Tentang Partai Politik, DPPPKB telah membentuk lembaga khusus yang menangani adanya pengaduananggota dan atau pengurus PKB se Indonesia mengenai konflik Internal dalamtubuh Partai Kebangkitan Bangsa yang dikenal dengan Majelis Tahkim, dimanaMajelis Tahkim tersebut diatur dalam Peraturan Partai No. 1 Tahun 2011.adalah merupakan Mahkamah Partai Politik sebagai mana ketentuan pasal 32ayat 2, UU No. 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008.Tentang Partai Politik dengan demikian semua

konflik Internal dalam tubuhPKB, semuanya harus di sampaikan dan atau diadukan Secara tertulis olehPengadu dalam bahasa Indonesia yang jelas dan memuat Identitas pengadusecara lengkap dengan dilampiri dengan bukti bukti yang akuran kepada MajelisTahkim DPPPKB, sebagai Mejalis tertinggi di DPPPKB, oleh karena semuapersoalan yang berkaitan dengan Internal PKB, yang berwenang memeriksadan menyelesaikan hanyalah Majelis Tahkim DPPPKB,Yang dimaksud Majelis Tahkim sebagai mana ketentuan PeraturanPartai

Pasal 7, Tentang TataCara Mengajukan Permohonan dan hal ini terbukti Tergugat sampai saat inibelum pernah dipanggil oleh Majelis Tahkim DPPPKB yang berkaitan denganPemecatan keanggota Penggugat dari Partai Kebangkitan Bangsa KabupatenJember untuk dimintai klarifikasi, Bahwa sebagai mana ketentuan ketentuan pasal 32 ayat 2 UU No. 2 Tahun2011, Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008.

No. 690/DPC02/V/A 1/2012, DPCPKB Kabupaten Jember atau upaya penyelesaian di Internal Partai Politikmelalui Mahkamah yang sudah dibentuk oleh DPPPKB yaitu Majelis TahkimDPPPKB, seyogyanya Penggugat mengajukan permohonan guna mendapatpenyelesaian Internal Partai Kebangkitan terlebin dahulu kepada MajelisTahkim DPPPKB, sebelum Penggugat mengajukan Gugatan melaluiPengadilan Negeri Jember, dan oleh karena Penggugat tidak mengajukanupaya penyelesaian tentang adanya Pemecatan dari keanggotaan PartaiKebangkitan

No. 690/DPC02/V/A.1/V1/2012, dengandemikian seharusnya DPWPKB Jawa Timur dan DPPPKB juga harus dijadikan pihak dalam perkara a Quo, "" 2020200022022 227Bahwa oleh karena DPWPKB Jawa Timur dan DPPPKB. tidakdidudukkan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugatpihaknya kurang lengkap dan oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, Bahwa sebagai mana ketentuan pasal 136 HIR , Tergugat mohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa perkara

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITANBANGSA (DPPPKB), berkedudukan di Jalan KalibataTimur No.12 Jakarta Selatan ;2. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, Msi., dalam kapasitas sebagaiKetua Umum Dewan Tanfidz Dewan Penguus Pusat PartaiKebangkitan Bangsa dan atau dalam kapasitas pribadiberalamat di Jalan Kalibata Timur No.12 Jakarta Selatan ;3. Ir. H.M.

Muhammad AS Hikam, MAtertanggal 02 Mei 2005 ; Angka 2 disebutkan : "Surat DPPPKB No. : 108/DPP01/IV/A.3/V/2005perihal Peringatan Kedua kepada Sdr.Dr.H.Muhammad AS Hikam, MAtertanggal 27 Mei 2005 ; Angka 3 disebutkan : "Surat DPPPKB No. : 1294/DPP02/IV/A.VVIIV2006perihal Peringatan ketiga kepada Sdr.Dr.H.Muhammad AS Hikam, MAtertanggal 22 Agustus 2006 ;Bahwa dasar dan atau alasan Pencabutan keaggotaan Penggugat dariPartai Kebangkitan Bangsa yang tertuang di dalam SURAT KEPUTUSANDEWAN PENGURUS PUSAT

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPPPKB)Nomor : 1451/DPP02/IV/A.I/X/2006 tertanggal 3 Oktober 2006 ADALAH TIDAKBENAR, Penggugat TIDAK PERNAH mencemarkan kehormatan dan nama baikpartai dan TIDAK BENAR Penggugat telah diberikan Peringatan Pertama danPeringatan Kedua sebagaimana tertuang dalam SURAT KEPUTUSAN Nomor :1451/DPP02/IV/A.VX/2006 tertanggal 3 Oktober 2006 pada bagianmemperhatikan angka 1 dan angka 2, Penggugat hanya menerima peringatanketiga berdasarkan Surat DPPPKB No.1294/DPP02/IV/A.1/VIIV2006tertanggal

Menyatakan perbuatan Tergugatl yang menerbitkan SURAT KEPUTUSANDEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPPPKB) Nomor : 1451/DPP02/IV/A.I/X/2006 tertanggal Jakarta 3 Oktober 2006tentang "PENETAPAN PENCABUTAN KEANGGOTAAN PENGGUGATDARI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA" yang ditanda tangani olehTergugatll Tergugatlll TergugatV dan TergugatV merupakanPERBUATAN MELAWAN HUKUM ;Hal. 9 dari15 hal. Put. No. 47 K/Pdt/2008IV.

Menyatakan : SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAIKEBANGKITAN BANGSA (DPPPKB) Nornor : 1451/DPPO02/NV/A.VX/2006 tertanggal Jakarta 3 Oktober 2006 tentang"PENETAPAN PENCABUTAN KEANGGOTAAN PENGGUGAT DARIPARTAI KEBANGKITAN BANGSA" Surat Tergugat Nomor : 1477/DPP02/IV/A,IVX/2006 tanggal 14 Oktober2006 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRRI dari PartaiKebangkitan Bangsa atas nama Penggugat ;BATAL DEMI HUKUM, TIDAK SAH, TIDAK BERHARGA serta TIDAKMEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM :V.

l adalahsebagai Sekretaris Dewan Tanfidz dan Penggugatll sebagai Wakil KetuaDewan Tanfidz Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPWPKB) Provinsi Banten periode tahun 1998 2010 berdasarkan Surat Keputusan(SK) Dewan Pengurus Pusat (DPPPKB) Nomor : 3274/DPP03/VIA.V/VIIV2008tanggal, 06 Agustus 2008, dan berdasarkan ketetapan DPPPKB bahwa masabhakti kKepengurusan tersebut berakhir hingga 19 Mei 2010; Bahwa, atas dasarberakhirnya kepengurusan tersebut, maka sudah waktunya dilaksanakanMusyawarah

juga tidak direspons, bahkan kemudian Dewan Pengurus Pusat PartaiKebangkitan Bangsa (DPPPKB) diketahui telah mengeluarkan SuratHal. 9 dari 23 hal.

(Tergugat VI)selaku Ketua Umum Dewan Tanfidz DPPPKB, dan Ir. HM. LUKMAN EDY,M.Si.

karena didasarkan pada hasil ketetapandan keputusan MUSYWIL Ill DPWPKB Propinsi Banten periode 20102015yang cacat hukum dan tidak sah menurut hukum, maka sebagai konsekwensiyuridisnya Surat Keputusan DPPPKB tersebut harus dinyatakan tidak sahmenurut hukum, dan tidak berlaku menurut hukum.Bahwa oleh karena Surat Keputusan DPPPKB tersebut dinyatakan tidaksah menurut hukum dan tidak berlaku menurut hukum, maka sebagaikonsekwensi yuridisnya Tergugat VI dan Tergugat VII harus dihukum untukmencabut Surat

Keputusan DPPPKB 5288/DPP03/V/A.1/V/2010 tanggal25 Mei 2010 segera setelah putusan ini diucapkan ;Bahwa dengan mendasarkan pada halhal yang diuraikan di atas, makaTergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill Tergugat NV, Tergugat V, Tergugat VI danTergugat VIl dapat disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yangmerugikan Para Penggugat ; Oleh karena itu, Tergugat , Tergugat ll, TergugatHal. 10 dari 23 hal.

Pembanding/Penggugat : NOR ASIAH
Terbanding/Tergugat III : DPPPKB
Terbanding/Tergugat I : DEWAN PENGURUS CABANG PKB
Terbanding/Tergugat II : DPWPKB

Muhaimin Iskandar, M.Si, sebagai Ketua Umum DewanTanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPPPKB) masa khidmad 20082013, (Tergugat );2. Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si, sebagai Sekretaris Jenderal DewanTanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPPPKB) masa khidmad 20082013, (Tergugat II);3. K.H. M. Abdul Aziz Manshur, sebagai Ketua Dewan Syura DewanPengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) masakhidmad 20082013, (Tergugat III);4. Drs. H.

Bahwa sekiranya pun terdapat perubahan atau penggantian Pengurus DPPPKB, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ART PKB juncto Peraturan PartaiPKB Nomor 0534/DPPO2/III/A.I/I/2002, maka masa tugas Pengurus yangHalaman 6 dari 45 hal Put. Nomor 48 PK/Pat.SusParpol/201715.16.17.18.baru tersebut semestinya mengikuti periodeisasi masa jabatan yangditetapbkan pada Muktamar PKB sebelumnya, yakni 20052010.

Nomor 48 PK/Pat.SusParpol/201727.Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor504/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor441/PDT.Sus/2008 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 442/PDT.Sus/2008, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Kepengurusan DewanPengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPPPKB) Kembali kepadaKepengurusan DPPPKB hasil Muktamar Il Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) yang diselenggarakan di Semarang pada tanggal 1619 April 2005yang telah ditetapbkan berdasar Surat

Si., sebagai Penggugat melawan DPPPKB sebagai Tergugat. Putusan dalam perkara ini,menyatakan pemecatan Muhaimin Iskandar tidak sah danyang bersangkutan berhak untuk tetap menjadi Ketua UmumDPP PKB dan Putusan a quo dikuatkan Mahkamah Agung RINomor 441 K/Pdt.Sus/2008;c. Putusan Pengadilan Negeri Jaksel Register Nomor625/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel dalam perkara antara LukmanEdy dkk sebagai Penggugat melawan K.H.

Sus/2008, yang pada pokoknya menyebutkan bahwaKepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa(DPPPKB) Kembali Kepada Kepengurusan DPPPKB Sesuai DenganSurat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia NomorM02.UM.06Q8 Tahun 2005. tanggal 8 Juni 2005 yang merupakanhasil Muktamar Il Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yangdiselenggarakan di Semarang pada tanggal 1619 April 2005;Dengan demikian Judex Facti telah melampaui wewenang telahmelampaui wewenang dan salah menerapkan hukum atau

Dewan Syuro DPPPKB dan 2.

Abdurrahman Wahid, Ketua Umum Dewan Syuro DPPPKB yang sah dan Seluruh Dewan Pengurus Pusat Partai KebangkitanBangsa (DPPPKB) Hasil Muktamar II Semarang masa Khidmad 2005s/d 2010 serta Tanpa terlebih dahulu diberi peringatan secara tertulistiga kali yang masingmasing di beri jeda waktu 1 (satu) bulan, kecualiMuhaimin Iskandar dan temantemannya, sehingga dengan demikianbertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) dan (3) juncto Peraturan PartaiNomor 053/DPPO2/III/A.I/I/2002 Tentang Tata Cara PengisianLowongan

Muhaimin Iskandar, M.Si, sebagai Ketua Umum DewanTanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPPPKB) masa khidmad 20082013, (Tergugat 1) ;2. Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si, sebagai Sekertaris Jendral DewanTanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPPPKB) masa khidmad 20082013, (Tergugat II ) ;3. K.H. M Abdul Aziz Manshur, sebagai Ketua Dewan Syuro DewanPengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPPPKB) masakhidmad 20082013, (Tergugat III) ;4. Drs. H.

Sus/2008, yang pada pokoknyamenyebutkan bahwa Kepengurusan Dewan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa(DPPPKB) kembali Kepada Kepengurusan DPPPKB hasil Muktamar II PartaiKebangikitan Bangsa (PKB) yang diselenggarakan di Semarang pada tanggal1619 April 2005 yang telah ditetapkan berdasar Surat Keputusan MenteriHukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M02.UM.06.08 Tahun 2005,tanggal 8 Juni 2005 ;Bahwa berdasar uraian di atas, dapat di tegaskan kembali tindakan ParaTergugat yang telah menyelenggarakan apa yang

Cecep, bahkansebaliknya bahwa saksi Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi M.Solihin menerangkan tidak melihat satu pun unsur Dewan Syuro DPPPKB di MLB Ancol.

DPPPKB, No. 002/DPP02/IIVA.VI /2002 tertanggal 27 Januan 2002 telah dicabutdengan SK DPP PKB No: 184/DPP02/1V/A.VV1/2005 tertanggal 13 Juni 2005dan telah dilaksanakan Muscablub DPC PKB Kabupaten Mojokerto yang sudahmenyatakan kesetiaan dan kepatuhan kepada DPP PKB hasil Muktamar Il PKBdi Semarang dan telah menghasilkan Kepengurusan DPC PKB KabupatenMojokerto di bawah kepemimpinan K.H. Achmad Dimyati RosyidH.

Hal ini dipertegas lagi dengan SuratDepdagri kepada Muhaimin Iskandar Ketua Umum DPP PKB No. 210/1355/D.110 tanggal 18 September 2006 yang intinya Pemerintah memberikan DanaBantuan Parpol kepada DPW/DPC PKB yang secara struktural di bawah DPPPKB pimpinan K.H.

AS Hikam. dkk, Depkumham mencabut Pendaftaran DPPPKB Anam. Begitu juga Depdagri juga telah memberikan dana bantuan parpolkepada DPW/DPC PKB yang secara struktural di bawah DPP PKB pimpinanK.H. Abdurrahman WahidMuhaimin Iskandar;Bahwa dengan demikian jelaslah hanya ada satu DPC PKB KabupatenMojokerto yang sah secara hukum yakni DPC PKB Kabupaten Mojokerto dibawah kepemimpinan K.H. Achmad Dimyati RosyidH.

Mojokerto dimaksud telah disahkan oleh DPPPKB dan selanjutnya telah dilantik oleh DPP PKB sebagai indukOrganisasinya, tidak ada pihakpihak yang mempermasalahkan keabsahannya dan para Penggugat juga tidak pernah berusaha untuk menyelesaikansecara musyawarah di lingkungan internal partai dan persoalan MuscablubHal. 14 dari 23 hal.Put.No.2241 K/Pdt/2008adalah merupakan kewenangan internal partai dan oleh karena itu gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;.

Bahwa setelah para Penggugat dipecat oleh DPC PKB, para Penggugattidak pernah melakukan upaya mediasi dan atau perlawanan atau bandingkepada kepengurusan di atasnya yakni DPW PKB Jatim sebagairepresentatif Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB)di Jawa Timur dan setiap kegiatan politik yang diselenggarakan oleh DPPPKB dan DPW PKB Jatim, para Penggugat juga tidak pernahmenghadirinya, sehingga dengan demikian sikap politik para Penggugatbertolak belakang dengan pernyataannya sendiri

MUHAIMIN ISKANDAR, Ketua Umum DewanTanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPPPKB), beralamat di Jl.

YUSRI NASUTION, TergugatI sebagai Ketua Dewan Tanfidz (Bukti P3);Bahwa Penggantian kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Partai KebangkitanBangsa (DPW PKB) Propinsi Bali yang hanya melalui pertemuan LIAR olehSekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPPPKB) DRS. IMAM NAHROWI, Tergugat II, dengan beberapa DewanPengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa (DPCHal. 3 dari 15 hal. Put.

,yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPPPKB) adalah tidak sah;3 Menyatakan tidak sah atau cacat hukum Pertemuan atau Rapat yang diadakanoleh Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat PartaiKebangkitan Bangsa (DPP PKB) DRS.

partai politik kepada Kementrian.3 Bahwa jauh sebelum UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politikdiberlakukan, di DPP PKB telah ada lembaga khusus yang berwenang menanganipengaduan anggota dan atau pengurus PKB se Indonesia yakni konflik internaldalam tubuh PKB yang disebut Majelis Tahkim dan Majelis Tahkim tersebut adalahmerupakan Mahkamah Partai Politik sebagai dimaksud dalam Pasal 32 UU Nomor 2Tahun 2011 aquo.4 Bahwa Majelis Tahkim aquo terakhir dibentuk berdasarkan Surat Keputusan DPPPKB

Ketua Umum Dewan Pengurus PusatPartai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) sebagai Tergugat III yakni pribadi atauperson masingmasing pengurus, padahal obyek sengketa Surat Keputusan DPPPKB No. 6877/DPP03/V/A.1/II/2011 tertanggal 5 Pebruari 2011 tentang SusunanDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Propinsi Bali Periode Tahun20112016 diterbitkan oleh institusi DPP PKB.Bahwa kepengurusan di PKB bersifat kollektif collegial yakni seorang pengurustidak bisa bertindak sendiri atas nama partai dan harus

ZAENAL ARIFIN DJUNA DI,MBA ; KewarganegaraanIndonesia oN ae ee ene nm ee orPekerjaan : Ketua Dewan Syura Dewan PengurusPusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPPPKB) 5 rrr rr err rrr rereAlamat : Jl. Kalibata Timur No. 12, JakartaSelatan 12740. ; 2. Nama : Dr. H. LALU MISBAH HIDAYAT,SE., M., SI ;KewarganegaraanIndonesia pia lalaltataiatelatalaietatatadetaiatebeiatetetetatatataePekerjaan : Ketua Dewan Tanfidz Dewan PengurusPusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPPPKB) ; eee eeHalaman 171 dari 81 halaman.

Nama : HERMAWI TASLIM,SH 5 oor rrr er rr ee eee eeeKewarganegaraanIndonesia a ee ee ee a Men aePekerjaan : Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus PusatPartai Kebangkitan Bangsa (DPPPKB) ; eAlamat : Jl. Kalibata Timur No. 12,Jakarta Selatan 12740 ; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21Maret 2011 memberi Kuasa kepada H.Ikhsan Abdullah, SH., MH.,Jamaludin, SH., Pelibertus Jehani, SH., MH., Sutanto, SH.,MH, dan Azis Fachri, SH.

Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUNJKT10Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB masa khidmad 20052010melalui SKP DPPPKB No. 3075/DPP02/IV/A.1/1V/2008Bahwa kemudian Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si. dankawankawan (dkk) menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa(selanjutnya disingkat MLB) di Ancol sehubungan denganpenberhentian kedudukannya sebagai Ketua Umum DewanTanfidz DPP PKBBahwa MLB Ancol yang dilakukan oleh Drs. H. A.

Djafar SaniLewenussa digantikan oleh Saleh Tuahuns, S.Sos (TERGUGAT Il);Bahwa surat yang dibuat oleh TERGUGAT tersebut atas usulan lisan/tulisan dari TERGUGAT II menyalahi aturan dan mekanisme yang berlakupada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.MSHtertanggal 19 Mei 2011 yang dipergunakan oleh Para TERGUGAT dan DPPPKB di dalam upaya untuk PAW Penggugat adalah cacat hukum sehinggaharus dianggap dan atau dinyatakan batal demi hukum.4.

Bahwa point 4 Eksepsi Tergugat I, II ditolak tegas oleh Penggugat.Bahwa Penggugat pada tahun 2011 telah mengajukan keberatan kepadaBadan Kehormatan/Lembaga Arbitrase DPPPKB, dalam rangkamelaksanakan kontra terhadap Surat DPPPKB Nomor 5630/DPP03/V/A.1/VIII/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 sehingga dikeluarkannya SuratDPPPKB Nomor 7175/DPP03/5/A.1/III/2011 tertanggal 5 Maret 2011perihal Pencabutan Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten MalukuTengah, tetapi selanjutnya Surat Nomor 7175/DPP03/5/A.1/III

Maka sudah cukup kalau Penggugat menggugatTergugat sebagai Perwujudan dari DPPPKB secara rasional. Bahwademikian tidak ada alasan untuk gugatan Penggugat ditolak atau tidakdapat diterima.7.

Bahwa point 6 Eksepsi Tergugat I, II ditolak tegas oleh Penggugat.Bahwa gugatan Penggugat bukanlah premature tetapi merupakan hal yangwajar.Bahwa proses PAW Penggugat telah berlangsung sejak PutusanPengadilan dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.MSH tertanggal 19Mei 2011 (1 tahun kurang 13 hari).Bahwa didalam proses PAW ini, DPPPKB telah mengeluarkan SuratNomor 9518/DPP03/V/A.1/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011.Bahwa apabila proses PAW ini tidak dihambat dan atau dilawan olehPenggugat, maka sudah

Penggugat hanya mau mempertanyakan dan atau memintaPutusan dari Pengadilan Negeri Masohi bahwa benar Putusan PengadilanNegeri Masohi Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.MSH tertanggal 19 Mei 2011dapat dipergunakan oleh Tergugat , dan DPPPKB untuk melakukanPAW terhadap Penggugat?

., selaku Pengurus DPPPKB Bidang Hukum dan HAM berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Juni2017, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2. Dewan Pengurus Wilayah Partai Kabangkitan Bangsa, berkanior diJalan Ir. H. Juanda, Nomor 11, Air Putin Samarinda Ulu, Kota Samarinda,dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Dr. HM.

Putusan No. 20/PDT/2011/PT.BTN...............Bangsa (DPPPKB) beralamat di Jl. Sukabumi No. 23Menteng, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebutsebagai TERBANDING VI semula TERGUGAT VI ;7. Ir. H.HM. LUKMAN EDY, M.Si,~ selaku SekretarisJenderal Dewan Pengurus Pusat Partai KebangkitanBangsa (DPPPKB) beralamat di Jl. Sukabumi No. 23Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebutsebagai TERBANDING VII semula TERGUGAT VII ;Dalam hal ini Tergugat I s/d Tergugat VI (Para Tergugat) memberikuasa kepada H.M.

Bahwa selain memberhentikan PARA PENGGUGAT yang masa tugasnya semestinyaberakhir pada Tahun 2010, PARA TERGUGAT juga telah membentuk susunanpengurus DPP PKB masa khidmad 20082013, bukan pengisian lowongan jabatanantar waktu guna melanjutkan Periodesasi Kepengurusan Dewan Pengurus PusatPartai Kebangkitan Bangsa (DPPPKB) Hasil Muktamar Il Semarang, diantaranya menetapkan: 1. Drs. H. A.

Sus/2008, juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor : 442/PDT.Sus/2008, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa KEPENGURUSAN DEWAN PENGURUSPUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPPPKB) KEMBALI KEPADA KEPENGURUSAN DPPPKB HASIL MUKTAMAR II PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) YANG DISELENGGARAKANDI SEMARANG PADATANGGAL 1619 APRIL 2005 YANG TELAH DI TETAPKAN BERDASARSURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M02.UM.06.08 TAHUN 2005.

PEMBERHENTIAN PARA PENGGUGAT, TERMASUK KETUA UMUM DEWAN SYURA DPPPKB (ALMARHUM KH.

Andy Muawiyah Rani, M.Pd., sebagai Sekretaris Dewan Syura DPPPKB (Tergugat IV)3. Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si, sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPPPKB (Tergugat I).4. Ir. H.M.

Bahwa di dalam posita butir 28 30 halaman 1516 Surat Gugatan, ParaPenggugat yang mempermasalahkan perpindahan domisili kantor DPPPKB di JI. Sukabumi 23 Menteng Jakarta Pusat haruslah ditolak, karenaperpindahan alamat DPP PKB dari Ji. Kalibata Timur I /12 Jakarta Selatanke JI.

,tertanggal 19 Mei 2011 yang dipergunakan oleh Para Tergugat dan DPPPKB di dalam upaya untuk PAW Penggugat adalah cacat hukum, sehinggaharus dianggap dan atau dinyatakan batal demi hukum;. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Masohi tersebut berbunyi: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);.

Tergugat dan Tergugat Il telah berupaya untukmelakukan PAW terhadap Penggugat menyalahi aturan sehingga DPP PKBmengeluarkan surat Nomor 5630/DPP03/V/A.1/VII/2010 tertanggal 31Agustus 2010 perihal Persetujuan PAW saudara Drs.M.Djafar SaniLewenussa dan digantikan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugatmenggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Masohi dengan Nomor Perkara01/Pdt.G/2011/PN.MSH., tetapi gugatan Penggugat dicabut kembali olehPenggugat dengan alasan Surat PAW tersebut telah dibatalkan oleh DPPPKB

LUKMAN EDY, M.Si. selaku Sekretaris JenderalTanfidz,Semuanyabertindak sebagai Pengurus DPPPKB,berkedudukan di Jalan Kalibata Timur 12 Jakarta Selatan,para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat /para turut Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Pemohon Kasasi dahulu. sebagai para Penggugat telah menggugatsekarang para Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi sebagaipara Tergugat

bersifatpribadi, sehingga para turut Tergugat tidak mengindahkan keberatan yangbersifat pribadi tersebut, seharusnya para Penggugat tahu DPCPKB Jember,adalah suatu Organisasi Partai Politik yang tidak bersifat perorangan ;Bahwa oleh karena searah dan selaras dengan Surat Edaran MahkamahAgung RIL Nomor : 04 Tahun 2003, bilamana dihubungkan dengan pokokGugatan para Penggugat, maka Pengadilan Negeri Jember tidak berwenangmemeriksa dan harus mengembalikan penyelesaiannya kepada para turutTergugat (DPPPKB

Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kualitas (Legal Standing In Judicio)sebagai Penggugat dalam perkara A quo karena para Penggugat telahdipecat keanggotaannya dari Partai Kebangkitan Bangsa oleh turut Tergugat(DPPPKB) sebagai mana surat persetujuaan pemberhentian darikeanggotaan PKB Nomor : 1582/DPP02/Via1/2006 tanggal 24 Nopember2006 ;Dengan demikian para Penggugat tidak dapat bertindak sebagai pengurusCabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember, karena telahdiberhentikan sebagai Anggota

periode tahun20052010 pada tanggal 29 Juli 2005 berdasarkan suratsurat yangditerbitkan oleh para turut Tergugat, padahal pada saat itu para Penggugatadalah sebagai Pengurus DPCPKB Kabupaten Jember yang sahberdasarkan ADART Partai PKB dan Surat Keputusan Pimpinan Partaiyang difinitif sebagai hasil pemilihnan yang demokratis dan legitimitberdasarkan musyawarah Cabang ke Satu (Muscab Il) PKB KabupatenJember yang diselenggarakan pada tanggal 12 13 Januari 2002 dandisahkan berdasarkan Surat Keputusan DPPPKB

ADRIAH SALEH membuat MUSCAP DPCPKBilegal di Konsel sebagai PKB tandingan terhadap PKByang sah, versi Drs.H.CHOIRUL ANAM sebagai Ketua UmumDewan Tanfdiz DPPPKB dan KH. ABDURRAHMAN HUDORIsebagai Ketua Dewan Syurah DPPPKB sebagai partaitandingan terhadap PKB yang sah secara yuridis yangdipimpin oleh KH. ABDURRAHMAN WAHID sebagai KetuaDewan Syurah dan H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M,Si sebagaiKetua Dewan Tanfdiz DPPPKB yang diakui olehpemerintah sesuai keputusan sebagai berikut1.

Permohonan pencabutan status keanggotaan,anggota PKB dari DPRD Sultra dengan No.020/DPW02/A.1/1X/2006 tanggal 18 September 2006 tujuanke DPPPKB Pusat.10.11.12. . Usulan PAW DPRD Sultra atas nama Drs. H. ADRIAH SALEH No.022/DPC02/A.1/VI1/2006 tanggal 27 Juli2006 tujuan ke DPP.. Usulan DPCPKB Kota Kendari tentangpemberhentian anggota PKB dan PAW DPRD SultraNo.017DPC02/A.1/VII/2006 ke DPPPusat..

AMINNOMPO, SKM, No.038/DPC02/A.1/VII/2006 tangal 20Juli 2006 tujuan ke DPPPKB.. Jawaban atas surat DPPPKB terhadap DPWPKBSultra tentang PAW atas nama dr. H. Muh. AMINNOMPO, SKM, dan saudara Drs.

PKB Bontang dengan DPPPKB Pusat Versi Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Sidi Jakarta = Rp.18.000.000, Jumlah : Rp.1.431.300.000, Kerugian Immaterial Penggugat menanggung rasa malu karena Partai yangHal. 4 dari 9 hal. Put. No2355 K/PDT/2010dipimpin Penggugat tidak diikutkan sebagai pesertaPemilu Legislatif Tahun 2009 oleh Para Tergugat, seolaholah Penggugat sebagai Ketua Tanfidz PKB (PartaiKebangkitan Bangsa) tidak mendapat surat ketetapan yangsah dari DPP PKB Pusat Versi Drs. H. A.

PKB Bontang dengan DPPPKB Pusat Versi Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Sidi Jakarta = Rp.18.000.000,Rp.Rp.Rp. Jumlah : Rp.1.431.300.000, Kerugian Immateri Penggugat menanggung rasa malu karena Partai yangdipimpin Penggugat tidak diikutkan sebagai pesertaPemilu. Legislatif Tahun 2009 oleh Para Tergugat, seolaholah Penggugat sebagai Ketua Tanfidz PKB (PartaiKebangkitan Bangsa) tidak mendapat surat ketetapan yangsah dari DPP PKB Pusat Versi Drs. H. A. MuhaiminHal. 7 dari 9 hal. Put.

Pasal 6 Ayat 2 huruf b : Ketua Umum Dewan Syuro memiliki wewenangbersama Sekertaris Dewan Syuro, Ketua Umum dan SekretarisJenderal Dewan Tanfidz menandatangani suratsurat keputusan DPPPKB ;JHal. 4 dari 20 hal. Put. No. 470 K/Pdt.Sus/200910.11.12.13.14.B.

Sel,di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 17 Juni 2008, yangputusannya menyatakan bahwa Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal DPPPKB adalah Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si. dan IR. H.M. LUKMANHal. 10 dari 20 hal. Put.

sah, serta memerintahkan untuk mencabutnya, maka seharusnya yangberlaku lagi adalah SK Bukti T.3b berupa SK DPP PKB No. 3181/DPP02/IV/A.3/IV/2008 (kepengurusan oleh Caretaker), akan tetapi Judex Facti justrumemberlakukan lagi SK No. 2412/DPPO2/IV/A.I/VIII/2007, yang nyatanyatatidak disentuh dan tidak dinyatakan berlaku oleh Surat Keputusan Bukti P.8 danT.3a, yaitu SK DPP PKB No. 3297/DPP03/V/ A.I/VII/2008 tersebut, dan bahkantelah lebih dulu dinyatakan tidak berlaku oleh SK Bukti T.3b berupa SK DPPPKB

Namun pengaduan Para Penggugat tidak ditanggapi dan tidakada pula panggilan terhadap Para Penggugat dan Tergugat untukdiselesaikan secara internal partai baik melalui rekonsiliasi, mediasi atauupaya penyelesaian internal partai lainnya oleh Majelis Tahkim DPPPKB sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam AD/ART atauperaturan Partai Kebangkitan Bangsa ;3 Bahwa atas kelalaian Majelis Tahkim DPP PKB untuk segeramenyelesaikan secara internal terhadap pengaduan Para Penggugat,selanjutnya para Penggugat

penyalahgunaan wewenang yang dilakukanoleh Tergugat yakni:Majelis Tahkim DPP PKB telah menyatakan sah Muscab III DPC PKBKabupaten Lumajang yang diadakan pada tanggal 22 Juli 2011 olehTergugat dan sah pula kepengurusan baru hasil Muscab HI DPC PKBKabupaten Lumajang pada tanggal 22 Juli 2011 telah terbit Sk DPP PKBKabupaten Lumajang Nomor : 8787/DPP03/V/ A.1/VIII/2011 tanggal 5Agustus 2011 oleh karenanya tidak ada lagi yang perlu dibahas dandiselesaikan serta diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Tahkim DPPPKB

No. 710 K/Pdt.Sus/201226Judex Facti tidak berwenang mengadili perkara a quo.1 Bahwa Judex Facti yang memeriksa dan mengadili Perkara perdataNo: 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj. a quo yakni Pengadilan Negeri Lumajang Jawa Timur telahmelampaui kewenangan yang telah diberikan oleh UndangUndang karena perkara aquo adalah perkara perselisihan partai politik yakni penyalahgunaan wewenang yangdilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat atas tugas yang telah diberikan oleh DPPPKB/Turut Tergugat I berdasarkan Surat Tugas

Lumajang diambil aliholeh DPP PKB/Turut Tergugat I dan Tergugat/ Pemohon Kasasi ditunjuk oleh otoritastertinggi partai yakni DPP PKB sebagai Pejabat Sementara (care taker) yang bertugasuntuk mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Cabang DPC PKB KabupatenLumajang yakni sebagai pelaksana lapangan.3 Bahwa Musyawarah Cabang III DPC PKB Kabupaten Lumajang tersebutdiselenggarakan karena masa kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajangberdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPPPKB

pemerintah danatau Komisi Pemilihan Umum serta parpol, akan menimbulkan konflik barudimasyarakat sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lumajang tidak berwenangmengadili perkara yang berkaitan dengan perselisihan partai palitik karena merupakankewenangan Mahkamah Partai.3233I Keberatan Kedua:Judex Facti khilaf dan salah menerapkan atau melanggar hukum.1 Bahwa Perkara yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi a quo adalahmengenai penyalahgunaan wewenang terhadap Surat Tugas yang diterbitkan oleh DPPPKB

Bahwa atas dasar hal tersebut Tergugat IL Intervensi mengajukan gugatan melaluiPengadilan Negeri Banyuwangi terhadap DPPPKB, Caretaker DPC PKB yangterdaftar dalam Perkara nomor 104/Pdt.G/2004/PN.Bwi. dan dalam putusannyatanggal 21 April 2005 Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memutuskanDPC PKB Banyuwangi yang sah pimpinan Ir. H.

melanggar ketentuanUndangundang nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik khususnya tentang BabVII Kepengurusan Pasal 13 ayat (4), yakni Dalam hal terjadi pergantian danpenggantian kepengurusan partai politik tingkat nasional sesuai dengan anggarandasar dan anggaran rumahtangga, susunan pengurus baru didaftarkan kepadaDepartemen Kehakiman paling cepat 7 ( tujuh ) hari dan paling lambat 30 ( tigapuluh )cehari sejak terjadinya pergantian dan penggantian kepengurusan tersebut danmemang kepengurusan DPPPKB