Ditemukan 3 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-02-2018 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 04-05-2018
Putusan PA LAHAT Nomor 108/Pdt.G/2018/PA.Lt
Tanggal 14 Maret 2018 — - Penggugat Fisly binti Ahlanudin -Tergugat Doni Darossalam bin Darsono
134
  • Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Doni Darossalam bin Darsono) terhadap Penggugat (Fisly binti Ahlanudin) ;3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lahat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat; untuk mencatat perceraian tersebut;4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
    - PenggugatFisly binti Ahlanudin-TergugatDoni Darossalam bin Darsono
Register : 25-04-2017 — Putus : 19-05-2017 — Upload : 19-06-2017
Putusan PA TENGGARONG Nomor 168/Pdt.P/2017/PA.Tgr
Tanggal 19 Mei 2017 — Pemohon I Pemohon II
155
  • syarat danrukun perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo. pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon danPemohon II tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimanayang dimaksud dalam pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jopasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibaratdalam Kitab I'nantut Tholibin Juz IV halaman 254 yang menyatakan :fisly
Register : 06-03-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA KOTO BARU Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.KBr
Tanggal 4 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
219
  • ./2017/PAKBra fisLY Gig',s..ft,ToBahwa selanjutnya untuk mempersingkat ura,an putusa) S(~ IN1semua Majelis Hakim hal yang termuat dalam berita acara ti8pU1 J jmerupakan baqian yang tidak terpisahkandari putusan ini aPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai di atasMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang:Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang:Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama