Guntur,Kabupaten Demak, pekerjaan Swasta;Turut Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:1.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan (SK) Kepala DesaTemuroso, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak Nomor 141/14/PD/Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengangkatan Saudara NurSaid sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Keuangan DesaTemuroso, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak:;Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 34 PK/TUN/20203.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DesaTemuroso, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak Nomor 141/14/PD/Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengangkatan Saudara NurSaid sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Keuangan Temuroso,Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak;4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.

Putusan Nomor 34 PK/TUN/2020mengetahui sudah dalam kategori sebagai kerja sama Universitassebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan DaerahKabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, karena Pusat KajianKesejahteraan Sosial FISIP Ul termasuk organ yang berada dalamlingkungan Universitas Indonesia.

BRAM ERVIANTO VS PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA, DESA MLATIHARJO KECAMATAN GAJAH, KABUPATEN DEMAK;

PUTUSANNomor 74 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:BRAM ERVIANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Mlatinarjo, RT 006, RW 001, KecamatanGajah, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaanWiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jati Prihantono, S.H, M.E.

,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada JP Law Firm,beralamat di Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 9 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA, DESAMLATIHARJO, KECAMATAN GAJAH, KABUPATENDEMAK, tempat kedudukan di Balai Desa Mlatiharjo, diJalan Kromoyudho Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah,Kabupaten Demak;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Atatin Malihah,S.Ag., M.H.,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada AtatinMalinah, S.

Putusan Nomor 74 PK/TUN/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:Dalam PenundaanMemerintahkan Tergugat untuk menangguhkan/menunda PelaksanaanBerita Acara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Mlatiharjo,Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Nomor 10/PPPD/II/2018, TentangRapat Pengumuman Hasil Ujian/Tes dan Peringkingan Calon PerangkatDesa Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo, tanggal

Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Panitia PengangkatanPerangkat Desa, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak,Nomor 10/PPPD/II/2018, Tentang Rapat Pengumuman Hasil Ujian/Tesdan Peringkingan Calon Perangkat Desa Pengangkatan Perangkat DesaMlatinarjo, tanggal 26 Februari 2018 dan lampirannya sepanjang formasiKaur Keuangan peringkat ke1 atas nama Jumadi dan peringkat ke2atas nama Mulyo Kurniawan yang diterbitkan oleh Tergugat:3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara PanitiaPengangkatan Perangkat Desa, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah,Kabupaten Demak, Nomor 10/PPPD/II/2018, Tentang RapatPengumuman Hasil Ujian/Tes dan Peringkingan Calon PerangkatDesa Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo, tanggal 26Februari 2018 dan lampirannya sepanjang formasi Kaur Keuanganperingkat ke1 atas nama Jumadi dan peringkat ke2 atas nama MulyoKurniawan yang diterbitkan oleh Tergugat;4.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK., II. KASMIAN., III. ABDUL BASIR;

KEPALA DESA KLEPER, KECAMATAN MIJEN, KABUPATEN DEMAK., 2. ABDUL FARID MARUF SUBUR RAHAYU;