Deputy Pemimpin Bagian Keuangan PT. PLN (Pesero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang

CV.WAHYU ABADI SEJATI (SYAMSUAR SIKUMBANG) VS DEPUTY VICE PRESIDENT DIVISI REGIONAL I SUMUT ,PT.KERETA API INDONESIA (PERSERO)

pertama dengan acara biasatelah menjatunkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkaraANCA A j~ === naan nena nnn nnn nnn nnn nnn cence ncn nnn nn anneCV.WAHYU ABADI SEJATI dalam hal ini diwakili oleh SYAMSUAR SIKUMBANG;Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan DirekturCV.WAHYU ABADI SEJATI, Tempat Tinggal LingkunganSMU plus,Kelurahan Padang Matinggi,Kecamatan RantauUtara Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebutSCDAQAIL 2... eee e cece cece cette eee eee eeeeeeeeeeneee PENGGUGAT ;LAWAN DEPUTY

OBJEK GUGATAN :Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yaitu :e Surat Keputusan DEPUTY VICE PRESIDENT DIVISI REGIONAL SUMATERAUTARA PT.KERETA API INDONESIA (PERSERO) Nomor : JB.310/III/02/DIVRE SU2013 tanggal 21 Maret 2013 Tentang Hasil Klarifikasi Pemeriksaan Berkas ; e DEPUTY VICE PRESIDENT DIVIS REGIONAL SUMATERA UTARAPT.KERETA API INDONESIA (PERSERO) tidak sesuai dan tidakmemenuhi persyaratan yang telah dibuat oleh salah satu Manager diPT.Kerata Api Indonesia .Pakta dan kenyataan ada

Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 sampai dengan 2013 ada keputusan yangdikeluarkan oleh pihak DEPUTY VICE PRESIDENT DIVISI REGIONAL 1SUMATERA UTARA PT.KERETA API INDONESIA (PERSERO) (Tergugat) yang tidak masuk akal diluar logika terhadap diri Penggugat ; Karena tidak ada kepastian Hukum yang diajukan oleh pihak DEPUTY VICEPRESIDENT REGIONAL SUMATERA UTARA PT.KERETA API INDONESIA(PERSERO) yang memutuskan persyaratan yang tertentu dalam perparkirandidaerah masingmasing karena masih ada lagi keterkaitan

Bahwa mengingat latar belakang penerbitan objek sengketa a quodikaitkan dengan ruang lingkup kewenangan' Tergugat didalammelaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku Deputy Vice PresidentPT.

JB.310/III/02/DIVRE SU2013 tanggal 21 Maret 2013 perihal HasilKlarifikasi PemeriksaanBahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat telah memutar balik fakta sebabsurat DEPUTY VICE PRESIDENT PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)31DIVIS REGIONAL SUMATERA UTARA No.

Penggugat:
IPAN ZULHAM
Tergugat:
Deputy Branch Manager PT. Buana Finance Tbk Cabang palembang

WAHYU ABADI SEJATI vs DEPUTY VICE PRESIDENT DEVISI REGIONAL I SUMATERA UTARA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

tertanggal13 September 2013;Halaman 3 dari9 HalamanPutusan Nomor: 173/B/2013/PTTUN.MDNMenimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 21 September 2013 yang diterima di Pengadilan Tata UsahaNegara Medan tanggal 23 September 2013, yang pada dasarnya memohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus dengan amarsebagai berikut:i) Mengabulkan permohonan Pembanding untuk menundapelaksanaankeputusan dan tindak lanjut yang diterbitkan Terbanding Deputy

PLN (Persero) WILAYAH II SUMATERA UTARA ; DEPUTY PIMPINAN BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN ADMINISTRASI PT. PLN (Persero)

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon Ade Satria Fendri binZulheldi, tanggal lahir 22 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanBuruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Kampung Jawa RT.03 RW.06Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dengan calonistrnya Kris Deputy Astutie binti Rush, tanggal lahr 25 Juli 1995, agama Islam,pendidikan SLTA, tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Sukajadi Gang HarapanRT.03 RW.03 Desa Sejangat Kecamatan Bukit

memberikan nasihat agar Pemohon menunda pernikahan anaknyasampai cukup umur (19 tahun), tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulaidengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama AdeSatria Fendri bin Zulheldi telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yangpada pokoknya menyatakan ia merupakan anak kandung Pemohon yang lahir padatanggal 22 Agustus 1995 dan akan menikah dengan Kris Deputy

Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.03/Pw.01/51/2014 tertanggal 19Februari 2014 atas nama Ade Satria Fendri dan Kris Deputy Astutie yangdikeluarkan pejabat Kantor Urusan Agama Bukit Batu Bengkalis (bukti P.1);2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1403035112690002 tertanggal 30 November2012 atas nama Siti Nuri yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Bengkalis, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeteraicukup (bukti P.2);3.

No.010/Pdt.P/2014/PA.Bkls.sudah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya tersebut ke Kantor UrusanAgama Bukit Batu Bengkalis, namun ditolak karena belum cukup umur; Bahwa Pemohon sudah ingin segera menikahkan anaknya tersebut karenahubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya (Kris Deputy Astutie)sangat akrab dan sudah berpacaran lebih kurang dua tahun sehingga khawatirakan terjadi halhal yang dilarang agama; Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam, berstatus jejaka danperawan.

Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ADE SATRIA FENDRIbin ZULHELDI untuk melaksanakan perkawinan dengan calon istrinya bernamaKRIS DEPUTY ASTUTIE binti RUSLI;3.

2107 merupakan hari terakhir penggugatmasuk kerja dan pengugat diwajibkan melakukan serah terima pekerjaandengan staff Admin PPJB yang dan serah terima pekerjaan dengan StaffAccounting.Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 Deputy Manager HRD (bapakSuratman) menjanjikan kepada penggugat akan memberikan pesangonsetelah serah terima pekerjaan selesai.Bahwa penggugat meminta kepada perusahaan hak pesangon harus sesuaidengan peraturan pemerintah (peraturan perundangundanga) yangberlaku, dan perusahaan

Pada hari Senin tanggal11 Desember 2017 jam 15:30 Wib, Penggugat dipanggil oleh Tergugat(Deputy Manager HRD Bpk. Suratman) di ruang meeting dan disaksikanoleh bapak Taufik dan Bapak Wena untuk menanyakan mengenai pekerjaanyang Penggugat kerjakan seharihari serta menanyakan pekerjaan lamayang sudah diserahkan Penggugat kepada anak baru (Staff Admin PPJB)dan dokumendokumen yang dipegang Penggugat. Kemudian Tergugat(Deputy Manager HRD Bpk.

Kemudian Penggugat menanyakan alasanPemecatan atau Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, dan dijawab Tergugatselaku (Deputy Manager HRD Bpk.

Suratman) yaitu hubungan antaraPenggugat dan Perusahaan sudah tidak 1 (Satu) visi lagi;Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 11 Desember 2017merupakan hari terakhir Penggugat masuk kerja dan Penggugat di wajibkanmelakukan serah terima pekerjaan dengan staff Admin PPJB, dan padatanggal 12 Desember 2017 Tergugat (lewat Deputy Manager HRD Bpk.Suratman) menjanjikan kepada Penggugat akan memberikan pesangonsetelah serah terima pekerjaan selesai.

Naomi, Saudari Ria, Saudara Eko, Saudara IIlmi, dan bapak Suratman (VideBukti P7);Menimbang, bahwa Penggugat setelah melakukan serah terimapekerjaan kepada Tergugat selesai seharusnya diberikan pesongan danhakhak lainnya, namun Tergugat (lewat Deputy Manager HRD Bpk.Suratman) membatalkannya dan dijanjikan pada tanggal 13 Desember 2017akan diberikan.

Pemilihan Deputy Gubernur' BI yangterpilih adalah Sdr Hartadi Sarwono.Cc.

Pemilihan Deputy Senior Gubernur BIyang saat itu terpilih Sdri MirandaGoeltom.re Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yangtidak dapat diingat lagi dalam tahun 2004 padasaat Komisi IX DPR RI melaksanakan rapatinternal/rapat pleno, Ketua Komisi IX selakuketua rapat yaitu Sdr Emir Muis' menyampaikantentang adanya surat dari pemerintah melaluiPresiden RI perihal rencana pelaksanaan fit andproper test untuk Deputy Senior Gubernur BI.Adapun namanama calon peserta fit and propertest adalah Sdri Miranda Goeltom

Pemilihan Deputy Gubernur BI yangterpilih adalah Sdr Hartadi Sarwono.Cc. Pemilihan Deputy Senior Gubernur' BIyang saat itu terpilih Sdri MirandaGoeltom.7.

Emir Muis selaku Ketua komisiIX menyampaikan akan dilaksanakan fit and propertest terhadap 3 (tiga) nama calon Deputy SeniorGubernur BI yang diajukan pemerintah yaitu:a. Miranda Goeltomb. Sdr. Budi RochadiCc. Sdr. Hartadi Sarwono.9. Bahwa pada akhir bulan Mei tahun 2004setelah Maghrib, Sdr.

SeniorGubernur BI telah menerima amplop dari SaksiAri Malangjudo melalui Saksi Udju Djuhaeri,dalam pemilihan Deputy Senior Gubernur' BItersebut Terdakwa dan rekanrekannya darifraksi TNI/Polri memilih Sdri.

Sofyan Basri Asisten Deputy Teknologi pada DeputyBidang Pengembangan Sumber Daya pada Kementerian Negara PembangunanDaerah Tertinggal RI (KPDT) sesuai SK Menteri Negara Pembangunan DaerahTertinggal RI Nomor : 09/PER/MPDT/VIV/2006 tanggal 11 Juli 2006, secarabersamasama dengan Thomas Anjarwanto, S.Sos., Pejabat PembuatKomitmen (PPK), Ir. Trimardjoko, MBA., Direktur Utama PT. TunasIntercomindo Sejati (PT.TIS), Dr. Ir. Made Astawa Rai, Deputy BidangPengembangan Sumber Daya KPDT RI., R.

Made Astawa Rai, Deputy BidangPengembangan Sumber Daya KPDT RI., R. Surachman Ketua Panitia Penilaidan Penerima Pekerjaan dan Imam Hidayat selaku Pelaksana PT.

Sofyan Basri selaku Asisten Deputy Urusan Teknologipada Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya berdasarkan PeraturanMenteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 09/PER/MPDT/VIV2006 tanggal 11 Juli 2006 Pasal 116 memiliki tugas pokok antaralain :a.) Melaksanakan koordinasi, penyiapan dan perumusan kebijakan,pemantauan, analisis, evaluasi, hubungan kerja dan penyusunanlaporan di bidang teknologi ;b.)

Made Astawa Rai selaku Deputy BidangPengembangan Sumber Daya kemudian KAK yang dibuat Terdakwa Ir.Sofyan Basri tersebut ditandatangani oleh Dr. Ir. Made Astawa Raitertanggal 3 April 2006, yang berisi :Hal. 11 dari 40 hal. Put.

Sofyan Basri selaku Asisten Deputy Urusan Teknologipada Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya berdasarkan PeraturanMenteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 09/PER/MPDT/VIV2006 tanggal 11 Juli 2006, telah menginstruksikan kepada Ir.Trimardjoko, MBA., agar pekerjaan Kegiatan Penyiapan Data dan InformasiHal. 21 dari 40 hal. Put. No. 836 K/Pid.Sus/2010Spasial Sumber Daya Alam di 30 (tiga puluh) Kabupaten Daerah Tertinggalyang telah ditetapbkan sebagai pelaksana kegiatan adalah PT.

ataupunmengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsungyang akan merugikan KSO dan menguntungkan kepentingan sendiri.bahwa berdasarkan Pasal 6 pada Nomor : 6.3 angka 6.3.1. menyebutkanManajemen Projek yang selanjutnya disebut MP selaku pelaksana pekerjaan,ditunjuk dari wakil PARA PIHAK yang mengorganisir dan mengelolapelaksanaan pekerjaan Proyek sesuai dengan dokumen Kontrak KSOdengan Pemberi Tugas, terdiri dari Manajer Proyek atau Project Manager(PM) dari TOTAL, Wakil Manajer Proyek atau Deputy

XXX sebagai Deputy Project managerPemohon Banding.bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen Pembubaran PerjanjianKSO TotalPP Nomor : 757/U.313/VUI/2009 tanggal 5 Agustus 2009,diketahui bahwa para pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatanpembubaran KSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagaiberikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasiantara : PT. XYZ dan PT.

Y, jabatan Deputy Manager;bahwa Pasal 37 Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak menyatakan:(1) Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorangpengurus, atau kuasa hukumnya,(3) Apabila selama proses banding Pemohon Banding melakukanpenggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi,permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerimapertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.bahwa

., Deputy Registrarpada Deputy Registrar of Marriage, Singapore, No. Entry: 952834;2. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah melaporkan danatau didaftarkan pada Kedutaan Besar Republic Indonesia di Singapura, sebagaimanaPetikan dari Buku Daftar Perkawinan Kedutaan Besar Republik Indonesia SingapuraTahun 2014, No. 0275/KONSSPP/X/14, tertanggal 27 October 2014;3.

Ong Liang Bong David Alexander, JP,PBM., Deputy Registrarpada Deputy Registrar of Marriage, Singapore, No. Entry: 952834;Bahwa perbawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah melaporban danatau didaftarban pada Kedutaan Besar Republib Indonesia di Singapura, sebagaimanaPetiban dari Bubu Daftar Perbawinan Kedutaan Besar Republib Indonesia SingapuraTahun 2014, No.

mengatasnamakan KSO baik secara langsungmaupun tidak langsung yang akan merugikan KSO dan menguntungkan kepentingan sendiri;bahwa berdasarkan Pasal 6 pada Nomor : 6.3 angka 6.3.1. menyebutkan Manajemen Projekyang selanjutnya disebut MP. selaku pelaksana pekerjaan, ditunjuk dari wakil PARA PIHAKyang mengorganisir dan mengelola pelaksanaan pekerjaan Proyek sesuai dengan dokumenKontrak KSO dengan Pemberi Tugas, terdiri dari Manajer Proyek atau Project Manager(PM) dari TOTAL, Wakil Manajer Proyek atau Deputy

Project Manager (DPM) dari PP danberdasarkan Surat Keputusan Penempatan/Mutasi Karyawan Nomor : 152/B.3.98/PSL/I/2003tanggal 24 Januari 2003 ditunjuk YY untuk mewakili PT Total Bangun Persada dan berdasarkanMemorandum Nomor : 199/M/PP/DVM/2002 tanggal 24 Desember 2002 ditugaskan BudiantoSutanto untuk mewakili PT Pembangunan Perumahan sebagai Deputy Project manager Garden Mediterania JO;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen Pembubaran Perjanjian KSO TotalPP,Nomor : 757/U.313/VIH/2009

segala tindakan tanpa pengecualian gunalmenyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebutkhususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:1.YY mewakili PT Total Bangun Persada Tbk.2.XX mewakili PT Pembangunan Perumahan (Persero)bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas surat Keberatan Pemohon Banding Nomor : 006/KSO/V/ 2011 tanggal 06 Mei 2011, diketahui bahwa yang menandatangani surat keberatantersebut adalah YY jabatan Project Manager dan XX, jabatan Deputy

Pemilihan Deputy Gubernur BI yang terpilihadalah Sdr Hartadi Sarwono.c. Pemilihan Deputy Senior Gubernur BI yangsaat itu terpilih Sdri Miranda Goeltom.7. Bahwa sekira bulan Februari 2004 pada saatdilakukan rapat internal Komisi IX DPR RI (SdrEmir Muis) selaku ketua rapat mengumumkan bahwaakan dilaksanakan fit and proper test untuk DeputySenior Gubernur Bl. Adapun nama calon peserta fitand proper test adalah Sdri Miranda Goeltom, SdrBudi Rochadi dan Sdr Hartadi Sarwono.8.

Pemilihan Deputy Gubernur BI yang terpilihadalah Sdr Hartadi Sarwono.c. Pemilihan Deputy Senior Gubernur BI yangsaat itu terpilih Sdri Miranda Goeltom.7. Bahwa pada bulan Mei 2004 diadakan rapat plenoKomisi IX DPR RI. Pada rapat pleno ketua Rapatmenyampaikan isi surat dari Presiden RI tentangtiga nama calon Deputy Senior Gubernur BI yaituSdri Miranda Goeltom, Sdr Budi Rochadi dan SadrHartadi Sarwono.8.

Bahwa Saksi tahu namanama calon Deputy Seniorpada bulan April atau Mei 2004 yang dibacakan olehPimpinan Komisi dihadapan anggota Komisi IX DPR RIperiode 1999 s.d 2004 dalam sidang pleno Komisi,yang isinya tentang namanama calon Deputy SeniorBl yang diajukan oleh Presiden RI yaitu SdriMiranda Goeltom, Sdr Budi Rochadi dan Sdr HartadiA Sarwono.6.

,pemilihan Gubernur BI pengganti SdrSjahril Syabirin yang saat itu terpilih adalahSdr Burhanuddin Abdullah ,p emilihan DeputyGubernur BI yang terpilih adalah Sdr HartadiSarwono,pemilihan Deputy Senior Gubernur BI yangsaat itu terpilih Sdri Miranda Goeltom.9. Bahwa sekira bulan Februari 2004 pada saatdilakukan rapat internal Komisi IX DPR RI rapatmengumumkan bahwa akan dilaksanakan fit and propertest untuk Deputy Senior Gubernur Bl.

Mitra Cahaya Sentosatersebut, kemudian terdakwamendisposisi surat permohonan tersebut kepadasaksi Budi Winata selaku Deputy Branch Manager Commercial / Wakil KepalaCabang agar permohonan kredit yang diajukan oleh PT Mitra Cahaya Sentosaditeliti dan dianalisa lebih lanjut.Kemudian saksi Budi Winata selaku Deputy Branch Manager Commercialmenunjuk saksi Dita Suci selaku Analyst Credit untuk melakukan analisa terhadapberkas permohonan pengajuan fasilitas kredit PT Mitra Cahaya Sentosa yangnantinya akan

Selanjutnya saksi Dita Suci menyampaikan hasil temuan tersebut kepada saksiBudi Winata selaku Deputy Branch Manager Commercial,kemudian dari hasiltemuan tersebut, Saksi Dita Suci dan Saksi Budi Winata menyampaikannyakepada Terdakwa, namun hal tersebut diabaikan oleh terdakwa selaku BranchManagerdan Saksi Budi Winata selaku Deputy Branch Manager Commercial.Bahwa terdakwa selaku Branch Manager dan saksi Budi Winata selaku DeputyBranch Manager Commercialjustru mendesak saksi Dita Suci untuk segeramelaksanakan

Mitra Cahaya Sentosatersebut, kemudian terdakwa mendisposisi surat permohonan tersebut kepadasaksi Budi Winata selaku Deputy Branch Manager Commercial / Wakil KepalaCabang agar permohonan kredit yang diajukan oleh PT Mitra Cahaya Sentosaditeliti dan dianalisa lebih lanjut.

Kemudian saksi Budi Winata selaku Deputy Branch Manager Commercialmenunjuk saksi Dita Suci selaku Analyst Credit untuk melakukan analisa terhadapberkas permohonan pengajuan fasilitas kredit PT Mitra Cahaya Sentosa yangnantinya akan dituangkan dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK).

Selanjutnya saksi Dita Suci menyampaikan hasil temuan tersebut kepada saksiBudi Winata selaku Deputy Branch Manager Commercial kemudian dari hasiltemuan tersebut, Saksi Dita Suci dan Saksi Budi Winata menyampaikannyakepada terdakwa, namun hal tersebut diabaikan oleh terdakwa selaku BranchManagerdan Saksi Budi Winata selaku Deputy Branch Manager Commercial.Bahwa terdakwa selaku Branch Manager dan saksi Budi Winata selaku DeputyBranch Manager Commercialjustru mendesak saksi Dita Suci untuk segeramelaksanakan

Deputy Branch Manager Commercial tetap melanjutkanproses permohonan Kredit Modal Kerja PT.

WAVIN DUTAJAYA, selanjutnya saksi Iriana Unteani memberikan disposisi kepadasaksi Budi Winata selaku Deputy Branch Manager Commercial untukmenunjuk saksi Putra Fajar Pratama selaku Analyst Credit.

Bahwa saksi Budi Winata selaku Deputy Branch Manager Commercialyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.

TPK/2019/PT.BDG.selaku Deputy Branch Manager (DBM)tetap melanjutkan prosespermohonan Kredit Modal Kerja PT.

TPK/2019/PT.BDG.saksi Budi Winata selaku Deputy Branch Manager untuk menunjuksaksi Putra Fajar Pratama selaku Analyst Credit.

Mitra Cahaya Sentosa tersebut, kemudiansaksi Iriana Unteani mendisposisi surat permohonan kredit dari PT MitraCahaya Sentosa kepada Terdakwa selaku Deputy Branch ManagerPutusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

Selanjutnya saksi Dita Suci menyampaikan hasil temuan tersebutkepada Terdakwa selaku Deputy Branch ManagerCommercial ,kemudian dari hasil temuan tersebut, Saksi Dita Suci danTerdakwa menyampaikannya kepada saksi Iriana Unteani, namun haltersebut diabaikan oleh saksi Iriana Unteani selaku Branch Managerdan Terdakwa selaku Deputy Branch Manager Commercial.

Halaman 9 dari 99Bahwa saksi Iriana Unteani selaku Branch Manager dan Terdakwaselaku Deputy Branch Manager Commercial memerintahkan saksi PutraFajar Pratama untuk meniru dokumen Perangkat Analisa Kredityangdiajukan oleh PT.

Mitra Cahaya Sentosa tersebut, kemudiansaksi Iriana Unteani mendisposisi surat permohonan kredit dari PT MitraCahaya Sentosa kepada terdakwa selaku Deputy Branch ManagerCommercialagar permohonan kredit yang diajukan oleh PT MitraCahaya Sentosa untuk diteliti dan dianalisa lebih lanjut.Kemudian terdakwa selaku Deputy Branch Manager Commercialmenunjuk saksi Dita Suci selaku Analyst Credit untuk melakukananalisa terhadap berkas permohonan pengajuan fasilitas kredit PT MitraPutusan Nomor 4/TIPIKOR/2019

Selanjutnya saksi Dita Suci menyampaikan hasil temuan tersebutkepada terdakwa selaku Deputy Branch Manager Commercial,kemudian dari hasil temuan tersebut, Saksi Dita Suci dan terdakwamenyampaikannya kepada saksi Iriana Unteani, namun hal tersebutdiabaikan oleh saksi Iriana Unteani selaku Branch Managerdanterdakwa selaku Deputy Branch Manager Commercial.

Kereta Api Indonesia (Persero)Daerah Operasi 6 Yogyakarta.10.Surat Dinas Deputy Executive Vice PresidentPT.

KeretaApi Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta dan suratpenetapan tertulis yang dibuat olen Deputy Executive Vice PresidentPT.

KAl DAOP 6 Yogyakarta, juga telah didahului dengan terbitnya :1) Surat Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 6Yogyakarta, Nomor : KA.203/VI/1/D0.62017 Perihal SuratPeringatan (Satu), Tanggal O05 Juni 2017, yang intinyamenyebutkan: dengan adanya rencana pembangunan kawasanStasiun Tugu Yogyakarta, dimohon untuk segeramembongkar/mengosongkan kios yang Saudara tempati palinglambat 6 (enam) hari setelah surat ini diterima .2) Surat Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 6Yogyakarta, Nomor

No. 51 Tahun 2009 sebagai Keputusan TataUsaha Negara karena :1) Surat Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 6Yogyakarta, Nomor : KA.203/VIV2/D0.62017 PerihalPemberitahuan Penertiban, Tanggal 0O1 Juli 2017 yangdikeluarkan oleh Deputy Executive Vice President DaerahOperasi 6 Yogyakarta bentuk formalnya bersifat tertulis ;2) Surat Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 6Yogyakarta, Nomor : KA.203/VIV2/D0.62017 PerihalPemberitahuan Penertiban, Tanggal 01 Juli 2017 yangdikeluarkan oleh

Deputy Executive Vice President DaerahHalaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT YYKOperasi 6 Yogyakarta bersifat konkrit karena keputusan tersebutmerupakan norma hukum dalam peraturan perundangundangan;3) Surat Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 6Yogyakarta, Nomor : KA.203/VIV2/D0.62017 PerihalPemberitahuan Penertiban, Tanggal 01 Juli 2017 yangdikeluarkan oleh Deputy Executive Vice President DaerahOperasi 6 Yogyakarta bersifat individual karena ditujukan kepadaPedagang

ataupunmengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsungyang akan merugikan KSO dan menguntungkan kepentingan sendiri.bahwa berdasarkan Pasal 6 pada Nomor : 6.3 angka 6.3.1. menyebutkanManajemen Projek yang selanjutnya disebut MP. selaku pelaksana pekerjaan,ditunjuk dari wakil PARA PIHAK yang mengorganisir dan mengelolapelaksanaan pekerjaan Proyek sesuai dengan dokumen Kontrak KSOdengan Pemberi Tugas, terdiri dari Manajer Proyek atau Project Manager(PM) dari TOTAL, Wakil Manajer Proyek atau Deputy

XXX sebagai Deputy Project managerPemohon Banding.bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen Pembubaran PerjanjianKSO TotalPP Nomor : 757/U.313/VUI/2009 tanggal 5 Agustus 2009,diketahui bahwa para pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatanpembubaran KSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagaiberikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasiantara : PT. XYZ dan PT.

Y, jabatan Deputy Manager;bahwa Pasal 37 Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak menyatakan:(1) Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorangpengurus, atau kuasa hukumnya,(3) Apabila selama proses banding Pemohon Banding melakukanpenggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi,permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerimapertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.bahwa

ataupunmengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsungyang akan merugikan KSO dan menguntungkan kepentingan sendiri.bahwa berdasarkan Pasal 6 pada Nomor : 6.3 angka 6.3.1. menyebutkanManajemen Projek yang selanjutnya disebut MP. selaku pelaksana pekerjaan,ditunjuk dari wakil PARA PIHAK yang mengorganisir dan mengelolapelaksanaan pekerjaan Proyek sesuai dengan dokumen Kontrak KSOdengan Pemberi Tugas, terdiri dari Manajer Proyek atau Project Manager(PM) dari TOTAL, Wakil Manajer Proyek atau Deputy

XXX sebagai Deputy Project managerPemohon Banding.bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen Pembubaran PerjanjianKSO TotalPP Nomor : 757/U.313/VUI/2009 tanggal 5 Agustus 2009,diketahui bahwa para pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatanpembubaran KSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagaiberikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasiantara : PT. XYZ dan PT.

Y, jabatan Deputy Manager;bahwa Pasal 37 Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak menyatakan:(1) Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorangpengurus, atau kuasa hukumnya,(3) Apabila selama proses banding Pemohon Banding melakukanpenggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi,permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerimapertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.bahwa

ataupunmengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsung yangakan merugikan KSO dan menguntungkan kepentingan sendiri;bahwa berdasarkan Pasal 6 pada Nomor : 6.3 angka 6.3.1. menyebutkanManajemen Projek yang selanjutnya disebut MP selaku pelaksana pekerjaan,ditunjuk dari wakil PARA PIHAK yang mengorganisir dan mengelolapelaksanaan pekerjaan Proyek sesuai dengan dokumen Kontrak KSOdengan Pemberi Tugas, terdiri dari Manajer Proyek atau Project Manager(PM) dari T, Wakil Manajer Proyek atau Deputy

H Runtuk mewakili PT T B P dan berdasarkan Memorandum Nomor : 199/M/PP/DVM/2002 tanggal 24 Desember 2002 ditugaskan B S untuk mewakili PT PP sebagai Deputy Project manager G M JO;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen Pembubaran PerjanjianKSO TPP Nomor : 757/U.313/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahuibahwa para pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatan pembubaranKSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian

B S, jabatan Deputy Manager;bahwa Pasal 37 Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak menyatakan:(1) Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorangpengurus, atau kuasa hukumnya;(3) Apabila selama proses banding Pemohon Banding melakukanpenggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi,permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerimapertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud;bahwa