Menolak permohonan ekstradisi yang diajukan oleh Negara Amerika Serikat terhadap Termohon Ekstradisi GYU MIN LEE alias LEE GYU MIN alias LEE SHIWO;2. Memerintahkan Jaksa Ekstradisi untuk segera menyerahkan salinan Penetapan ini dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan penyelesaian lebih lanjut;3. Menetapkan supaya Termohon Ekstradisi tetap berada dalam tahanan;4.

Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

:Bahwa Termohon Ekstradisi menolak seluruh dalildalil Permohonan Ekstradisiyang diuraikan oleh Jaksa Ekstradisi kecuali yang telah diakui kebenarannyasecara tegas oleh Termohon Ekstradisi.A.

Bahwa setelah membaca dengan seksama seluruh uraian yangdikemukakan oleh Jaksa Ekstradisi, Permohonan Ekstradisi a quo merujukpada Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Amerika Serikat melalui NotaDiplomatik No. 1677 tertanggal 26 September 2018 dan No. 1966 tertanggal5 November 2018 (Nota Diplomatik)..

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU Ekstradisi sebagaimanadiuraikan sebelumnya, Hakim Pemeriksa wajid melakukan pemeriksaanterhadap Identitas Termohon Ekstradisi, dalam hal ini Termohon Esktradisisependapat dengan penjelasan Jaksa Ekstradisi dalam PermohonanEkstradisi bahwasanya Identitas tersebut telah sesuai dengan dokumendokumen yang diajukan, dengan demikian Termohon Ekstradisi adalahbenar bernama Gyu Min Lee alias Shiwoo Lee alias Lee Shiwoo sebagaipihak yang dimintakan ekstradisi olen Pemerintah

hal.1213,Termohon Ekstradisi tidak perlu menanggapi lebih lanjut karena yangdiuraikan oleh Jaksa Ekstradisi merupakan ketentuan daluarsa menuruthukum yang berlaku di Amerika Serikat.13.Bahwa Termohon Ekstradisi perlu menanggapi uraian Jaksa Ekstradisidalam Permohonan Ekstradisi hal. 1420 mengenai Analisa Terhadap HakPenuntutan di Indonesia.

Slemanpada tanggal 2 September 2015;Termohon Ekstradisi ditahan dalam Rutan oleh :1.

PERMINTAAN EKSTRADISI :Bahwa Pasal 22 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia.

Nomor 1tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Pasal 11 UndangUndang RepublikIndonesia.

(Pasal 8 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi terpenuhi);Termohon ekstradisi tidak sedang diproses, maupun telah dijatuhi putusanpidana yang berkekuatan hukum pasti di Negara Republik Indonesia untukkejahatan yang sama. (Pasal 9 dan Pasal 10 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi terpenuhi);Termohon ekstradisi belum diadili dan/atau menjalani pidana karenakejahatan yang dimintakan ekstradisi.

Bahwa faktanya, Termohon Ekstradisi lebih tepat jikadiadili menurut hukum Negara Republik Indonesia, karena di wilayahNegara Republik Indonesia inilah Termohon Ekstradisi melakukan transitatau setidaktidaknya sebagai awal mula tindak kejahatan tersebutdilakukan oleh Termohon Ekstradisi, sehingga oleh karena hal tersebutHalaman 20 dari 23 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2015/PT YYKmaka permohonan ekstradisi yang diajukan oleh Pemohon haruslahditolak;.

proses permohonan ekstradisi sebagaimanadimaksud Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi yang menyatakan :(1) Dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antaranegara peminta dengan Negara Republik Indonesia,maka permintaan ekstradisi diajukan melalui salurandiplomatik, selanjutnya oleh Menteri Luar NegeriRepublik Indonesia disampaikan kepada MenteriHal 32 dari 75 hal.Putusan No.174/Pid.Pra/2018/PN.

Perlu kami sampaikan bahwa dalam proses ekstradisi tidakterdapat Penuntut Umum karena memang tidak ada prosespenuntutan dalam proses penanganan perkara ekstradisi. KapasitasTermohon II dalam proses ekstradisi ini adalah sebagai Jaksa danbukan sebagai Penuntut Umum.

dengan mendasarkan pada KUHAP, melainkan pada UUNo. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.

TII2.10 : UndangUndang Nomor : 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi(sesuai foto copy);19.

terhadap Pemohon / Termohon Ekstradisi atas namaSHIWOO LEE ALS.

Bahwa dilihat dari jangka waktu penahanan yang telahdilakukan oleh Termohon kepada diri Pemohon jelas melangarPeraturan PerundangUndangan baik dalam Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana ( KUHAP ) maupun dalam UndangUndang No.1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi ;6.

Permintaan ekstradisi ditolak oleh Pengadilan ;11. Bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1 ) menyebutkan : Jangka waktu penahanan yang dimaksud dalam Pasal 34 huruf bsetiap kali dapat diperpanjang dengan 30 ( tiga puluh ) hari ;12.

Bahwa jika dilinat berdasarkan Pasal 34 dan Pasal 35 Ayat ( 1 )UU No. 1 Thun 1979 tentang Ekstradisi, maka terhadap jangka waktupenahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohonselama 60 ( enam puluh ) hari berdasarkan Surat Perintah PenahananNomor : SP.Han/74/VIII/2017/Dit Reskrimun tanggal 01 Agustus 2017telah bertentangan dengan UndangUndang No. 1 Tahun 1979tentang Ekstradisi Pasal 34 dan Pasal 35 Ayat (1);13.

Untuktujuan tersebut masingmasing negara membuat UndangundangEkstradisi dan membuat Perjanjian Ekstradisi dengan negara lain.Indonesia mempunyai Undangundang Ekstradisi No. 1 Tahun 1979dan mempunyai UndangUndang No. 1 Tahun 2001 tentangPengesahan Persetujuan antara Pemerintah Repbulik Indonesia danPemerintah Hongkong untuk penyerahan pelanggar Hukum yangmelarikan dir!

pada daftar kejahatan yangpelakunya dapat diekstradisikan pada poin 17 ; Bahwa dilihat dari jangkawaktu penahanan yang telah dilakukan oleh Termohon kepada diri Pemohonjelas melangar Peraturan PerundangUndangan baik dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) maupun dalam UndangUndangNo. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi ; Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2)UU No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi berbunyi Pengaturan surat perintahuntuk menangkap dan atau menahan orang yang bersangkutan dilakukanberdasarkan

M e n e t a p k a n :

1. Mengabulkan permohonan ekstradisi yang diajukan oleh Pemerintahan Hongaria terhadap Robert Horvath;
2. Memerintahkan Jaksa Ekstradisi untuk segera menyerahkan salinan Penetapan ini dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan penyelesaian lebih lanjut;
3. Menetapkan supaya Termohon Ekstradisi tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan

biaya perkara kepada Termohon Ekstradisi sebesar Nihil;

Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 UU Ekstradisi mengacu padaketentuan Pasal 25 UU Ekstradisi;c. Pasal 25 UU Ekstradisi berada dalam subbab Pemeriksaan Terhadap Orang yangDimintakan Ekstradisi, di mana berdasarkan bagan di atas, merupakan tahapan yangdilakukan setelah dokumen persyaratan ekstradisi dinyatakan lengkap;d.

Dengan demikian, jelas bahwa dokumen ekstradisi harus tersedia bahkan jauhsebelum proses pemeriksaan termohon ekstradisi.

Oleh karena itu, jika Termohonberalasan bahwa dokumen ekstradisi belum lengkap, maka hal itu) semakinmembuktikan bahwa proses ekstradisi Pemohon dilakukan dengan prosedur yang cacatdan tidak berdasar hukum serta secara semenamena.Hal ini juga sekaligus menjawab alasan mengapa UU Ekstradisi tidak menyebutkanketidaklengkapan dokumen ekstradisi sebagai alasan yang sah bagi Pengadilan untukmemperpanjangan masa penahanan termohon ekstradisi, yaitu UU Ekstradisi bertujuanuntuk melindungi hak asasi dari

Jaksa;c. permintaan ekstradisi ditolak oleh Presiden."

Roy Ayad alias Rabie Ayad alias Patistota (wargaNegara Lebanon).Bahwa terhadap berkas perkara ekstradisi atas namaTermohon Ekstradisi ROY AYAD alias RABIE AYAD ABDERAHMAN No. Pol:BP/II/2019/Dit.

Mengabulkan permohonan Ekstradisi dari Jaksa Penuntut Umum;2. Menetapkan Termohon AHMAD ZIA ALIZADAH dikenal juga dengan nama SIKANDER, SEKANDER, AHMED ZIA ALIZADAH, AHMAD ZIA, AHMED ZIA, SAID SIKANDER, AHMAD ALIZADAH ZIA, KARBALI NAZIR, KARBALI, ISKANDER, ESKANDER, ZIA ALIZADAH, AHMAD ZIA BIN MOHAMMAD HAKIM, AHMAD ZIA BIN ABDUL HAKIMdapat diekstradisi ke Negara Australia;3.

Menetapkan agar Termohon AHMAD ZIA ALIZADAH dikenal juga dengan nama SIKANDER, SEKANDER, AHMED ZIA ALIZADAH, AHMAD ZIA, AHMED ZIA, SAID SIKANDER, AHMAD ALIZADAH ZIA, KARBALI NAZIR, KARBALI, ISKANDER, ESKANDER, ZIA ALIZADAH, AHMAD ZIA BIN MOHAMMAD HAKIM, AHMAD ZIA BIN ABDUL HAKIMtetap ditahan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden terhadap permintaan ekstradisi ini 4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang besarnya Nihil;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan perlawanan dari Jaksa pemohon Ekstradisi tidak dapat diterima ;

2. Membebankan biaya perlawanan ini kepada Negara ;

Pembatasan,;Penuntutan dan Pengadilan, dan Saksisaksi; Pembekuan,Penyitaan dan Perampasan; Perlindungan para Saksi, Ahlidan Korban; Perlindungan bagi Orangorang yangMelaporkan; Akibatakibat Tindakan Korupsi; Kompensasiatas Kerugian; Badanbadan Berwenang Khusus; KerjaSama dengan Badanbadan Penegak Hukum; Kerja Samaantar Badanbadan Berwenang Nasional; Kerja Samaantara Badanbadan Berwenang Nasional dan SektorSwasta; Kerahasian Bank; Catatan Kejahatan; danYurisdiksi.Kerja Sama Internasional, memuat Ekstradisi

Bahkan mengejutkan rekor vonis teringan diPengadilan Negeri Manado sebagai teringan di Indonesia divonis 3 bulanpenjara Mungkin teringan inilah yang dimaksud ekstradisi walau selamaHal. 6 dari 10 hal. Put.

MENGADILI

• Menyatakan menerima permohonan perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ;-----------------------------
• Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 01/Pid.C/Ekst/2013/PN.JKT.SEL tanggal 11 Juli 2013 tersebut ;-----------------
• Mengabulkan Permintaan Ekstradisi Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas nama Termohon Sayeed

masalah pidana yaitukerja sama internasional masalahmasalah pidana tahun 2006 tetapi itubukan satusatunya karena kita bisa linhat dari penjelasan juga jelasundangundang ini bersumber pada perjanjian dan konvensi barkaitanmasalah hukum tradisional dan yang sebelum tahun 2006 dan KUHAPjuga itu sumbernya dan perjanjianperjanjian antar Negara itu jugadisebutkan sampai sekarang ada perjanjian bilateral dan perjanjianMultilateral dan MLA hanya bilateral saja masalah pidana itu banyaksekali antara lain ekstradisi

juga dan ekstradisi tidak menggunakan samasekali MLA tidak boleh mencakup tentang ekstradisi ;Bahwa Menurut pendapat saya karena ada undangundangnya banyakmasih jalan semua konvensikonvensi kerja sama yang multilateralmisalnya PPATK bisa masuk asian money laundry bisa menghentikantransaksi sementara kerja sama Interpol dan antara bea cukai denganbea cukai dan UndangUndang No. 1 Tahun 2006 hanya mempersempitharus melalui Central Otority ;2.

Putusan Nomor 30 P/HUM/2020Legal Assistance (MLA) terhadap terpidana Terorismeyang dalam proses rehabilitasi, permohonan ekstradisi,rogatory action, kerja sama di bidang peradilan, penyitaan,pertukaran bukti, dan perlindungan saksi dan ahli:Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor B/4614/XII/KA/KP.03.01/2019/BNN, tanggal 30 Desember 2019(Bukti P21); Penugasan Jaksa di Badan Narkotika Nasional telahsesuai dengan tugas dan fungsi Jaksa sebagaiPenyelidik, Penyidik maupun dalam rangkamenyelenggarakan

Putusan Nomor 30 P/HUM/2020d) Kriteria penugasan Pejabat Fungsional Jaksa didasarkanatas kewenangan maupun tugas fungsinya di bidangpenuntutan, penyelidikan/penyidikan, serta Kewenangan dibidang perdata dan Tata Usaha Negara, ketertiban danketentraman umum, ekstradisi dan bantuan hukum timbalbalik (mutual legal assistance);e) Masa penugasan Pejabat Fungsional Jaksa paling lama 2(dua) tahun dapat diperpanjang sesuai kebutuhankedinasan, kecuali diatur secara knusus dalam peraturanperundangundangan

Bahwa gugatan Penggugat telah masuk dalam kewenangan mengadili(kompentensi absolut) dalam peradilan Mahkamah Pelayaran Internasional,karena Penggugat telah meminta untuk dinyatakan sebagai Pemilik kapaltongkang Barlian 3311 Bendera Mongolia, sedangkan antara Indonesiadengan Mongolia ataupun Singapura tidak ada Perjanjian ekstradisi, olehkarena itu Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini.3.

Menegenai hal surat jawaban yangdipegang oleh PENGGUGAT seolah jawaban dari TURUT TERGUGAT harus diuji Keabsahannya, karena surat tersebut dikeluarkan di NegaraSingapura dimana antara Negara Republik Indonesia dan NegaraRepublik Singapura tidak mempunyai perjanjian Ekstradisi, sehinggasaat surat tersebut akan dijadikan bukti di persidangan harus adapengesahan dari pemerintah Republik Singapura dan pemerintahRepublik Indonesia melaui kementerian dan departemen yang terkait.Bahwa tidak benar PENGGUGAT

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi, PENGGUGATbukanlah PEMILIK atas kapal tongkang Barlian 3311 sehingga tidakberwenang untuk mengajukan Gugatan a quo, terlebihlebih suratsuratyang dimiliki oleh tergugat adalah surat yang dikeluarkan oleh institusi dinegara Singapura dimana antara negara kita Republik Indonesia dannegara Republik Singapura tidak mempunyai perjanjian ekstradisi.10.

Hal ini telahditegaskan dalam ketentutan Pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2016;Bahwa gugatan Penggugat Asal telan masuk dalam kewenanganmengadili (kompentensi absolut) dalam peradilan Mahkamah PelayaranInternasional, karena Penggugat Asal telah meminta untuk dinyatakansebagai Pemilik kapal tongkang Barlian 3311 Bendera Mongolia,sedangkan antara Indonesia dengan Mongolia ataupun Singapura tidakada Perjanjian ekstradisi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pontianaktidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Menegenai hal surat jawaban yangdipegang oleh PENGGUGAT seolah jawaban dari TURUT TERGUGAT harus diuji Keabsahannya, karena surat tersebut dikeluarkan di NegaraSingapura dimana antara Negara Republik Indonesia dan NegaraRepublik Singapura tidak mempunyai perjanjian Ekstradisi, sehinggasaat surat tersebut akan dijadikan bukti di persidangan harus adapengesahan dari pemerintan Republik Singapura dan pemerintahRepublik Indonesia melaui kementerian dan departemen yang terkait.Bahwa tidak benar PENGGUGAT

Hal ini telahditegaskan dalam ketentutan Pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2016;Bahwa gugatan Penggugat Asal telah masuk dalam kewenanganmengadili (kompentensi absolut) dalam peradilan Mahkamah PelayaranInternasional, karena Penggugat Asal telah meminta untuk dinyatakansebagai Pemilik kapal tongkang Barlian 3311 Bendera Mongolia,sedangkan antara Indonesia dengan Mongolia ataupun Singapura tidakada Perjanjian ekstradisi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pontianaktidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara

No. 392 K/PID.SUS/2016sudah ada perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan PemerintahNegara yang bersangkutan; Bahwa sampai hari ini Pemerintah Indonesia belum melakukanperjanjian kerjasama khusus mengenai ekstradisi pelaku tindak pidanaperikanan di WPPRI ZEEI; Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Judex Facti Kurang tepatmenerapkan ketentuan Pasal 102 Jo Pasal 5 Ayat (1) huruf b UndnagUndang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 2004, sehingga penjatuhan pidana penjara

M.14PW.07.03 Tahun 1983, tanggal 10 Desember1983 ;Menurut pendapat Pembaca Il, ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan Pasal265 ayat (2) UndangUndang No. 8 Tahun 1981 perlu dilaksanakan denganbenar serta konsisten agar tidak disalahgunakan oleh Pemohon yang sengajamelarikan diri/ bersembunyi di luar negeri terutama di negaranegara yang tidakmemiliki perjanjian ekstradisi dengan RI seperti Singapura, knususnya bagi paraPemohon Peninjauan Kembali tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi

Petunjuk ini sejiwa pula dengan Surat EdaranMahkamah Agung No.6 Tahun 1988 tanggal 10 Desember 1988 ;Bahwa ditaatinya ketentuanketentuan seperti ditetapkan di dalam KUHAPmengenai permohonan Peninjauan Kembali/Terpidana, khusus terkaitperkaraperkara Tindak Pidana Korupsi, mempunyai arti tersendiri di dalamrangka menghindari kemungkinan mengajukan permohonan peninjauankembali oleh Kuasa sedangkan yang bersangkutan bersembunyi atau lari keNegaraNegara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan

Pidana Korupsi, kehadiran Terpidanadan keharusan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, memiliki maknatersendiri, dalam rangka mencegah larinya Terpidana yang mengakibatkanputusan yang sudah inkracht tidak dapat dieksekusi ;Bahwa ketentuan Pasal 265 ayat (2) dan ayat (8) UndangUndang No.8 Tahun1981 perlu dilaksanakan dengan benar serta ketat agar tidak disalahgunakanoleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang sengaja melarikan diri/bersembunyi di luar Negeri yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi

membantuMenteri Sekretaris Negara dalam menyelenggarakan pemberiandukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam rangkapenyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan Undangundang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang dan Rancangan Peraturan Pemerintah, pemberianpertimbangan kepada Sekretaris Kabinet dalam penyusunanRancangan Peraturan Presiden, penyiapan pendapat hukum, sertapenyelesaian Rancangan Keputusan Presiden tentang pemberiangrasi, amnesti, abolisi, rehabililitasi, ekstradisi

TKP di beberapanegara/lintas negara; e. tersangka berada di luar negeridan bellum ada perjanjian ekstradisi;' f. barang Buktiberada di luar negeri dan tidak bisa disita; g. tersangkabelum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannyaHalaman 14 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN Dpuatau. memiliki jabatan t ertentu: dan h. memerlukan waktupenyidikan yang relatif panjang.Pasal 19:Penanganan perkara sesuai kriteria sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17 ayat (4), ditentukan sebagai berikut:a.