Ditemukan 29 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-04-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Tgrs
Tanggal 25 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
4035
  • 1.Mengabulkan gugatan Penggugat ;

    3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Fikri Prayudha Ramadhan bin Drs.Harry Prayudha) terhadap Penggugat(Saqina Ciptaningrumm, ST. MM binti Ir. H. Mansur Qoribun);

    4. Membebankan kepada Penggugatuntuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511.000,00, ( lima ratus sebelas ribu rupiah);

Putus : 17-03-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 142/Pdt.P/2015/PN.Sby
Tanggal 17 Maret 2015 — LIS KRISTIYANTI, LUNG
182
  • PENETAPANNomor : 142/Pdt.P/2015/PN.Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapansebagai berikut terhadap Pemohon : LIS KRISTIYANTI, LUNG, Bertempat tinggal di Surabaya, di Jalan PetemonIV/53 dan alamat KTP bertempat tinggal di Surabaya, JalanKranggan 4/31, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 4 Pebruari 2015, memberi Kuasa kepada : Drs.HARRY
Register : 13-11-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 1983/Pdt.P/2019/PN Sby
Tanggal 4 Desember 2019 — Pemohon:
DAISY TANDOYO
283
  • Drs.HARRY TANUDJAJA, S.H., M.H menyatakan bahwa sebelumnya pernah diadakanpertemuan akan tetapi Eric Juanda dan Ellen Juanda tidak bersedia untukmengurus bagian warisan ibunya karena masalah biaya akan tetapi mereka tidakmembuat pernyataan tertulis mengenai hal tersebut.
Register : 18-08-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 763/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat:
Rachmat Indrawati
Tergugat:
Lie Soen Bing
19173
  • Sby.tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya yaitu : Drs.Harry Tanudjaya, SH., MH., Prayitno, SH., MH dan Rina Rasdiahwati, SH.
Putus : 15-09-2011 — Upload : 21-02-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 277/Pid.B/2011/PN.Dpk
Tanggal 15 September 2011 — DIMAS HER PRABOWO, S.E bin Drs. HARRY PRABOWO, B.Sc. ; Drs. H. HARRY PRABOWO, B.Sc bin (Alm) Drs. DARMANSYAH;
349
  • PDM43/Depok/06/2011 beserta berkasperkara atas nama Para Terdakwa DIMAS HER PRABOWO, S.E BIN Drs.HARRY PRABOWO, B.Sc, dkk;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 20 Juni 2011, No.277/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara Para Terdakwa DIMAS HER PRABOWO, S.E Bin Drs.
    DIMAS HER PRABOWO, S.E bin Drs.HARRY PRABOWO, B.Sc dan Terdakwa Il. Drs. HARRY PRABOWO, B.Sc bin(Alm) Drs. DARMANSYAH dengan pidana penjara masing masing selama .....(.eeeeeee ) bulan;3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari adaperintah lain dalam putusan Hakim, karena Para Terdakkwa dipersalahkanmelakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukansebelum masa percobaan selama ...... (.eeeeeeee ) berakhir4.
Register : 16-10-2018 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 4992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs
Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
3319
  • Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatanPenggugat patut diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, danketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpahadirmya Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan buktibukti Saksisaksi yaitu Drs.Harry
Register : 14-09-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 150/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M.
Tergugat:
BUPATI BONDOWOSO
809722
  • terobuka dan melakukantindakan administratif berupa sanksi disiplin berat dengan 2 (dua)Halaman 8 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBYalternatif, yaitu : Pemindahan Dalam Rangka Penurunan JabatanSetingkat Lebih Rendah atau Pembebasan Dari Jabatan;Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 Tergugat telah menerbitkanKEPUTUSAN TUN berupa : Surat Keputusan Bupati BondowosoNomor: 188.45/670/430.4.2/2020, tanggal 15 Juli 2020 tentangPenjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs.Harry
    pemerintahan yang baik, khususnya asaskeseimbangan yaitu keseimbangan antara sanksi yang dijatuhkandengan perbuatan, perilaku, dan pelanggaran disiplin yang dilakukanPENGGUGAT, dan pelanggaran disiplin yang dilakukan olehPENGGUGAT sangat berdampak negatif pada ASN dan kewibawaanPemerintah Daerah Kabupaten BondowosoAspek kewenanganBahwa TERGUGAT pada 15 Juli 2020 telah menerbitkan KeputusanBupati Bondowoso Nomor: 188.45/670/430.4.2/2020 tentangPenjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas Nama Drs.Harry
    Drs Ec.SUNARYADI tanggal 16 Juni 2020;Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Rahasia Berita AcaraPemeriksaan hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 terhadap Drs.HARRY PATRIANTONO,M.M;Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Rahasia Berita AcaraPemeriksaan hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 terhadapDJASULI;Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Rahasia Berita AcaraPemeriksaan hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 terhadap MOCHTAUFIK HIDAYAT;Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Rahasia Berita AcaraPemeriksaan hari Selasa tanggal 16 Juni 2020
    HARRYPATRIANTONO, M.M. sebelumnya pernah menjabat Kepala Pelaksana BadanHalaman 70 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBYPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso, Penggugat/ Drs.HARRY PATRIANTONO, M.M. pernah melakukan pelanggaran disiplin yangdijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama1 (satu) tahun berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso No.188.45/883/430.6.2.2014 tertanggal 25Juli 2014 (vide bukti T.10) karena terbuktimelakukan perbuatan
    HARRYPATRIANTONO, M.M. sehingga menggangu kinerja yang ada di lingkungankantor terutama TUPOKSI yang ada tidak berjalan dengan lancar dan semestinya;Menimbang, bahwa dari uraian pengujian dari segi subtansi materitersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan dari Penggugat/ Drs.HARRY PATRIANTONO, M.M. yang membuat video aplikasi Tik Tok joget IndiaBersama seorang perempuan yang dilakukan di lingkungan kantor DINASPARIWISATA, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PERHUBUNGAN KAB.BONDOWOSO adalah perbuatan
Putus : 11-12-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 520 K/Pdt/2013
Tanggal 11 Desember 2013 — BAMBANG SUKAMTO vs BENY SAKSONO, Dkk
3312 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 520 K/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BAMBANG SUKAMTO, bertempat tinggal di Desa Sajen RT.01RW.04, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, dalam hal inimemberi kuasa kepada Drs.Harry Tanudjaja,SH.
Putus : 06-11-2017 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1729/B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. MT. PICTURE DISPLAY INDONESIA
8028 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, Hakim Anggota Drs.Harry Prabowo, MM berpendapat, Surat Gugatan NomorHalaman 11 dari 16 halaman.
Register : 03-09-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 331/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 27 Desember 2018 — HJ. NUR WILLYS, DKK VS M. YASIN SIREGAR
4542
  • S.Sos dan Drs.Harry Gusman (Penggugat Nomor 3 dan nomor 4) yakni anakanak dariHalaman 12 dari 34 Putusan Nomor 331/Pdt/2018/PT MDNAlm. H. Drs. Agusman Sutan Basa ikut bertanggung jawab atas asalusul tanah sebagaimana dalam Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal21 Februari 2002 dan tidak pernah menguasai dan mengarap tanahyang diserahkannya kepada Alm. H. Drs. Agusman Sutan Basa.4.2.Bahwa kemudian Harrysman. S.Sos dan Drs.
    dengan PIHAK KEDUA Harrysman,Sos, Yang Menerima Pelepasan Hak (dalamperkara ini selaku Penggugat Ill) atas sebidang tanah yang terletak di JalanInpres Kelurahan/Desa Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam,Kabupaten Deli Serdang, luas tanah + 1045 M2 dan Surat bukti AktaPenyerahan/Ganti rugi Nomor 593/1189/2000 tanggal 21 Juli 2000 antaraPIHAK KESATU, Hj.Nurwillys Yang Melepaskan Hak (dalam perkara ini selakuPenggugat dengan PIHAK KEDUA, Drs.Harry Gusman, Yang MenerimaPelepasan Hak (dalam Perkara
Register : 06-02-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 11-07-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 73/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 26 Februari 2014 — AYUB MUHAMAD Lawan 1. Drs. HIDAJAT RAHARDJO,SE AK.CPA, 2. Nyonyah H.DIEN A. NATALEGAWA, 3. H. ASLIH, 4. FAHMI BISYIR, 5. Drs. HARRY HARDIANTO,SH.,MBA (Pejabat Lelang Kelas II Wilayah DKI Jakarta Raya), 6. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINITRASI JAKARTA SELATAN,
4467
  • 07082012 yang menerangkan : Sebidang tanahterletak Bintaro terletak di Jalan Kampung Bintaro (sekarang menjadi JalanYRS) Rt.002/Rw.01 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, KotaAdminitrasi Jakarta Selatan, luas 807 M2, NIB.09.02.10.05.05266, bidangtanah tersebut sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.7082/Bintaro atasnama Jaja Subanie (Surat Ukur tanggal 20062006 no.05266/2006) ;.Bahwa Salinan Risalah Lelang Nomor :RL/019/PL/IL12/2012 Tanggal 10082012 tersebut dbouat dan ditanda tangani oleh Drs.Harry
    RL.019/PL.1.12/2012 tertanggal10 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.Harry Hardianto, SH.,MBA., Pejabat Lelang Kelas Il,berkedudukan di JI. H.
Putus : 31-05-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2569 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 31 Mei 2016 — ARNOLD WENAS, dkk
3516 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikianTerdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atausarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatannya, Terdakwa ARNOLD WENAS selaku Kepala Bagian Umum Humas dan ProtokolKantor Bupati Kepala Daerab Tingkat Il Minahasa, Terdakwa Il Drs.HARRY MEWENGKANG selaku Kepala Bagian Penyusunan ProgramSetwilda Tingkat Il Minahasa, Terdakwa III Drs. HENGKY TOLOH selakuAssisten Administrasi Pembangunan Sekwilda Tingkat Il Minahasa,Terdakwa IV Drs. JOHNNY A.
Putus : 24-01-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3305 K/Pdt/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — 1. PT HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA, dkk. VS PT BASUKI PRATAMA ENGINEERING dan 1. SHUJI SOHMA, dkk.
15771184 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dibuat oleh Kantor Penggugat pada tahunAkuntan Drs.Harry & Rekan 2006 adalahRp64.345.912.914,00dan Beban Biaya PromosiRp600.727.038,00P18 Penjualan Bersin Penggugat dan Bukti P18,Beban Biaya Promosi Penggugat membuktikan jikasesuai Laporan Keuangan Periode Penjualan Bersih BoilerDesember 2007 dan 2006, halaman (thermal oil heater)3,26 dan 29.
    Dibuat oleh Kantor Penggugat pada tahunAkuntan Drs.Harry & Rekan 2007 adalahRp61.821.009.117,00dan Beban BiayaPromosiRp428.261.644,00 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah lalai dalam menerapkanketentuan Undang Undang Rahasia Dagang, karena jelas bahwaTermohon Kasasi telah membawa bukti yang berhubungan denganMesin Thermal Oil Heater dan bukan Mesin Boiler.
Putus : 15-05-2007 — Upload : 16-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1228K/PID/2004
Tanggal 15 Mei 2007 — Drs. HARRY WIHARSO ; Drs. SUPARDO KS : Dkk
4336 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Drs.Harry Wiharso selaku Direktur Utamanya dan ke rekening pribadi Terdakwa Drs. Harry Wiharso di Bank Lippo ;Adapun caranya adalah, sesuai dengan petunjuk Terdakwa dan Terdakwa Ilmaka Terdakwa Ill. Untung Triwahyudi selaku Kepala Bagian Kas yangmemegang buku cek menuliskan cek pengeluaran uang dengan jumlahnominal yang telah ditentukan oleh Terdakwa . Drs. Harry Wiharso melaluiTerdakwa Il. Drs.
Register : 03-08-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 184/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat:
1.ANNI SIREGAR PULUNGAN
2.ROKY RAHMAT
Tergugat:
Kepala Kantor PertanahanWilayah Kota Jakarta Barat
304202
  • Agustus 2029, yang terletak di KomplekPerumahan Taman Ratu Indah Blok EE No. 25;10) Bahwa, Hak Guna Bangunan tersebut berasal dari Pemberian HakGuna Bangunan 20 Tahun diatas tanah negara bekas HGB No.4828/Kedoya, berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Jakarta Barat tgl. 14/07/2009, No. 873/HGB/BPN31.73/2009;11) Bahwa, Hak Guna Bangunan tersebut telah dialihkan kepadaDeepak Rupo Chugani melalui Lelang berdasarkan Kutipan RisalahLelang Nomor 021/2009 Tanggal 20/10/2009 yang dibuat oleh Drs.Harry
    Bahwa, dasar perolehan hak tersebut di atas adalah berdasarkanpembelian melalui lelang sebagaimana ternyata pada Kutipan RisalahLelang Nomor : 021/2009, tanggal 20 Oktober 2009 yang dibuat oleh Drs.Harry Hardianto, SH., MBA selaku Pejabat Lelang Kelas II DKI JakartaRaya.6. Bahwa, berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 021/2009, tanggal20 Oktober 2009 yang dibuat oleh Drs.
Register : 18-04-2013 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN PALU Nomor 14/Pid.Sus/2013/PN.PL
Tanggal 20 Agustus 2013 — MUKADAS PILA, Bc Ku
11137
  • RAISLAMANGKONA, MM (selaku ketua Tim Anggaran Pemda), kepala Biro Keuangan Drs.HARRY PALAR, MM ( Selaku KPA), apabila didalam disposisi proposal belumdisebutkan nominal maka selaku PPTK meminta petunjuk kepada Sekda atau KAROKEUANGAN untuk menentukan besarnya nominal;Bahwa dari hasil temuan BPK Bansos tersebut ada yang tidak menerima padahalproposalnya ada, yang alamat tidak jelas, ada bukti penerimaan tetapi tidak adaproposalnya, tidak lanjutnya sedang dilakukan penelusuran temuan BPK;Bahwa temuan
    atauTupoksinya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2009,khususnya Pasal 125 ayat (1) dan ayat (2) point 1, 6 dan 9 sehingga menimbulkan kerugiankeuagan Negara/daerah dalam penyaluran dana bantuan social dan hibah Tahun Anggaran 2010dan 2011 sebesar Rp.1.518.000.000,00 sesuai hasil temuan dari BPK RI PerwakilanProp.Sulawesi Tengah, meskipun kemudian dana tersebut telah dikembalikan dan disetor ke KasDaerah oleh RIKHANAH SUWANTINI bersamasama dengan Terdakwa atas perintah dari Drs.HARRY
    selakuKasub.Pengeluaran Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Prop.Sulawesi Tengah telahmenyalahgunakan kewenangannya dengan cara Terdakwa sejak awal telah mengetahui adanyapenyimpangan penyaluran dana bantuan sosial dan hibah Tahun Anggaran 2010 dan 2011 melaluicara tidak melakukan penelitian dan pengkajian secara seksama dan membuat surat penolakanpenerbitan SP2D (sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2009) terhadapsemua proposal pemohon karena baik Terdakwa MUKADAS PILA, Bc, Ku maupun Drs.HARRY
    HARRY PALAR, MM kepada TerdakwaMUKADAS PILA, Bc, Ku bersama dengan saksi MUSLIMIN DASTAR di ruang kerja Drs.HARRY PALAR, MM, setelah adanya desakan dan atau tuntutan dari para pemohon proposaltersebut kepada SIDIK dan oleh SIDIK, tuntutan tersebut kemudian disampaikan kepadaMUSLIMIN DASTAR, lalu oleh MUSLIMIN DASTAR disampaikan lagi kepada TerdakwaMUKADAS PILA, Bc, Ku yang sejak awal mengurus proposal itu, dan akhirnya atas kesepakatandengan Drs.
    Pengertian deelneming dalam arti luas, sesuaidengan doktrin ilmu hokum pidana adalah menggunakan interpretasi ekstensif (ekstensiefinterpretatie) dan interpretasi logis (logische interpretative) sehingga penerapan Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP dimana hanya terdapat Terdakwa MUKADAS PILA, Bc, Ku sendiri dan tanpaadanya terdakwa lain, adalah hal yang dapat dibenarkan oleh karena tindakan dan atau perbuatanTerdakwa MUKADAS PILA, Bc, Ku tersebut adalah dilakukan secara bersamasama dengan Drs.HARRY PALAR,
Register : 14-09-2017 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 17-09-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 26 Juli 2018 — Penuntut Umum:
SISWANDI, SH
Terdakwa:
YOHANA SARA RITHA, SE,.M.Si
8838
  • Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaituketerangan saksi dari Drs.HARRY SUSANTO,M.si dariInspektorat Jenderal Kementrian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal Dan Transmigrasi (dahulu NomenklaturnyaKementrian Tenaga kerja dan Transmigrasi) dengan jabatansebagai Auditor / pemeriksa terhitung tahun 1988 sampaisekarang ini, menerangkan bahwa : Kewenangan untukpemeriksaan internal hanya oleh kementrian terkait, dan apabiladilakukan oleh instansi lain maka menjadi tidak benar ( lihatputusan PN.Makassar
Register : 11-02-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 12-06-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 05/Pid.Tipikor/2014/PN Tte
Tanggal 12 Juni 2014 — MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN
5935
  • HARRYMULYIA PRAMUTHIA dan mengatakan bahwa uang bisa turun asalkan dapatdiberikan Blangko Kwitansi dan Faktur kosong rangkap 2 (Dua), dan saksi Drs.HARRY MULYIA PRAMUTHIA mengatakan kenapa kosong dan dijawab oleh olehsaksi FAISAL LATIF nanti mau disamakan dengan harga pasaran di Ternate dansaksi FAISAL LATIF minta untuk ketemu di Jakarta dengan membawa kwitansidan faktur kosong dan setelah bertemu saksi Drs.
    FAISALLATIF untuk membayar panjar barangbarang yang dipesan kepada saksi Drs.HARRY MULYIA PRAMUTHIA pada tanggal Tanggal 08 Mei 2010 sebesarRp. 21.600.000, dan Tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp. 6.650.000, sehingga totalyang dibayar sebesar Rp. 28.250.000, (Dua puluh delapan juta dua ratus limapuluh ribu rupiah). Selanjutnya karena terdakwa meminta anggaran Dana KarangTaruna dan tanpa didukung dengan dokumen anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan, saksi Drs. Muh.
Register : 10-10-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 16-01-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 50/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 17 Desember 2018 — Yohana Sara Ritha, S.E., M.Si
5735
  • Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaituketerangan saksi dari Drs.HARRY SUSANTO,M.si dariInspektorat Jenderal Kementrian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal Dan Transmigrasi (dahulu) NomenklaturnyaKementrian Tenaga kerja dan Transmigrasi) dengan jabatansebagai Auditor / pemeriksa terhitung tahun 1988 sampaisekarang ini, menerangkan bahwa : Kewenangan untukpemeriksaan internal hanya oleh kementrian terkait, dan apabilaHim. 54 dari 71 him.
Register : 09-10-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 10-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 50/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : YOHANA SARA RITHA, SE,.M.Si
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SISWANDI, SH
4929
  • Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaituketerangan saksi dari Drs.HARRY SUSANTO,M.si dariInspektorat Jenderal Kementrian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal Dan Transmigrasi (dahulu NomenklaturnyaHim. 58 dari 71 him.