PONIMIN ; PT BANK RAKYAT INDONESIA DAN DIREKSINYA

BPR KRIAN WIJAYA Diwakili Direksinya HERI SANTOSO
Tergugat:
LENITA APRILIA

BPR KRIAN WIJAYA Diwakili Direksinya HERI SANTOSO
Tergugat:
MULYANI

BPR KRIAN WIJAYA Diwakili Direksinya HERI SANTOSO
Tergugat:
1.TRI HARSONO
2.SUWARTI

BPR Krian Wijaya, diwakili Direksinya Heri Santoso, tempat kedudukanalamat Kantor JI.

BPR KRIAN WIJAYA Diwakili Direksinya HERI SANTOSO
Tergugat:
1.TRI HARSONO
2.SUWARTI

Bahwasepengetahuan yang Penggugat dapatkan, Tergugat sudah tidak aktifsedangkan para direksinya telah meninggal dunia.7. Bahwa untuk menguatkan gugatan maka Pemohon menyiapkan buktibuktipembelian tanah beserta saksisaksi yang sangat mengetahuikeberadaannya.Bahwa berdasarkan uraiauraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk memeriksa danmemutus sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan untuk keseluruhannya.2.

Bahwasepengetahuan yang Penggugat dapatkan, Tergugat sudah tidak aktifsedangkan para direksinya telah meninggal dunia.7.

Suaka Tiang Utama sejak tahun2010 sudah tidak berjalan lagi dikarenakan para Direksinya telah meninggaldunia ;Menimbang, bahwa untuk memastikan objek sengketa, Majelismelakukan pemeriksaan setempat, bahwa tanah objek sengketa terletak diKomplek Perumahan Suaka Indah Jalan Gajah XVI No. 10 Rt.005 Rw.012,Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan luas 4(empat) tumbak atau sama dengan 56 M?

sebagai organ perseroan yang mewakili perseroan khususnya diPengadilan adalah Direksi dalam kapasitas jabatannya dan bukanpribadinya, sehingga tidak perlu dan tidak penting siapa nama orang yangberkedudukan sebagai direksi tersebut, dan begitu pula tidak perlu dan tidakpenting tentang apa kewarganegaraan Direksinya karena yang menjadipihak dalam perkara a quo adalah perseroannya dan bukan direksinya ;Bahwa ketentuan Pasal 102 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalahketentuan khusus tentang persyaratan

JASA CITRA NUSANTARA, Badan Hukum, dalam hal ini diwakilioleh Direksinya, berkedudukan di jalan LetdaSudjono No. 167 Medan, selanjutnya disebutsebagai.... TLERGUGAT ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca surat gugatan tertanggal 29 Desember 2014,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan padatanggal 30 Desember 2014, dibawah Register Nomor : 622/Pdt.G/2014/PN.Mdn.

LUVA GRAVURE INDUSTRY dan mendatangikantornya yang diterima oleh direksinya atas nama Sdr.JONATHANTJUGIARTO, dan SdrJONATHAN TJUGIARTO bersedia mengembalikanuang tersebut yang akhirnya SdrJONATHAN TJUGIARTO pada tanggal 10Juni 2013 mentransfer kembali kepada terdakwa melalui rekening BCANomor: 2451004354 atas nama INDRAWATI PATUH MULYADI, SH.

LUVA GRAVURE INDUSTRY dan mendatangikantornya yang diterima oleh direksinya atas nama Sdr.JONATHANTJUGIARTO, dan Sdr.JONATHAN TJUGIARTO bersedia mengembalikanuang tersebut yang akhirnya Sdr JONATHAN TJUGIARTO pada tanggal 10Juni 2013 mentransfer kembali kepada terdakwa melalui rekening BCANomor: 2451004354 atas nama INDRAWATI PATUH MULYADI, SH.

LUVA GRAVURE INDUSTRY dan mendatangikantornya yang diterima oleh direksinya atas nama Sdr.JONATHANTJUGIARTO, dan Sdr.JONATHAN TJUGIARTO bersedia mengembalikanuang tersebut yang akhirnya Sdr JONATHAN TJUGIARTO pada tanggal10 Juni 2013 mentransfer kembali kepada terdakwa melalui rekeningBCANomor : 2451004354 atas nama INDRAWATI PATUH MULYADI, SH.

Gugatan Kurang Subjeknya ;Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya menggugat PT.APTP (PT.AgrindoPanca Tunggal Perkasa) saja sebagai Tergugat I, tanpa mengikutsertakan Direksinya(Direktur Utama PT APTP) sebagai Tergugat atau turut Tergugat, Demikian juga terhadapPT SSM (PT. Sarolangun Sawit Mandiri), Penggugat hanya menggugat PT. SSM saja,tanpa mengikutsertakan Direktur Utamanya/ Direksinya dari PT.SSM tersebut. Bahwaseharusnya gugatan ditujukan terhadap Direktur Utama PT.

SSM saja, karena yang bertindak di dalammaupun diluar Pengadilan adalah Direksinya, dalam hal ini adalah Direktur Utama (direksi)dari Tergugat I dan Tergugat II ;Bahwa selain dari pada itu pada posita gugatan Penggugat pada butir 6 Penggugatmendalilkan bahwa penyerahan tanah Penggugat pada pihak Tergugat I sebagaimanadisebutkan pada point 2 dst... dengan system kemitraan dengan pola pembagian 50 : 50sebagaimana yang diperjanjikan oleh Managemen/ direksi Tergugat I dan Tergugat IIyaitu 50% dst ...

AgrindoPanca Tunggal Perkasa) saja sebagat Tergugat I, tanpa mengikutsertakan Direksinya(Direktur Utama PT. APTP) sebagai Tergugat atau tururt Tergugat, demikian juga terhadapPT. SSM (PT. Sarolangun Sawit Mandiri), Penggugat hanya menggugat PT. SSM saja,tanpa mengikutsertakan Direktur Utamanya/ Direksinya dari PT. SSM tersebut. Bahwaseharusnya gugatan ditujukan terhadap Direktur Utama PT .APTP dan Direktur Utama PT.SSM, bukan terhadap PT. APTP dan PT.

SSM saja, karena yang bertindak di dalammaupun diluar Pengadilan adalah Direksinya, dalam hal ini adalah Direktur Utama(direksi) dari Tergugat I dan Tergugat II ;2. Gugatan Obscuur Libel, Kacau balau, kabur ;A. Batas dan luas tanah yang dibeli dari masyarakat tidak diuraikan ;Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita butir 1 halaman 1, mendalilkania x @ , es ial aa ne i Pi ee300 hektar.

Metro Mini, (Direksinya Lukas Lambah, T.H. Panjaitan)alamat JI. Pemuda Kav.721 Rawamangun Jakarta Timur, dalamhal ini memberikan kuasa kepada MARAJO E. HUTAGAOL, SH.MM, JULIANTO. H.

Sampang Mandiri Perkasa dan akan di bubarkan karenaada masalah sudah dihentikan tradingnya ; Bahwa penyebab tradingnya dihentikan dikarenakan karena adanyasalah satu oknum direksi Perusaan tersebut tersangkut kasus korupsimaka secara otomatis perusaan tersebut sudah tidak beroprasi lagi ; Bahwa sejak dari jajaran direksinya kena kasus korupsi pada tahun2012 dan 2 (dua) orang direksinya diputus oleh Pengadilan TindakPidana Korupsi perusahaan tersebut sudah tidak beroprasi ; Bahwa saksi mengetahui

Sampang Mandiri Perkasa yang adadireksinya diatur dalam Undangundang No. 23 Tahun 2014, atauPerdanya tergantung Bupatinya kalau di dalam Perusahaan undangundang Perusaan yang mengatur bersama Komisarisnya dan sesuaidengan AD/ART juga termasuk pertanggung jawabannya ; Bahwa keberlangsungan Perusahaan Daerah Maupun PerseroanTerbatas secara proporsional harus jalan biarpun Direksinya tersangkutmasalah bukan pembubaran tapi harus diganti Direksinya harus disesuaikan dengan AD/ART ; Bahwa PT.

Bahwa, secara logis yuridis, apabila penolakan demikiandapat dibenarkan maka merupakan suatu hal yang tidakmungkin dapat dilakukan seorang pemegang banyak HakTanggungan seperti lembaga perbankan/Direksinya dengancabangcabangnya di seluruh Indonesia harus mengurussendiri tentang Hak Tanggungan tersebut baik mulaipemasangan maupun sampai eksekusinya ;d. Bahwa penolakan demikian pun telah menganulir amanahPasal 1 UndangUndang No. 18/2003 tentang Advokat ;6.

Bahwa secara logis Yuridis, apabila penolakan demikian dapatdibenarkan maka merupakan suatu hal yang tidak mungkin dapatdiberlakukan terhadap seorang pemegang banyak HakTanggungan seperti lembaga perbankan dangan cabangcabangnya diselurun Indonesia, dimana Direksinya harusmengurus sendiri tentang Hak Tanggungan tersebut baik mulaipemasangan maupun sampai eksekusinya;Bahwa penolakan demikian pun telah menganulir amanah Pasal 1UndangUndang Nomor 18/2003 tentang Advokat, yang mengkonsitatir:(1) Advokat

Basri selaku Direksinya dan istrinya Ny. Hernawaty selaku debitur;c. Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit tersebut Terdakwa Sdr. YuliusDama, SE bukan pihak yang membuat keputusan atas pencairan kredit,tapi berdasarkan nota Wakil Pimpinan Wilayah XI PT. Bank BNI (Persero)Tbk yakni Ketut Sarbini, SE tanggal 3 Nopember 2006 yang menyatakanpermohonan PT Megatamako Mitra Membangun (Group) dan H. Fahri binH. Bisri selaku Direksinya dan istrinya Ny.

Fahri bin H.Bisri selaku Direksinya dan istrinya Ny. Hernawaty telah menjadi nasabahpada PT Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Tolitoli sejak sebelum TerdakwaYulius Dama, SE bertugas selaku Kepala Cabang PT. Bank BNI (Persero)Tbk Cabang Tolitoli, dan merupakan nasabah yang dikategorikan nasabahpotensial karena dapat menarik dana Pemerintah Daerah Tolitoli untukdisimpan di PT.

Fahri bin H.Bisri selaku Direksinya dan istrinya Ny. Hernawaty telah mengajukanpermohonan fasilitas kredit kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk CabangTolitoli untuk membiayai 7 (tujuh)proyek selaku pemenang tender dariPemda Tolitoli, namun dari evaluasi analis PT. Bank BNI (Perssero) TbkCabang Tolitoli yakni Sdr.

Fahri bin H.Bisri selaku Direksinya dan istrinya Ny.

Bisri selaku Direksinya danistrinya Ny. Hernawaty harus disetorkan/dibayarkan melalui Rekening PT.Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Tolitoli rekening nomor: 111993571;m.

Fahri bin H.Basri selaku Direksinya dan istrinya Ny. Hernawaty selaku debitur;c. Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit tersebut Terdakwa Sdr. Yulius Dama,SE bukan pihak yang membuat keputusan atas pencairan kredit, tapiberdasarkan nota Wakil Pimpinan Wilayah XI PT. Bank BNI (Persero) Tokyakni Ketut Sarbini, SE tanggal 3 Nopember 2006 yang menyatakanpermohonan PT Megatamako Mitra Membangun (Group) dan H. Fahri bin H.Bisri selaku Direksinya dan istrinya Ny.

Bisriselaku Direksinya dan istrinya Ny. Hernawaty telah menjadi nasabah padaPT Bank BNI (Persero) Tok Cabang Tolitoli sejak sebelum Terdakwa YuliusDama, SE bertugas selaku Kepala Cabang PT. Bank BNI (Persero) TbkCabang Tolitoll, dan merupakan nasabah yang dikategorikan nasabahpotensial karena dapat menarik dana Pemerintah Daerah Tolitoli untukdisimpan di PT.

Bisriselaku Direksinya dan istrinya Ny. Hernawaty telah mengajukan permohonanfasilitas kredit kepada PT. Bank BNI (Persero) Tok Cabang Tolitoli untukmembiayai 7 (tujuh)proyek selaku pemenang tender dari Pemda Tolitoli,namun dari evaluasi analis PT. Bank BNI (Perssero) Tbk Cabang Tolitoliyakni Sdr.

Bisriselaku Direksinya dan istrinya Ny.

Bisri selaku Direksinya dan istrinya Ny.Hernawaty harus disetorkan/dibayarkan melalui Rekening PT. Bank BNI(Persero) Tok Cabang Tolitoli rekening nomor: 111993571;. Bahwa formula kredit dalam bentuk PAL (Pre Aproved Line) tidak dicairkandalam bentuk uang tunai kepada debitur, bentuk fasilitas kredit PAL adalahbersifat stand by loan dimana dibayarkan apada adanya tagihan pihak ketigaatas biaya belanja proyek dari debitur, dan setiap tagihan dilakukan verifikasioleh petugas yang kompeten pada PT.

mendapatkanpengesahan dan persetujuan;Paryanto selaku Komisaris baru dapat dikatakan melakukan kelalaian danterkena tanggung jawab renteng pribadi jika pertama; Komisaris menyetujuikesepakatan yang diadakan dengan pihak ketiga, padahal dia mengetahuijika sebenarnya perseroan tidak mampu untuk melaksanakan kesepakatantersebut, dan atau kedua; Komisaris telah dengan sadar memberikanpersetujuan atas kesepakatan yang diadakan dengan pihak ketiga dengansegala resikonya akantetapi kKemudian perseroan melalui direksinya

seluruhdaftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan; Bahwa Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum bisa diajukanmelakukan suatu tindak pidana korporasi yang dan digugat secaraperdata nantinya dalam persidangan diwakili oleh Direksi apabilaperbuatan tersebut sesuai dengan AD/ART PT; Bahwa contoh kongkritnya adalah bahwa suatu PerseroanTerbatas Perkebunan melakukan illegal logging atau pembakaranhutan, maka PT tersebut bisa diajukan pertanggungjawaban pidanayang nantinya dalam proses hukum diwakili oleh Direksinya

Semesta Nusantara Bhakti jabatan Tergugat Iladalah sebagai Komisaris, sedangkan Direksinya adalah Suyamto yangsekarang berada dalam tahanan; Bahwa Saksi pernah diajak Tergugat II ke Polres Sukoharjo untukmenemui Sdr.

mempunyai benturankepentingan dengan Perseroan;dan dalam hal tersebut yang berhak mewakili adalah:Y anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturankepentingan dengan Perseroan; Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyaibenturan kepentingan dengan Perseroan;Halaman 40 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pat.G/2017/PN Skhv pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggotaDireksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingandengan Perseroan; Bahwa apabila Direksinya

ketiga, makaKomisaris wajid mengetahui dan ikut tanda tangan dalam perjanjiantersebut dan apabila Direksi tidak melakukan sesuai isi perjanjian tersebut,Komisaris ikut bertanggung jawab jika ada kelalaian omisaris sebagaiPengawas Direksi, maka Komisaris bertanggung jawab sampai denganharta pribadinya; Bahwa RUPS diadakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun, apabilatidak melakukan RUPS maka pemegang saham bisa mengajukanpermohonan untuk melakukan RUPS;Bahwa apabila Komisaris tidak mengawasi Direksinya

Jika yang digugat oleh Penggugat / Pembanding adalahPT.Bank Perkreditan Rakyat Swasad Artha (dalamLikwidasi), maka seharusnya ditegaskan dalam gugatantersebut adalah (mantan) Direksinya, karena Direksi adalahpelaksana pengawasan Perseroan tersebut, menurut pasal1 sub.5 UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas ; Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangantersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi menolak alasan MemoriBanding Penggugat / Pembanding, dan dapat menyetujui alasanKontra

Keppres 32/1979 bahwa badan hukumatau perusahaan milik Belanda yang direksinya meninggalkan Indonesia menjadimilik Negara. Demikian halnya NV.

Vogelkop di Sorong terhadap bekas tanah dan bangunan yang pernahdikuasai oleh suatu Badan Hukum milik asing Belanda yang direksinya telahmeninggalkan Indonesia, terhadap asset tanah dan bangunan eks N. Vogekoptelah dilakukan inventarisasi yang hasilnya telah dilanjutkan ke Panitia Prk 5Daerah;13g Bahwa dengan telah teralihnya status kepemilikan tanah kepada negara, makaterhadap tanah yang terletak di Jalan Jend.

Keppres No. 32/ 1979, maka badan hukumatau perusahaan milik Belanda yang direksinya meninggalkan Indonesia menjadi miliknegara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atauundangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi :NY. MAILOA SARAH dan kawankawan tersebut harus ditolak;Hal. 23 dari 25 hal. Put.

APIP(PT.Agrindo Panca Tunggal Perkasa) saja sebagai Tergugat I, tanpamengikutsertakan Direksinya (Direktur Utama PT. APTP) sebagai Tergugatatau Turut Tergugat, demikian juga terhadap PT. SSM (PT. Sarolangun SawitMandiri), Penggugat hanya menggugat PT. SSM saja, tanpamengikutsertakan Direktur Utamanya/Direksinya dari PT. SSM tersebut.Bahwa seharusnya gugatan ditujukan terhadap Direktur Utama PT. APTP danDirektur Utama PT. SSM, bukan terhadap PT. APTP dan PT.

SSM saja,karena yang bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksinya,dalam hal ini adalah Direktur Utama (direksi) dari Tergugat dan Tergugat II;Bahwa selain dari pada itu pada posita gugatan Penggugat pada butir 6Penggugat mendalilkan bahwa penyerahan tanah Penggugat pada pihakTergugat sebagaimana disebutkan pada point 2 dst... dengan systemkemitraan dengan pola pembagian 50:50 sebagaimana yang diperjanjikanoleh Manajemen/Direksi Tergugat dan Tergugat II yaitu 50% dst ....

Hal ini karena tidak ada penjelasan yang jelas dan nyata apa hubunganhukum antara PT Niagamas Lestari Gemilang dengan PD Djaya Makmur;Bahwa dalam mediasi, Tergugat telah jelas menyatakan PT NiagamasLestari Gemilang tidak sama dengan PD Djaya Makmur atau berbedaantara PT Niagamas Lestari Gemilang dengan PD Djaya Makmur, karenabaik pimpinan/susunan direksinya maupun pemegang sahamnya sertakedudukan hukumnya jelas berbeda;Halaman 7 dari 15 hal. Put.

Bahwa perlu diketahui PT Niagamas Lestari Gemilang (Tergugat) tidaksama dengan PD Djaya Makmur, karena kepemilikannya berbeda,demikian juga pimpinan/susunan direksinya serta kedudukan hukumnyaberbeda.