La Djangka bin Al Arii (suami);
3.2. Nurul Wahyuni Binti La Djangka (anak kandung perempuan);
3.3. Nur Ayu Saputri Binti La Djangka (anak kandung perempuan);
3.4. Khairunnisa Binti La Djangka (anak kandung perempuan);
3.5. Muhammad Luqman bin La Djangka (anak kandung laki-laki);
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Pemohon:
1.La Djangka bin La Ari
2.Nurul Wahyuni binti La Djangka
3.Nur Ayu Saputri binti La Djangka
4.Khairunnisa binti La Djangka
5.Muhammad Luqman bin La Djangka

pertimbangarkigkiaap Pa ay Dpertama, karena sudah tepat dan benar, oleh sebab itupertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutusperkara ini ditingkat banding;Menimbang, bahwa apabila surat bukti P.1 (tanpa asli) yang dipakai dasar untukmenguatkan dalildalil gugatan penggugat ternyata dalam surat bukti P.1 tersebutterdapat clausule ..... diberikan oleh Swapraja Serdang tanggal Lubuk Pakam 1Djanuari 1916 untuk djangka

:anglokHadji Pahrurodji bin Hasanroi, umur kira2 45 tahun lahir dikampung dan desa Tjikaso, ketjamatan Bandjarsari, beriempat tinggalterachir, dikampung Halteu desa Bandjarsari, ketjamatan Bandjarsari, kabupaten Tjiamis, pekerdjaan tani:penuntutkasasi (berada diluar tahanan);diadjukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut, karena ditubahwa ia tersangka dengan tjara melakukan, turut melakukan membantu melakukan, pada hari tanggal bulan jang tidak dapat diterangkan lagi.dengan pasti dalam djangka

Di samping itu, perkumpulan sudah bubar demi hukumpada tahun 1975 memenuhi ketentuan Pasal 2 Akta Pendirian Perkumpulan yangmenyatakan: "Perkumpulan ini didirikan buat djangka waktu 29 tahun, mulai daritanggal 18 Mei 1946. Sekurangkurangnya 6 bulan sebelumnya habis 29 tahun akanditentukan oleh rapat umum dari anggotaanggota apakah ini djangka waktu (29 tahun)mau diperpanjang atau tidak".

NegaraRepublik Indonesia;Ketiga: bahwa sejak dari didirikannya, perkumpulan pengrajin emas Hwa KiaoBoen Hwa Kong Hwee selair bukan merupakan badan hukum yang memenuhiketentuan UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 untuk menjadipemegang salah satu jenis hak atas tanah, juga telah dibubarkan secara resmi olehPemerintah pada tahun 1967;Di samping itu, perkumpulan sudah bubar demi hukum pada tahun 1975memenuhi ketentuan Pasal 2 Akta Pendirian Perkumpulan yang menyatakan:"Perkumpulan ini didirikan buat djangka

Sekurangkurangnya 6 bulan sebelumnya habis 29 tahun akan ditentukanoleh rapat umum dari anggotaanggota apakah ini djangka waktu (29 tahun) maudiperpanjang atau tidak";Bahwa sejak dari didirikannya perkumpulan hingga bubarnya demi hukumpada tahun tanggal 18 Mei 1975, perkumpulan bahkan pernah mengajukan permohonankonversi pada tanggal 22 Maret 1961 memenuhi ketentuan konversi tanah hakEigendom Verponding Nomor 41 memenuhi ketentuan Pasal 55 UUPA Nomor 5 Tahun1960 namun permohonan konversi tidak dikabulkan

UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 untuk menjadipemegang salah satu jenis hak atas tanah, juga telah dibubarkan secara resmi olehPemerintah Negara Republik Indonesia pada tahun 1967 antara lain karena perkumpulanberanggotakan orangorang asing Warga Negara Tiongkok yang tidak berkeinginan kuatmendapatkan Kewarganegaraan Indonesia;Di samping itu, perkumpulan sudah bubar demi hukum pada tahun 1975memenuhi ketentuan Pasal 2 Akta Pendirian Perkumpulan yang menyatakan:"Perkumpulan ini didirikan buat djangka

Pengadilan Negeri Indramaju telah melanggar pasal 319 RIBdengan memerintahkan supaja terdakwa dimasukkan dalam pendjara tanpa disertai dengan alasan2 sebagai dasar dari perintah itu;3. bahwa Pengadilan Negeri Indramaju telah melanggar pasal 324 R.I.B.dengan memerintahkan supaja terdakwa dimasukkan dalam pendjara, karena menurut pasal tersebut putusen Pengadilan Negeri itu baru memperoleh kekuatan mutlak apsbila baik terdakwa maupun pihak Kedjak~ saan telah menjatakan menerima putusan ataupun apabila djangka

Di dalam Bukti P1, Pasal 6 ayat(2) tentang tentang Djangka Waktu Perdjanjian menyebutkan, bahwa: "Untukmemperpandjang djangka waktu perdjanjian ini, berlaku apa yang ditetapkanpada pasal enam daripada Peraturan Dan Syarat Umum tersebut di atasjuncto Pasal 4 yang menyebutkan: "Pihnak Kedua tunduk tanpa sjarat kepadaperaturan dan sjaratsjarat umum tentang persewaan berdjangka waktupandjang sampai dibatalkan lagi daripada lapangan perusahaan negarakereta api untuk tudjuan pengangkutan.

AnsokaSebelah Selatan : Semula Kebun Karet Wa DJangka sekarang ARDI;ahwa tanah milik Penggugat selama ini telah dikuasai oleh Tergugatsejak suami Tergugat meminjam tanah kepada orang tua Penggugatuntuk bercocok tanam dan membangun sebuah rumah tinggal sejaktahun 1987;Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pat.G/2019/PN Binahwa setelah suami Tergugat meninggal dunia, Tergugat tetapmenguasai dan memliki tanah Penggugat dengan dasar suratketerangan Hak milik perwatasan tanahNo.03/SKHMPT/

AnsokaSebelah Selatan :Semula Kebun Karet Wa DJangka sekarang ARDI6.

No.21/Pdt.P/2016/PA.Stb.Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan dipersidangan ternyata ketikaalmarhum xxx meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah xxx (istri)satu orang anak serta ayah dan ibu maka sesuai ketentuan hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat permohonan Para Pemohon sudah sepatutnyadikabulkan, dengan menetapkan ahli waris mustahak almarhum HeriantoKaban bin Djangka Kaban adalah Pemohon , Pemohon II, Pemohon Ill, dananak kandung xxx dan xxx;Menimbang, bahwa berdasarkan

Stb.Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan dipersidangan ternyata ketikaalmarhum xxx meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah xxx (istri)satu orang anak serta ayah dan ibu maka sesuai ketentuan hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat permohonan Para Pemohon sudah sepatutnyadikabulkan, dengan menetapkan ahli waris mustahak almarhum HeriantoKaban bin Djangka Kaban adalah Pemohon , Pemohon II, Pemohon Ill, dananak kandung xxx dan xxx;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193

Surat Nomor06/083/OL/KMR/VIII/95, tanggal 03 Agustus 1995, Termohon telah mendapat dan menggunakan pinjamankredit berupa fasilitas "Money Market Line (MML) dariBank Namura sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyarrupiah), dengan ketentuan sebagai berikut dJangka Waktu : 12 (dua belas) bulan; Jatuh Tempo : 05 Oktober 1996; Suku Bunga : 3 % diatas suku bunga pasar uang; Suku Denda : 0,2 % dari saldo pinjaman per hari;(Bukti P9, P10);6.

Yangpada pokoknya adalah sebagai berikut :Pihak Pertamartergugat menerangkan bahwa pihak pertama benardenar dan dengan Sah berhutang kepada pihak ketfua, karena pinjamanuang sebesar Rp.600.000.000, enam ratus juta rupiah), untukkepertuan penambahan modat usaha, yang tetah diterima ate gihakpertama dari pihak kedua /penggugat; Sefanjutnya disepakati fathal,yang pada pokoknya sebagai berikut;o dJangka waktu pinjaman paling lama 80 (Sembilan puiuh) hari dimulaipada tanggai penerimaan uang tersebut:Pihak

BASO MANJENG 798 suara, tetapi dimodel D yang dibacakan ketua PPS berubah menjadi 1140 suara,sehingga suara bertambah 342 suara;e Bahwa caleg nomor urut 1 ASDIN AZIS BETA dari Partai PAN jugaikut dirugikan;e Bahwa ketua PPK Kecamatan Bontoramba adalah saksi SONDACADI BIN DJANGKA NGINTANG;e Bahwa saksi langsung memberitahukan kepada Ketua PPK danmeminta perhitungan suara diulang khusus untuk calon legislatifnomor urut 4 partai PAN H.

pemenuhanterhadap keseluruhan unsur;Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta fakta hukumsebagai berikut:Bahwa pada tanggal 09 April 2014 diadakan Pemilihan UmumLegislatif untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD;Bahwa terkait dengan kegiatan tersebut, saksi SUARDI SP BIN H.BASO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa masing masing ditetapbkan sebagai ketua dan anggota PPS untuk Desa Maero,Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto yang terdiri atas 5 (lima)TPS, sedangkan saksi SONDA CADI BIN DJANGKA

Hal tersebut berdasarkansyarat pemberian tanah pada kata Memutuskan diktum Ketiga angka2, angka 3, dan angka 7 pada Surat Keputusan Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Propinsi Djambi Nomor Kinag.16/05/HP/UA1972 tanggal 9 Maret 1972, yang berbunyi :Angka2 : Dalam djangka waktu 6 (enam) bulan sedjak tanggalsurat keputusan ini dikeluarkan, harus sudah nampakadanja tanda2 pembangunan jang konkrit jang bersifatpermanen;Angka3 : Pemegang Hak diwadjibkan memelihara tanah tersebutdengan sebaikbaiknja

Hak Pakai tersebut berlangsung selama djangka waktu tanahtersebut dipergunakan / diperlukan bagi kepentinganpembangunan tersebut;4. Dalam djangka waktu 6 (enam) bulan sedjak tanggal suratkeputusan ini dikeluarkan, harus sudah nampak adanya tanda2pembangunan jang konkrit jang bersifat permanen;5.

Apabila dalam djangka waktu 3 bulan seajak ia menerima surattanda penerima jang dimaksud dalam ajat(3) di atas, tidakterdapat sanggahan atau gugatan atas pemakaian nama baruitu dari Siapapun jang disalurkan melalui Kepala Daerah tingkatIl jang bersangkutan, maka ia dapat menggunakan namatersebut seterusnja dan dianggap telah mendapat izin dariMenteri Kehakiman seperti jang dimaksud dalam pasal Undangundang No. 4 tahun 1961BAB IlPROSEDURPasal 21.

Untuk menampung pelaksanaan penggantian nama setjaratersebut di atas diadakan prosedur chusus jang menjimpangdari prosedur biasa untuk djangka waktu tersebut2. Penggantian nama menurut ketentuan ini dilakukan dengantara mengisi surat pernjataan dalam rangkap 3 (tiga) dimanaHalaman 19 dari 76 halaman Putusan Nomor 384/PDT/2021/PT SBY.harus ditaantumkan nama lengkap lama, tanggal dan tempatlahir serta alamat di samping nama lengkap jang baru dari Jangbermaksud mengganti namanja3.

Bahwa Judex Factie tingkat pertama pada halaman 38 dan 39 yangtelah membenarkan sikap Terbanding untuk mengakhiri secarasepihak perjanjian sewa yang telah berlangsung antara Pembandingdengan Terbanding telah bertentangan dengan pertimbangan MajelisHakim sebelumnya yang mempertimbangkan bukti P1 dan bukti P2sebagai acuan dasar perjanjian Sewa menyewa untuk jangka panjang.Didalam bukti P1, Pasal 6 ayat (2) tentang Djangka Waktu Perjanjianini, berlaku apa yang ditetapkan pada pasal 6 dari pada Peraturan

Tjapi Goela Perak Perah gading.95) 14 Sendok Gede Perak96) 24 Sendok Sedeng Perak97) 21 Garpoeh Gede Perak Halaman 5 dari 134 halaman putusan Nomor 57/PDT/2021/PT BDG 98)18Garpoeh Sedeng Perak 99)Sendok Saoes 100)24Toeroeb Glas Tjai Perak 101)26Toeroeb Glas Anggoer Perak 102)19Toeroeb Glas Pait Perak 103)Peti Kai Woegoe jerona make lakenhedjo dieusi:24 Sendok Gede Perak18 Sendek Sedeng Perak24 Garpeoh Gede Perak2 Sendok Sangoe Perak1 Sendok Reboes Perak3 Saringan Thee Perak1 Tjapit Goela Perak12 Djangka

Perak Perah gading.95) 14 Sendok Gede Perak96) 24 Sendok Sedeng Perak97) 21 Garpoeh Gede Perak98) 18 Garpoeh Sedeng Perak99) 2 Sendok Saoes100) 24 Toeroeb Glas Tjai Perak101) 26 Toeroeb Glas Anggoer Perak102) 19 Toeroeb Glas Pait Perak103) 1 Peti Kai Woegoe jerona make laken hedjo dieusi:24 Sendok Gede Perak18 Sendek Sedeng Perak Halaman 38 dari 134 halaman putusan Nomor 57/PDT/2021/PT BDG 24 Garpeoh Gede Perak2 Sendok Sangoe Perak1 Sendok Reboes Perak3 Saringan Thee Perak1 Tjapit Goela Perak12 Djangka

Djegangan.93) 1 Tempat Soesoe Perak Djegangan.94) 1 Tjapi Goela Perak Perah gading.95) 14 Sendok Gede Perak96) 24 Sendok Sedeng Perak97) 21 Garpoeh Gede Perak98) 18 Garpoeh Sedeng Perak99) 2 Sendok Saoes100) 24 Toeroeb Glas Tjai Perak101) 26 Toeroeb Glas Anggoer Perak102) 19 Toeroeb Glas Pait Perak103) 1 Peti Kai Woegoe jerona makelaken hedjo dieusi:24 Sendok Gede Perak18 Sendek Sedeng Perak24 Garpeoh Gede Perak2 Sendok Sangoe Perak1 Sendok Reboes Perak3 Saringan Thee Perak1 Tjapit Goela Perak12 Djangka

TerminalBuilders ("Surat 530"), yang isinya antara lain:"Kami menjerahkan sebidang tanah disepandjang Djalan Soedirman dan Djalan Asia Afrika, seluas 13.900 m2,seperti dapat dilihat pada peta terlampir dengan batasbatas garis biru, kepada Negara untuk selanjutnya diberikanHak Guna Bangunan untuk djangka waktu 30 Tahun kepada P.T Builders/Hotel Diamond di Jalan Merdeka BaratNomor 1 Djakarta, guna membangun sebuah hotel bertaraf internastional, dengan permohonan diberi clausuladalam Surat Keputusan

HGB sesuai dengan Sertipikat HGBNo. 875/Menteng atas nama PT Stanvac Indonesia (BuktiP3A) yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo.b) Pada tanggal 25 September 1963, PT StanvacIndonesia menandatangani Kontrak Karya dengan PN.PERMINA (Bukti P11) yang kemudian diratifikasi olehUU No. 14 Tahun 1963 (Bukti P10) yang dalam Pasal 22terdapat ketentuan ..Program memuat suatu susunantata waktu (schedule) yang menundjukkan kekajaankekajaan jang harus diserahkan kepada PN dalam tiaptiap tahun dari djangka

TERMINAL BUILDERS yang pada pokok suratnya antara lain,menyatakan : Diberikan Hak Guna Bangunan untuk djangka waktu 30 tahun kepadaPT.