KARTEKSI DUTA DJAKARTA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1299/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA, NPWP: 01.364.525.4028.000, beralamat di Jalan Biak Nomor 48A, Gambrr,Jakarta Pusat 10150, dan alamat korespondensi di GedungGraha Mandiri Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Lantai 15,Menteng Jakarta Pusat (d.a.

berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00130/NKEB/WPJ.06/2017 tanggal 20 Januari2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00009/207/12/028/16 tanggal 30 Maret 2016Masa Pajak November 2012, atas nama: PT Karteksi Duta Djakarta

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 08 April 2020, oleh Prof. Dr. H.M.

KARTEKSI DUTA DJAKARTA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3027/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA, beralamat di Jalan BiakNomor 48A, Gambir, Jakarta Pusat, 10150, dan (alamatkorespondensi di d.a.

tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00128/NKEB/WPJ.06/2017 tanggal 20 Januari2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00010/207/12/028/16 tanggal 30 Maret 2016Masa Pajak Desember 2012, atas nama: PT Karteksi Duta Djakarta

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H.

DELTA DJAKARTA, TBK. VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;

DJAKARTA LLOYD

DJAKARTA LLOYD, beralamat di Jalan Cendrawasih No.28 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada DADYAGUNG SASONGKO, SE., karyawan PT.

DJAKARTA LLOYD(Persero), beralamat di Jalan Cendrawasih No. 28 Surabaya,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Nopember 2009,Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atasdalildalil

PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO) VS PT ASL SHIPYARD INDONESIA

PUTUSANNomor 3310 K/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO), berkedudukan di VinilonBuilding Lantai 10, Jalan Raden Saleh Nomor 1317, Jakarta,diwakili oleh Suyoto selaku Direktur Utama, dalam hal inimemberi kuasa kepada Sirjon Pinem, S.H., M.H., dan kawankawan, Para Advokat beralamat di Gedung Yarnati, JalanProklamasi Nomor 44, Jakarta Pusat, berdasarkan

dahulu/ sertamerta(uitvoerbaar bij voorraad);Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi: Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar seluruhbiaya perkara;Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohonputusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan NegeriJakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor240/Padt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Mei 2018 dengan amarsebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Tergugat PT Djakarta

untukmemenuhi kewajibannya/prestasinya sehingga Tergugat telah ingkarjanji; Bahwa oleh karena eksepsi dalam gugatan rekonvensi telah dapat diterima,maka amar dalam pokok perkara gugatan rekonvensi harus diperbaikimenjadi gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima/nietontvankelijke veerklard;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PT DJAKARTA

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor705/PDT/2018/PT.DKI tanggal 31 Januari 2019 yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor240/Padt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Mei 2018 sekedar mengenairekonvensi sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Tergugat PT Djakarta Lloyd (Persero),tersebut untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat PT ASL Shipyard Indonesiatersebut untuk sebagian;2.

DJAKARTA LLOYD >< PT. GLOBEX INDONESIA

DJAKARTA LLOYD, beralamat di Jalan Senen Raya No. 11, Jakarta10113, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya YULIANDRA ARIFIN, SH.,FRIDS MESON V. SIRAIT, SH. dan DEAJENG PUTRI WARDANT, SH.,para Advokat/Assisten Advokat dari Law Office Yuliandra Arifin &Associates, berkantor di Patra Jasa Building 9" Floor, Suite 902, Jalan GatotSubroto Kav. 3234, Jakarta 12950, berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 9 Agustus 2010, yang selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING semula PEMBANTAH:LawanPT.

KARTEKSI DUTA DJAKARTA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KARTEKSI DUTA DJAKARTA, NPWP01.364.525.4028.000, beralamat di Jalan Biak Nomor 48A,Gambir, Jakarta Pusat 10150 (alamat korespondensi diKantor Konsultan Pajak Jack & Herman Associates), diwakilioleh Bejo Supono selaku Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1028

telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00127/NKEB/WPJ.06/2017 tanggal 20 Januari2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00012/207/12/028/16 tanggal 30 Maret 2016Masa Pajak Agustus 2012, atas nama: PT Karteksi Duta Djakarta

KARTEKSI DUTA DJAKARTA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi M.

PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 2423/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA, beralamat di Jalan BiakNomor 48A, Gambir, Jakarta Pusat, 10150, dan alamatkorespondensi di (d.a.

telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00121/NKEB/WPJ.06/2017 tanggal 20Januari 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 0001 1/207/14/028/16tanggal 30 Maret 2016 Masa Pajak Juni 2014, atas nama: PT KarteksiDuta Djakarta

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Halaman 6 dari 8 halaman.

DJAKARTA LLOYD (PERSERO)

DJAKARTA LLOYD (PERSERO), dahulu berkedudukan diJalan Senen Raya No. 44, Jakarta Pusat, sekarang berkedudukandi Jalan Raden Saleh Raya Kav. 1317 Lantai 10 Unit 1 & 3Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Direktur Utama PT. DjakartaLloyd (Persero), ERIZAL DARWIS, berkedudukan di VinilonBuilding Lantai 10, Jalan Raden Saleh Kav. 1317, Jakarta Pusatdan diwakili oleh Anggota Tim Pengurus PT. Djakarta Lloyd(Persero), JAMASLIN PURBA, SH.

Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaianantara PT Djakarta Lloyd (Persero) (Debitor dalam PKPU) dengan ParaKreditor tertanggal 27 November 2013;2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor36/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. demi hukum berakhir;3. Menghukum Debitor PT. Djakarta Lloyd (Persero), Termohon PKPU danseluruh KreditorKreditor tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isiPerjanjian tersebut;4.

Djakarta Llyod (Persero) padatanggal 30 Desember 2013, kemudian Termohon PKPU dan Para Tim PengurusPT.

Djakarta Llyod (Persero) mengajukan kontra memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masingmasing pada tanggal 7 Januari 2014 dan 9 Januari 2014;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatankeberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan

Djakarta Lloyd(Persero)/Debitor dalam PKPU) pada saat Rapat Para Kreditordalam agenda pengambilan suara atau voting atas proposalperdamaian, dimana Hakim Pengawas selalu mengatakanapabila Termohon Kasasi (PT.

Djakarta Lloyd (Persero) pada tanggal 16 November 2018 sesuai dengan Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat No. 0550 / B /1 / 2019 / RESTRO JAKPUS tanggal 29 Januari 2019 yaitu berupa asli Grosse Akte Pendaftaran Kapal No. 1511 KM. LHOKSEUMAWE CARAKA JAYA NIAGA III-40 atas nama PT.

Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan;

Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero);

PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1409/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA, beralamat di Jalan BiakNomor 48A, Gambir, Jakarta Pusat 10150, yang diwakili olehBejo Supono, jabatan Direktur PT KARTEKSI DUTADJAKARTA;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto

telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00110/NKEB/WPJ.06/2017 tanggal20 Januari 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf BKarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00012/207/13/028/16tanggal 30 Maret 2016 Masa Pajak Agustus 2013, atas nama PT KarteksiDuta Djakarta

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr.

PT DJAKARTA LLOYD VS PT GLOBEX INDONESIA

PUTUSANNomor 1025 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telan memutus sebagai berikutdalam perkara:PT DJAKARTA LLOYD, berkedudukan di Jalan Senen RayaNomor 11 Jakarta Pusat, diwakili oleh Syahril Japarin selakuDirektur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada AgungWiranta, S.H., dan kawankawan Para Advokat, beralamat diGedung Selmis 52 Lt 3, Nomor 12 B Tebet, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28

Tanah berikut bangunan Kantor PT Djakarta Lloyd (Persero)diatasnya yang terletak dan dikenal di Jalan Senen Raya Nomor44, Jakarta Pusat (Bangunan Di Jalan Senen Raya):B. Tanah berikut Bangunan Ruko Milik PT Djakarta Lloyd (Persero)yang terletak dan dikenal di Jalan Cikini Raya Nomor 60 U JakartaPusat, dalam status disewakan pada PT Bank Central Asia(Bangunan Di Jalan Cikini Raya Nomor 60 U);C.

Tanah Berikut Bangunan Ruko Milik PT Djakarta Lloyd yangterletak dan dikenal umum di Jalan Cikini Raya Nomor 60 TJakarta Pusat, dalam status disewakan pada PT Bank CentralAsia (Bangunan Di Jalan Cikini Nomor 60 T) (Catt : SecaraHalaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1025 K/Pdt/20173.2.3.3.3.4.3.0.bersama butir B dan butir C di atas akan disebut Bangunan JalanCikini Nomor 60 T dan 60 U):Adalah sita eksekusi yang tidak tepat dan keliru.

Kemudian oleh PemerintahNegara RI direlokasi dari PT PANN (Persero) kepada PT Djakarta Lloyd(Persero) (in casu Pembantah Dalam Bantahan) (vide Bukti P7);Bahwa dengan demikian terbukti juga kalau pembuatan seluruh kapallaut Caraka Jaya Niaga Ill tidak dibiayai dari uang hasil usahaPembantah Dalam Bantahan. Karenanya secara hukum seluruh kapallaut Caraka Jaya Niaga Ill tersebut adalah bukan milik PembantahDalam Bantahan;3.10.

Djakarta Lloyd ) kepada kuasahukumnya guna menangani perkara banding Nomor 323 / Pdt /2009/PT.DKI.JKT tidak ada klausula memilih domisisli hukum padakuasanya; Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas sudah sepatutnya suratpemberitahuan putusan tersebut dinyatakan tidak diberitahukan secarapatut dan sah , maka oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi DKIJakarta Nomor 323 / Pdt /2009/PT.DKI.JKT tanggal 19 Nopember 2009sudah seharusnya dinyatakan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.3.

DJAKARTA LLOYD >< PT. GLOBEX INDONESIA

DJAKARTA LLOYD, beralamat di Jalan Senen Raya No.11 Jakartyang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Yuliandra Arifin, Meson V. Sirait, SH dan Diajeng Putri Wardani, SH, Para Advokat dari LaYuliandra Arifin & Associates berkantor di Patra Jasa Building 9" Floor, Jalan Gatot Subroto Kav.3234, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasstertanggal 9 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai, selanjutnya disebuPEMBANTAH ; Terhadap :PT.

Djakarta Lloyd (Persero)yang terletak dan dikenal di Jalan Cikini Raya No.60 U Jakarta Pusat,dalam status disewakan pada PT. Bank Central Asia (Bangunan DiJalan Cikini Raya No.60 U) ;C Tanah Berikut Bangunan Ruko Milik PT. Dyjakarta Lloyd yangterletak dan dikenal umum di Jalan Cikini Raya No.60 T JakartaPusat, dalam status disewakan pada PT.

Djakarta Lloyd(Persero) yang dijaminkan (P4) (Foto copy) ;Surat Keterangan perihal Penggunaan Rekening Koran Bank MandiriNomor : 123.00970.23800 untuk kegiatan operasional PT.

Djakarta Lloyd(P5) Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan kapal Caraka Jaya NiagaIll tahap 3 No.006/I/HK/1995 tanggal 28 Februari 1995 (P6A) (FotoPerjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan kapal Caraka Jaya NiagaIll tahap 3 No.007/I/HK/1995 tanggal 28 Februari 1995 (P6B) (FotoPerjanjian Penerusan Pinjaman antara Republik Indonesia dengan PT. PANNNo.SLA725/DP3/1993 tanggal 27 September 1993 (P7A) (Foto1011121314151617Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Republik Indonesia dengan PT.

Djakarta Lloyd(T13) (PrintMenimbang, bahwa Pembantah dan Terbantah telah menyerahkankesimpulannya masingmasing tertanggal 21 April 2011 ;Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan halhal lain lagi dan mohonPUUSAN ; $$ nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nn nnn nnn ncn cnn ccc cc ncn casasMenimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segalasesuatu. yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acarapersidangan, untuk selanjutnya harus dianggap termuat dan merupakan bagian

PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1419/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA, beralamat di Jalan BiakNomor 48A, Gambir, Jakarta Pusat, 10150, dan alamatkorespondensi di (d.a.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata UsahaHalaman 7 dari 9 halaman.

PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1417/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA, beralamat di Jalan BiakNomor 48A, Gambir, Jakarta Pusat, 10150, dan alamatkorespondensi di (d.a.

DUTA DJAKARTA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1417/B/PK/Pjk/2018Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1900/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA, beralamat di Jalan BiakNomor 48A, Gambir, Jakarta Pusat, 10150, dan alamatkorespondensi di (Kantor Konsultan Pajak Jack & HermanAssociates) Gedung Graha Mandiri Lantai 15, Jalan ImamBonjol Nomor 61, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, yangdiwakili oleh Bejo Supono, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili

telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00116/NKEB/WPJ.06/2017 tanggal 20Januari 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00015/207/14/028/16tanggal 30 Maret 2016 Masa Pajak Januari 2014, atas nama: PT KarteksiDuta Djakarta

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA;:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1900/B/PK/Pjk/2018Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 3 September 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 2422/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA, beralamat di Jalan BiakNomor 48A, Gambir, Jakarta Pusat, 10150, dan alamatkorespondensi di (d.a.

hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00129/NKEB/WPJ.06/2017 tanggal 20Januari 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00007/207/12/028/16tanggal 30 Maret 2016 Masa Pajak September 2012, atas nama: PTKarteksi Duta Djakarta

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. M.

PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1411/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA, beralamat di Jalan BiakNomor 48A, Gambir, Jakarta Pusat 10150, yang diwakili olehBejo Supono, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto

telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00112/NKEB/WPJ.06/2017 tanggal20 Januari 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf BKarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00015/207/13/028/16tanggal 30 Maret 2016 Masa Pajak Oktober 2013, atas nama PT KarteksiDuta Djakarta

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr.

DELTA DJAKARTA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DELTA DJAKARTA Tbk, tempat kedudukan di Jalan Inspeksi TarumBarat, Desa Setia Darma, Bekasi 17510, diwakili oleh Alan De Vera Fernandez,kewarganegaraan Philipina, selaku Direktur Keuangan, beralamat kantor di JalanInspeksi Tarum Barat, Desa Setia Darma, Bekasi 17510;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot SubrotoNo. 4042, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada: .

XII/15/2012 tanggal 28 Mei 2012 yang menyakatan:17 Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP377/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Pajak Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2007 Nomor 00010/206/07/ 092/09 tanggal 30 Juni 2009, atasnama: PT Delta Djakarta Tbk, NPWP 01.000.190.7092.000, Jenis Usaha:Industri Minuman, beralamat di Jalan Inspeksi Tarum Barat, Desa Setia Darma,Bekasi 17510,...dst.adalah

DELTA DJAKARTA Tbk. tersebut tidak beralasan sehingga harusditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, makaPemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanyadihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004Halaman 17

DELTA DJAKARTA TDk. tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Rabu, tanggal 19 Februari 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua MudaUrusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.,MH. dan Dr. H. Supandi,SH.