Pemohon:
KANTOR PUSAT DJKN
Termohon:
MUSTOFA ANSHORI

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN), VS DJAMIL HUSIN SAGGAH DKK

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA, Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA V, sekarang menjadi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN RI Cq. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA, Cq.

DIREKTUR JENDERALKEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq. KEPALA KANTORWILAYAH DJKN DKI JAKARTA, Cq. KEPALAKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) JAKARTA V, dkk VS ROOSTININGSIH, dkk

DIREKTUR JENDERALKEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq. KEPALA KANTORWILAYAH DJKN DKI JAKARTA, Cq. KEPALAKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) JAKARTA V, berkedudukan di JalanPrapatan Nomor 10, Jakarta Pusat, sekarang menjadiPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERIKEUANGAN RI Cq. DIREKTUR JENDERALKEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq. KEPALA KANTORWILAYAH DJKN DKI JAKARTA, Cq.

DIREKTURJENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cg. KEPALA KANTORWILAYAH DJKN DKI JAKARTA, Cq. KEPALA KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA V, sekarangmenjadi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERIKEUANGAN RI Cg. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA(DJKN) Cg.

KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA, Cq.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) JAKARTA I, Pemohon Kasasi II: PT BANK SBI INDONESIA danPemohon Kasasi Ill: NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH(PPAT) DEWI ANDRIANI, S.H., M.H. tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari ParaPemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yangkalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Undang Undang

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq.KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA, Cq. KEPALAKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) JAKARTA VV, sekarang menjadi PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN RI Cg.DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cg.KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA, Cq.

DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) c.q. KANTORPUSAT DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA(DJKN) c.q. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA (DJKN) SUMATERA SELATAN,JAMBI dan BABEL

DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) c.g. KANTORPUSAT DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA(DJKN) c.g. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA (DJKN) SUMATERA SELATAN,JAMBI dan BABEL, berkedudukan di Gedung KeuanganNegara Lantai Ill, Jalan Kapten A. Rifai, Nomor 4, KelurahanSungai Pangeran, Kecamatan llir Timur , Kota Palembang,diwakili oleh Hadiyanto selaku Sekretaris JenderalKementerian Keuangan RI, berkedudukan di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan Lantai 3 Jalan Dr.

Menteri Keuangan Republik Indonesia C.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Cq. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumsel, Jambi dan Babel,

Menteri Keuangan RepublikIndonesia C.q Direktorat Jenderal KekayaanNegara (DJKN) Cq. Kantor Pusat DirektoratJenderal Kekayaan Negara (DJKN)Cq. KantorWilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara(DJKN) Sumsel, Jambi dan Babel, berkedudukanHalaman 1 dari 32 halaman Putusan No.99/PDT/2018/PT.PLG.di Gedung Keuangan Negara, Lantai 3, JalanKapten A. Rivai No. : 4, Kelurahan SungaiPangeran, Kecamatan llr Timur , Kota Palembang,dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. TioSerepina Siahaan,SH.,LLM., 2.

Penggugat:
Mardi
Tergugat:
1.PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
2.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN cq Kanwil DJKN Sumut cq KPKNL Pematangsiantar

-Teddy Mustopo-Lawan-Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kanwil Lampung dan Bengkulu, DKK

;LAWAN:1 DIREKORAT JENDERAL KEKAYAANNEGARA (DJKN) Cq DIREKTORATKEKAYAAN NEGARA (DJKN) KANWILLAMPUNG DANBENGKULU, beralamat di JI. Raden Intan No. 121 BandarLampung.Selanjutnya diisebut sebagai..... TERGUGAT I;Halaman dari 3 Penetapan No. 83/Pdt.G/2015/PN.Tjk2 PT. PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PPA)Dahulu disebut BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN), beralamat di Jl. Sampoerna StrategicSquare Tower A Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 454612930 Jakartaselanjutnya disebut sebagai....

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) REPUBLIKINDONESIA cq. KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR cq. KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) WILAYAHMALANG tersebut;

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) REPUBLIK INDONESIA cq. KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) WILAYAH MALANGlawanAGUS WIDIANTO, DKdanANSORI, DK

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA(DJKN) REPUBLIK INDONESIA cq. KANTOR WILAYAHDJKN JAWA TIMUR cq. KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) WILAYAHMALANG, yang diwakili oleh Pelaksana pada Sub BagianUmum KPKNL Malang Sri Puji Astuti, S.H., berkedudukandi Jalan S. Supriadi Nomor 157, Malang, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Iva Nurdianah Azizah, S.H.,Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Malang, padaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Malang, beralamat di Jalan S.

DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) REPUBLIK INDONESIA cq.KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR cg. KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) WILAYAH MALANG sertaHalaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 436 PK/Pdt/2019membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2498 K/Pdt/2017, tanggal 20November 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 332/PDT/2016/PT SBY, tanggal 13 Juli 2016 jo.

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) REPUBLIKINDONESIA cq. KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR cq. KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) WILAYAHMALANG tersebut; Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2498 K/Pdt/2017, tanggal20 November 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor332/PDT/ 2016/PT SBY, tanggal 13 Juli 2016 jo.

VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CqKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIACq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARANEGARA (DJKN) Cq KANTOR WILAYAH VIII DJKNBANDUNG Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA & LELANG (KPKNL) BANDUNG

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CqKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIACq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARANEGARA (DJKN) Cq KANTOR WILAYAH VIII DJKNBANDUNG Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA & LELANG (KPKNL) BANDUNG, yang diwakilioleh Sekretaris Jenderal, Hadiyanto, atas nama MenteriKeuangan, berkedudukan di Jalan Asia Afrika Nomor 114,Gedung Keuangan Negara, Gedung N Lantai 3, KotaBandung, dalam hal ini memberi Kuasa kepada TioSerepina Siahaan, S.H., LL.M., dan kawankawan, KepalaBiro Bantuan Hukum

Penggugat:
ZUBAIDI
Tergugat:
PT.BPR DELTA ARTHA PANGGUNG
Turut Tergugat:
Pemerintah RI Cq Kemenkeu Cq DJKN Cq Kanwil DJKN Jatim Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Penggugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
Tergugat:
Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI)

Tri Wahyuningsin Retno Mulyani (Direktur Hukum = danHubungan Masyarakat DJKN).2. Rofii Edy Purnomo (Kepala Subdirektorat Bantuan Hukumpada Direktorat Hukum dan Humas DJKN).3. Bernadette Yuliasari Mulyatno (Kepala SubdirektoratHubungan Masyarakat pada Direktorat Hukum dan HumasDJKN).4. Mahyarina Kusumawati (Kepala Divisi Administrasi Tanah danLitigasi pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN).5. Yekti Pratiwi (Kepala Divisi Pengembangan Properti Il padaLembaga Manajemen Aset Negara).6.

Arief Nugroho (Kepala Seksi Bantuan Hukum Il padaDirektorat Hukum dan Humas DJKN).8. Eny Susanti (KasinPenyuluhan dan Layanan Informasi padaDirektorat Hukum dan Humas DJKN).9.

Somalinggi (Pelaksana pada Direktorat Hukumdan Humas DJKN).Aditya Febrianto (Pelaksana pada Direktorat Hukum danHumas DJKN).Teo Tidiyanto Prabowo (Pelaksana pada Direktorat Hukum danHumas DJKN).Sheila Novella (Pelaksana pada Direktorat Hukum dan HumasDJKN).An Nisa Anggit Hutami (Pelaksana pada Direktorat Hukum danHumas DJKN).Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Kantor Kementerian Keuangan RI, beralamat di JalanLapangan Banteng Timur No. 24 Jakarta untuk selanjutnyadisebut

Exxon Mobil di Aceh dan PT.Arun LNG yang di serahkan kepada Dirjen Kekayaan Negaramelalui Lembaga Managemen Aset.Permohonan informasi tersebut merupakan dokumen yangtermasuk kategori informasi publik yang dikecualikan berdasarkanhasil uji kKonsekuensi yang dimuat dalam Lembar PengujianKonsekuensi Nomor LPK9/PPID.KK/2019 tanggal 27 Juli 2020yang ditandatangani oleh Kepala Biro KLI selaku PPIDKementerian Keuangan dan Direktur Hukum dan HubunganMasyarakat DJKN selaku PPID Tingkat DJKN, yang selanjutnyaditetapkan

selaku PPID Tingkat DJKN,yang selanjutnya ditetapbkan dalam Keputusan PPID KementerianKeuangan Nomor KEP2/PPID/2019 tentang Klasifikasi InformasiKementerian Keuangan Tahun 2020.Dengan demikian, konsekuensi atas diberikannya dan/atau dibukanyainformasi a quo yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan adalahkonsekuensi nyata dan benar, serta dapat dipertanggung jawabkan.Bahwa dalildalil, penjelasanpenjelasan, dan buktibukti yangPemohon Keberatan sampaikan sepatutnya dilihat dan dimaknaisecara utuh dan

DKKLawanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Cq Kantor Wilayah VIII DJKN Bandung Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Tasikmalaya

Emong No. 7 Lantai 2 Ruangan25 Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.0065/SK/ADBDA/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 yangselanjutnya disebut Penggugat.LawanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq Kementrian KeuanganRepublik Indonesia Cq Direktorat Jenderal KekayaanNegara (DJKN) Cq Kantor Wilayah VIII DJKNBandung Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danlelang (KPKNL) Tasikmalaya beralamat di Jl. H.

Penggugat:
NURHASANAH
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk Kantor Cabang Lubuk Pakam
2.Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq DJKN cq Kanwil DJKN Sumatera Utara cq KPKNL Medan

Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Direktorat JendralKekayaan Negara (DJKN) cq Kanwil DJKN SumateraUtara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Medan, beralamat di Gedung KeuanganNegara JI. Pangeran Diponegoro No. 30A, Madras HuluKec.

KCU Rengat
2.Pemerintah RI cq Menteri Keu RI cq DJKN cq Kanwil DJKN Riau Sumbar Kepri cq KPKNL Pekan Baru

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), cq. Kantor Wilayah IX DJKN Semarang, cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, dkk

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara(DJKN), cq. Kantor Wilayah IX DJKN Semarang, cq. KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang,berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 1 D Semarang;2. PT. Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) Tbk, cq. PT. BankBNI Persero Kantor Wilayah 05 Semarang, cq. PT. BankNegara Indonesia (BNI) (Persero) Tbk Sentra Kredit KecilSemarang, berkedudukan di Jalan Letjend MT. Haryono No. 16Semarang;3. PT.

SUSAN SUSANTI ISABELA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTRIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cq KANTORWILAYAH VIII DJKN BANDUNG cq KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TASIMALAYA DKK

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTRIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cq KANTORWILAYAH VIII DJKN BANDUNG cq KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TASIMALAYA,berkedudukan di Jalan H. Ir. Juanda Nomor 19 KotaTasikmalaya, diwakili oleh Kiagus Ahmad Badarudin, SekertarisJenderal Kementrian Keuangan, bertindak untuk dan atas namaMenteri keuangan Republik Indonesia dalam hal ini memberikuasa kepada Dr.

ASEP SAEPUDIN, DK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN CQ KANTOR WILAYAH VIII DJKN BANDUNG CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA & LELANG (KPKNL) BANDUNG, DKK

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Cq. Kantor Wilayah XIV DJKN Bali Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Denpasar, dkk.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Cq. Kantor Wilayah XIV DJKN BaliCq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Denpasar, yangberalamat di JI. DR. Kusuma Atmaja Gedung Keuangan Negara I, Renon, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2 PT. BANK CIMB NIAGA Tbk Cq PT. BANK CIMB NIAGA cabang Bandung,beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 2, Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II;3 PT.

JKT.PST, tanggal 23 Juli 2014;Bahwa, atas surat tersebut PENGGUGAT I merasa keberatan dan melalui kuasahukumnya telah mengirim surat kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGATIV sebagaimana Surat No. 75/Keberatan/Biro Hukum ADBDA/IV/2015, tertanggal 13April 2015, perihal keberatan atas pelaksanaan lelang, yang ditembuskan pada pihakPengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, Kanwil XIV DJKN Denpasar, BPN RIKanwil Provinsi Bali, BPN RI Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, BI perwakilan Bali,dan Otoritas

Direktorat JenderalKekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah XIV DJKN Bali cq. Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar (in casu Tergugat I) sebagai pihakdalam perkara a quo.b Bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (2) PMK No. 93/PMK.06/2010 pada intinya mengaturbahwa Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupuntuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundangundangandi bidang lelang.

Direktorat Jenderal KekayaanNegara (DJKN) cq. Kantor Wilayah XIV DJKN Bali cq.

Pembanding/Penggugat : NURHASANAH
Terbanding/Tergugat I : PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk Kantor Cabang Lubuk Pakam
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq DJKN cq Kanwil DJKN Sumatera Utara cq KPKNL Medan

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA/DJKN (dahulu KANTOR BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL / BPPN) tersebut

MENTERI KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA cq KEPALA KANTOR DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA/DJKN (dahulu KANTOR BADANPENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL / BPPN), vs SITI DAISAH, dkk dan BUDIMAN, dkk

MENTERI KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA cq KEPALA KANTOR DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA/DJKN (dahulu KANTOR BADANPENYEHATAN PERBANKAN' NASIONAL / BPPN),berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 24Lantai 6, 9,10, 12 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepadaDr. Indra Surya, S.H., LL.M. dan kawankawan, Para Pejabat danPegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal KementrianKeuangan, beralamat di Gedung Djuanda , Lantai 15,Kementrian Keuangan Jalan Dr.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cqKEPALA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA/DJKN(dahulu KANTOR BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL / BPPN)dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1788 K/PDT/2013 tanggal9 Desember 2013 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara inidengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembalidahulu Pemohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi I, Il, IIl/Para Penggugat/ParaHalaman 29

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA/DJKN (dahulu KANTOR BADANPENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL / BPPN) tersebut; Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1788 K/PDT/2013tanggal 9 Desember 2013;MENGADILI KEMBALI:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Tergugat IV;Dalam Pokok Perkara Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);Dalam Rekonvensi: Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI dalam Konvensitidak