KETUA BADAN PENGAWAS' PEMILU REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Thamrin No.14, Jakarta Pusat, Cq.KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI ACEH,berkedudukan di Jalan Ateuk Pahlawan, Banda Aceh, Cq.KETUA PANWASLIH PROVINSI ACEH, berkedudukan diJalan Arakundo No. 1, Geucue Komplek, Banda Aceh.Selanjutnya disebut sebagai ............... 2... 1 ERGUGAT;Telah mendengar Keterangan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat padatanggal 17 Mei 2017.Penetapan Dissmisal Nomor : 14/PENDIS/2017/PTUN.BNA Halaman

Pokok gugatan tersebut nyatanyata tidak termasuk dalam wewenangPengadilan.Penetapan Dissmisal Nomor : 14/PENDIS/2017/PTUN.BNA Halaman 2 of 6 Halamanb. Syaratsyarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidakdipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasanalasan yang layak;d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi olehKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat;e.

Nomor : No.0483/ K.Bawaslu/ KP.04.01/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang pemberhentian anggota Panwaslih Aceh;Menimbang, bahwa Tergugat Ketua Badan Pengawas Pemilihan UmumRepublik Indonesia berkedudukan di jalan Thamrin No.14 Jakarta Pusat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Angka (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Gugatan sengketaTata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.Penetapan Dissmisal

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 219.000,, (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).Penetapan Dissmisal Nomor : 14/PENDIS/2017/PTUN.BNA Halaman 4 of 6 HalamanDemikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan pada hari : RABUtanggal 24 Mei 2017 oleh YUSRI ARBI, S.H, M.H. Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Banda Aceh, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh TEUKUMAIMUN, S.H.

., M.HPenetapan Dissmisal Nomor : 14/PENDIS/2017/PTUN.BNA Halaman 5 of 6 HalamanPerincian Biaya Perkara Nomor : 14/G/2017/PTUN.BNA Biaya HakHak Kepaniteraan = Rp. 30.000 Biaya ATK Perkara = Rp. 100.000 Biaya Panggilan =Rp. 75.000 Biaya Materai =Rp. 6.000 Biaya Redaksi =Rp. 5.000 Biaya Leges = Rp. 3.000Jumlah = Rp. 219.000(Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)Penetapan Dissmisal Nomor : 14/PENDIS/2017/PTUN.BNAHalaman 6 of 6 Halaman

PARA PENGGUGAT;Penetapan Dissmisal Nomor : 10/PENDIS/2017/PTUN.BNA Halaman 1 of 8 HalamanMELAWANKOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN SIMEULUE, Tempat Kedudukan di DesaSuak Buluh, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 800/370/2017, tanggal 4 April2017, menugaskan kepada:1. Chairuddinn.T, S.E., Jabatan Ketua KIP Kabupaten Simeulue;2. ikramullah. HF.,S.E., Jabatan Anggota KIP KabupatenSimeulue;3.

Menyatakan Batal demi hukum atau tidak sah Surat Keputusan KomisiIndependen Pemilihan Kabupaten Simeulue NomorPenetapan Dissmisal Nomor : 10/PENDIS/2017/PTUN.BNA Halaman 2 of 8 Halaman35/HK.04.1Kpt/1 109/K IPKab/III/2017 Tentang Penetapan Pasangan CalonBupati dan Wakil Bupati Terpilin dalam Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiSimeulue Tahun 2017 Tanggal 15 Maret 2017 yang ditandatangani olehKhairuddin.T (Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue);5.

;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat tersebut diteliti diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, ternyata yang dijadikanObjek Sengketa dalam gugatan perkara ini adalah :Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten SimeulueNomor : 35/HK,04.1Kpt/1109/KIPKab/III/2017 Tentang Penetapan PasanganCalon Bupati dan Wakil Bupati Terpilin Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiSimeulue Tahun 2017;Penetapan Dissmisal Nomor : 10/PENDIS/2017/PTUN.BNA Halaman

RISWAN NS, Pensiunan PNS dan HAMDAN AMIN, SE,Pensiunan PNS, (PARA PENGGUGAT ) ;Penetapan Dissmisal Nomor : 10/PENDIS/2017/PTUN.BNA Halaman 4 of 8 HalamanMenimbang, bahwa pengujian sengketa a quo oleh Pengadilan Tata UsahaNegara menggunakan Peraturan yang berlaku pada saat penerbitan ObjekSengketa sesuai dengan ketentuan azas pengujian extune yaitu Pengujian HakimPengadilan Administrasi hanya terbatas pada faktafakta atau keadaan hukumpada saat Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan, dengan demikian

Ribu Rupiah)Penetapan Dissmisal Nomor : 10/PENDIS/2017/PTUN.BNA Halaman 8 of 8 Halaman

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana kepada Tergugat didasaripada Putusan Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Dedy Ganda Sihotangterhadap Tergugat dalam Perkara Gugatan Sederhana NoO7/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel tertanggal 6 Mei 2021 jo putusanHalaman 1 dari 5 Penetapan Dissmisal Nomor 36/Padt.G.S/2021/PN Jkt Selperlawanan/keberatan No : 07/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel tertanggal 15 Juni 2021dan kedua putusan tersebut telah dinyatakan inkrah pada tanggal serta telahdiajukan permohonan eksekusi pada

Bahwa akibat perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan olehTergugat, maka Penggugat mengalami Kerugian Materiil yang dapat Penggugaturaikan sebagai berikut :Halaman 2 dari 5 Penetapan Dissmisal Nomor 36/Padt.G.S/2021/PN Jkt Sele Masa disuspen (pemblokiran Aplikasi) Juni 2020 samai didaftarakangugatan = 15 bulan;e Uang DP sebesar Rp. 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);e Pendapatan bersih satu hari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus riburupiah) sehingga sebulan adalah sebesar Rp. 3.000.000

Memerintahkan, Penggugat untuk mengembalikan unit mobil (objek sengketa)kepada Tergugat dengan ketentuan Tergugat harus membayar kerugian materiildan kerugian imateril kepada Penggugat;Halaman 3 dari 5 Penetapan Dissmisal Nomor 36/Padt.G.S/2021/PN Jkt Sel6.

Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;Halaman 4 dari 5 Penetapan Dissmisal Nomor 36/Padt.G.S/2021/PN Jkt Sel2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor36/Padt.G.S/2021/PN Jkt. Sel dalam register perkara;3.

M.H.Perincian Biaya :Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00 Biaya Proses Rp. 100.000,00Penggandaan Rp. 25.000,00Panggilan Rp.PNBP Panggilan Rp.Meterai Rp. 10.000,00Redaksi Rp. 10.000,00Jumlah Rp. 175.000 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)Halaman 5 dari 5 Penetapan Dissmisal Nomor 36/Padt.G.S/2021/PN Jkt Sel

., tertanggal 25 Juni 2014 tentang Penetapan Dissmisal ; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 116/PENMH/PLW/2014/PTUN.JKT., tertanggal 2 Juli 2014, tentang penetapan Susunan Majelis Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 116/G/PLW/2014/PTUN.JKT, tanggal 2 Juli 2014 tentang Penunjukan PaniteraPengganti ; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 116/PENHS/PLW/2014/PTUN.JKT, tertanggal 4 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Telah

Putusan Nomor 116/PLW/2014/PTUNJKT.Bahwa, terhadap Penetapan Dissmisal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta(KPTUN) Nomor : 116/G/2014/PTUNJKT, tanggal 25 Juni 2014, akan dilawanoleh Para Pelawan/Para Penggugat karena secara nyata dan sah terdapat kekeliruan,tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum materiil/formil dalam membuatpertimbangan hukumnya, sehingga Penetapannya sangat merugikan ParaPelawan ;Bahwa, pengajuan dan permohonan Perlawanan masih dalam tenggang waktu yangsesuai dengan ketentuan

paling lambat 14 (empat belas) hari sehingga dengandiajukannya Perlawanan ini melalui Kepaniteraan PTUN Jakarta pada tanggal O1Juli 2014 masih 6 (enam) hari dari tanggal Pengucapan Penetapan Dissmisal olehHakim Dissmisal yaitu Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBahwa, Perlawanan terhadap Penetapan Dissmisal dilakukan dengan caramengajukan gugatan biasa (vide Pasal 62 ayat 3b jo.

Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 56 ;4 Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputusoleh Pengadilan dengan acara singkat ;2 Dasar gugatan atau hal yang diminta untuk diputus dalam perlawanan adalahmenjelaskan mengenai mengapa Penetapan Dissmisal Ketua dianggap tidak tepatmenurut Pelawan, disertai tuntutan agar Penetapan Dissmisal Ketua dinyatakan tidakberdasar dan pokok pemeriksaan yang dilakukan terhadap gugatan perlawanan

dasar untuk mendissmisal gugatan Penggugat olehKetua Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menyatakan gugatan tidak diterimaatau tidakberdasar ;ALASAN PERLAWANAN : 22202non eee nee cence nee cence1 Bahwa, Majelis Hakim Perlawanan perlu menguji tepat tidaknya penggunaanPasal 62 huruf a UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara oleh KetuaPengadilan Tata Usaha Negara di dalam mendissmisal gugatan a quo ;2 Bahwa, BAWASLU tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan hanyamenerima Laporan Pemahaman Hakim Dissmisal

Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamsengketa ini sebesar Rp. 186.000, (seratus delapan puluh enam riburupiah);Adapun alasanalasan hukum diajukannya Perlawanan a quo terhadap PenetapanDissmisal sebagai berikut :Perlawanan Terhadap Penetapan Dissmisal Diajukan Dalam Tenggang WaktuYang Ditentukan UndangUndang.1.

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2015, Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta telah membacakan Penetapan Dissmisal Nomor 141/G/2015/PTUNJKT, tanggal 8 Juli 2015 yang tanpa dihadiri oleh Pelawan/dahuluPenggugat dan hanya dihadiri oleh Tergugat;2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2015 Pelawan/dahulu Penggugat telahmenerima relas pemberitahuan isi Penetapan Dissmisal Ketua PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Nomor 141/G/2015/PTUNJKT, tertanggal 8 Juli2015;3.

Bahwa setelah mendengar keterangan Para Pihak, Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta, kemudian menunda proses dissmisal untukmenyusun dan mengeluarkan Penetapan Nomor Nomor 141/G/2015/PTUNJKT, tertanggal 8 Juli 2015 ;7.

Bahwa terhadap Penetapan Dissmisal Nomor Nomor 141/G/2015/PTUNJKT, tertanggal 8 Juli 2015 tersebut, menurut pendapat Pelawanbahwasannya Penetapan Dissmisal Nomor 141/G/2015/PTUNJKT,tertanggal 8 Juli 2015 tersebut tidak tetap karena gugatan yang diajukanHalaman 7 dari 71 halaman Putusan No.141/PLW/2015/PTUNJKTPAGE Pelawan/dahulu Penggugat terhadap Direktur Jenderal Pajak cg.

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Perlawanan dalam perkara a quomenurut Pelawan sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Perlawananhalaman 2 adalah Penetapan Dissmisal Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 141/G/2015/PTUNJKT, tanggal 8 Juli 2015, yangamarnya sebagai berikut:MENETAPKAN1.

., yang mengemukakan alasan alasansebagai berikutBahwa Perlawanan ini diajukan masih dalam jangka waktu 14(empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuanPerlawanan terhadap Penetapan Dissmisal 53 dengan alasanalasan hukum sebagai berikut:1.

Bahwa sehubungan Gugatan 53 yang diajukan oleh PELAWAN,Pengadilan TUN Jakarta, berdasarkan Surat Panggilan telahmemanggil pihak pihak dalam gugatan 53 agar menghadapKetua Pengadilan TUN Jakarta untuk didengar keterangannyadalam acara Dissmisal Proses, dimana Penggugat danTergugat hadir kuasanya masing masing;3.

Bahwa terhadap Penetapan Dissmisal 53 tersebut, menenurutpendapat PELAWAN bahwasannya Penetapan Dissmisal 53tersebut tidaklah tepat karena gugatan yang diajukanPELAWAN terhadap Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP)Madya Jakarta Selatan, telah mememuhi tenggang waktu yangditentukan sebagaimana Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1985 yang telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, dan juga bukanlah gugatanmenyangkut sengketa perpajakan ; PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERWENANG UNTUK

TERLAWAN ;Bahwa Perlawanan ini diajukan masih dalam jangka waktu 14(empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuanPerlawanan terhadap Penetapan Dissmisal 122 dengan alasanalasan hukum sebagai berikut : 1. Bahwa PELAWAN telah mengajukan gugatan TUN terhadapKepala Kantor Pelayanan (KPP) Madya Jakarta Selatan,yang kemudian terdaftar di kantor KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan RegisterNomon 122/G/2011/PTUNJKT, tanggal 22 Juni 2011(Gugatan 122) ;2.

Bahwa sehubungan Gugatan 122 yang diajukan olehPELAWAN, Pengadilan TUN Jakarta, berdasarkan SuratPanggilan telah memanggil pihak pihak dalam gugatan 122agar menghadap Ketua Pengadilan TUN Jakarta untukdidengar keterangannya dalam acara Dissmisal Proses,dimana Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masingmasing ; 3.

Bahwa terhadap Penetapan Dissmisal 122 ~tersebut,menurut pendapat PELAWAN bahwasanya Penetapan Dissmisal122 tersebut' tidaklah tepat karena gugatan yangdiajukan PELAWAN terhadap Kepala Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Madya Jakarta Selatan, telah memenuhi unsurberupa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataubadan hukum perdata, sebagaimana Pasal 1 Angka 9 Undang Undang Peradilan Tata UsahaOBJEK SENGKETA PERKARA A QUO MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM :5.

yang digugat :Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor59/G/2011/PTUN JKT.Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunyaMenimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 62ayat (1) tersebut adalah bersifat alternatif oleh karena itu,apakah gugatan Penggugat termasuk dalam ketentuan tersebut =;Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenaikeadaan keadaan yang diungkapkan Penggugat dalam gugatannya,maka Pengadilan telah memanggil pihak Penggugat dan pihakTergugat untuk hadir dalam acara Dissmisal

menyatakanpada pokoknyaBahwa Penggugat baru mengetahui setelah menerima copy salinantentang pemberhentiannya selaku Peneliti Madya Golongan IV/bpada Unit Kerja Tergugat II berdasarkan Surat KeputusanTergugat No. 258/KMK.01/UP.11/2010 pada tanggal 21 Desember2010; (vide PMenimbang, bahwa obyek perkara yang sekarang yaituPerkara No. 59/G/2011/PTUNJKT sama dengan Perkara No.181/G/2010/PTUNJKT dan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta telah menyatakan gugatan Penggugat tidak diterimadalam proses dissmisal

Staf SeksiSengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;Ketiganya kewarganegaraan Indonesia dan memilihberalamat pada Kantor Pertanahan Kota Manado di JalanPomorouw Nomor 109 Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNomor : 41/PENDIS/2016/PTUN.Mdo tanggal 10 Mei 2016 tentangPenetapan Lolos Dissmisal; "==Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNomor : 41/PEN/2016/PTUN.Mdo

Putusan Nomor :11/G/2019/PTUN.SMG.Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor : 11/PENDIS/2019/PTUN.SMG, tanggal 12 Maret 2019tentang Penetapan Lolos Dissmisal;. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor : 11/PEN.MH/2019/PTUN.SMG, tanggal 12 Maret 2019tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara ini ;.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor :26/PENDIS/2019/PTUN.PLK, tanggal 13 November 2019, tentang Lolos Dissmisal;. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor :26/PENMH/2019/PTUN.PLK, tanggal 13 November 2019, tentang PenunjukanMajellis: Halk jean e escent nice neem nesineene neces.

KeOUOE Rin SiG.Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;1.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor 19/PENDIS/2020/PTUN.SMG, tertanggal26 Pebruari 2020, tentang Penetapan Lolos Dissmisal;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor 19/PENMH/2020/PTUN.SMG, tertanggal26 Pebruari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usahanegara terSebut;Telah membaca Penetapan

gugatan Penggugat (awal) Nomor : 126/G/2016/PTUNJKT tanggal 1 Juni2016, Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :126/G/2016/PTUNJKT tanggal 13 Juni 2016, objek sengketa, jawabanTerlawan, buktibukti, saksisaksi serta kesimpulan para pihak, makaPengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pada uraian tentang pokoksengketa, Pengadilan terlebin dahulu akan menguraikan tentang lembagaDismissal Proses Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :DISSMISAL

Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatatoleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan.Tata cara mengenai pelaksanaan Proses Dissmisal ini diatur lebih lanjutdalam SEMA No. 2 Tahun 1991 Angka Romawi Il yang berbunyi :1. a. Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengarketerangan para pihak sebelum menentukan PenetapanDissmisal apabila dipandang perlu ;b.

Pemeriksaan Dissmisal dilakukan oleh Ketua, dan Ketua dapat jugamenunjuk seorang Hakim sebagai Raporteur (Rapotir);3. Penetapan Dissmisal ditandatangani oleh Ketua dan Panitera Kepala/Wakil Panitera (Wakil Ketua dapat pula menandatangani PenetapanDissmisal dalam hal Ketua berhalangan)4.

Dalam hal adanya petitum gugatan yang nyatanyata tidak dapatdikabulkan, maka dimungkinkan ditetapkan dismissal terhadapbagian petitum gugatan tersebut.Ketentuan tentang perlawanan terhadap Ketetapan Dissmisal jugaberlaku dalam hal ini.Dalam tahap ini, apabila Ketua Pengadilan menyatakan bahwa perkaratersebut telah lolos dissmisal, maka hal ini berarti gugatan tersebut telahmemenuhi syarat untuk diteruskan pemeriksaannya, disusul dengan penetapantentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan melanjutkan

Apabila Penggugat tidak setuju terhadap Penetapan dismissaltersebut dapat diajukan Perlawanan kepada pengadilan ;Halaman 39 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUNJKTUpaya hukum terhadap Penetapan Dissmisal yang dikeluarkan olehKetua Pengadilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Ketentuan Pasal 62 Ayat(3) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 yang selengkapnya berbunyiTerhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukanperlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas

2018 tanggal 5 Desember 2018 5Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;SUPARDI RUDIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRDKabupaten Pesisir Barat, bertempat tinggal di Desa Rawas KecamatanPesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung Nomor: 17/PENDIS/2018/PTUN.BL tanggal 15 Oktober 2018, tentangPenetapan Lolos Dissmisal

Negara PalangkaRaya tanggal 5 Oktober 2015, di bawah Register Perkara Nomor:18/G/2015/PTUN.PLK, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 20Oktober 2015 ; 29 22+ ne non nnn nnn noe nnn ne nnn nen nnTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPalangka Raya Nomor: 18/PENMH/2015/PTUN.PLK tanggal 6 Oktober2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPalangka Raya Nomor : 18/PENDIS/2015/PTUN.PLK tanggal 6 Oktober2015 tentang Penetapan Lolos Dissmisal

atasPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 67/G/2012/PTUNJKT, tertanggal 30 Mei 2012 dengan surat gugatan tertanggal 12 Juni 2012 yangtelah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 12 Juni 2012 dengan Register Perkara Nomor : 67/PLW/2012/PTUNJKT,telah mengemukakan sebagai berikut :OBJEK SENGKETA :Bahwa yang merupakan objek sengketa dalam Perlawanan Aquo adalah Penetapan No. 67/G/2012/PTUNJKT tertanggal 30 Mei 2012 berupa Penetapan Dissmisal

No. 67/PLW/2012/PTUNJKTTerhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukanperlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelahdiucapkan.Bahwa Pelawan mengajukan Perlawanan Aquo pada tanggal 12 Juni2012, sejakdikeluarkannya Penetapan Dissmisal Proses No.: 67/G/2012/PTUNJKT tertanggal 30Mei 2012, oleh karenanya baru terhitung 13 hari dari batas waktu yang ditentukan yaitu14 hari, sehingga Perlawanan Aquo masih memenuhi batas waktu yang diperkenankan.Adapun alasanalasan

Gugatan terhadap Peraturan Gubernur Nomor13 Tahun 2012 tertanggal 8 Februari 2012 tentang Upah Minimum SektoralProvinsi Tahun 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta No.: 67/G/2012/PTUNJKT tertanggal 4 Mei 2012.2 Bahwa atas Gugatan yang telah Pelawan ajukan tertanggal 4 Mei 2012, PengadilanTata Usaha Negara Jakarta telah memanggil para pihak melalui Surat PanggilanNo.: W2.TUN1.532/HK.06/V/2012 tertanggal 9 Mei 2012, untuk didengarketerangannya dalam acara Dissmisal

Ekspor;3 Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya 5 %, 50 % Ekspor;4 Industri Alas Kaki untuk keperluan seharihari 5 %, 50 % Ekspor;Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh ParaPerunding masingmasing pihak, SELANJUTNYA sebagai bahan proses DewanPengupahan Provinsi DKI Jakarta lebih lanjut.Namun Terlawan justrusecarasepihak menaikkan besaran UMSP tahun 2012sebesar 7% tanpa memperhatikan hasil kesepakatan Bipartit dari Asosiasi Pengusahadan Serikat Buruh.PENETAPAN DISSMISAL

. & Partners beralamat Jl.Proklamator Nomor 228 Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar,Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :11/SKK/TOSA/V/2020 tertanggal 6 Mei 2020;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;Hal. 2 Putusan No 11/G/2020/PTUNBLPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut :Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar LampungNomor : 11/PENDIS/2020/PTUN.BL tanggal 16 Maret 2020, tentang PenetapanLolos DiSSMISal ; 2922

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang No. 22/PEN.DIS/2012/PTUN.SMG, tanggal 10 April2012, tentang Lolos Dissmisal;2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang No. 22/PEN.MH/2012/PTUN.SMG, tanggal 10 April2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negaratersebut; 3.

KambangPengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;e Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 07/PENDIS/2015/PTUN.JBI, tanggal 22 Mei 2015 tentang Lolos Dissmisal ; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 07/PENMH/2015/PTUN.JBI, tanggal 22 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa perkara tersebut ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor : 07/PENPP/2015/PTUN.JBI,tanggal 25 Mei 2015 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan

Putusan 31/G/2016/PTUN.PLKTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPalangka Raya Nomor : 31/PENDIS/2016/PTUN.PLK tanggal 10Agustus 2016 tentang Penetapan Lolos Dissmisal ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 31/PENPP/2016/PTUN.PLK, tanggal 10 Agustus 2016, tentang Penetapan HariPemeriksaan Persiapan;20n nnn nnn non nnn nnn nnn cncTelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:31/PEN.HS/2016/PTUN.PLK, tanggal 31 Agustus 2016 tentangPenetapari Har SlQangj