Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin ProvinsiSumatera Selatan dan akan dibawa dan dijual ke Koto VII Kabupaten SijunjungBahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumimensyaratkan bahwa seseorang atau badan usaha yang melakukan kegiatanPengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak harus memiliki Izin UsahaPengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar dari Pemerintah melalui Menteri Enegri

Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatandan akan dibawa dan dijual ke Koto VII Kabupaten Sijunjung.Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumimensyaratkan bahwa seseorang atau badan usaha yang melakukan kegiatanPengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak harus memiliki Izin UsahaPengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar dari Pemerintah melalui Menteri Enegri

diangkut dari daerah Mangun Jaya Kecamatan BabatToman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ke Koto VII KabupatenSiyunjungBahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumimensyaratkan bahwa seseorang atau badan usaha yang melakukan kegiatanPengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak harus memiliki Izin UsahaPengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar dari Pemerintah melalui Menteri Enegri

Surya Putrapgl Ade tetapi belum berhasil dijual disebabkan telah tertangkap terlebih dahulu olehanggota Kepolisian Polres SijunjungBahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumimensyaratkan bahwa seseorang atau badan usaha yang melakukan kegiatanPengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak harus memiliki Izin UsahaPengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar dari Pemerintah melalui Menteri Enegri

Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, imporMinyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melaluipipa;Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha HilirMinyak dan Gas Bumi mensyaratkan bahwa seseorang atau badan usaha yangmelakukan kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak harusmemiliki Izin Usaha Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar dariPemerintah melalui Menteri Enegri

KEPALA KEJAKSAAN ENEGRI BERAU

dijualdisebabkan telah tertangkap terlebih dahulu oleh anggota Kepolisian Polres Sijunjung.Hal. 5 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN MrjBahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumimensyaratkan bahwa seseorang atau badan usaha yang melakukan kegiatanPengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak harus memiliki Izin UsahaPengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar dari Pemerintah melalui Menteri Enegri

Kecamatan Babat Toman Kabupaten MusiBanyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan akan dibawa dan dijual ke Koto VIIKabupaten Sijunjung.Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumimensyaratkan bahwa seseorang atau badan usaha yang melakukan kegiatanPengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak harus memiliki Izin UsahaPengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar dari Pemerintah melalui Menteri Enegri

diangkutdari daerah Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin ProvinsiSumatera Selatan ke Koto VII Kabupaten SijunjungBahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumimensyaratkan bahwa seseorang atau badan usaha yang melakukan kegiatanPengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak harus memiliki Izin UsahaPengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar dari Pemerintah melalui Menteri Enegri

Surya Putra pgl Ade tetapi belum berhasil dijual disebabkan telahtertangkap terlebih dahulu oleh anggota Kepolisian Polres SijunjungBahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumimensyaratkan bahwa seseorang atau badan usaha yang melakukan kegiatanPengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak harus memiliki Izin UsahaPengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar dari Pemerintah melalui Menteri Enegri

Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, imporMinyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melaluipipa;Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha HilirMinyak dan Gas Bumi mensyaratkan bahwa seseorang atau badan usaha yangmelakukan kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak harusmemiliki Izin Usaha Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar dariPemerintah melalui Menteri Enegri

P.T.Dermaga Enegri, P.T. Tanur Jaya dan P.T. Orkida Makmur, dengankata lain di atas lahan yang Izin Kuasa Pertambangan EksplorasiPenggugat telah terbit Izin Kuasa Pertambangan milik pihak lain yangditerbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat ;bahwa P.T.

Dermaga Enegri, P.T. Tanur Jayadan P.T.

Manggala Wahana Enegri Tamadengan lebar + 125 m (seratus dua puluh lima meter) dan luas laut + 1 Ha (satuhektar) yang merupakan bagian dari tanah dan laut milik Penggugat seluas +Ha (dua belas hektar) yang kemudian dijadikan galangan kapal atau tempatperbaikan tongkang / kapalkapal besi, oleh PT. Pandan Bahari Shipyard, yangberalamat di Jl. Brigjen Katamso Km 18, Tanjung Uncang, Sekupang, Batam ;Bahwa tanah milik Penggugat yang luasnya + 12 Ha (dua belas hektar)berbatasan dengan :: Utara : Pt.

IndoFuji Enegri yang mengerjakan konstruksi / pembangunan Pembangkit ListrikTenaga Gas Uap ndan uang sejumlah Rp. 995.000.000, (sembilan ratussembilan puluh lima juta rupiah) yang telah diterima dari saksi H.MUHAMMAD ISHAK tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannyaantara lain untuk mengurus Surat Perintah Kerja (SPK) Pengelolaan Limbahdikawasan Jurong jababeka III wilayah Desa Tanjung Sari, KecamatanCikarang Utara Kabupaten Bekasi ;Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatas diatur dan diancam pidanadalam

US US USMAYANTO, SH, DKKAdvokat/Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor di POS BANTUANHUKUM PENGADILAN ENEGRI CIANJUR, Jalan Dr.

BUANA ENEGRI ABADI milik TERDAKWA;Menimbang, bahwa terhadap kesaksian dari para saksi yangmeringankan tersebut yakni saksi HENGKY YAHYA dan saksi DEDE WIHARJAmenurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan mengingat keterangan nyabersifat subyektif dikarenakan antara para saksi ade charge dengan terdakwamempunyai hubungan keluarga yakni saksi DEDE WIHARJA sebagai ayahkandungnya Terdakwa, sedangkan Terdakwa dengan saksi HENGKY YAHYAmempunyai hubungan keluarga sebagai adik sepupuhnya disamping itu jugaantara

BUANA ENEGRI ABADI adalah milik saksi KUSNAWANHARLIMAN alias KOCUNG sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa tahuatau setidaktidaknya harus menduga bahwa penjualan batu bara milik saksiKUSNAWAN HARLIMAN alias KOCUNG kepada Terdakwa tersebut diperolehdari kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh SINTORO karena SINTOROtidak punya kewenangan atau ijin untuk menjual batu bara tersebut dari saksikorban KUSNAWAN HARLIMAN alias KOCUNG selaku pemilik dari batu baradalam perkara aquo kepada Terdakwa, akan

BUANA ENEGRI ABADI sebagaimana telah Majelis Hakimpertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan KeduaPenuntut Umum;Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penasihat Hukum Terdakwadalam pembelaannya tentang penyerahan uang sebesar Rp. 300.000.000, (tigaratus juta rupiah) adalah karena didahului oleh suatu ancaman dan intimidasiyang dilakukan oleh Saksi KOCUNG disertai kawankawannya, penyerahanuang tersebut sama sekali bukan karena pengambilan batu bara;Menimbang, bahwa menurut Majelis

BUANA ENEGRI ABADI tersebut, selanjutnya juga terkait dengan dalil yangmenyebutkan penyerahan uang tersebut sama sekali bukan karenapengambilan batu bara menurut Majelis Hakim menjadi terbantahkan olehpengakuan terdakwa sendiri dipersidangan dimana terdakwa menerangkanbahwa pembayaran yang Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) untukpembayaran batubara yang 1000 ton dan sisanya 600 ton terdakwa ambil lagi,pengakuan terdakwa tersebut juga telah sejalan pula dengan alat bukti surat dariterdakwa

Bahwa telah terjadi penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri padaahri Kamis tanggal 18 februari 2016 sekira jam 06.00 Wib di Terminal2D Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta Kelurahan BendaKecamatan benda Kota Tangerang; Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Suhartonosednag melaksanakan tugas sebagai satgas penanggulanganpengiriman CTKI ke luar enegri secara non procedural di Area Terminal2D Keberangkatan Bandraa Internasional Soekanro Hatta pada hariHalaman 10 Putusan Nomor 1031

SAKSI SUHARTONO:Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang berdinas di Polres Kota BandaraSoekarno Hatta.Bahwa telah terjadi penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri padaahri Kamis tanggal 18 februari 2016 sekira jam 06.00 Wib di Terminal2D Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta Kelurahan BendaKecamatan benda Kota Tangerang;Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Suhartonosednag melaksanakan tugas sebagai satgas penanggulanganpengiriman CTKI ke luar enegri secara non procedural di Area

Put. 45/PID/2011/PT.PALU e Bahwa sampai dengan dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Buolterhadap Dinas Pertambangan dan Enegri Kabupaten Buol pada tanggal 17 Mei2010, Peralatan Geologi sebanyak 15 item sebagaimana yang dimaksud dalamSurat Perjanjian pemborongan Nomor : 540/123.10/DISTAMBEN, tanggal 5Mei 2009, yang jangka waktu pengadaannya berakhir pada tanggal 5 Mei 2009,pada saat dilakukan pemeriksaan yang diadakan hanya sebagian saja danterdapat beberapa barang yang tidakada;e Bahwa

olehperaturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu) denganbatalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusanPengadilan enegri

Bukit Baiduri Enegri dan tidakdiberikan dan ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Bukit BaiduriEnergi, maka secara hukum surat kuasa tertanggal 12 Maret 2015 adalahtidak sah, sehingga berakibat pada gugatan yang tidak sah pula.2. Bahwa didalam gugatan disebutkan bahwa penggugat membebaskanatau membeli tanah perwatasan dari :. BAKRI HAIDI, seluas 8.459 m2Sebelah Utara berbatas dengan H.

Barito Enegri Asia (Dalam Pailit), yang telah ditanda tangani oleh Hakim Pengawas;5. Menyatakan sah dan mengikat saham kepemilikan Suganda Setiadikurnia (Dalam Pailit) dan Gown Yeny (Dalam Pailit), dengan rincian :- Kepemilikan Saham di PT.

Barito Enegri Asia (Dalam Pailit), yang pengurusanya dan pemberesanya hanya dilakukan oleh Tim Kurator;6. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi, peninjauan kembali;8.

Biaya Administrasi Lot 1 950.000,00 950.000,003.250.000,00Jumlah dibulatkan 79.491.000,00 Bahwa setelah menganggap pekerjaan tersebut selesai, kemudian Terdakwamengajukan permohonan pembayaran 100% terhadap keempat paket pekerjaantersebut kepada Dinas Pertambangan dan Enegri Kabupaten Empat Lawang Cq.Saksi Drs. Ir. H.

Penarikan Kompensasi adalah hal yangtidak dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Keputusan BersamaMenteri Pertambangan dan Energi, Menteri Kehutanan, dan MenteriDalam Negeri Nomor 1385K/03/M.PE/1988, 504/KPTSII/1988 dan 47Tahun 1988 Tentang Penggunaan Sarana Pertambangan dan Enegri danSarana Kehutanan.

K/Pdt/2017mengetahui bahwa Pemohon Kasasi (Terbanding) adalah pemegangIUPHHK, dan Termohon Kasasi (Pembanding) sebagai pemegang kuasadalam usaha Pertambangan dan Energi dapat menggunakan saranakehutanan berdasarkan Suatu Perjanjian antara' pihak yangberkepentingan, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan BersamaMenteri Pertambangan dan Energi, Menteri Kehutanan, dan MenteriDalam Negeri Nomor 1385K/03/M.PE/1988, 504/KPTSII/1988 dan 47Tahun 1988 tentang Penggunaan Sarana Pertambangan dan Enegri

ke PT SURYAENERGI UNIVERSAL adalah Terdakwa, yang saksi jelaskan awalnyamembantu Terdakwa untuk memajukan usahanya, dan setelah orang tua saksimembeli solar kepada Terdakwa; Bahwa PT SURYA ENERGI UNIVERSAL tersebut bergerak dibidang jual belisolar serta PT SURYA ENERGI UNIVERSAL berdomisili di KecamatanTegalsari Jalan Dinoyo No.125A Surabaya; Bahwa di PT SURYA ENERGI UNIVERSAL Terdakwa dipekerjakan sebagaikomisaris sedangkan yang menjadi direktur adalah ARDI PRANATA sertanomor rekening PT SURYA ENEGRI

FAHRU RIZAL Bin AHMADIBahwa saksi bekerja di Perusahaan Nature Enegri & Trading, Co.Ltd(PT.Nent), sebagai ceker atau pengecek batubara dilapangan.Bahwa Perusahaan Nature Enegri & Trading, Co.Ltd (PT.Nent) bergerakdalam bidanng jual beli batubara.Bahwa Struktur perusahaan Perusahaan Nature Enegri & Trading, Co.Ltd(PT.Nent) yaitu Direktur adalah MR.

AmrBahwa perusahaan Sumber Enegri Jaya masuk di tanahnya Penggugat(Hertje Lendo);Bahwa di tanah Penggugat (Hertje Lendo) pembuangan limbah padatitu;Bahwa di tanah objek sengketa ada banyak pohon kelapa;Bahwa saksi mengetahuinya karena kebun saksi bertetangga dengankebun Penggugat (Hertje Lendo);Bahwa saksi pernah mendengar kalau tanah tersebut sudah dicatatdiregister Desa dan sudah membayar pajak;Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dari orang tua saksi;Bahwa yang menguasai tanah tersebut sebelumnya

AHLI : HAMKA A HIBBUDibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi sudah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangansaksi sudah benar dan sesuai B.A pemeriksaan ;Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluargadengan Terdakwa ;Bahwa saksi bekerja sebagai staff Sie ILMTA/IAK pada Suku DinasPeridustrian dan Enegri Kota Aministrasi Jakarta Utara ;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah Memproses ijinIndustrismendokumentaskan daftar Perusahaan yang sudah

Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dankoordinasipelaksanaan kebijakan teknis listrik dan pemanffatan enegri, mineral,geologi dan air tanah, panas bumi dan migas, serta bina usaha dankerjasama.. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, listrik danpemanfaatan enegri, mineral, geologi dan air tanah, panas bumi dan migas,serta bina usaha dan kerjasama..

Penyelenggaraan fasilitasi urusan engergi dan sumber daya mineralmeliputi listrik dan pemanfaatan enegri, mineral, geologi dan air tanah,panas bumi dan migas, serta bina usaha dan .kerjasama.Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok danfungsi dinas.Penyelengggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.Rincian Tugas Kepala Dinas :. Menyelnggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokokdan fungsi dinas..

Menyelnggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunanESDM.Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraanprogram kesekretariatan, listrik dan pemanfaatan enegri, mineral, geologidan air tanah, panas bumi dan migas, serta bina usaha dan kerjasama.Menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasikepada Gubernur mengenai ESDM sebagai bahan penetapan kebijakanumum Daerah.Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembagaterkait lainnya untuk

Menyelenggarakan perumusan dan penetapan, pelaksanaan tugastugasteknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, listrik danpemanfaatan enegri, mineral, geologi dan air tanah, panas bumi dan migas,serta bina usaha dan kerjasama.8. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam penyelenggaranpelayanan umum ESDM..9.