Oleh karena ituseharusnya Maijelis Hakim Judex Fact menyatakan gugatan para Penggugai/sekarang para Termohon Kasasi adalah kabur (obscuur libel), maka dengankonsekwensi hukumnya gugatan para Penggugat/sekarang para Termohon Kasasiharuslah dinyatakan tidak dapat diterima ;Tentang Pokok Perkara :1.

Malahan Majelis Hakim Judex Fact dalam memberikanpertimbangannya hanyalah berdasarkan pada alat buktii yang diajukan olehTergugat/sekarang Pemohon Kasasi.

sangat keliru dan salahMajelis Hakim Judex Fact yang menyatakan para Penggugat/sekarang paraTermohon Kasasi telah diputuskan huboungan kerjanya oleh Tergugat/sekarangPemohon Kasasi ;Majelis Hakim Judex Fact telah salah dan keliru karena menyatakan para Penggugatberhak untuk mendapat haknya berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (Satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat 3 (tiga) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat 4(empat)

Dengan demikian tidak beralasan hukum dan jelaslahkeliru Judex Fact hanya mempedomani bukti T5 tersebut sebagai dasarpertimbangan untuk menentukan rincian upah para Penggugat/para TermohonHal. 19 dari 29 hal. Put.

Dengan demikian, maka jelaslah Judex Fact telah keliru dan tidakcermat dalam melakukan pertimbangan tersebut ;Selain itu amar pertimbangan Maijelis Hakim Judex Facti juga bertentangandengan Pasal 1 angka 30 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan jo.

"Judex Fact? telah salah menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku1. Bahwa, Pertimbangan Hukum dan Putusan Judex Fact? telahmelanggar peraturan perundangundangan yang berlaku yang secarakhusus berlaku untuk Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial;a. Bahwa Judex Fact? dalam putusannya telah menyatakan TidakDapat Diterima atas permohonan putusan Sela yang dimohonkanHalaman 22 dari 35 hal. Put.

Bahwa, dalam memberikan pertimbangan hukum atas Putusan Selaini, Judex Fact?

Bahwa, pertimbangan dan putusan Judex Fact telah salingbertentangan/kontradiktif dengan pertimbangan hukum dan putusannyaitu sendiri, dengan uraian sebagai berikut :a. Bahwa, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan angka ke 1 di atasini, dimana Judex Fact? telah memberikan Pertimbangan Hukum danMengabulkan Petitum ke3 dan ke4 gugatan Para Pemohon Kasasi,akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya, masih dalam halaman 47alenia ke3, Judex Fact?

Judex Fact? hanyamengakomodir surat Pemutusan Hubungan Kerja yang telahdikeluarkan oleh Termohon Kasasi selaku Pengusaha.

Bahwa, Judex Fact?

Bahwa JUDEX FACT! pada PRENGADILAN TINGKAT BANDING yangmenolak EKSESPI para PEMOHON KASASI II/semula TERBANDINGII/TERGUGAT II ASAL dan pada intinya menyatakan sependapat danmembenarkan serta kemudian bahkan mengadopsi serta menguatkanputusan JUDEX FACT! pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam bagianHal. 14 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1557 K/Pdt/2012EKSEPSI, jelas merupakan kekhilafan dan JUDEX FACTI telah salahdalam menerapkan hukumnya;b.

;Karena:Bahwa JUDEX FACT! yang mendasarkan pertimbangannya padaYurisprudensi aquo jelas telah salah dalam menerapkan hukumnya,karena nyatanyata JUDEX FACT! telah mengabaikan peranNOTARIS in casu Ny.

Hal tersebut kami uraikan pada bagian berikutdibawah ini;TENTANG KEABSAHAN BUKTI KEPEMILIKAN TERMOHON KASASI:Bahwa JUDEX FACT!

Hal kecil ini ternyata menjadi perhatian JUDEX FACT,sehingga ketidak cermatan ataupun kekhilafan ini telah menimbulkankekeliruan dalam penerapan hokumnya.

Putusan Nomor 1557 K/Pdt/201226, Palembang, jelas keliru dan JUDEX FACT telah membuat kekhilafandan salah dalam menerapkan hukumnya.

., harus dibatalkan,karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengebirifakta hukum (legal fact) yang tidak mengakomodir dan memproduksi dalampertimbangan hukumnya atas prosedur dan ketentuan yang berlaku, baik dariaspek teknis maupun aspek yuridis. Secara yuridis hak atas tanah yangditerbitkan oleh Terbanding/semula Tergugat II merupakan surat buktikepemilikan hak atas tanah yang diatur dan dijamin oleh UndangUndang sesuaiHal. 7 dari 26 hal. Put.

Bahwa secara jelas, nyata dan terang a quo Judex Facti (Pengadilan TinggiKalimantan Selatan di Banjarmasin) No. 50/Pdt/2010/PT.BJM., harus dibatalkan,karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengebirifakta hukum (legal fact) yang tidak mengakomodir dan memproduksi dalampertimbangan hukumnya atas prosedur dan ketentuan yang berlaku, baik dariaspek teknis maupun aspek yuridis.

Bahwa secara jelas, nyata dan terang a quo Judex Facti (Pengadilan TinggiKalimantan Selatan di Banjarmasin) No. 50/Pdt/2010/PT.BJM., harus dibatalkan,karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengebirifakta hukum (legal fact) yang tidak mengakomodir dan memproduksi dalampertimbangan hukumnya atas tanah milik Tergugat I/Pemohon Kasasi I danTergugat II/Pemohon Kasasi II baik ukurannya maupun batasbatasnya tidakHal. 21 dari 26 hal. Put.

tercermin di dalamperouatan yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa dalam dakwaandan tuntutan bahwa Terdakwa telah mengetahu bahwa dalam melakukan Niaga(pembelian dan penjualan) minyak bumi berupa minyak tanah tersebut harusmemiliki fin Usaha Niaga dan perouatan terdakwa tersebut adalah dilarang olehPemerintah adalah suatu tindak pidana ;Menimbang, bahwa atas~ alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat : Bahwa, alasarnalasan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena Judex Fact

tidak salan menerapkan hukum, bahwa periimbangan JudexFacti sudah tepat dan benar ; Bahwa, Judex Fact/Pergadilan Tinggi yang menguatkan putusan PengadilanNegeri sudah dengan benar mempertimbangkan rasa keadilan serta penegakanhukum, oleh karena mengenai berat ringannya hukuman wewenang Judex Factiyang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Fact menjatuhkan suatuhukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan di atas, lagi pula ternyata

,putusan Judex Fact dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMPIT tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, makaharus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang UndangNomor 8 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimanayang telah diubah dengan Undang Undang

Nomor 1258 K/Pdt/2011diatas Majelis Hakim Judex Fact telah menerapkan prinsip pemeriksaanuntuk mencapai kebenaran materil yang hanya dapat dipakai dalampemeriksaan perkara pidana ;e Kesalahan Dalam Meneraokan Hukum Maieniil 1.Bahwa, sebagai dampak adanya kesalahan dalam menerapkan hukumpembuktian sebagaimana terurai diatas menjadikan Majelis Hakim JudexFact telan melakukan kesalahan pula dalam menerapkan hukum mateniil ;Bahwa, perihal kesalahan dalam menerapkan hukum maitenil sangatterinat secaraterang

menerapkan hukum materiilsecara benar tentunya harus menilai hubungan hukum perihal kerjasamaantara Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan pada kesepakatanyang terikat dalam hukum perjanjan ;Bahwa, berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas seharusnyaMajelis Hakim Judex Fact menerapkan hukum maitenil tentang perjanjianuntuk mengui perihal kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat,yang pada akhimya dengan menerapkan hukum materil tersebut akanberkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan

Bahwa, berdasarkan alasanalasan sebagaimana tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa secara yurdis Majelis Hakim Judex Fact telahmelakukan kesalahan dalam penerapan hukum materil dan karenanyaberalasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Judex Yuns yang memeriksadan mengadili perkara ini dalam tingkat kasasi untuk menyatakan batalseluruh esensi perimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan NegeriBandung Nomor 267/PdtG/2008/PN.Bdg., tanggal 13 Agustus 2009tersebut ;8.

Bahwa, oleh karena Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalahsecara hukum sebagai pihak yang harus dikalahkan maka Penggugai/Terbanding/Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biayaperkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalamtingkat kasasi ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa Judex Fact tidak salah menerapkan hukum karena teroukii Tergugattelah melakukan perouatan melawan hukum dengan cara melakukan penipuansecara berlanjut

seperti yang telah diputuskan dalam Putusan Pidana MahkamahAgung Nomor 2550 K/PID/2007 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula temyatabahwa putusan Judex Fact dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumHal. 14 dari 16 hal.

Nomor 1672 K/Pdt/2018Ex aequo et bono;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidakmengajukan kontra memori kasasi;Menimbang, setelan meneliti secara saksama memori kasasidihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanPengadilan Tinggi Jayapura yang membatalkan putusan Judex FactiPengadilan Negeri Jayapura tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa perimbangan hukum putusan Judex Fact/Pengadilan Tinggi yangmembatalkan jputusan Judex

Fact/Pengadilan Negen dalam pokok perkaramenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat ditenma (niet ontvankeljke verkiaard) danmenyatakan Pengadian Negeri Kelas IA Jayapura tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo dapat dibenarkan, karenaberdasarkan faktafakta dalam perkara a quo Judex Facti (Pengadilan Tinggi)telah membenkan pertimbangan yang cukup, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 85Bab XIV tentang Ketentuan Peralihan juncto Pasal 88 Bab XIV tentang KetentuanPenutup Undang Undang Nomor

Jayapura tanggal 22September 2011;v Bahwa tuntutan pokok perkara Penggugat dalam perkara a quoadalah Penerbitan Surat Perintah Pembayaran Penggantian NilaiTegakan (SPPGR) tidak mempunyai kekuatan hukum karenabertentangan dengan ketentuan Pasal 35 Undang Undang Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan yang merupakan lingkupkewenangan Tergugat;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas kesimpulan Judex Facti dalamperkara a quo sudah tepat dan benar, terlepas dan pertimbangan tersebut di atas amarJudex Fact

/PengadilanTinggi yang membatalkan putusan Judex Fact/PengadilanNegen harus diperbaiki dalam pokok perkara cukup menyatakan bahwa PengadilanNegen Kelas IA Jayapura dinyatakan tidak berwenang memenksa dan mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: JAMRES SIMANJUNTAKtersebut harus ditolak

Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) set dokumen Statement Of Cargo; 2 (dua) set dokumen Statement Of Fact: 2 (dua) set dokumen Tally Sheet; 2 (dua) set dokumen Recapitulation Of Weight; 1 (satu) lembar Berita Acara Pembongkaran CPO di MT. Berkah Bahari99 tertanggal 31 Desembar 2012 yang ditanda tangani oleh pihak PT.PMA, PT. BKP dan dari pihak kapal yang diberi stempel MT. BerkahBahari 99: 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Urutan Discharging dari KreasiMas Marine yang ditujukan kepada PT.

Putusan Nomor 57 PK/Pid/2019 2 (dua) set dokumen Statement Of Fact; 2 (dua) set dokumen Tally Sheet: 2 (dua) set dokumen Recapitulation Of Weight; 1 (satu) lembar Berita Acara Pembongkaran CPO di MT. Berkah Bahari99 tertanggal 31 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh pihak PT.PMA, PT. BKP dan dari pihak kapal yang diberi stempel MT. BerkahBahari 99: 1 (satu) lembar surat pemberitahuan urutan Discharging dari Krasi MasMarine yang ditujukan kepada PT.

Menetapkan agar barang bukti berupa: 2 (dua) set dokumen Statement of Cargo; 2 (dua) set dokumen Statement Of Fact; 2 (dua) set dokumen Tally Sheet: 2 (dua) set dokumen Recapitulation of Weight:Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 57 PK/Pid/2019 1 (satu) lembar Berita Acara Pembongkaran CPO di MT. Berkah Bahari99 tertanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani oleh pihak PT.PMA, PT. BKP, dan dari pihak Kapal yang diberi stempel MT.

Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) set dokumen Statement Of Cargo; 2 (dua) set dokumen Statement Of Fact; 2 (dua) set dokumen Tally Sheet: 2 (dua) set dokumen Rekapitulation Of Weight: 1 (satu) lembar Berita Acara Pembongkaran CPO di MT. Berkah Bahari99 tertanggal 31 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh pihak PT.PMA, PT. BKP dan dari pihak kapal yang diberi stempel MT. BerkahBahari 99: 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Urutan Discharging dari Krasi MasMarine yang ditujukan kepada PT.

082177479996;1 (satu) lembar fotokopi Pas Kecil No.235c/UPTPLDKII/A/III/VIII/2010;1 (satu) lembar pas kecil No. 87B/UPTPLDKI/A/V/VIII/2010;1 (satu) bendel Dokumen Bongkar MuatVoyage 10/10 yang terdiri dari catatanwaktu pemuatan, pernyataan muatan,surat pernyataan protes, laporanpemeriksaan tanki, laporanpengambilan dan pendistribusiancontoh di tanki' kapal, laporanpenyegelan, laporan pemutusan segel,ship tank gauging report (bongkar),Hal. 7 dari 18 hal Putusan Nomor 1832 K/Pid/201210.11.statement of fact

dan ship tank gaugingreport (muat);1 (satu) bendel Dokumen voyage 11/11yang terdiri dari Statement of Fact,kronologis pembongkaran, InspectionCertificate, Notice of Protest, beritaacara penyegelan Shore Line, beritaacara inspeksi tanki kapal selesaipembongkaran, Berita AcaraPemutusan Segel, Catatan waktupemuatan/pembongkaran, LaporanPemutusan Segel, Pernyataan Muatan,Surat Pernyataan Protes, LaporanPengambilan dan Pendistribusiancontoh di tanki kapal, Catatan Waktupemuatan, Laporan Penyegelan,laporan

fotokopi Pas Kecil No. 235c/UPTPLDKI/A/III/VII/ 2010 dikembalikan kepada Tarum;. 1 (satu) lembar Pas Kecil No. 87B/UPTPLDKI/A/V/V/2010dikembalikan kepada Usin Alias Ujang Bin Dasim;. 1 (satu) Bendel Dokumen bongkar muat Voyage 10/10 yangterdiri dari catatan waktu pemuatan, pernyataan muatan, Suratpernyataan Protes, laporan pemeriksaan tangki, laporanpengambilan dan pendistribusian Contoh di tangki Kapal,laporan penyegelan, laporan pemutusan segel, Ship TankGauging Report (Bongkar), Statement of Fact

MargoIndonesia;Hal. 9 dari 18 hal Putusan Nomor 1832 K/Pid/20128.10.11.12.1 (satu) Bendel Dokumen Voyage 11/11 yang terdiri dariStatement of Fact, Kronologis Pembongkaran, InpectionCertificate, Nottice of Protest.

type mini dengan Nomor HP082177479996;Dirampas untuk dimusnahkan;5.1 (satu) lembar fotokopi Pas Kecil No.235c/UPTPLDKI/A/III/VIII/201 0;1 (satu) lembar pas kecil No. 87B/UPTPLDKI/A/V/V/2010;1 (satu) bendel Dokumen Bongkar MuatVoyage 10/10 yang terdiri dari catatanwaktu. pemuatan, pernyataan muatan,surat pernyataan protes, laporanpemeriksaan tanki, laporan pengambilandan pendistribusian contoh di tanki kapal,laporan penyegelan, laporan pemutusansegel, ship tank gauging report (bongkar),statement of fact

Pertimbangan Hukum Judex Fact? pada halaman 72 alenia ke2tersebut diatas yang menghendaki PHK ini dapat dilakukan setelah adaputusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapmeskipun Judex Fact? juga telah memberikan pertimbangannya, bahwaPara Termohon Kasasi ini sesungguhnya telah terbukti melakukankesalahan yang Berat serta telah terbukti melakukan kesalahan Mogokkerja yang tidak sah yang telah merugikan dan dengan cara menghambatkegiatan operasional usaha Pemohon Kasasi;b.

Bahwa, dalam perkara a quo Judex Fact?

Hubungan antara pekerja/ouruh dan pengusaha merupakan hubunganyang didasari oleh kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalamsuatu hubungan kerja.Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagiuntuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, makasulit bagi para pihakuntuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonisKeberatan Ketiga:1.Bahwa, Judex Fact?

Penghukuman hukum uang paksa (dwangsom) kepadaPemohon Kasasi karena tidak melaksanakan Perintah yang bertentangandengan sifat dari Perjanjian kerja, maka Penghukuman uang paksa(dwangsom) tersebut juga bertentangan dengan hukum dan harus dibatalkan;Keberatan Keempat:1.Bahwa, Judex Fact? telah lalai dengan tidak mengabulkan petitum ke2gugatan dalam Rekonvensi dari Pemohon Kasasi yang sudahdipertimbangkan sebagai sebuah fakta Hukum;Bahwa, Judex Fact?

Bahwa, oleh karena Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan adanya tindakanPara Termohon Kasasi yang telah melakukan Perbuatan yang MelanggarHukum, sebagaimana telah dipertimbangakan oleh Judex Facti tersebut, makaseharusnya Judex Fact?

Ketidakcermatan JUDEX FACTIkembali terulang, secara sembrono dan salah JUDEX FACT!

Jika kemudianJUDEX FACT! beranggapan bahwa buktibukti T/dK 2, T/dK5 dan T/dK 8tidak patut dipertimbangkan untuk memeriksa bagian eksepsi ataskompentensi absolut dan relative sehingga mengabulkan gugatan PARATERMOHON KASASI/dahulu PARA PENGGUGAT?

Bahwa seharusnya JUDEX FACT!

Bahwa JUDEX FACT!

Bahwa pertimbangan hukum JUDEX FACT!

Undang No.23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu dengan sengaja melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukanpersetubuhan dengannya atau dengan orang lain;Dakwaan Kedua :Melanggar ketentuan Pasal 82 Undang Undang No.23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak, yaitu : dengan sengaja melakukan kekerasanatau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaiankebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkandilakukan perbuatan cabul;BAHWA JUDEX FACT

Sehingga selaput dara terdapat robekan lamasampai dasar yang sudah tidak beraturan, yang bukan diakibatkan olehhubungan intim yang dilakukan oleh Terdakwa;BAHWA JUDEX FACT!

Perkara : PDM 22/KRWG/01/2014,tertanggal 27 Januari 2014, adalah tidak benar dan keliru;Sehingga dengan demikian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umumberdasarkan ketentuan Pasal 143 Ayat (3) KUHAP harus dinyatakanBATAL DEMI HUKUM;BAHWA JUDEX FACTI TELAH SALAH DI DALAM MENERAPKANHUKUM DAN ATAU MELANGGAR HUKUM UNTUK MENYATAKANTERDAKWA TERBUKTI MELANGGAR KETENTUAN PASAL 82 UNDANG UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.Bahwa JUDEX FACT telah salah di dalam menerapkan hukum dan ataumelanggar ketentuan

No. 1820 K/Pid.Sus/2014Kabupaten Karawang serta JUDEX FACT tidak mempertimbangkan fakta fakta hukum yang terbukti di dalam persidangan Pengadilan NegeriKarawang, bahwa hubungan antara Terdakwa Abdul Latif bin Hadiriantodengan Saksi korban Ayu Larasati adalah hubungan berpacaran, tetapitidak direstui oleh Ayah kandung Saksi Korban yang bernama : RUSMANdan Saksi korban Ayu Larasati sendiri telah menyatakan tidak rela melihatTerdakwa Abdul Latif bin Hadirianto ditahan sebagai akibat perobuatan yangdilakukan

No. 1820 K/Pid.Sus/2014Kesatu yaitu Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak sebagaimana faktafakta hukum yang ditemukan dalamperkara in Casu yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar olehJudex Fact; Bahwa alasanalasan keberatan dari Pemohon Kasasi tentang hasil Visumyang oleh Pemohon Kasasi dinyatakan cacat hukum, atau tentang siapakahyang mendatangi terlebin dahulu apakah Terdakwa dan Saksi korban, atauapakah Terdakwa dan Saksi korban benarbenar saling mencintai,

terhadap saksi (istriTerdakwa) karena Terdakwa tidak memberikan keperluan hidup rumahtangga;Menimbang bahwa selanjutnya terhadap penelantaran yang dilakukanoleh Terdakwa tersebut termasuk dalam ruang lingkup rumah tanggadikarenakan menurut ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004Pasal 2 huruf a yang termasuk dalam ruang lingkup rumah tangga adalah:suami, istri dan anakanak dan dalam perkara a quo saksi adalah istriTerdakwa;Menimbang bahwa selanjutnya terhadap alasan kasasi dariTerdakwaperinal Judex Fact

Putusan Nomor 1084 K/Pid.Sus/2019menerapkan hukum dalam menjatuhkan pidananya tersebut didalampertimbangan hukumnya, menurut Judex Juris terhadap masalahpemidanaan pada prinsipnya merupakan wewenang Judex Facti akan tetapibila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwabelum diperimbangkan Judex Fact atau Judex Fact tidak cukupmemperimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapatmemperbaiki pidana yangdijatuhkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa dalam perkara ini Judex Facti

ERIKbersalah melakukan tindak pidana bersamasama melakukanpenggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPjuncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan PenuntutUmum;Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masingmasing denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwadalam masa tahanan;Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) set dokumen Statement of Cargo; 2 (dua) set dokumen Statement of Fact; 2 (dua) set dokumen Tally Sheet; 2 (dua) set dokumen

ERIKterbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum,akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;Melepaskan Terdakwa dan II oleh karena itu dari segala tuntutanhukum (onslag van alle rechtsvervolging);Memerintahkan barang bukti berupa: 2 (dua) set dokumen Statement of Cargo;2 (dua) set dokumen Statement of Fact;2 (dua) set dokumen Tally Sheet;2 (dua) set dokumen Rekapitulation of Weight;1 (satu) lembar Berita Acara Pembongkaran CPO di MT.

Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itudengan pidana penjara masingmasing selama 1 (satu) tahun;Memerintahkan Para Terdakwa ditahan;Menetapkan agar barang bukti berupa: 2 (dua) set dokumen Statement of Cargo; 2 (dua) set dokumen Statement of Fact; 2 (dua) set dokumen Tally Sheet; 2 (dua) set dokumen Recapitulation of Weight; 1 (satu) lembar Berita Acara Pembongkaran CPO di MT. BerkahBahari 99 tertanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani olehpihak PT. PMA, PT.

Bahwa di satu sisi (pada mulanya) Majelis Hakim Pengadilan TinggiAgama Medan (judex fact) mengatakan Benar berdasarkan Pasal 7ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Mediasiitu sifatnya imperatif, karena itu Putusan Majelis Hakim PengadilanAgama Medan sebagai pemeriksaan tingkat pertama yang tidakmelaksanakan (mengabaikan) mediasi tersebut, dikualifikasi sebagaipemeriksaan yang tidak sah (undue proces) dengan akibat putusantersebut menjadi batal demi hukum (lihat putusan bagian menimbanghalaman

Bahwa akan tetapi, ternyata pada sisi lainnya kemudian Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama Medan (judex facti) itu telah bertindak tidaksesuai dengan pernyataan yang dibuatnya terdahulu itu, karena ituMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan (judex fact) itu patutdinyatakan tidak konsisten dan juga tidak konsekwen dengan pendapatyang sudah dinyatakannya (dibuatnya) terdahulu itu;3.

atas pokok perkara atau objek materil dari padaperkara yang disidangkan;Bahwa karena itu menjadi terbuktilah dimana Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama Medan (judex facti) telah keliru dan salah di dalammenafsirkan dan menerapkan berlakunya Peraturan Mahkamah AgungNomor 1 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 2 dan 3 Tentang Mediasi, sehinggakarenaitu membuat putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama Medan itu juga menjadi batal demi hukum;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan (Judex Fact

Bahwa akan tetapi didalam perkara banding ini ternyata Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama (judex fact/) juga telah mengulangi kesalahandan kekeliruan yang sama seperti yang telah dilakukan oleh PeradilanTingkat Pertama, dengan demikian berarti Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama (judex facti) telah mengulangi cacat formil dan tidakberusaha untuk memperbaikinya, karena itu putusan yang dibuat olehMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama (/udex fact) itu tentu sajadengan sendirinya juga menjadi batal

No.499 /PDT/2016/PT.DKIInstansi terkait lainnya karena masih adanya dokumen yangdibutuhan untuk proses clearanceout kapal Penggugat yaitudokumen Statement of Fact yang harus ditanda tangani olehKapten Kapal Penggugat sehingga Turut Tergugat belummenerbitkan Surat Persetujuan Berlayar untuk kapal milikPenggugat.6.

Lee Il Young,menanda tangani dokumen Statement of Fact padatanggal 6 Oktober 2010 tersebut dan Kuasa HukumPenggugat menanda tangani Surat PernyataanKesanggupan tertanggal 7 Oktober 2010, ataspermohonan dari PT.

No.499 /PDT/2016/PT.DKI408,930 MT raw cane sugar tersebut, sub agen pelayaran segeramemberitahukan kepada Kapten Kapal Tergugat Rekonpensisewaktu. penyerahkan dokumen Statement Of Fact yangmerupakan dokumen terakhir bahwa barang telah habisdibongkar untuk dapat ditanda tangani ole Kapten Kapal TergugatRekonpensi, akan tetapi Kapten Kapal TergugatHal. 15 Putusan 451/PDT.G/2010/PN.JKT.PSTHal 26 dari 78 hal Put.

No.499 /PDT/2016/PT.DKIRekonpensi tidak bersedia menanda tangani dokumenStatement of Fact tersebut..

No.499 /PDT/2016/PT.DKIditanda tanganinya dokumen Statement of Fact oleh Kapten KapalTergugat Rekonpensi dan kejelasan mengenai tanggung jawabatas kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi denganjuga melaporkan kehilangan barang tersebut untuk diproses secarahukum di Direktorat Kepolisian Perairan Pelabuhan Panjang sesuaidengan Laporan Polisi No.

l07 Balipapan adalah sangat merugikan Pemohon Kasasi karena Pengadilan MiliterTinggi Medan tidak obyektif dalam mempertimbangkan buktibukti dan pengakuan baikdari Pemohon Kasasi maupun dari Saksisaksi yang terjadi dari persidangan serta tidaklini P hPe E Fc fact salah dan keliu dalain meni slat Duk saksi: Raveria hanyaketerangan saksi yang merugikan Pemohon Kasasi yang dipertimbangkan, sedang alatbukti saksi yang meringankan Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan, sehinggaMajelis Hakim terkesan tidak

fingkat pertama perkara aquo telahbemendapat tentang adanya keharusan dari penggugat/pembanding untukmenarik pihak lain agar supaya sekedar tunduk dan taat terhadap putusanhakim;Bahwa dengan dasar pertimbangan majelis hakim judex fact TingkatPertama perkara aquo pada halaman 36,37 dari 39 putusan Nomor5/Pdt.G/2016/PN.Ad telah seolaholah memberikan penda@at yangterselubung untuk menjadikan Wayan Perwata, Pan Sultoni dan KomangArya sebagai pihak dalam perkara aquo;Bahwa yang dimaksudkan pembanding

Tingkat Pertama terkesan hanya mempertimbangkanapa yang telah dipaparkan oleh tergugat I/terbanding tanpa mempertmbangkanketerangan saksisaksi penggugat/pembanding yang mengatakan bahwapenggugat/pembanding masih tinggal dilokasi tanah terperkara sampai tahun 1984,bagaimana pula kaitannya dengan PERMENDAGRI tersebut ;Bahwa Majelis Hakim Judex fact Tingkat Pertama aquo telah bemendapat tentangadanaya keharusan dari Penggugat/Pembanding untuk menarik pihak lain agar supayasekedar tunduk dan taat terhadap

putusan hakim;Bahwa dengan dasar pertimbangan majelis hakim judex fact tingkat pertama perkaraaquo pada halaman 36,37 dari 39 putusan No. 5/Pdt.G/2016/PN.AdI telah seolaholahmemberikan pendaat yang terselubung untuk memjadikan Wayan Perwata, Pan Sultonidan Komang Arya sebagai pihak dalam perkara aquo;Bahwa dengan adanya pertmbangan dan pendapat tersebut sama halnya menjaditergugat I/terbanding atau Wayan Perwata, Pan Sultoni dan Komang Arya untukmendesain caracara yang sama, caracara yang tidak

seenaknya tentangproses jual beli walaupun tanpa bukti surat penunjang, sehingga putusannya lagilagi(NO) dan NO seterusnya karena kurang pihak ;Bahwa Majelis Judex facti Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan ketewrangan saksisaksi penggugat/pembanding maupun saksisa&si tergugat I/terbanding yang telahdibenarkan dalam pertimbangan putusan ini mengatakan bahwa hanya tergugatI/terbanding lah yang sekarang ini menguasai tanah terperkara dengan cara mendirikanbangunan;Bahwa selain itu Majelis Hakim Judex Fact

Tingkat Pertama tidak mempertimbangkankenyataan pada saat sidang lokasi yang telah dibenarkan dalam pertimbangan putusanini, bahwa hanya satu pihak yang secara fisik (Feitelijk) menguasai tanah terperkarayaitu, tergugat I/terbanding ;Bahwa akibat keadaankeadaan pertimbangan Majelis Hakim Judex Fact tingkatpertama tersebut, maka dasar hukum (Yurisprudensi) yang dijadikan acuanpenggugat/pembanding yang bersesuaian dengan faktafakta dalam proses perkaraaquo pada saat jawab menjawab fidak diperfimbangkan

Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) telah melanggar undangundang atauhukum yang berlaku;1.Bahwa Majelis Hakim (Judex Fact) Pengadilan PHI Medan telah salahmenerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebab dengansikap membabi buta (menutup mata) telah mengabaikan faktafaktahukum yang ada di dalam persidangan, baik berupa fakta dalambentuk keterangan saksi dan faktafakta persidangan dalam bentukpengakuan tertulis berupa jawaban yang diajukan melalui kuasahukum di persidangan, serta fakta hukum berupa

Bahwa mestinya dengan adanya kesalahan berat tertangkap tangan(tertangkap basah) yang sudah diakui secara tertulis oleh Penggugat(Daniel Edenata) tersebut, seharusnya Majelis Hakim (Judex Fact)wajidb menerapkan dan mempergunakan bukti hukum yang tertulisdengan kekuatan bukti yang sempurna itu guna menolak gugatan ituuntuk seluruhnya di dalam putusan tersebut;5.

Bahwa dengan diabaikannya bukti hukum dengan kekuatan bukti yangsempurna itu, dan apalagi bersamaan dengan itu Majelis Hakim(Judex Fact) juga telah mengabaikan semua keterangan saksisaksiyang ada di dalam persidangan, maka dengan demikian berartiMajelis Hakim (Judex Facti) secara nyata dan terangterangan telahmelanggar ketentuan Pasal 164 juncto Pasal174 HIR jis Pasal 311Rbg dan Pasal 1891, 1825 KUHPerdata dan Pasal 170 HIR/Pasal1907 KUHPerdata;6.

Nomor 468 K/Pdt.SusPHI/2016dengan demikian terjadilah kontradiksi hukum karena causalitas,sehingga secara otomatis kepada Majelis Hakim (Judex Fact)langsung dapat disebut (dituduh) telah keliru dan salah di dalammenerapkan hukum yang berlaku;Il.

Bahwa apabila Majelis Hakim (Judex Facti) lari dan ingkar dari ketentuanhukum yang wajib dan mengikat tersebut, maka dengan berarti MajelisHakim (Judex Fact) telah melanggar undangundang dan hukum yangberlaku, karenanya putusan yang telah dibuat menjadi batal demi hukumatau setidaknya dapat dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;5.

KEBERATANALASAN ALASAN KASASI PEMOHON KASASI :Bahwa, Judex Fact (Putusan Pengadilan Tinggi Sula Nomor 35/PDT/2010,tanggal 29 Juli 2010) yang kurang cukup perimbangannya adalah merupakan salah satu alasan kasasi dan putusan tersebut harus dibatakan (wde Yurisprudensi MahkamahAgung Republik hdonesia Nomor 492K/SIP/1970, tanggal 16 Desember 1970 ;Bahwa, terhadap pertimbangan putusan Judex Faci yang tertuang dalamputusanya Nomor 35/PDT/PT.Sulra, tanggal 29 Juli 2010 adalah kurang cukuppertimbanganya

BB pada Hal. 25 sebagai berikiutMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi para Penggugat dipersidanganMajelis Hakim menilai keterangan Saksi para Penggugat bukan didasarkan pada apa yangdilhat atau dialaminya sendin melainkan didasarkan atas cerita orang sepaniang mengenaiperolehan dan penguasaan tanah obyek sengketa", dimana Judex Fact tidak secara jelasmengemukakan dalam pertimbangan hukum putusanya a quo tentang keterangan SaksiSaksi yang mana dari para Penggugat Pembanding yang dimaksud

karena ke tiga orangSaksi Pembanding tersebut tidak sematamata menerangkan apa yang didengar dariorang lain, melainkan ada pula yang dialami dan dilihatnya sendiri dan tidak pulamenielaskan keterangan saksi yang mana yang didasarkan pada cerita orang lain, ataudengan kata lain Judex Facti hanya mengemukakan secara gamblang, maka dengandemikian Judex Fact telah melanggar hukum acara dalam menialankan tugassebagaimana yang disyaratkan oleh undangundang ;1.

Bahwa, selain itu pula putusan Judex Fact dalam perkara a quo tidak didasarkan padapertimbangan hukum yang bersangkutan sehingga oleh karenanya putusan a quotelah bertentangan dengan hukum, hal ini lan yang terjadi pada putusan Judex FactNomor 35/PDT/2010/PT.Sultra, tanggal 29 Jul 2010 ( vide Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 51K/SIP/1972, tanggal 25 Maret 1972, tiap bagian9 dari 12 hal. Put.