dibidangproperty dan real esiate berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu denganPT MBI Grup ( dengan batas waktu 1 (satu) tahun dimulai dari Tahun 2011 dandiperpanjang sampai dengan bulan Juni 2014 dengan tugas dantanggungjawab antara lain memberitahu harga beli tanah sesuai yangditentukan perusahaan dan dapat menaikkan sebesar 50% dari harga yangsudah ditentukan perusahaan, memberitahu bahwa tanah tanopa SPPT PBBtahun berjalan dan STTS PBBB tahuntahun sebelumnya dapat dibeli jikanama penjual tercatat di DHKP

Kerja Waktu Tertentudengan PT MBI Grup (salah satunya grup PT Mahkota Permata Indah),dengan batas waktu 1 (satu) tahun dimulai dari tahun 2011 dan diperpanjangsampai dengan bulan Juni 2014 dengan tugas dan tanggungjawab antara lainmembenitahu harga beli tanah sesuai yang ditentukan perusahaan dan dapatmenaikkan sebesar 50% darn harga yang sudah ditentukan perusahaan,memberitahu bahwa tanah tanoa SPPT PBB tahun berjalan dan STTS PBBBtahuntahun sebelumnya dapat dibeli jika nama penjual tercatat di DHKP

Beda Luas, Surat Keterangan Terima Luas,Surat Keterangan Waris, Surat Kuasa Waris, Surat Keterangan,SPH(1), SPH(2), Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak;Asli berkas tanah atas nama IYOH, yang terdiri dari foto, kwitansi,KTP, Kartu Keluarga, SPPT, PBB, C Desa, DHKP, Surat PernyataanTidak Sengketa, Surat Pernyataan (Akan Menjual), Surat PernyataanHalaman 37 dari 129 Putusan Nomor 14/PID/2018/PT BTN124.125.126.127.

ATENG, yang terdiri dari foto, kwitansi,KTP, Kartu Keluarga, SPPT, PBB, C Desa, DHKP, Surat PernyataanTidak Sengketa, Surat Pernyataan (Akan Menjual), Surat Pernyataan(Telah Menjual), Surat Pernyataan (Tidak Sengketa), Gambar Situasi,Keterangan Riwayat Tanah, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan telahMenjual, Surat Pernyataan Beda Luas, Surat Keterangan Terima Luas,Surat Keterangan Waris, Surat Kuasa Waris, Surat Keterangan, SPH(1),SPH(2), Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak;67.

ACANG, yang terdiri dari foto, kwitansi,KTP, Kartu Keluarga, SPPT, PBB, C Desa, DHKP, Surat PernyataanTidak Sengketa, Surat Pernyataan (Akan Menjual), Surat Pernyataan(Telah Menjual), Surat Pernyataan (Tidak Sengketa), Gambar Situasi,Keterangan Riwayat Tanah, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan telahMenjual, Surat Pernyataan Beda Luas, Surat Keterangan Terima Luas,Surat Keterangan Waris, Surat Kuasa Waris, Surat Keterangan, SPH(1),SPH(2), Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak;79.

Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1993 an. MARI (Nomor Urut 399);25. DHKP PBB Tahun 1994 an. MARI (Nomor Urut 399);26. DHKP PBB Tahun 1995 an. MARI (Nomor Urut 395);27. DHKP PBB Tahun 1996 an. MARI (Nomor Urut 393);28. DHKP PBB Tahun 1994 an. MARI;29. DHKP PBB Tahun 1999 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 384/asal tanah dari Ganti Rugi dari MARI);30. DHKP PBB Tahun 2000 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 384);31. DHKP PBB Tahun 2001 an.

DHKP PBB Tahun 2002 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 377);33. DHKP PBB Tahun 2003 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 368);34. DHKP PBB Tahun 2004 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 373);35. DHKP PBB Tahun 2005 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 373);36. DHKP PBB Tahun 2006 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 371);37. Surat Pemberitahuan PBB dari Kantor Pajak Tahun 2011 an. TERBIT BUKIT; tetap terlampir dalam berkas perkara;5.

MARI;20.Dl2d23.24.25.26.Dds28.29),30,31.32.33.Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran (DHKP) Pajak Bumidan Bangunan (PBB) Tahun 1993 an. MARI (Nomor Urut 399);DHKP PBB Tahun 1994 an. MARI (Nomor Urut 399)DHKP PBB Tahun 1995 an. MARI (Nomor Urut 395)DHKP PBB Tahun 1996 an. MARI (Nomor Urut 393)DHKP PBB Tahun 1998 an. MARI;DHKP PBB Tahun 1999 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 384/asal tanahdari Ganti Rugi dari MARD;DHKP PBB Tahun 2000 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 384)DHKP PBB Tahun 2001 an.

TERBIT BUKIT (Nomor Urut 383)DHKP PBB Tahun 2002 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 377)DHKP PBB Tahun 2003 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 368)DHKP PBB Tahun 2004 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 373)DHKP PBB Tahun 2005 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 373)DHKP PBB Tahun 2006 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 371)Surat Pemberitahuan PBB dari Kantor Pajak Tahun 2011 an. TERBITBUKITMenimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatkan ada keberatan;2.

MARI;e Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan BangunanDHKP PBB Tahun 1994 an. MARI (Nomor Urut 399) ;e DHKP PBB Tahun 1995 an. MARI (Nomor Urut 395) ;e DHKP PBB Tahun 1996 an. MARI (Nomor Urut 393) ;e DHKP PBB Tahun 1998 an. MARI;e DHKP PBB Tahun 1999an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 384/asal tanah dari GantiRugi dari MARIJ) ;e DHKP PBB Tahun 2000 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 384) ;e DHKP PBB Tahun 2001 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 383) ;e DHKP PBB Tahun 2002 an.

MARI;Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) Tahun 1993 an. MARI (Nomor Urut 399);25.26.2128.29.30.31.32.Soe34.35.36.37.DHKP PBB Tahun 1994 an. MARI (Nomor Urut 399);DHKP PBB Tahun 1995 an. MARI (Nomor Urut 395);DHKP PBB Tahun 1996 an. MARI (Nomor Urut 393);DHKP PBB Tahun 1994 an. MARI;DHKP PBB Tahun 1999 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 384/asal tanah dari GantiRugi dari MARI);DHKP PBB Tahun 2000 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 384);DHKP PBB Tahun 2001 an.

TERBIT BUKIT (Nomor Urut 383);DHKP PBB Tahun 2002 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 377);DHKP PBB Tahun 2003 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 368);DHKP PBB Tahun 2004 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 373);DHKP PBB Tahun 2005 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 373);DHKP PBB Tahun 2006 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 371);Surat Pemberitahuan PBB dari Kantor Pajak Tahun 2011 an. TERBIT BUKIT; tetapterlampir dalam berkas perkara;5.

) tahun 1993, surat daftar himpunanketetapan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan (DHKP) tahun 1998,surat daftar himpunan ketetapan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan(DHKP) tahun 2005, surat daftar himpunan ketetapan dan pembayaran pajakbumi dan bangunan (DHKP) tahun 2007 dan surat daftar himpunan ketetapandan pembayaran pajak bumi dan bangunan (DHKP) tahun 2008 dan atauberdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik)tertanggal 20 september 2018, dan atau surat keterangan

bumi dan bangunan (DHKP) tahun 1998, surat daftarhimpunan ketetapan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan (DHKP)tahun 2005, surat daftar himpunan ketetapan dan pembayaran pajak bumi danbangunan (DHKP) tahun 2007 dan surat daftar himpunan ketetapan danpembayaran pajak bumi dan bangunan (DHKP) tahun 2008 dan atauberdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik)tertanggal 20 september 2018, dan atau surat keterangan penguasaan tanahNomor.

Menyatakan menurut hukum bahwa tanah pertanian tegalan yang menjaditanah obyek sengketa berdasarkan surat daftar himpunan ketetapan danpembayaran pajak bumi dan bangunan (DHKP) tahun 1993, surat daftarhimpunan ketetapan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan (DHKP)tahun 1998, surat daftar himpunan ketetapan dan pembayaran pajak bumi danbangunan (DHKP) tahun 2005, surat daftar himpunan ketetapan danpembayaran pajak bumi dan bangunan (DHKP) tahun 2007 dan surat daftarhimpunan ketetapan dan pembayaran

pajak bumi dan bangunan (DHKP)tahun 2008 dan atau berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidangtanah (sporadik) tertanggal 20 september 2018, dan atau surat keteranganpenguasaan tanah Nomor.

Menyatakan menurut hukum bahwa surat daftar himpunan ketetapan danpembayaran pajak bumi dan bangunan (DHKP) tahun 1993, surat daftarhimpunan ketetapan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan (DHKP)tahun 1998, surat daftar himpunan ketetapan dan pembayaran pajak bumi danbangunan (DHKP) tahun 2005, surat daftar himpunan ketetapan danpembayaran pajak bumi dan bangunan (DHKP) tahun 2007 dan surat daftarhimpunan ketetapan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan (DHKP)tahun 2008 dan atau surat pernyataan

Patopoi adalah adanyausul yang ditujukan kepada perpajakan Bantaeng dengan melampirkan SuratKeterangan Garapan dari Kepala desa atas objek sengketa ;Bahwa yang dapat dibuatkan/diberikan surat keterangan Garapan hanyakepada orang yang menggarap dan atau menguasai tanah tersebut ;Bahwa saksi tidak pernah memperhatikan nama Paduai bin Calle di DHKPyang ada di Desa Cikoang ;Bahwa semua nama yang ada dalam DHKP haruslah membayar pajaktanahnya ;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah DHKP tahun 2005 dimana

Pattopoidi nomor urut 294 ;e Bahwa Tahun 2010 DHKP dan SPPT objek sengketa tidak terbit karena objeksengketa sedang bermasalah sewaktu ada pengukuran dari perpajakan sehinggapada waktu turun DHKP ada catatan bahwa status tanah menunggu Keputusan(MK) ;e Bahwa yang menentukan status menunggu keputusan (MK) adalahperpajakan setelah dilakukan pengukuran dan mengetahui objek sengketa sedangbermasalah ;e Bahwa DHKP dan SPPT objek sengketa tahun 2008 dan tahun 2009 terbit atasnama Paduai ;e Bahwa SPPT objek

sengketa tahun 2011 terbit akan tetapi DHKP tidak terbit ;e Bahwa yang terdaftar di DHKP objek sengketa tahun 2002 dan tahun 2004 adalahPaduai Colleng ;29Bahwa perpajakan Bantaeng menerbitkan DHKP dan SPPT atas nama A.

Paduai akan tetapi bukan objek sengketa ;e Bahwa Tanah garapan dapat diberi rekomendasi untuk penerbitan SPPTnya akantetapi tanah rincik tidak bisa ;Menimbang, bahwa berdasar pada pasal 138 ayat (2) dan ayat (5) HIR /pasal164 ayat (2) dan ayat (5) Rbg setelah Majelis Hakim memeriksa DHKP DesaCikoang, Majelis Hakim dan telah memerintahkan agar DHKP tahun 2002, 2004,2009, 2010 dan 2012 untuk difotho copy agar selanjutnya dapat dipertimbangkanoleh Majelis Hakim ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang

Tahun 2012 ;Bahwa bukti surat ini merupakan daftar nama objek pajak pada wilayah tertentu,dimana dalam DHKP tahun 2012 ini tertera nama A.

Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1993 an. MARI (Nomor Urut 399); 25. DHKP PBB Tahun 1994 an. MARI (Nomor Urut 399) ;26. DHKP PBB Tahun 1995 an. MARI (Nomor Urut 395) ;27. DHKP PBB Tahun 1996 an. MARI (Nomor Urut 393) ;28. DHKP PBB Tahun 1998 an. MARI ;29. DHKP PBB Tahun 1999 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 384/asal tanah dari Ganti Rugi dari MARI) ;30. DHKP PBB Tahun 2000 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urtut 384) ;31.

DHKP PBB Tahun 2001 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 383) ;32. DHKP PBB Tahun 2002 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 377) ;33. DHKP PBB Tahun 2003 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 368) ;34. DHKP PBB Tahun 2004 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 373) ;35. DHKP PBB Tahun 2005 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 373) ;36. DHKP PBB Tahun 2006 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 371) ;37. Surat Pemberitahuan PBB dari Kantor Pajak Tahun 2011 an.TERBIT BUKIT ; tetap terlampir dalam berkas perkara;5.

MARI ;Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) Tahun 1993 an. MARI (Nomor Urut 399);DHKP PBB Tahun 1994 an. MARI (Nomor Urut 399) ;DHKP PBB Tahun 1995 anDHKP PBB Tahun 1996 anDHKP PBB Tahun 1998 an.. MARI (Nomor Urut 395) ;. MARI (Nomor Urut 393) ;MARI ;DHKP PBB Tahun 1999an.

MARI ;Halaman 21 dari 40 halamane Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) Tahun 1993 an. MARI (Nomor Urut 399); DHKP PBB Tahun 1994 an. MARI (Nomor Urut 399) ;e DHKP PBB Tahun 1995 an. MARI (Nomor Urut 395) ;e DHKP PBB Tahun 1996 an. MARI (Nomor Urut 393) ;e DHKP PBB Tahun 1998 an. MARI ;e DHKP PBB Tahun 1999 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 384/asal tanah dari GantiRugi dari MARI) ;e DHKP PBB Tahun 2000 an.

TERBIT BUKIT (Nomor Urtut 384) ;e DHKP PBB Tahun 2001 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 383) ;e DHKP PBB Tahun 2002 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 377) ; DHKP PBB Tahun 2003 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 368) ;e DHKP PBB Tahun 2004 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 373) ;e DHKP PBB Tahun 2005 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 373) ;e DHKP PBB Tahun 2006 an.

MARI ;24 Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi danBangunan (PBB) Tahun 1993 an. MARI (Nomor Urut 399);25 DHKP PBB Tahun 1994 an. MARI (Nomor Urut 399) ;26 DHKP PBB Tahun 1995 an. MARI (Nomor Urut 395) ;27 DHKP PBB Tahun 1996 an. MARI (Nomor Urut 393) ;28 DHKP PBB Tahun 1998 an. MARI;29 DHKP PBB Tahun 1999 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 384/asal tanah dariGanti Rugi dari MARI) ;30 DHKP PBB Tahun 2000 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urtut 384) ;31 DHKP PBB Tahun 2001 an.

TERBIT BUKIT (Nomor Urut 383) ;32 DHKP PBB Tahun 2002 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 377) ;33 DHKP PBB Tahun 2003 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 368) ;34 DHKP PBB Tahun 2004 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 373) ;35 DHKP PBB Tahun 2005 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 373) ;36 DHKP PBB Tahun 2006 an. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 371) ;37 Surat Pemberitahuan PBB dari Kantor Pajak Tahun 2011 an.

) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 pada UPT Dispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Perkotaan Kelurahan Kadidi;

Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Perkotaan Kelurahan Rappang;

Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 pada UPT Dispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Pedesaan Desa Bulo Wattang;

Maccorawalie;

Pajak (DHKP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 pada UPT Dispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Perkotaan Kelurahan Maccorawalie;

Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) DinasPendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 pada UPTDispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Perkotaan KelurahanRappang;4.1 (satu) buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) DinasPendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 pada UPTDispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Perkotaan KelurahanLalebata;5.1 (satu) buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) DinasPendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 pada UPTDispenda

Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Perkotaan Desa Bulo;6.1 (satu) buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) DinasPendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 pada UPTDispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Pedesaan Desa BuloWattang;7.1 (satu) buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) DinasPendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 pada UPTDispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Pedesaan DesaCipotakari;8.1 (satu) buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)

) buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) DinasPendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 pada UPTDispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Pedesaan Desa Bulo;14. 1 (satu) buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) DinasPendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 pada UPTDispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Pedesaan Desa BuloWattang;15. 1 (satu) buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) DinasPendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 pada

Ketetapan Pajak (DHKP) DinasPendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 pada UPTDispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Perkotaan KelurahanMaccorawalie;19. 1 (satu) buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) DinasPendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 pada UPTDispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Perkotaan KelurahanRappang;20. 1 (satu) buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) DinasPendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 pada UPTHalaman

Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Dinas PendapatanDaerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 pada UPT DispendaKecamatan Panca Rijang untuk Sektor Pedesaan Desa Bulo Wattang;7) 1 (Satu) buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Dinas PendapatanDaerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 pada UPT DispendaKecamatan Panca Rijang untuk Sektor Pedesaan Desa Cipotakari;8) 1 (Satu) buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Dinas PendapatanDaerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 pada

tahun 2005 nomor 007.00020 atasnama DJAINI OLILINGO, selanjutnya diberi tanda P8;Foto copy sesuai dengan aslinya DHKP tahun 2006 nomor 007.00020 atasnama DJAINI OLILINGO, selanjutnya diberi tanda P9;Foto copy sesuai dengan aslinya DHKP tahun 2007 nomor 007.00020 atasnama DJAINI OLILINGO/SUMAGA, selanjutnya diberi tanda P10;Foto copy sesuai dengan aslinya DHKP tahun 2008 nomor 007.00020 atasnama HERNIWATI SUMAGA, selanjutnya diberi tanda P11;Foto copy sesuai dengan aslinya DHKP tahun 2009 nomor 007.00020

atasnama HERNIWATI SUMAGA, selanjutnya diberi tanda P12;Foto copy sesuai dengan aslinya DHKP tahun 2010 nomor 007.00020 atasnama HERNIWATI SUMAGA, selanjutnya diberi tanda P13;Foto copy sesuai dengan aslinya DHKP tahun 2011 nomor 007.00020 atasnama SYAHRIZAL RAHMAN, selanjutnya diberi tanda P14;Foto copy sesuai dengan aslinya DHKP tahun 2012 nomor 007.00020 atasnama SYAHRIZAL RAHMAN, selanjutnya diberi tanda P15;Foto copy sesuai dengan aslinya DHKP tahun 2013 nomor 007.00020 atasnama SYAHRIZAL RAHMAN

, selanjutnya diberi tanda P16;Foto copy sesuai dengan aslinya DHKP tahun 2014 nomor 007.00020 atasnama SYAHRIZAL RAHMAN, selanjutnya diberi tanda P17;Foto copy sesuai dengan aslinya DHKP tahun 2015 nomor 007.00020 atasnama SYAHRIZAL RAHMAN, selanjutnya diberi tanda P18;Foto copy sesuai dengan aslinya DHKP tahun 2016 nomor 007.00020 atasnama SYAHRIZAL RAHMAN, selanjutnya diberi tanda P19;Foto copy sesuai dengan aslinya DHKP tahun 2017 nomor 007.00020 atasnama SYAHRIZAL RAHMAN, selanjutnya diberi

tahun 2005) tertulis No urut 391 NOP.007 000201 atas namaDJAINI OLILINGO, bukti P9 (DHKP tahun 2006) tertulis No urut 411 NOP.007000201 atas nama DJAINI OLILINGO, bukti P10 (DHKP tahun 2007) tertulisNo urut 413 NOP.007 000201 atas nama DJAINI OLILINGO, bukti P11 (DHKPtahun 2008) tertulis No urut 411 NOP.007 00020 atas nama HERNIWATISUMAGA, bukti P12 (DHKP tahun 2009) tertulis No urut 409 NOP.007 00020atas nama HERNIWATI SUMAGA, bukti P13 (DHKP tahun 2010) tertulis Nourut 424 NOP.007 00020 atas nama

PBB tahun 2014), bukti P18 (DHKP tahun 2015) tertulis No urut 470NOP.007 00020 atas nama SYAHRIZAL RAHMAN yang dikaitkan dengan buktiP5 (Surat setoran pajak daerah PBB tahun 2015), bukti P19 (DHKP tahun2016) tertulis No urut 482 NOP.007 00020 atas nama SYAHRIZAL RAHMANyang dikaitkan dengan bukti P6 (Surat setoran pajak daerah PBB tahun 2016),dan bukti P20 (DHKP tahun 2017) tertulis No urut 488 NOP.007 00020 atasnama SYAHRIZAL RAHMAN yang dikaitkan dengan bukti P7 (Surat setoranpajak daerah PBB tahun

membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2014yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 310/Pdt.G/2014/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan waris sebagai berikut:Adapun yang menjadi objek sengketa in Litis adalah :Pembagian harta warisan1 Tanah Sawah seluas kurang lebih 14.531 M2 ( 1,45 Ha ) dengan SPPT No.73.14.030.007.00300100 dan Peta Blok/DHKP

Sidrap;2 Tanah Sawah seluas kurang lebih 8.984 M2 ( 0,89 Ha ) dengan SPPT No.73.14.030.007.00300390 dan Peta Blok/DHKP Tahun 2008 an. XXXXXXXXX,tanah sawah ini terletak di Kampung Baru, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu,Kab. Sidrap;3 Tanah Sawah seluas kurang lebih 5.176 M2 ( 0,51 Ha ) dengan SPPT No.73.14.030.007.00800760 dan Peta Blok/DHKP Tahun 2008 an. XXXXXXXXX.tanah sawah ini terletak di Kampung Baru, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu,Kab.

Sidrap;4 Tanah Sawah seluas kurang lebih 4.558 M2 ( 0,45 Ha ) dengan SPPT No.73.14.030.007.00300740 dan Peta Blok/DHKP Tahun 2008 an. XXXXXXXXX.tanah sawah ini terletak di Kampung Baru, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu,Kab. Sidrap;5. A. Tanah sawah seluas kurang lebih 337 M2 ( 0,03 Ha ) dengan SPPT No.73.14.030.007.00600990 dan Peta Blok/DHKP Tahun 2008 an. XXXXXXXXX,tanah sawah ini terletak di Kampung Baru, Desa Mattirotasi, Kecamatan WatangPulu, Kab. Sidrap;B.

Dan pada intinya tanah sawah tersebut dalamSPPT No. 73.14.030.007.00600990 dan Peta Blok/DHKP Tahun 2008 an.XXXXXXXXX, luas seluruhnya adalah kurang lebih 877 M2.;6. Tanah Sawah seluas kurang lebih 3.544 M2 ( 0,35 Ha ) dengan SPPT No.73.14.030.007.00600230 dan Peta Blok/DHKP Tahun 2008 an. XXXXXXXXX.tanah sawah ini terletak di Kampung Baru, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu,Kab. Sidrap;7.

Tanah Sawah seluas kurang lebih dengan SPPT No. 73.14.030.007.00300740 danPeta Blok/DHKP Tahun 2008 an. XXXXXXXXX, dan telah dibalik nama atas namaXXXXXXXXX,tanah sawah ini terletak di Kampung Baru, Desa Mattirotasi,Kecamatan Watang Pulu, Kab. Sidrap;8. Tanah sawah seluas kurang lebih dengan SPPT No. 73.14.030.007.00300740 danPeta Blok/DHKP Tahun 2008 An. XXXXXXXXX, dan telah dibalik nama atas namaXXXXXXXXX, Tanah Sawah ini terletak di Kampung Baru, Desa Mattirotasi,Kecamatan Watang Pulu, Kab.

Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Kertamukti,Kecamatan Cimerak, Kabupaten Ciamis, tercatat dalamSPPT/DHKP No. 260076, eks SK.5521, luas lebih kurang 1.785 M2,dengan batasbatas sebelum verifikasi:2.2.Sebelah Utara : Tanah milik Nasim.

SaludSebelah Selatan: Tanah milik Lasim, Lasikin, WajinSebelah Barat : Tanah milik Sarno;Tanah tersebut tercatat atas nama Rijan, yang telah dibeli olehPenggugat dari Naryo (yang berasal dari Emed);Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Kartamukti,Kecamatan Cimerak, Kabupaten Ciamis, tercatat dalam SPPT/DHKP No. 090109, eks.

Selatan: Tanah milik MarsiahSebelah Barat : Tanah milik Desa;Tanah tersebut tercatat atas nama Endang H/Marsih, yang telahdibeli oleh Penggugat dari Bapak Naryo (yang berasal dariEndang Hidayat);Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Kertamukti,Kecamatan Cimerak, Kabupaten Ciamis, tercatat dalam SPPT/DHKP No. 260002, eks.

Hadimah);Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Kertamukti,Kecamatan Cimerak, Kabupaten Ciamis, tercatat dalam SPPT/DHKP No. 260076, eks.

Bukti P.2B dan P.2C surat di bawah tangan berupaSurat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Kertamukti,bukti P.2B dibuat tanggal 21 Maret 2011 dan bukti P.2C dibuat tanggal 15Juli 2011, isinya sama menerangkan bahwa tanah yang tercantum dalamSPPT/DHKP No. 260067. Eks SK 521 seluas 2.330 M2 tercatat atas namaMarsiah, adalah tanah milik Antoro (Terbanding) berdasarkan pada suratperjanjian jual beli antara Antoro dengan Sdr.

Gugatan Gugur Dengan Sendirinya Akibat Pengakuan Asal Tanah DHKPPara Penggugat telah dengan tegas menyatakan dalam petitumnya nomor 3 halaman 14gugatan bahwa asal tanah Para Penggugat adalah DHKP. Undangundang tidak mengenalasal tanah DHKP. Olehkarenanya gugatan gugur dengan sendirinya;. Gugatan Bertentangan Dengan Kompetensi Relativ;Dari seluruh uraian Gugatan Para Penggugat, telah dapat difahami bahwa perkara inibukanlah mengenai sengketa tanah.

Daftar HimpunanKetetapan Pajak (DHKP) bukanlah bukti kepemilikan. Tergugat Ill dan Tergugat IVtidak memiliki hak atas tanah;Bahwa dalam Dasar Gugatan Para Penggugat nomor 2 halaman 34 gugatan,membuktikan bahwa Para Penggugat mendapat informasi dari pihak yang tidakberkompeten.

Yang dimiliki olen Kepala Desadan atau Kantor Desa hanyalah buku catatan DHKP sesuai yang diterima dari KantorPelayanan Pajak. Olehkarenanya, Pernyataan Tergugat VI (Kepala Desa) adalahpernyataan tanpa dasar.

Ini dapat dibuktikan dengansertipikat yang diterbitkan Tergugat V terhadap tanahtanah disekitar tanah a quoyang samasama mencantumkan keterangan berasal dari tanah negara.Olehkarenanya dalil Para Penggugat tentang asal tanah DHKP telah dengansendirinya menggugurkan seluruh dalil gugatan. Tidak pernah dikenal dalam hukumdi Negara Indonesia ini tanah asal DHKP.

Bahwa Para Penggugat dalam Petitum telah memohonkan hal yang tidak masuk akal.Petitum untuk menyatakan tanah asal DHKP untuk dinyatakan adalah sah secara hukummilik Para Penggugat adalah petitum yang kabur. Undangundang tidak mengenal tanahasal DHKP. Sudah cukup alasan bagi Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untukmenolak seluruh gugatan Para Penggugat;6.

Pembayaran luran Pembangunan Daerah Tahun 1979 atasnama MARI;Daftar Pembayaran luran Pembangunan Daerah Tahun 1980 atasnama MARI;Daftar Pembayaran luran Pembangunan Daerah Tahun 1981 atasnama MARI;Daftar Pembayaran luran Pembangunan Daerah Tahun 1982 atasnama MARI;Daftar Pembayaran luran Pembangunan Daerah Tahun 1984 atasnama MARI;Daftar Pembayaran luran Pembangunan Daerah Tahun 1985 atasnama MARI;Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 atas nama MARI;Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran (DHKP

) Pajak Bumidan Bangunan (PBB) Tahun 1993 atas nama MARI (Nomor Urut 399);DHKP PBB Tahun 1994 atas nama MARI (Nomor Urut 399);DHKP PBB Tahun 1995 atas nama MARI (Nomor Urut 395);DHKP PBB Tahun 1996 atas nama MARI (Nomor Urut 393);DHKP PBB Tahun 1994 atas nama MARI;DHKP PBB Tahun 1999 atas nama TERBIT BUKIT (Nomor Urut384/asal tanah dari Ganti Rugi dari MARI);DHKP PBB Tahun 2000 atas nama TERBIT BUKIT (Nomor Urut 384);DHKP PBB Tahun 2001 atas nama TERBIT BUKIT (Nomor Urut 383);DHKP PBB Tahun 2002

DHKP PBB Tahun 2003 atas nama TERBIT BUKIT (Nomor Urut 368);34. DHKP PBB Tahun 2004 atas nama TERBIT BUKIT (Nomor Urut 373);35. DHKP PBB Tahun 2005 atas nama TERBIT BUKIT (Nomor Urut 373);36. DHKP PBB Tahun 2006 atas nama TERBIT BUKIT (Nomor Urut 371);37. Surat Pemberitahuan PBB dari Kantor Pajak Tahun 2011 atas namaTERBIT BUKIT;Tetap terlampir dalam berkas perkara;5.

) PajakBumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1993 atas nama Mari (Nomor Urut399);DHKP PBB Tahun 1994 atas nama Mari (Nomor Urut 399);DHKP PBB Tahun 1995 atas nama Mari (Nomor Urut 395);DHKP PBB Tahun 1996 atas nama Mari (Nomor Urut 393);DHKP PBB Tahun 1994 atas nama Mari;DHKP PBB Tahun 1999 atas nama Terbit Bukit (Nomor Urut 384/asaltanah dari Ganti Rugi dari Mari);DHKP PBB Tahun 2000 atas nama Terbit Bukit (Nomor Urut 384);DHKP PBB Tahun 2001 atas nama Terbit Bukit (Nomor Urut 383);Hal. 20 dari 21 hal.

DHKP PBB Tahun 2002 atas nama Terbit Bukit (Nomor Urut 377);33. DHKP PBB Tahun 2003 atas nama Terbit Bukit (Nomor Urut 368);34. DHKP PBB Tahun 2004 atas nama Terbit Bukit (Nomor Urut 373);35. DHKP PBB Tahun 2005 atas nama Terbit Bukit (Nomor Urut 373);36. DHKP PBB Tahun 2006 atas nama Terbit Bukit (Nomor Urut 371);37.

Menolak Sita Jaminan/ Sita Marital atas obyek yang di sengketakanPara Penggugat berupa tanah sawah seluas + 15.624 M2 ( Lima20Belas ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) terdiri dari 23petakSawah yang terletak di So Mangge Maju Desa SanggaKecamatan Lambu Kabupaten Bima yang dalam DHKP tahun 1999dan Tahun 2000 dengan Nomor DHKP: 881, 882 dan 885 tertulis atasnama H.Gani Arasyid, Hj,Masri Rasyid dan HM Rasyid;.

Menyatakan dengan Hukum, bahwa Tanah sawah seluas + 15.624 M2( Lima Belas ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) terdiridari 23 petakSawah yang terletak di So Mangge Maju Desa SanggaKecamatan Lambu Kabupaten Bima yang dalam DHKP tahun 1999dan Tahun 2000 dengan Nomor DHKP: 881, 882 dan 885 tertulis atasnama H.Gani Arasyid, Hj,Masri Rasyid danHM Rasyid bukanlah Harta warisan Almarhum H.Hasan bin Semba atTadi dan Almarhumah Inayah binti M. Taher;.

Karena tanah ObjekSengketa Terbukti tercatat dalam DHKP tahun 1999 dan 2000 atas namaH. HASAN BIN SEMBA AT TADI namun DHKP di tahun 2015beralihn/oerubah menjadi tercatat di Nomor : 852 atas nama Hj. MAASIHARASYID, Nomor ; 882 atas nama Hj. MARSI ARASYID, Nomor ; 881.Atas nama H. GANI ARASYID dan Nomor ; 885 atas nama H.

Nantinya harus bisadibuktikan dengan bukti Hak Milik berupa Sertifikat Hak Milik dan/ataubukti alas hak yaitu benar tercatat dalam buku net rincikan desa dan/atausetidaknya tercatat dalam DHKP atas nama Arasyid Bin Umar dan/atauatas nama Kalisom Binti H. Hasan dan bukti Surat pembagian di zamanbelanda tahun 1937.Bahwa BENAR sebelumnya tanah Objek Sengketa yang tercatat dalamDAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN & PEMBAYARAN (DHKP)pada tahun1999 dan 2000, adalah semula atas nama H.

Menolak Sita Jaminan/ Sita Marital atasobyek yang di sengketakanPara Penggugat berupa tanah sawah seluas+ 15.624 M2 ( LimaBelas ribu enam ratus duapuluh empat meter persegi) terdiridari 23petak Sawah yang terletak di So Mangge Maju Desa SanggaKecamatan Lambu Kabupaten Bima yang dalam DHKP tahun 1999danTahun 2000 denganNomor DHKP: 881, 882 dan 885 tertulisatasnama H.Gani Arasyid, Hj,Masri Rasyid dan HM Rasyid;3.

Menetapkan harta pada objek sengketa poin 1 s/d 11 adalah hartawarisan peninggalan Almarhum Mardin cakki dan Istrinya Itaria yang belumpernah dibagi waris kepada para Ahli waris yaitu berupa:a. 2 ( Dua ) petak tanah persawahan dengan luas kuranglebih 1.650 M@ berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP ) Nomor Urut 607dengan Nomor Objek Pajak . 009 0135.0atas nama wajib pajak Hj.

Manib. 1 ( Satu ) petak tanah persawahan dengan luas kurang lebih1.815 M2 berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak ( DHKP )Nomor Urut 294 dengan Nomor Objek Pajak. 007 0007.0 atasnama wajib pajak Sahidi Junaming yang terletak di Dusun 15Corawali Desa Corawali Kecamatan Panca Lautang kabupatenSidenreng Rappang dengan batas batas sebagai berikut : Utara :Lellung /Hj.Aria Timur : Landipu / IMasere Selatan : Lamidong / Hj.

704 m2 berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP ) Nomor Urut 1041 dengan Nomor Objek Pajak. 015 0053.0atas nama wajib pajak Junaming Cakki yang terletak di Dusun 11Lamenge Desa Corawali Kecamatan Panca Lutang KabupatenSidenreng Rappang dengan batas batas sebagai berikut: Utara : Jalan Poros Pangkajene Soppeng Timur =: Hj.

Perumahan dengan luas kurang lebih 409m2 berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak ( DHKP ) NomorUrut 929 dengan Nomor Objek Pajak. 014 0004.0 atas nama wajibpajak Lajunaming yang terletak di Dusun Il Lamenge Desa CorawaliKecamatan Panca Lutang Kabupaten Sidenreng Rappang denganbatas batas sebagai berikut: Utara : Jalan poros Pangkajene Soppeng Timur :H.

falling Nurdia / Alie Selatan : Ali'e Barat :LaheI. 2 ( Dua ) petak tanah persawahan dengan luas kurang lebih 20Are berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak ( DHKP )Nomor Urut 88 dengan Nomor Objek Pajak. 003 0058.0 atasnama wajib pajak Lajunaming yang terletak di Dusun II LamengeDesa Corawali Kecamatan Panca Lutang Kabupaten Sidenrengdengan batas batas sebagai berikut : Utara : Non pajak Blok 003 0059 Timur :Laya Selatan : Hj.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pinrang dalamputusannya halaman 16 alinea 5 s/d halaman 18 alinea 1 yangdiambil alin oleh Pengadilan Tinggi Makassar adalah keliru dansalah menerapkan hukum pembuktian, karena bukti T3 adalahlebih duluan lahir dari pada DHKP yang diperlihatkan oleh KepalaKelurahan Pammase di persidangan, namun bukti T3 tersebuttidak tercatat dalam DHKP tersebut, demikian pula bukti T1, T2,T4, T5 dan T6 yang lebih dahulu lahir dari pada DHKP tersebut,jadi secara yuridis buktibukti

para Pemohon Kasasi/para Tergugatadalah harus tercatat nomornya di dalam DHKP tersebut, namunpada DHKP tersebut sangat mengherankan, karena bukan sajanomor dari bukti T1 s/d T6 yang tidak tercatat, bahkan NamaPemohon Kasasi/Tergugat IV sudah tidak lagi dicatat dalam DHKP,sedangkan SPPT atau PBB yang diterima oleh Pemohon Kasasi/Tergugat IV dari Kantor Pelayanan PBB ParePare atas sawahsengketa sampai dengan sekarang masih tetap atas namaPemohon Kasasi/Tergugat IV dan juga melalui kolektor dalam halini

Kepala Lingkungan Boki, serta pembayarannya juga melaluiBank Rakyat Indonesia yang ditunjuk untuk itu, dengan demikiankalau DHKP yang diperlihatkan oleh Kepala Kelurahan Pammasedi persidangan sebagai DHKP atas tanah sawah sengketa, padahalHal.8 dari 12 hal.

No.132 K/Pdt/2007bukan, maka DHKP tersebut adalah aneh bin ajaib ;Bahwa bukti T1 s/d T6 adalah bersesuaian dengan keteranganketiga orang saksi para Pemohon Kasasi/para Tergugat, karenaketiga orang saksi tersebut yang pada dasarnya menerangkanbahwa tanah sengketa pada awal mulanya milik sah Indo Ceccayang bernama Nasa bersama suaminya (La Malla), dan setelahLa Malla meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai olehmenantunya (Ambo Tang) yaitu suami dari Cecca, sedangkan Cecca adalah anak La Malla

)Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 atasnama Penggugat, P10 tentang Daftar Himpunan Ketetapan &Pembayaran(DHKP)Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 atas namaPenggugat, P11 tentang Daftar Himpunan Ketetapan &Pembayaran(DHKP)Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 atas namaPenggugat, P12 tentang Daftar Himpunan Ketetapan &Pembayaran(DHKP)Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 atas namaPenggugat, P13 tentang Daftar Himpunan Ketetapan &Pembayaran(DHKP)Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 atas namaHalaman 14 dari

23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pat.G/2019/PN.RbiPenggugat, P14 tentang Daftar Himpunan Ketetapan &Pembayaran(DHKP)Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas namaPenggugat, P15 tentang Daftar Himpunan Ketetapan &Pembayaran(DHKP)Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 atas namaPenggugat, P16 tentang Surat somasi kepada Tergugat tertanggal, 30 Juli2018, dengan Surat Nomor ; 058/lawoffice/VII/2018, P17 tentang suratgugatan perkara perdata NOMOR : 69/PDT.G/2018/PN.Rbi tertanggal, 29Oktober 2018, serta Saksi

,saksi tahu tanah itu sudah ada DHKP dan bukti pajak karena Penggugatmembayar pajak sejak tahun 2013 sampai sekarang, ltya saksi pernah melihatbukti P2 s/d P15 dan benar surat itu.

Setahu saksi tanah itu miliknya Penggugat dan dia dapat dari pemberiantanah adat / popo, saksi tidak tahu luas tanah yang di dapat oleh Penggugat.Setahu saksi tanah itu sudah ada Sertifikat, DHKP dan bukti pembayaran pajak,saksi tahu tanah itu sudah ada DHKP dan bukti pajak karena orang tua saksijuga mendapatkan tanah saat itu.

Setahu saksi tanah itu sudan mempunyai DHKP, saksi pernah melihatDHKP tanah itu sejak tahun 2014 sampai tahun 2019 di Pemerintah KabupatenBima. Setahu saksi tanah itu hanya ada 1 obyek dan punya nomor SPPTtersendiri sebelumnya . Setahu saksi tanah itu jadi 1 obyek sejak tahun 1998sampai tahun 2014. Setahu saksi pada tahun 2014 ada pengalihan dari pusatke daerah. Setahu saksi sebelum tahun 1998 tanah itu miliknya masyarakatsekitarnya. Saksi tidak tahu sebelumnya ada sertifikat atau tidak.

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini didasarkan atas bukti baru(Novum) atas tanah objek sengketa yang belum pernah diajukan dalampersidangan sebelumnya baik dalam tingkat Pengadilan Negeri maupun padatingkat banding, bukti baru dimaksud berupa Daftar Himpunan KetetapanPajak dan Pembayaran (DHKP) Tahun 1993, Daftar Himpunan Pajak danPembayaran (DHKP) Tahun 1994, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)Tahun 1995, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Buku 123 (DHKP) Tahun1996 dan Daftar Himpunan Ketetapan

Pajak dan Pembayaran (DHKP) Tahun1998, yang pembayaran pajaknya dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali (Tergugat asal).

Bahwa dalam Daftar Himpunan Penetapan Pajakdan Pembayaran (DHKP) tersebut tanah, objek sengketa didaftarkan atasnama LA MASURU (Pemohon Peninjauan Kembali) dalam 2 (dua) objekpajak sebagaimana diuraikan dalam DHKP Tahun 1993 sampai Tahun 1996yaitu pada Nomor urut 302, Nomor Induk 00305, Nomor Objek Pajak (NOP)0030111.0 Nama Wajib Pajak LA MASURU, alamat objek, Dusun Moko/BlokIll (PKRG) dan Nomor Urut 322, Nomor Induk 00325, Nomor Objek Pajak(NOP) 0040010.0, Nama Wajib Pajak LA MASURU alamat objek

DusunMoko/Blok IV (K.JMB/PLJ sedangkan dalam Daftar Penetapan Pajak danPembayaran (DHKP) Tahun 1998, terurai dalam Nomor Urut 219, NomorInduk 00305, Nomor Objek Pajak (NOP) 0030111.0, Nama Wajib Pajak LAHal. 7 dari 13 hal.

No 427 PK/Pdt/2013Bahwa dalam Daftar Himpunan Penetapan dan Pembayaran Pajak (DHKP)Bumi dan Bangunan tersebut, tanah objek sengketa terdaftar atas dua objekpajak sebagaimana telah diuraikan di atas, karena tanah objek sengketaperkara ini sejak dahulu dilalui jalan raya dan kini menjadi jalan provinsi,dengan adanya Daftar Himpunan Pajak dan Pembayaran (DHKP) diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali maka terbukti penguasaan tanah objeksengketa selama ini berada dalam kekuasaan dan pengawasan PemohonPeninjauan

(PERBAIKAN)BuktiP.12(b) : Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) atasnama H.

RAFI (DHKP Tambahan Desa Mattirowalie)Bukti P.12(c) : Surat Departemen Keuangan TentangTambahan SPPT dan DHKP PBB Tahun 2010, Nomor : S945/WPJ/5/ KP.0303/2010.Bahwa keseluruhan buktibukti tersebut di atas merupakan buktipengakuan Pemerintah tentang adanya penguasaan Penggugatatas obyek sengketa dari dahulu sampai sekarang.Bahwa selain itu kepemilikan dan Penguasaan Penggugat jugamendapat pengakuan dari Pemerintah Desa Mattirowalie danKepala Kampung Parenring, sebagaimana bukti berikut ini :Bukti

RAFI dan di dalamnya terdapat tanamanjangka panjangBahvea berdasarkan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak)dan Peta Blok yang terdapat di desa Mattirowalie tercatat atasnama H.RAFI.Bahve DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) dikeluarkanoleh Instansi di ParePare.

Bahwa penerbitan perbaikan SPPT PBB dan DHKP tambahanatas nama RAFI (Penggugat) telah melalui prosedur, dimanaHal. 17 dari 22 hal. Put. No. 131 K/PDT/2012untuk terbitnya SPPT SPPT harus didasari dengan gambarPeta, berkaitan dengan itu saksi BAKRI (Kepala DesaMattirowalie) setelah melakukan pengecekan di kantor PratamaParePare SPPT PBB dan DHKP atas nama RAFI terbit danjuga didasari dengan Gambar letak lokasi obyek pajak.1.5.4. Bukti T.4 : Peta Blok .

Namun demikian dalam DHKP Blok 03 yang ditunjukkan olehsaksi (Kepala Desa Mattirowalie) terdapat nama H. RAFI sebagai pemilik,sedangkan orang tua Tergugat dan Il tidak tercantum sama sekali.2.

Bukti T1 foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan PajakTerutang (SPPT) atas nama Thomas Watu tahun pembayaran1988, selanjutnya diberi tanda bukti T1Bahwa surat pajak tersebut merupakan bukti penguasaanlahan oleh almarhum Thomas Watu sejak tahun 1988 sesuaidengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yangdikeluarkan oleh pemerintahan Desa Humusu C ataupemerintahan desa saat itu setelah terdaftar atas namaThomas Watu.2.

sesuai aslinya Surat Pemberitahuan PajakTerutang (SPPT) atas nama Thomas Watu tahun pembayaran2004, selanjutnya diberi tanda bukti T3.Bahwa surat pajak tersebut merupakan bukti penguasaanlahan oleh almarhum Thomas Watu sejak tahun 2004 sesuaidengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yangdikeluarkan oleh pemerintahan Desa Humusu C ataupemerintahan desa saat itu dengan luas + 3.000m*?

setelahterdaftar atas nama Thomas WatuBukti T4 foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan PajakTerutang (SPPT) atas nama Thomas Watu tahun pembayaran2005, selanjutnya diberi tanda bukti T4.Bahwa surat pajak tersebut merupakan bukti penguasaanlahan oleh almarhum Thomas Watu sejak tahun 2005 sesuaidengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yangdikeluarkan oleh pemerintahan Desa Humusu C ataupemerintahan desa saat itu dengan luas + 3.000m?

(SPPT) atas nama Thomas Watu tahun pembayaran2007, selanjutnya diberi tanda bukti T6Bahwa surat pajak tersebut merupakan bukti penguasaanHalaman 27 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT KPG10.11.lahan oleh almarhum Thomas Watu sejak tahun 2007 sesuaidengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yangdikeluarkan oleh pemerintahan Desa Humusu C ataupemerintahan desa saat itu dengan luas + 3.000m?

setelahterdaftar atas nama Thomas WatuBukti T17 foto copy sesuai aslinya Surat Setoran Pajak Daerah(SSPD) atas nama Thomas Watu tahun pembayaran 2017,selanjutnya diberi tanda bukti T17Bahwa surat pajak tersebut merupakan bukti penguasaanlahan oleh almarhum Thomas Watu sejak tahun 2017 sesuaidengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yangdikeluarkan oleh pemerintahan Desa Humusu C ataupemerintahan desa saat itu dengan luas + 3.000m?

Karena tanah Objek Sengketa Terbuktitercatat dalam DHKP tahun 1999 dan 2000 atas nama H. HASAN BINSEMBA AT TADI namun DHKP di tahun 2015 beralih/berubah menjaditercatat di Nomor : 852 atas nama Hj. MAASIH ARASYID, Nomor ; 882atas nama Hj. MARSI ARASYID, Nomor ; 881. Atas nama H. GANIARASYID dan Nomor ; 885 atas nama H. ARASYID dan bukti suratakan diajukan pada agenda tahap pembuktian nantinya;Bahwa Benar, setelah almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADIdengan almarhumah INAYAH BINTIM.

ARASYID.Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para TERGUGAT yang diberitanda T 9, T 10 dan T 29 berupa DHKP tahun 2013, 2016 dan tahun2020 adalah menguatkan dalildalil gugatan Para PENGGUGAT.

HASAN BIN SEMBA AT TADI meninggal dunia akhirnyatanah Objek Sengketa dikuasai oleh KALISOM dengan suaminya.Bahwa saksi menyatakan tanah Objek Sengketa belum pernah dibagiwaris.Bahwa saksi menjadi perangkat Desa sejak tahun 1986 s/d tahun2001.Bahwa saksi menyatakan tanah Objek Sengketa dari awal tercatatdalam DHKP atas nama H. HASAN BIN SEMBA AT TADI sampaitahun 1999 dan 2000.Bahwa saksi pernah melihat DHKP pada saat menjadi perangkatDesa, tanah Objek Sengketa atas nama H.

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019dan 2020 dengan Nomor DHKP: 881, 882 dan 885 tertulis atas namaH.Gani Arasyid, Hj.

Gani Rasyid sejak tahun 2003 s/d 2020 telahsesuai dengan DHKP dan Daftar Riwayat Sejarah Wajib Pajak.

MARI ;24.Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran (DHKP) PajakBumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1993 An. MARI (Nomor Urut399);25. DHKP PBB Tahun 1994 An. MARI (Nomor Urut 399) ;26.DHKP PBB Tahun 1995 An. MARI (Nomor Urut 395) ;27.DHKP PBB Tahun 1996 An. MARI (Nomor Urut 393) ;28. DHKP PBB Tahun 1998 An. MARI ;29. DHKP PBB Tahun 1999 An. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 384/asaltanah dari Ganti Rugi dari MARI) ;30. DHKP PBB Tahun 2000 An. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 384) ;31.DHKP PBB Tahun 2001 An.

DHKP PBB Tahun 2003 An. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 36834. DHKP PBB Tahun 2004 An. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 37335. DHKP PBB Tahun 2005 An. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 37336. DHKP PBB Tahun 2006 An. TERBIT BUKIT (Nomor Urut 37137.Surat Pemberitahuan PBB dari Kantor Pajak Tahun 2011 An.TERBIT BUKIT ;( )( )( )( )( )( )tetap terlampir dalam berkas perkara;5.