Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwaoleh karena dalam surat kuasanya tersebut Penggugat tidak memberikan kuasakepada Para Kuasa tersebut untuk membuat dan menandatangani surat gugatansebagaimana yang telah Majelis uraikan di atas, maka surat gugatan tersebutdipandang cacat formil karena dibuat dan ditandangai oleh orang tidak berhak.Oleh karenanya surat gugatan tersebut dinilai tidak sah sebagai surat gugatanmengingat sebuah surat gugatan harus dibuat dan ditandatangani sendiri olehPenggugat

Asli surat keterangan Domisili nomor 15/Kyb.01/2336/2016tanggal 30 Agustus 2016 yang dikeluarkan dan ditandangai oleh a.nLurah Kayubulan Sekretaris Keluranhan kayubulan selanjutnya dijadikanbukti P.8;B.

Baihaqi);Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR, untukmeneguhkan dailildalil gugatannya, Penggugat mengajukan buktibukti, yangselanjutnya diberi tanda P.1 dan P.2 ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Fotokopi Kartu tandaPenduduk (KTP) dari Penggugat bertanggal 16 Mei 2012 yang masih aktif,dikeluarkan dan ditandangai oleh Camat Kecamatan Pontang, KabupatenSerang, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (14)Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Oleh karena bukti T.1 tersebut tidak relevandengan pekara ini maka bukti T.1 tidak dapat dijadikanbukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa atas bukti T.2, juga di bawahtangan ternyata tidak ditandangai oleh pihak yangmembuat surat tersebut, disamping itu dibantah olehTergugat, oleh karena surat tersebut tidak ditandatangani oleh pihak yang membuat juga tidak dapatdijadikan bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang diajukanPenggugat tidak dapat diterima / dijadikan bukti, makadapat

Sutiyo (Pemohon ) tanggal 24Mei 2018 yang ditandangai di atas meterai oleh yang bersangkutan, telahdiperiksa oleh Majelis Hakim dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.11;12) Asli slip Gaji Pegawai an. Anikun Saraswati, S.Sy (Pemohon Il) yangdikeluarkan oleh bendahara Pengadilan Agama Soe tanggal 01 Mei 2018,telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan oleh Ketua Majelis diberi tanda buktiP.12;13) Asli Surat Pernyataan an.

Baihaqi);Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR, untukmeneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat mengajukan buktibukti, yangselanjutnya diberi tanda P.1 sampai dengan P.2;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Fotokopi Kartu tandaPenduduk (KTP) dari Penggugat bertanggal 18 Maret 2013 yang masih aktif,dikeluarkan dan ditandangai oleh Camat Kecamatan Bojonegara, Kota Serang,hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (14) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Baihaqi);Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR, untukmeneguhkan dailildalil gugatannya, Penggugat mengajukan buktibukti, yangselanjutnya diberi tanda P.1, P.2 dan P.3;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Fotokopi Kartu tandaPenduduk (KTP) dari Penggugat bertanggal 17 Mei 2012 yang masih aktif,dikeluarkan dan ditandangai oleh Camat Kecamatan Tunjung Teja, KabupatenSerang, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (14)Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Sugiri,

Adalah harta peninggalan dari almarhum Ahmad Basor bin Ahmad Suhemi;

6.Menyatakan terhadap harta peninggalan dari almarhum Ahmad Basor bin Ahmad Suhemi sebagaimana pada (point 5) di atas, telah dilakukan pembagian oleh seluruh ahli warisnya (point 4) berdasarkan pada Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan bertanggal 14 Juni 2022 dan Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan bertanggal 22 November 2022 yang dibuat dan ditandangai oleh Penggugat, Tergugat I dan

Tergugat II; ;

7.Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati surat Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan bertanggal 14 Juni 2022 dan Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan bertanggal 22 November 2022 yang dibuat dan ditandangai oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

8.

Nomor 1003/Pdt.G/2013/PA.Srgdikeluarkan dan ditandangai oleh Camat Kecamatan Tanara, KabupatenSerang, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (14)Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanjJuncto Pasal 1 Angka (13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil,dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiilsuatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian

Nomor 2621 K/Pdt/2016kekurangan kwitansi dari pembayaran oleh Tergugat masih bisa dilihatbelum cukup kuat, dimana sudah terdapat Akta Jual Beli Nomor593.2/729/JB/T TK/XII/1994, yang ditandangai dan dihadiri saksisaksi;Il.

., in casu Surat KepalaDesa Gunung Kijang Nomor 150/DGK/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 dibuatdan ditandangai olen Kepala Gunung Kijang berdasarkan sumpah jabatanadalah salah satu alat bukti berupa bukti ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membacadan mempelajari Memori Banding dari Penggugat/Pembanding dan KotraMemoei Banding dari Tergugat/Terbanding secara cermat berkas perkaraberserta suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmiHalaman 27 dari 29 Putusan Nomor

Saide kepada Hj.Wasnah (orang tua Para Penggugat/Pembanding) pada saat penandatanganansurat Pemberian Objek sengketa (Bukti P,I,II,III2) ;Sedangkan Bukti Surat Penggugat bertanda PI,II,III2 berupa Surattanda pemberian CumaCuma ditandangai pula oleh Saksi Pertama dan saksiKedua Penggugat/Pembanding masingOmasing bernama DG. SITUJU binLAMALLAWA DG. PATEPPE, saksi AMIRUDDIN Bin H.

hal untuk mendapatkanganti rugi dari Pihak Angkasa Pura;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa IJ Abdul Hadi diketahui bahwaterdakwa II Abdul hadi memperoleh Surat Keterangan Nomor: 236/KGT/AGR/LUT/X/93tanggal 01 Oktober 1993 dari orang tua terdakwa I yaitu Darman Embang yang kemudiandigunakan oleh para terdakwa untuk mendapatkan ganti rugi dari Pihak Angkasa Pura yangsetelah majelis hakim teliti bahwa benar dalam Surat Keterangan Nomor: 236/KGT/AGR/LUT/X/93 tanggal 01 Oktober 1993 telah ditandangai

./2020/Polsektanggal11Juli2020,yangditandangai oleh P.S. Kepala Kepolisian Sektor TongasGatot Santoso,S.H/ Iptu NRP 65120453, dan yang menerima perintah Joko Mudiyanto,S.H./IptuNrp 76120418.

./2020/Polsektanggal11Juli2020,yangditandangai oleh P.S. Kepala Kepolisian Sektor TongasGatot Santoso,S.H/ Iptu NRP 65120453, dan yang menerima perintah Joko Mudiyanto,S.H./IptuNrp 76120418.

.900.000.000,, dengan jumlah angsuran Margin 0,9 flat perbulan dan harusmembayar angsuran selama 60 bulan dimulai pada tanggal penandatangananPerjanjian sampai dengan tanggal angsuran terakhir sebagaimana tercantumdalam lampiran Tabel Pembayaran Ansuran dan didalam perjanjian tersebut tiaplembarnya dibubuhi tanda tangan oleh para Penggugat dan pada penutupanperjanjian dibubuhi tanda tangan baik oleh Helmiko Idris selaku branch manager,Andi Anugrah selaku Finacing Officer Koperasi Mitra Sejati dan ditandangai

tersebut tidak terlaksana dan tidakada tidak lanjut berupa Perjanjian KSO makaKesepakatan tersebut menjadi non exist karena dalamkesepakatan tanggal 25 Januri 2013 tidak ada ketentuansangsi dan berakhir ketika dalam batas waktu sebelumpemasukan penawaran KSO sesuai kesepakatan tidakterjadi.Bahwa jika KSO tidak terlaksana karena hanya berupakesepakatan awal yang dapat dipersamakan denganMemorandum of Understanding (MOU) yang tidak adasangsinya jika tidak Terlaksana.Dalam Praktek Bisnis MOU dapat ditandangai