Ditemukan 88079 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 04-10-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 718 PK/Pdt/2019
Tanggal 4 Oktober 2019 — CHRISTIANUS SIMBALA lawan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak dibidang jasa keuangan yakni: PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero), dkk
7329 Berkekuatan Hukum Tetap
  • CHRISTIANUS SIMBALAlawanBadan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerakdibidang jasa keuangan yakni: PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero), dkk
Register : 30-07-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN BOGOR Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat:
R CITRA AFRILIA UTAMI,
Tergugat:
ZULFIKAR FAUZI Alamat
Turut Tergugat:
PT BCA Finance, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan.
8314
  • Penggugat:
    R CITRA AFRILIA UTAMI,
    Tergugat:
    ZULFIKAR FAUZI Alamat
    Turut Tergugat:
    PT BCA Finance, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan.
Register : 23-09-2015 — Upload : 26-10-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 218/Pid.Sus/2015/PN Tbk
6347
  • Penyelundupan Dibidang Impor
    kelengkapanadministrasi, sarana dan personil Satuan Tugas Patroli;e pengarahan/penjelasan teknis patroli kepada Anggota Satuan TugasPatroli sesuai petunjuk dari pejabat yang menerbitkan surat perintah.e Pada saat di tengah laut:e Membantu komandan patroli menentukan sasaran patroli sesuaidengan perintah Kepala Seksi Penindakan;e Membantu menghentikan sarana pengangkut sesuai arahan kopat;e Bersama anggota satuan patroli melakukan pemeriksaan saranapengangkut; serta mengambil tindakan jika ditemukan pelanggaran dibidang
    Dalam pasaltersebut dinyatakan, setiap orang yang mengangkut barang imporyang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalampasal 7A ayat (2), dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahundan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidanadenda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) danpaling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);Bahwa ahli menyatakan beras pulut/ketan merupakan komoditiimpor
    Sus/2015/PN Tbk18Perdagangan RI Nomor 19/MDAG/PER/3/2014 tentang KetentuanEkspor dan Impor Beras (Pasal 11) menyatakan bahwa UntukBeras Ketan Pecah dengan tingkat kepecahan 100% (seratuspersen) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telahmendapat pengakuan sebagai PBeras dari Menteri (Pasal 12);e Bahwa ahli menyatakan perkara tindak pidana kepabeanan dibidang impor yaitu mengangkut barang impor berupa beras pulutdari Port Klang Malaysia tujuan Tanjung Balai Asahan Prov.Sumatera Utara Indonesia
    Pasal 109 ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang KUHAP dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman beserta peraturan perundangundangan lainnya yangbersangkutan;1.MENGADILI:Menyatakan Terdakwa ABDUL HAMID Bin MULKAN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenyelundupan Dibidang Impor;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
Register : 16-02-2017 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN Tbk
Tanggal 13 April 2017 — IRFAN Bin RUSLAN
10957
  • Penyelundupan dibidang Ekspor;
    Bahwa menyatakan produk hutan yang dilarang untukdiekspor berdasarkan lampiran Il Permendag No. 44/MDAG/PER7/2012tentang barang yang dilarang ekspor terhadap barang dibidang kehutananyang Dilarang Ekspor Pos Tarif ex. 4404.10.00.00 s.d ex. 4404.20.90.00berupa Kayu Simpao; Galah Belahan; Tiang Pancang dan Tonggak dariKayu runcing tapi tidak bergergaji memanjang; Tongkat Kayu dipotongsecara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain,11cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payung
Putus : 29-08-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 244/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 29 Agustus 2016 —
5928
  • Menyatakan perjanjian kerja sama usaha dibidang percetakan tertanggal 15 Mei2012 adalah perjanjian yang sah, mengikat para pihak dan memiliki kekuatan hukum; 3. Menyatakan perjanjian kerja sama usaha dibidang percetakan tertanggal 6 Desember 2012 adalah perjanjian yang sah, mengikat para pihak dan memiliki kekuatan hukum; 4.
    Menyatakan Tergugat telah wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran atas hutang modal kerjasama dibidang usaha dibidang percetakan sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); 5. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran bagi hasil atas hutang modal kerja sama usaha dibidang percetakan sebesar Rp. Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah); 6.
    Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09Maret 2016 yang telah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Surabayadengan nomor register 244/Pdt.G/2016/PN Sby. tanggal 16 Maret 2016 yangpada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah teman lama sejak tahun 2010,dimana hubungan pertemanan antara Penggugat dan Tergugat berjalanbaik tanpa masalah; 2022 2neo non nn noneBahwa pada tahun 2012, Tergugat menghubungi Penggugat menyatakanmemiliki usaha yang baik yaitu dibidang
    percetakan, Untuk itu Tergugatmenawakan kepada Penggugat untuk bekerja sama dibidang percetakanderigan sistem bag!
    percetakan tertanggal 15Mei 2012 adalah perjanjian yang sah, mengikat para pihak dan memilikikekuatan hukum) 222 n2o no nnn nn nnn ne nen cn ec nc nen nnnsMenyatakan perjanjian kerja sama usaha dibidang percetakan tanggal 6Desember 2012 adalah perjanjian yang sah, mengikat para pihak danmemiliki Kekuatan NukUM( 2222220002222 222225eonconne pembayaran atas hutang modal kerja sama dibidang usaha dibidangpercetakan sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);Menyatakan Terggugat telah wanprestasi
    melakukan pembayaran atas hutang modal kerjasama dibidang usaha percetakan sebesar Rp.600.000000, berdasarkan uraianpertimbangan tersebut di atas patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa petitum ad.5 yang menyatakan Tergugat telahwanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran bagi hasilatas hutang modalkerja Sama usaha dibidang percetakan sebesar Rp.435.000.000, (empat ratustiga puluh lima juta rupiah) tentang nominal Majelis Hakim tidak sependapatkarena sebagaimana pertimbangan yang telah terurai
    percetakan tertanggal15 Mei2012 adalah perjanjian yang sah, mengikat para pihak danmemiliki Kekuatan hukUM);2222Menyatakan perjanjian kerja sama usaha dibidang percetakan tertanggal6 Desember 2012 adalah perjanjian yang sah, mengikat para pihak danmemiliki Kekuatan hukUM);2222224Menyatakan Tergugat telah wanprestasi dengan tidak melakukanpembayaran atas hutang modal kerjasama dibidang usaha dibidangpercetakan sebesar Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah);Menyatakan Tergugat telah wanprestasi
Register : 28-01-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN LUWUK Nomor 10/ Pdt.G/ 2013/ PN.Lwk
Tanggal 24 September 2013 —
19377
  • Menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil dibidang keNotariatan, sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Bagi Hasil, tertanggal 1 April 2012 adalah sah dan mengikat;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat;4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan secara sepihak atas Perjanjian Bagi Hasil dibidang ke Notariatan, tertanggal 1 April 2012;5.
    Bahwa berdasarkan atas perjanjian bagi hasil dibidang ke Notariatan maka Penggugattelah mengeluarkan pembiayaan operasional yang bersifat permodalan yangkeseluruhannya sebesar Rp. 50.854.400, (lima puluh juta delapan ratus lima puluhempat ribu empat ratus rupiah). Adapun besaran modal yang telah dikeluarkan olehPenggugat adalah telah disetujui bersama oleh Penggugat dan Tergugat;. Bahwa berjalannya kerja sama dibidang kenotariatan ternyata tidak sesuai dengan apayang diharapkan oleh Penggugat.
    Bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya pemutusan secara sepihak olehTergugat atas perjanjian bagi hasil dibidang keNotariatan maka Tergugat patutdibebani sanksi sesuai ketentuan Pasal 16 perjanjian bagi hasil dibidang keNotariatantermaksud, berupa pemberian Ganti Rugi kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah)9.
    Menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil dibidang keNotariatan, sebagaimanatercantum dalam Surat Perjanjian Bagi Hasil, tertanggal 1 April 2012 adalah sah danmengikat;4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi)kepada Tergugat;5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan secara sepihak atasPerjanjian Bagi Hasil dibidang ke Notariatan, tertanggal April 2012;6.
    Menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil dibidang keNotariatan, sebagaimanatercantum dalam Surat Perjanjian Bagi Hasil, tertanggal 1 April 2012 adalah sah danmengikat;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepadaPenggugat;4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan secara sepihak atasPerjanjian Bagi Hasil dibidang ke Notariatan, tertanggal April 2012;5.
Putus : 03-11-2011 — Upload : 27-10-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 156/Pdt.P/2011/PN.Sda
Tanggal 3 Nopember 2011 — NUR AISYAH
217
  • Menyatakan bahwa Guruh Setyoatmodjo sebagai penderita cacat mental dan fisik hingga tidak dapat melakukan perbuatan yang bersipat keperdataan (dibidang hukum perdata);3. Mengangkat Pemohon Nur Aisyah ibu kandung Guruh Setyoatmodjo sebagai Pengampu atas diri Guruh Setyoatmodjo; 4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
    Menyatakan bahwa Guruh Setyoatmodjo sebagai penderita cacat mental danfisik hingga tidak dapat melakukan perbuatan yang bersipat keperdataan(dibidang hukum perdata);3. Mengangkat Pemohon Nur Aisyah ibu kandung Guruh Setyoatmodjo sebagaiPengampu atas diri Guruh Setyoatmodjo;4.
Register : 24-09-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 277/Pid.C/2018/PN Blb
Tanggal 24 September 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
HERYANTO HAMONANGAN,S.H
Terdakwa:
WALIYANTO
208
    1. Menyatakan terdakwa WALIYANTO telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 1 Perda No.13 Tahun 2017 tentang Izin Usaha dibidang perdagangan.
    2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Subsidair 7 Hari Kurungan
    3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Register : 24-09-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 267/Pid.C/2018/PN Blb
Tanggal 24 September 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
HERYANTO HAMONANGAN,S.H
Terdakwa:
H.OYO MULYADI
257
  • OYO MULYADI telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 1 Perda No.13 Tahun 2017 tentang Izin Usaha dibidang perdagangan
  • Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
  • Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Putus : 15-10-2012 — Upload : 05-07-2013
Putusan PN SENGKANG Nomor 204/Pid.B/2012/PN.SKG
Tanggal 15 Oktober 2012 — BASO ANSAR Bin H. ARUNG LOLO ANWAR
4820
  • ARUNG LOLO ANWAR telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan-dakwaan tersebut, tetapi perbuatan tersebut mengarah pada perbuatan dibidang hukum perdata;2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dari dakwaan-dakwaan tersebut; 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;4. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
    Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum,apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan dibidang kepidanaan, ataukah perbuatanterdakwa merupakan perbuatan dibidang keperdataan atau dibidang keadministrasian.Dengan demikian terkadang ada perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa tetapi perbuatantersebut bukan merupakan perbuatan pidana (delik pidana) tetapi perbuatan perdata atauadministrasi;Menimbang, bahwa sebagaimana faktafakta hukum yang telah dipertimbangkandiatas bahwa ternyata perbuatan
    Mananrang (kakek) minta uangRp.20.000.000, untuk bikin rumah pondokpondok;2425Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangan diatas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa terdapat persoalan hukum dibidang keperdataan ataskepemilikan Rumah yang dijual serta bagaimana sebenarnya kesepakatan yang terjadi dalamjual beli rumah tersebut.
    ARUNG LOLO ANWAR telahterbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaandakwaan tersebut, tetapiperbuatan tersebut mengarah pada perbuatan dibidang hukum perdata;2 Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dari dakwaandakwaan tersebut;3 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya;4 Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan inidiucapkan ;5 Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal
Register : 03-02-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN TBK
Tanggal 1 Juli 2015 — HASAN BIN ANAKIA ;
10489
  • Menyatakan Terdakwa HASAN BIN ANAKIA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana PENYELUNDUPAN DIBIDANG EKSPOR ; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 9 (SEMBILAN) BULAN dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (DUA) BULAN ;
    Pasal 102A huruf (a) Johuruf (e) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.Dalam Pasal 102A huruf (a) dimana disebutkan bahwasetiap orang yangmengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabeandanPasal 102A huruf (a) disebutkan bahwasetiap orang yangmengangkut barang Ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yangsahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) UndangUndangNomor 17 Tahun 2006, dipidana karena melakukan penyeludupan dibidang
    Menyatakan Terdakwa HASAN BIN ANAKIA tersebut diatas, telahterbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidanaPENYELUNDUPAN DIBIDANG EKSPOR ;. Menjatunkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 9 (SEMBILAN) BULAN danpidana denda sejumlah Rp. 50.000.000, (LIMA PULUH JUTA RUPIAH)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 2 (DUA) BULAN ;.
Putus : 19-05-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 457 K/Pdt.Sus-KPPU/2020
Tanggal 19 Mei 2020 — 1. PT AYEM MULYA INDAH, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
446169 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;4.
    Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;5.
    Menghukum Terlapor V membayar denda sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;6.
    Menghukum Terlapor VI membayar denda sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;7.
    Menghukum Terlapor VII membayar denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;8.
    Nomor 457 K/Pdt.SusKPPU/2020empat ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoranpendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan KerjaKomisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengankode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di BidangPersaingan Usaha) selambatlambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan inimemiliki Kekuatan hukum tetap;6.
    Menghukum Terlapor il membayar denda sebesarRp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang harusdisetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan dendapelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja KomisiPengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kodepenerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di BidangPersaingan Usaha) selambatlambatnya 1 (satu) tahun sejak putusanini memiliki Kekuatan hukum tetap;.
    Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesarRp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang harusdisetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan dendapelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja KomisiPengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kodepenerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di BidangPersaingan Usaha) selambatlambatnya 1 (satu) tahun sejak putusanini memiliki Kekuatan hukum tetap;.
    Menghukum Terlapor Vi membayar denda sebesarRp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yangharus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan dendapelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja KomisiPengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kodepenerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di BidangPersaingan Usaha) selambatlambatnya 1 (satu) tahun sejak putusanini memiliki Kekuatan hukum tetap;7.
    Menghukum Terlapor VII membayar denda sebesarRp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang harusdisetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan dendapelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja KomisiPengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kodepenerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di BidangPersaingan Usaha) selambatlambatnya 1 (satu) tahun sejak putusanini memiliki Kekuatan hukum tetap;8.
Register : 19-11-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PA BENGKULU Nomor 934/Pdt.G/2019/PA.Bn
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10328
  • Citra Selaras Jabon Persada yang bergerak dibidang penanaman Jabon;

    b. PT. Kuda Laut Sejahtera yang bergerak dibidang bahan bakar minyak solar;

    c. PT. Citra Kopi Bengkulu yang bergerak dibidang usaha pengumpul besar kopi;

    d. PT. Citra Selaras Mining bergerak dibidang kontraktor;

    e. PT.

    Buana Karya Perkasa yang bergerak dibidang kontraktor;

    f. 2 (dua) unit apartement di Singapura, yaitu:

    1). Address: 101 MERGUI ROAD, 22-09 CITYSCAPE@FARRER PARK;

    2). Address: 19 COMPASSVALE ROAD, 08-15 THE LUXURIE, SINGAPORE 544753;

    g. 4 (empat) unit kendaraan, yaitu:

    1).

Register : 06-08-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 161/Pid.C/2018/PN Blb
Tanggal 6 Agustus 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
HERYANTO HAMONANGAN,S.H
Terdakwa:
IIN RUHIYAT
196
    1. Menyatakan terdakwa IIN RUHIYAT telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Ayat 1 Pasal 9, Pasal 11 Ayat 1, Pasal 3 Ayat 1, dan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Cimahi No.13 Tahun 2011 tentang Ijin Usaha dibidang Perdagangan
    2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah).
    3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Register : 14-05-2012 — Putus : 20-06-2012 — Upload : 26-06-2012
Putusan PT JAYAPURA Nomor 34/PID/2012/PT.JPR
Tanggal 20 Juni 2012 — JERRY S. DEODOR
12631
  • Deodor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 ( satu ) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,-( satu milyar lima ratus juta rupiah )dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam ) bulan
Register : 20-04-2004 — Putus : 26-10-2004 — Upload : 02-07-2012
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 257/Pdt.G/2004/PAJS
Tanggal 26 Oktober 2004 — HJ.ETI SUWARTI binti MARSUM melawan H.DJADJA S.HADIWIDJAJA ALIAS MOH.YUSUF HADIWIDJAJA bin MARTAATMADJA,
8926
  • Sebuah usaha bersama dibidang jasa penyewaan alat-alat pesta nama
    , dan sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa gugatan harta bersama dapat diajukan bersamasama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperolehkekuatan hukum tetap ; Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Pengugat dan telah dibenarkan olehTergugat serta didukung oleh suratsurat bukti yang autentik, bahwa selama dalamperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama antaralain berupa : 1 Sebuah usaha bersama dibidang
    Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugatdan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan KUA.KecamatanKebayoran Lama pada tanggal 5 Desember 1970 dengan Kutipan Akte NikahNomor : 124/1971 (bukti P1), selanjutnya hartaharta tersebut diatas diperolehselama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tara16Usaha bersama dibidang jasa penyewaan alatalat pesta nama Pamili atasnama Tergugat sesualdengan :bukti P7.a (Tanda Daftar Perusahaan Pamili tangal 20 Juni
    yang diajukan olehPenggugat ;Dalam Pokok Perkara :1 Mengabulkan sebahagian gugatanPenggugat ; 2 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat(Penggugat) dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatputus karenaperceraian ; 3 Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (Sita Jaminan) yang telahdiletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Juru Sita Pengadilan AgamaTangerang ;4 Menyatakankan bahwa hartaharta yangberupa :1 Sebuah usaha bersama dibidang
Register : 20-02-2014 — Putus : 02-04-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PN NEGARA Nomor 33/PID.SUS/2014/PN.NGR
Tanggal 2 April 2014 — - HAJIR MUHTARI AHMAD
3017
  • Menyatakan Terdakwa HAJIR MUHTARI AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEDARKAN OBAT-OBATAN TANPA ADA IZIN EDAR DAN TANPA DISERTAI PENGETAHUAN DIBIDANG KEFARMASIAN;-----------------------------------2.
Putus : 19-11-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 02/Pid.Sus.An/2015/PN Sda
Tanggal 19 Nopember 2015 — ANAK
8923
  • Menjatuhkan pidana kepada ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Mewajibkan ANAK untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan pemerintah cq Kementrian Sosial, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang bergerak dibidang Pendidikan, Pembinaan dan latihan kerja selama 6 (enam) bulan;
    Menjatuhkan pidana kepada ANAK oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 2 (dua) Tahun dan Mewajibkan ANAK untuk mengikuti pelatihanyang diselenggarakan pemerintah cq Kementrian Sosial, dalam hal iniDinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang bergerak dibidang Pendidikan,Pembinaan dan latinan kerja selama 6 (enam) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani ANAK dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan ANAK tetap ditahan;5.
Putus : 10-05-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 166/Pid.B/2016/PN.Bdg
Tanggal 10 Mei 2016 — CHANDRA JANTO
4461
  • Menyatakan terdakwa Chandra Janto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dibidang merk;2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,-( Dua puluh Juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan;3.
    Jakarta No. 27 Kota Bandung sejak April 1993 jabatan saksisekarang adalah Kepala Subag Humas Pelaporan dan TI, adapun tugas dantanggungjawabnya yaitu dibidang hubungan masyarakat, kerjasama antarinstansi lembaga pemerintah dan Teknologi Informasi ;Bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, hurufhuruf, angkaangka, susunan warna, atau kombinasi dan unsurunsur tersebut yang memilikidaya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.Tindak Pidana dibidang Merek adalah
    terdaftar di Ditjen HAKI Kemenkum dan Ham R.I. sebagaimana SertifikatMerek EIGER Nomor Pendaftaran : IDM000417651 dan Sertifikat MerekEIGER Nomor Pendaftaran : IDM000417657 ;Bahwa apabila ada orang lain yang telah memproduksi, membuat, mengolah,menggunakan dan atau menjual/memperdagangkan barang berupa sandal denganmenggunakan merek EIGER yang terdapat persamaan pada keseluruhannya ataupada pokoknya dengan sandal merek EIGER terdaftar tanpa seizin pemilikmerek yang sah termasuk kepada tindak pidana dibidang
    terang perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, pasal 94 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentangMerek dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;13MENGADILI:Menyatakan terdakwa Chandra Janto tersebut diatas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dibidang
Putus : 28-04-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 167/Pid.B/2016/PN.Bdg
Tanggal 28 April 2016 — SUTIWAN Bin SUWARJA
7987
  • Menyatakan terdakwa Sutiwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dibidang merk;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas Juta rupiah),dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan;3. Menetapkan barang bukti berupa :- 22 pasang sandal merk Eiger ;Dirampas untuk dimusnahkan.4.
    Menyatakan terdakwa Sutiwan bersalah melakukan tindak pidana "dibidang Merk"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 94 UndangUndang Nomor 15Tahun 2001 tentang Merk.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp.20.000.000, Subsider 4 (empat) bulan kurungan;3. Menyatakan barang bukti berupa : 22 pasang sandal merk Eiger;Dirampas untuk dimusnahkan.4.
    Jakarta No. 27 Kota Bandung sejak April 1993 jabatan saksisekarang adalah Kepala Subag Humas Pelaporan dan TI, adapun tugas dantanggungjawabnya yaitu dibidang hubungan masyarakat, kerjasama antarinstansi lembaga pemerintah dan Teknologi Informasi ;Bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, hurufhuruf, angkaangka, susunan warna, atau kombinasi dan unsurunsur tersebut yang memilikidaya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 167
    /Pid.B/2016/PN.Bdg.Tindak Pidana dibidang Merek adalah menggunakan merek terdaftar secaratanpa hak tanpa seizin pemilik merek terdaftar yang mempunyai persamaan padapokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis dalam kegiatanproduksi dan perdagangan.
    terdaftar di Ditjen HAKI Kemenkum dan Ham R.I. sebagaimana SertifikatMerek EIGER Nomor Pendaftaran : IDM000417651 dan Sertifikat MerekEIGER Nomor Pendaftaran : IDM000417657 ;e Bahwa apabila ada orang lain yang telah memproduksi, membuat, mengolah,menggunakan dan atau menjual/memperdagangkan barang berupa sandal denganmenggunakan merek EIGER yang terdapat persamaan pada keseluruhannya ataupada pokoknya dengan sandal merek EIGER terdaftar tanpa seizin pemilikmerek yang sah termasuk kepada tindak pidana dibidang
    terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, pasal 94 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentangMerek dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan terdakwa Sutiwan tersebut diatas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dibidang