.; Melawan MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, sebagai KETUA MERANGKAP ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI DALAM NEGERI, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI KEUANGAN, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI PERDAGANGAN, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; SEKRETARIS KABINET

, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; WALIKOTA BATAM, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM;

TPIsatu anggota dari DKPBPB Batam, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2016 tentang DKPBPB Batam;.

dan Pelabuhan Bebas (DKPBPB) Batam terdiri dari :1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketuamerangkap anggota DKPBPB; 2) Menteri Dalam Negeri selaku anggota DKPBPB;3) Menteri Keuangan selaku anggota DKPBPB;4) Menteri Perdagangan selaku anggota DKPBPB;5) Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia selaku anggota DKPBPB;6) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN selaku anggotaDKPBPB; Halaman 103 dari 232 Halaman dari Putusan No.15/G/2016/PTUN.

TPI7) Panglima Tentara Nasional Indonesia selaku anggota DKPBPB;8) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku anggota DKPBPB;9) Sekretaris Kabinet selaku anggota DKPBPB;10) Gubernur Provinisi Riau selaku anggota DKPBPB;11) Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau selaku anggotaDKPBPB; 12) Walikota Batam selaku anggota DKPBPB;dari : c.

anggotaDKPBPB; 9) Sekretaris Kabinet selaku anggota DKPBPB;10) Gubernur Provinisi Riau selaku anggota DKPBPB;Halaman 124 dari 232 Halaman dari Putusan No.15/G/2016/PTUN.

Tentang Keanggotaan DKPBPB Batam: a.

Putusan Nomor. 391K/TUN/20171) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketuamerangkap anggota DKPBPB;2) Menteri Dalam Negeri selaku anggota DKPBPB;3) Menteri Keuangan selaku anggota DKPBPB;4) Menteri Perdagangan selaku anggota DKPBPB;5) Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia selaku anggota DKPBPB;6) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN selaku anggotaDKPBPB;7) Panglima Tentara Nasional Indonesia selaku anggota DKPBPB;8) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku anggotaDKPBPB;9) Sekretaris

Kabinet selaku anggota DKPBPB;10) Gubernur Provinisi Riau selaku anggota DKPBPB;11) Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau selaku anggota DKPBPB;12) Walikota Batam selaku anggota DKPBPB;dari :c.

Bahwa dalam gugatan perkara Aquo, Penggugat menggugat 11 pejabatyang keseluruhannya merupakan anggota Dewan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DKPBPB) Batam, namunPenggugat tidak mengikut sertakan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia selaku anggota DKPBPB selaku salah satu Tergugat ;d.

Bahwa sesuai Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2016 tentang DewanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamDKPBPBBatam menjelaskan bahwa Dewan Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas (DKPBPB) Batam terdiri dari :1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua merangkapanggota DKPBPB;2) Menteri Dalam Negeri selaku anggota DKPBPB;3) Menteri Keuangan selaku anggota DKPBPB;4) Menteri Perdagangan selaku anggota DKPBPB;5) Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia selaku anggota DKPBPB;6)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN selaku anggotaDKPBPB;7) Panglima Tentara Nasional Indonesia selaku anggota DKPBPB;8) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku anggotaDKPBPB;9) Sekretaris Kabinet selaku anggota DKPBPB;10) Gubernur Provinisi Riau selaku anggota DKPBPB;11) Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau selaku anggota DKPBPB;12) Walikota Batam selaku anggota DKPBPB;dari :c.

AdvokasiHukum pada Biro Hukum pada Kementerian Dalam Negeri ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :183/3499/SJ, tanggal 16 September 2016,selanjutnya disebut TERGUGAT II/TERBANDING; sebagai Anggota DKPBPB Batam, yangberalamat di Gedung Djuanda I, Jalan Dr.Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, yangdalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya;1. TIO SEREPINA SIAHAAN, S.H, LL.M;2. OBOR P. HARIARA, S.H, S.N33. IRFANSYAH, S.H, M.H ;4. USMAN AMIRULLAH, S.H ;5.

MENTERI PERDAGANGAN, sebagai Anggota DKPBPB Batam, yangberalamat di Jalan M. I. Ridwan Rais, No. 5Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili olehKuasa Hukumnya bernama :1. LASMININGSIH, S.H, LL.M, JabatanKepala Biro Hukum pada KementerianPerdagangan; 2. SUTOWIBOWO SETIADHY, S.H,Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum padaBiro Hukum Kementerian Perdagangan ; 3.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL, sebagaiAnggota DKPBPB Batam, yang beralamat diJalan Sisingamangaraja Nomor 2, KebayoranBaru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebutTERGUGAT V/TERBANDING;6. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, sebagai AnggotaDKPBPB Batam, yang beralamat di JalanMabes Hankam Raya Komplek MiliterCilangkap, Jakarta Timur, yang dalam hal inidiwakili oleh Kuasanya bernama :1. Letnan Kolonel Chk AZHAR, S.H.,M.Kn. NRP 1930007670768;2.

SEKRETARIS KABINET, sebagai Anggota DKPBPB Batam, yangberalamat di Jalan Veteran No. 1718, JakartaPusat, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :1. SATYA BHAKTI PARIKESIT, S.H.,M.M., LL.M.; NIP. 19721106 199703 1 001,Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional;2. TROENO MARAYOGA, S.H., LL.M.;NIP. 19690301 199903 1 001, Kepala Bidang Hukum;3.Erick Mario, SH., MH....109.GUBERNUR PROVINSIForm02/Proksi01/KIM3.

WALIKOTA BATAM, sebagai Anggota DKPBPB Batam, yangberalamat di Jalan Engku Puteri No.1 BatamCenter Kota Batam, Kepulauan Riau, yangtelah memberikan Kuasa kepada KepalaKejaksaan Negeri Batam berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor:SKK.29/HK/VITI/2016tanggal 25 Juli 2016 dan Surat KuasaSubsitusi dari Kepala Kejaksaan NegeriBatam kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor:02/N.10.11/Gtn.2/07/2016 tanggal 27 Juli 2016 kepada:1.