Ditemukan 1 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-12-2009 — Putus : 15-04-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 19/G/2009/PTUN-BKL
Tanggal 15 April 2010 — Effisus dan Jonner Pandiangan,S.H melawan Gubernur Bengkulu dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu serta Rendra Ginting, S.P
11157
  • Effisus dan Jonner Pandiangan,S.H melawan Gubernur Bengkulu dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu serta Rendra Ginting, S.P
    Artinyagugatan yang diajukan oleh Effisus Cs dalamPerkara Nomor:19/G/2009/PTUNBKL tanggal 07Desember 2009 tidak mengandung asasindividual sebagaimana pada rumusan Pasal 1angka 3 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2004. Oleh karenakeputusan KPU Kota Bengkulu dalam rapatpleno diambil dan diterbitkan secarakolektif yang ditandatangi oleh lima oranganggota KPU KotaBengkulu.
    Bahwa gugatan yang diajukan oleh Effisus Csdalam Perkara Nomor:19/G/2009/PTUN BKLtanggal 07 Desember 2009 dinyatakan tidakdapat diterima atau tidak berdasarsebagaimana pada Pasal 62 ayat (1) huruf aUndang undang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimanatelah diubah dengan Undang undang Nomor 9Tahun2004. 2.3.
    Lasmawaty 265 IVTampubolon4 Effisus 334 III3.5.
    , sehingga dalam gugatanini Effisus tidaklah memenuhi' unsur padaPasal 53 ayat (1) Undang undang Nomor 9 Tahun2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,dimana kepentingan Efisus tidak dirugikanoleh hasil hasil rapat pleno terbuka/BeritaAcara KPU Kota Bengkulu' tentang PenetapanDaftar Terpilih Anggota DPRD Kota BengkuluPemilu tahun 2009 Tanggal 16 Mei2009.
    Ada apadengan effisus yang mengetahui DPT tersebutdari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan GadingCempaka pada tanggal 8 September 2009 setelahdilantiknya Anggota DPRD Kota Bengkulu. Apakahini dapat diartikan bahwa telah terjadikonspirasi jahat guna mencari cari alasankesalahan KPU Kota Bengkulu guna memenuhikepentingan Efisus untuk menjadi Anggota DPRDKota Bengkulu secara illegal dan tidak sesuaidengan peraturan perundang undangan yangberlaku.