Fotocopy Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan SuratTanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) atas namaPEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Deprtemen Pendidikandan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 tanggal4 April 1998 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok danbermaterai cukup, kKemudian diberi tanda P.2;3.

IN.8/2284/A.I/P/FTPAI/98 Tertanggal 21 Maret 1998 yangdikeluarkan oleh Deprtemen Agama Institut Agama Islam Negeri Imam BonjolPadang, diberi dengan tanda P 3 ;4. Foto Copy Daftar Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat ISumatera Barat No. UP.1069/1/PDK79 tertanggal 30 Nopember 1979 atas namaSuartini, diberi dengan tanda P 4 ;5. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/1946/BKD2005Tertanggal 31 Agustus 2005 atas nama Suartini, diberi dengan tanda P 5 ;6.

sebagaimana tersebut di atas terdakwa masuk ke dalamtoko Matahari di pasar besar mengambil tas plastki bertuliskan MatahariDepartmen Store selanjutnya mendekati rak yang berada di konter pakaianyang ada di dalam toko tersebut dan suasanawaktu itu sepi lalu terdakwamengambil beberapa baju berupal psc T Shirt kaos warna merah hitam merkNevada , Ipsc T Shirt kaos warna biru putih merk super Tdan 2 psc T Shirtmerk Aero warna kuning dan warna putih kemudian di masukkan dalam tasplastik bertuliskan Matahari Deprtemen

REZQINA 09 yangmempunyai tanggungjawab sebagai kepala bagian deck deprtemen, yangbertanggungjawab menanangani muatan, melakukan pengawasan sertamembantu Nahkoda.Bahwa yang melakukan permohonan ijin kegiatan bongkar muatan barangberbahaya dan ijin olah gerak kapal itu biasanya adalah Nahkoda/captenkapal MT. Rezqina 09 dalam hal ini adalah SUTRIMANTO kepadaSyahbandar setempat.Bahwa saksi mengetahui bahwa Nahkoda telah memerintahkan awak kapalMT.

penyidik Polres Metro jakartaUtara dipenyidikan dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 Terdakwa bersamateman terdakwa bernama Dewi datang ke toko Matahari Departemen Siore diPluit Jakarta Utara yang tujuannya hendak mengambil barang dari tokosehingga pada waktu berangkat terdakwa dan Dewi telah menyiapkan tassebagai te,pat barang yang berhasil diambil dari toko tersebut;Bahwa, sekitar jam 16.00 WIB terdakwa dan Dewi sampai di tokoMatahari Deprtemen

BUDI sedangkan ganjayang 4 (empat) bungkus tersebut adalah untuk disimpan oleh terdakwa ;Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 3 (tiga) bungkus isi dalam plastikklip putin terebut adalah berisi sabusabu sedangkan 4 (empat) bungkusyang ada didalam kertas warna coklat tersebut adalah ganja ;Bahwa tedakwa tidak ada memiliki ijin dari Deprtemen atau pejabat yangberwenang untuk memiliki, membawa dan atau menjadi perantara danatau menguasai sabusabu dan juga ganja tersebut ;Bahwa setelah dilakukan pengukuran

Azwar Abdullah MOH adalahSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DepartemenKesehatan Propinsi Sumatera Selatan tentangPenunjukan/Penempatan Rumah Dinas Deprtemen Kesehatan Nomor;2787/KANWIL/SIP/TU3/V1/1985, tanggal 26 Juni 1985, yang ditandatangani oleh Kepala Kanwil Departemen Kesehatan Propinsi SumateraSelatan dr.

belasribu rupiah) beserta Surat Keputusan Menteri Sosial RINomor :09/PRS1/KPTS//2006 tanggal 12 Mei 2006.Copy Lampiran Surat Keputusan Menteri Sosial RI diJakartaNomor : 03/PRS1/KPTS/2007 tanggal 22 Januari 2007tentang Penetapan Panti Sosial PenerimaSubsidi Tambahan BiayaPemenuhan Kebutuhan Dasar . untuk Yayasan DarulUlum meapatbantuna sebesar Rp.8.395.000,(delapan juta tiga ratus sembilanpuluh lima ribu rupiah).13.14.15.16.Rekening Koran dari kantor Pos Mojokerto mengenai pencairandana bantuan dari Deprtemen

ribu rupiah) beserta Surat KeputusanMenteri Sosial RINomor : 09/PRS1/KPTS//2006 tanggal 12 Mei 2006.Copy Lampiran Surat Keputusan Menteri Sosial RI di JakartaNomor :03/PRS1/KPTS/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Penetapan Panti14.15.16.17.85Sosial PenerimaSubsidi Tambahan Biaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar .untuk Yayasan DarulUlum meapat bantuna sebesar Rp.8.395.000,(delapanjuta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).Rekening Koran dari kantor Pos Mojokerto mengenai pencairan danabantuan dari Deprtemen

lima belas ribu rupiah)beserta Surat Keputusan Menteri Sosial RINomor : 09/PRS1/KPTS//2006 tanggal 12 Mei 2006.Copy Lampiran Surat Keputusan Menteri Sosial RI di JakartaNomor :03/PRS1/KPTS/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang PenetapanPanti Sosial PenerimaSubsidi Tambahan Biaya Pemenuhan KebutuhanDasar . untuk Yayasan DarulUlum meapat bantuna sebesarRp.8.395.000,(delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima riburupiah).Rekening Koran dari kantor Pos Mojokerto mengenai pencairan danabantuan dari Deprtemen

pendirian PT MuseNo.09/1.824.18 atas nama CV Muse Indonesia beralamat di Jl Gabus No.12AA Rt.08/12 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan ;Bahwa Terdakwa dalam mengatur karyawan yang berjumlah lebih kurang 60orang diberi tugas ada yang bagian merakit handphone mengetes handphone,Cualiti control dan pengepakan handphone yang siapdipasarkan ;Bahwa dalam kegiatan Terdakwa dalam merakit dan mereparasi dan mengemashandphone merk Muse dan berbagai type dan jenis telah mempunyai beberapasurat izin dari Deprtemen

HendrikNikijuluw; Bahwa pada saat itu saksi menanyakan kenapa barang belum datang,lalu Pak Hendrik katakan nanti kita cek dulu baru dibayar DP dandikemudian hari terdakwa membayar DP 30% ;Bahwa dalam proses pencairan dana harus ada berita Acara penyerahanbarang baru bisa di cairkan, itu) salah satu persyaratan ;Bahwa Dana pada saat itu tidak bisa dicairkan karena Direktur Politeknikmemblokir dana yang ada pada rekening terdakwa karena barang belumada/pekerjaan belum selesaidikerjakan ;Bahwa tim dari Deprtemen

yang di keluarkan oleh keputusan Menteri Agama RI,35Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri RI sebagaimana yang dimaksuddalam Penetapan Presiden RI No 1/PNPS Tahun 1965;e Bahwa masalah agama merupakan Hak Asasi Manusia diatur dalamkonstitusi dalam ranah Negara, oleh sebab itu ada aturan PenetapanPresiden RI Nomor 1/PNPS Tahun 1965;e Bahwa mengenai aliran sesat asas legalitas berkaitan dengan SuratKeputusan Bersama (SKB) harus dilihat daerah masingmasing;e Bahwa SKB Gubernur Aceh, Kejaksaan Tinggi dan Deprtemen

Bersama (SKB) yang dikeluarkan oleh keputusan Menteri Agama RI, Jaksa Agung, Menteri DalamNegeri RI sebagaimana yang dimaksud dalam Penetapan Presiden RI No 1/PNPS Tahun 1965;Bahwa masalah agama merupakan Hak Asasi Manusia diatur dalam konstitusidalam ranah Negara, oleh sebab itu ada aturan Penetapan Presiden RINomor 1/PNPS Tahun 1965;Bahwa mengenai aliran sesat asas legalitas berkaitan dengan Surat KeputusanBersama (SKB) harus dilihat daerah masingmasing;Bahwa SKB Gubernur Aceh, Kejaksaan Tinggi dan Deprtemen

KeputusanBersama (SKB) yang di keluarkan oleh keputusan Menteri Agama RI,Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri RI sebagaimana yang dimaksuddalam Penetapan Presiden RI No 1/PNPS Tahun 1965;Bahwa masalah agama merupakan Hak Asasi Manusia diatur dalamkonstitusi dalam ranah Negara, oleh sebab itu ada aturan PenetapanPresiden RI Nomor 1/PNPS Tahun 1965;Bahwa mengenai aliran sesat asas legalitas berkaitan dengan SuratKeputusan Bersama (SKB) harus dilihat daerah masingmasing;Bahwa SKB Gubernur Aceh, Kejaksaan Tinggi dan Deprtemen

KeputusanBersama (SKB) yang di keluarkan oleh keputusan Menteri Agama RI,Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri RI sebagaimana yang dimaksuddalam Penetapan Presiden RI No 1/PNPS Tahun 1965;Bahwa masalah agama merupakan Hak Asasi Manusia diatur dalamkonstitusi dalam ranah Negara, oleh sebab itu ada aturan PenetapanPresiden RI Nomor 1/PNPS Tahun 1965;Bahwa mengenai aliran sesat asas legalitas berkaitan dengan SuratKeputusan Bersama (SKB) harus dilihat daerah masingmasing;Bahwa SKB Gubernur Aceh, Kejaksaan Tinggi dan Deprtemen

KeputusanBersama (SKB) yang di keluarkan oleh keputusan Menteri Agama RI,Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri RI sebagaimana yang dimaksuddalam Penetapan Presiden RI No 1/PNPS Tahun 1965;Bahwa masalah agama merupakan Hak Asasi Manusia diatur dalamkonstitusi dalam ranah Negara, oleh sebab itu ada aturan PenetapanPresiden RI Nomor 1/PNPS Tahun 1965;Bahwa mengenai aliran sesat asas legalitas berkaitan dengan SuratKeputusan Bersama (SKB) harus dilihat daerah masingmasing;Bahwa SKB Gubernur Aceh, Kejaksaan Tinggi dan Deprtemen

KeputusanBersama (SKB) yang di keluarkan oleh keputusan Menteri Agama RI,Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri RI sebagaimana yang dimaksuddalam Penetapan Presiden RI No 1/PNPS Tahun 1965;Bahwa masalah agama merupakan Hak Asasi Manusia diatur dalamkonstitusi dalam ranah Negara, oleh sebab itu ada aturan PenetapanPresiden RI Nomor 1/PNPS Tahun 1965;Bahwa mengenai aliran sesat asas legalitas berkaitan dengan SuratKeputusan Bersama (SKB) harus dilihat daerah masingmasing;Bahwa SKB Gubernur Aceh, Kejaksaan Tinggi dan Deprtemen

perumusan unsur "memperkaya" harusmendapat pengertian yang sah yang dapat dikutip dari pendapatpendapat para pakar hukum, yurisprudensi atau referensi lainnya untukmengartikan unsur "memperkaya" tersebut;Memahami arti kata "memperkaya" diri sendiri atau orang lain, dalamkamus umum bahasa Indonesia mengartikan, bahwa memperkaya berartimenjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orangyang sudah kaya menjadi bertambah kaya (Purwadarminta, KamusBesar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Deprtemen

2014, perihal UsulanPenetapan Daerah Keamanan Terbatas, selanjutnya diberi dengan TandaBukti T +3;Foto copy Surat Tergugat ( Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah ll )Nomor : .201/OTBAN.388/II/2014, tanggal 11 Maret 2014, PerihalPenetapan Daerah Keamanan Terbatas di Kargo Area Bandar UdaraInternasional Kualanamu, selanjutnya diberi dengan Tanda Bukti T 4;Foto Copy Surat Peraturan Pemerintah RI Nomor : 6 Tahun 2009, TentangJenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Deprtemen

Negerikiranya berkenan memutuskan :1.2s3.6.Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan seluruhnya;menolak dan membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RINo.08/KPPUL)2005 tertanggal 11 Juli 2005;Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar pasal UndangUndang No.5tahun 1999;Mambebaskan Pemohon keberatan dari membayar denda secara bersamasama sebesarRp. 1.000.000.000, (satu rnilyar rupiah) yang harus disetorkan kepada Kas Negarasebagai setoran Penerimaan Negara bukan Pajak Deprtemen

Peputra SupraJaya dari Kanwil Deprtemen Kehutanan Prov. Riau Nomor: 3510/Kwl6/1996tanggal 5 November 1996, seluas 9400 ha.Halaman 34 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw4. Surat Dirjen Perkebunan Nomor : HK.350/E5.155/03.97 tanggal 7 Maret1997perihal Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT.Peputra Supra Jaya Propinsi Riau, dengan luas areal 3.895 Ha yang terkaitdengan pengembangan kelapa sawit rakyat seluas 8.550 Ha melalui polakemitraan dan terpadu ;5.