Ditemukan 206 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 01-11-2018 — Upload : 06-02-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 77/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby
Tanggal 1 Nopember 2018 — CITRA SARANA FORWARDER Cabang Surabaya
16346
  • CITRA SARANA FORWARDER Cabang Surabaya
Putus : 12-11-2018 — Upload : 06-02-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 74/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby
Tanggal 12 Nopember 2018 — CITRA SARANA FORWARDER Cabang Surabaya
17041
  • CITRA SARANA FORWARDER Cabang Surabaya
Putus : 12-11-2018 — Upload : 06-02-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby
Tanggal 12 Nopember 2018 — CITRA SARANA FORWARDER Cabang Surabaya
544127
  • CITRA SARANA FORWARDER Cabang Surabaya
Putus : 07-11-2018 — Upload : 06-02-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby
Tanggal 7 Nopember 2018 — CITRA SARANA FORWARDER Cabang Surabaya
21448
  • CITRA SARANA FORWARDER Cabang Surabaya
Putus : 24-02-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2331 K/Pdt/2014
Tanggal 24 Februari 2015 — MITRA TRANSINDO PERKASA (FREIGHT FORWARDER)
6745 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MITRA TRANSINDO PERKASA (FREIGHT FORWARDER)
    halaman 55 aliena 7 menyatakan:Menimbang bahwa dari surat bukti P.22 yang sama dengan T.II.10, terbuktiPenggugat telah mengadakan kontrak pengangkutan dengan Turut Tergugat,selanjutnya Turut Tergugat meminta Tergugat I untuk melakukan pengangkutantersebut, yang disanggupi Tergugat I sesuai surat kesanggupan melalui surat emailelektronik (P.24);Pertimbangan halaman 56 aliena 2 dan 5: menimbang bahwa dilakukannyapengangkutan oleh Tergugat I adalah atas permintaan Turut Tergugat sebagai pihakFreight Forwarder
Putus : 21-01-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 904/B/PK/PJK/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — PT. SANTA FE INDONUSA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
9266 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jikapun benar bahwa Pemohon PK menghitung PPN dengancara sebagaimana dikutip di atas, itu bukan otomatis berarti bahwa Pemohon PKbukan Freight Forwarder.Bahwa untuk mengetahui apakah Pemohon PK adalah Freight Forwarder ataubukan, Termohon PK (semula Terbanding) seharusnya berpijak pada sumbersumber hukum yang berlaku. Langkah yang dilakukan Termohon PK seharusnyaadalah, sesuai dengan urutan sebagai berikut:a Mencari definisi Freight Forwarder dalam hukum pajak.
    Bahwa freight forwarder mengadakanperikatan timbal balik dengan klien, bahwa freight forwarder akanmendapatkan provisi untuk jasanya mencarikan pengangkut. Sehingga jelas,jika dibandingkan dengan informasi yang diberikan oleh Pemohon PKsebagaimana dikutip dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put37347/PP/M.XI/16/2012 diucapkan 26 Maret 2012 halaman 3538, maka Pemohon PKadalah perusahaan ekspeditie/freight forwarder.
    Putusan Nomor 904/B/PK/PJK/201424di berbagai negara, biaya dibayarkan sekaligus kepada forwarder, walaupunjasa forwarder melibatkan perikatanperikatan lain antara forwarder denganpihak III, sebagai agen dari klien/pengirim, sebagaimana halnya yangdilakukan Pemohon PK dengan invoicenya.Pengenaan (satu) Jnvoice untuk Seluruh Pekerjaan Bukan Dasar untukMenentukan Apakah Pekerjaan Dilaksanakan di Dalam atau di Luar Daerah Pabean.Bahwa dari amar menimbang dalam putusannya Nomor Put37347/PP/M.XI/16/2012
    Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidakmenimbang bahwa peraturan perundangundangan sama sekali tidak mengharuskanbahwa agar atas jasa yang diserahkan di luar negeri dalam bisnis forwarder harusdiberikan invoice yang terpisah.
    Forwarder menagih kepada pengirim, dan dengan itumembayarkan jasajasa yang dimanfaatkan di luar negeri, dan di dalam negeri.Adapun jika ada kelebihan, hal itu adalah ongkos jasa bagi forwarder. Sebagaimanadiatur dalam KUHD di atas, perusahaan expeditie memberikan jasa forwarder, dansebagai timbal balik perusahaan tersebut mendapatkan provisi.
Register : 20-07-2012 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 05-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.46553/PP/M.XIV/16/2013
Tanggal 29 Juli 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10433
  • .: bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa nilai penggantian pada piutanglain lain (other receivable) yang terdapat dalam Akun General LedgerPemohon Banding bukan rnerupakan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)karena tidak ada penyerahan jasa, atas transaksi tersebut merupakan nilaipenggantian (suspense) atas biayabiaya reimbursment yang Pihak Pertama(Pemohon Banding) bayarkan kepada supplier/Forwarder (Pihak Ketiga) atastagihan Air/Ocean Freight, Storage, Insurance, Bank Charges, dll yangnantinya
    Nilai invoice atas seluruh transaksi yang Pemohon Banding bayarkankepada supplier/Forwarder sama dengan jumlah yang Pemohon Bandingtagihkan kembali kepada customer.
    Desember 2009 sebesar Rp.2.575.218.916,00 karena menurut PemohonBanding nilai tersebut adalah nilai penggantian (suspense) atas biayabiayareimbursment yang Pemohon Banding bayarkan kepada supplier/forwarder(pihak ketiga) atas tagihan air/ocean freight, storage, insurance, bank chargesdll.bahwa alur dari transaksi nilai penggantian menurut Pemohon Banding adalahsebagai berikut:a. Transaksi jual beli antara pihak pertama (Worldwide Unix (s) Pte., Ltd.
    (WWU)/supplier/forwarder) dengan pihak kedua Pemohon Banding, Pemohon Bandingmembeli barang kepada pihak pertama yang atas barang tersebut akan dijualkembali kepada pihak ketiga,.
Register : 05-09-2013 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 15-07-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor 246/Pid.B/2013/PN.Btl
Tanggal 9 Oktober 2013 — SUARDIN bin (alm) LOTONG
5622
  • Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah sasis tangki yang telah dipotong-potong ; ----------------------------------- 3 (tiga) buah ban forwarder ; ------------------------------------------------------------------- 1 (satu) buah semprong garden ; --------------------------------------------------------------Dikembalikan kepada saksi H.
    pidana penadahan yang dilakukan secara berlanjutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke1 KUHP jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUARDIN bin (alm) LOTONGberupa pidana penjara masingmasing selama 6 (enam) bulan dengandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dandengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; 3 Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah sasis tangki yang telah di potongpotong ;e 3 (tiga) buah ban Forwarder
    Selanjutnya 3 (tiga) ban FORWARDER beserta velgnyaditaruh JAFAR dan ARIFIN serta JUBAI di depan rumah terdakwa ;Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wita,JAFAR datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk mengambil uangpenjualan velg ban FORWARDER.
    Selanjutnya terdakwa memotongmotongketiga velg ban FORWARDER tersebutdengan menggunakan set alat pemotongkemudian potongan velg tersebut ditimbang dan diperoleh hasil seberat 303 Kg.Setelah potongan velg ban FORWARDER ditimbang kemudian terdakwamenyerahkan uang sebanyak Rp. 845.000, (delapan ratus empat puluh limaribu rupiah) kepada JAFAR ; Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 23.00 Wita,JAFAR bersamasama dengan ARIFIN dan JUBAI datang lagi ke rumahterdakwa dengan maksud
    interogasi JAFAR mengaku mengambil barangbarang tersebutbersamasama dengan JUBAI dan ARIFIN dengan menggunakan saranaMobil Truck PS 120 warna kuning = milik ARIFIN ;e Bahwa benar barang bukti di persidangan adalah diakui telah dibeli olehterdakwa dari JAFAR dan kaitannya dengan perkara terdakwa ini ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakanketerangan saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan ; 5 Saksi JAFAR bin (alm) DAHRIe Bahwa saksi saat mengambil 3 (tiga) biji ban FORWARDER
    gandengan tangki minyak dan 2(dua) semprong garden kereta sparepart adalah barang bukti yang dibeliterdakwa dari JA FAR ; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian keterangan saksisaksi maupun Terdakwa, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan telahdicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan dianggap masuk dan dipertimbangkandalam Putusan ini ; Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan yaitu :e 1 (satu) buah sasis tangki yang telah di potongpotong ;e ss ( tea a huah ban Forwarder
Putus : 19-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 816/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Februari 2014 — PT. SANTA FE INDONUSA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
17456 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Freight Forwarder dalam hukum pajak.
    Bahwa freight forwarder mengadakan perikatan timbal balikdengan klien, bahwa freight forwarder akan mendapatkan provisi untukjasanya mencarikan pengangkut. Sehingga jelas, jika dibandingkan denganinformasi yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimanadikutip dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put37350/PP/M.XI/16/2012diucapkan 26 Maret 2012 halaman 3537, maka Pemohon PeninjauanKembali adalah perusahaan ekspeditie/ freight forwarder.
    Sehingga jelasterlihat bahwa memang dalam model bisnis standar freight forwarder diberbagai negara, biaya dibayarkan sekaligus kepada forwarder, walaupunjasa forwarder melibatkan perikatanperikatan lain antara forwarder denganpihak Ill, sebagai agen dari klien/pengirim, sebagaimana halnya yangdilakukan Pemohon Peninjauan Kembali dengan invoicenya.Pengenaan 1 (satu) Invoice untuk Seluruh Pekerjaan Bukan Dasar untukMenentukan Apakah Pekerjaan Dilaksanakan di Dalam atau di Luar DaerahPabean.Bahwa dari
    MajelisHakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak menimbang bahwa peraturanperundangundangan sama sekali tidak mengharuskan bahwa agar atas jasayang diserahkan di luar negeri dalam bisnis forwarder harus diberikan invoiceyang terpisah.
    Oleh karenanya,keputusan yang dihasilkan, karena tidak didasarkan pada wewenang yangsah, adalah cacat hukum, dan oleh karenanya batal demi hukum.Bahwa sesuai dengan konstruksi hukum yang diakui secara nasional daninternasional, forwarder adalah agen/pesuruh dari klien/pengirim, yangmencarikan pengangkut untuk pengirim. Forwarder menagih kepada pengirim,dan dengan itu membayarkan jasajasa yang dimanfaatkan di luar negeri, danHalaman 15 dari 20 halaman.
Register : 25-08-2011 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.49236/PP/M.I/15/2013
Tanggal 28 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
14549
  • sebesar Rp11.729.933,00;bahwa pengeluaran tersebut adalah merupakan biaya forwarder atas pemakaian jasaoleh Pemohon Banding dalam rangka pemasukan barang import yang akandigunakan untuk kegiatan usaha;bahwa Pemohon Banding dapat menunjukkan buktibukti yang merupakan biayaforwarder sebesar Rp11.729.933,00;bahwa berdasarkan data diatas, maka Majelis berpendapat bahwa koreksiTerbanding atas biaya forwarder sebesar Rp11.729.933,00 tidak dapatdipertahankan;l.c.4. koreksi biaya lainlain sebesar Rp1.172.201,00
    Berdasarkan fakta tersebut maka pembayaran sebesarRp.325.258.800 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf fUU PPh 2000;bahwa biaya Travelling sebesar Rp145.254.388 merupakan biaya kenikmatan natura sesuaipasal 9 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2000 tidak dapat dibebankan sebagai biaya, biaya yangdikeluarkan untuk kepentingan orang lain dan biaya tanpa didukung buktibukti;Menurut Pemohon BandingMenurut Majelisbahwa berdasarkan data General Ledger total biaya forwarder di
    ;Bahwa Biaya forwarder sebesar Rp. 16.775.708 didukung buktibukti yang sah dan memadai.Perlu diinformasikan bahwa sistem filling yang ada di Pemohon Banding bahwa dokumentersebut di file tidak berdasarkan pada account laporan keuangan melainkan berdasarkan buktivoucher kas / bank.
    ;bahwa Biaya forwarder sebesar Rp. 2.278.409 didukung buktibukti yang sah dan memadai.Perlu diinformasikan bahwa sistem filling yang ada di Pemohon Banding bahwa dokumentersebut di file tidak berdasarkan pada account laporan keuangan melainkan berdasarkan buktivoucher kas / bank.
    sebesar Rp.16.775.708,00;bahwa biaya forwarder tersebut merupakan pembebanan biaya atas pemakaian jasa olehPenohon Banding dalam rangka kegiatan usaha yaitu eksport barang dagangan;bahwa Pemohon Banding dapat menunjukkan buktibukti pengeluaran atas biayaforwarder sebesar Rp 16.775.708,00 tersebut;bahwa berdasarkandata dan keterangan diatas, maka Majelis berpendapat koreksiTerbanding atas biaya forwarder sebesar Rp 16.775.708,00 tidak dapat dipertahankan;koreksi atas biaya telekomunikasi sebesar
Register : 11-12-2012 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 05-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.46555/PP/M.XIV/16/2013
Tanggal 29 Juli 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11133
  • .: bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa nilai penggantian pada piutanglain lain (other receivable) yang terdapat dalam Akun General LedgerPemohon Banding bukan rnerupakan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)karena tidak ada penyerahan jasa, atas transaksi tersebut merupakan nilaipenggantian (suspense) atas biayabiaya reimbursment yang Pihak Pertama(Pemohon Banding) bayarkan kepada supplier/Forwarder (Pihak Ketiga) atastagihan Air/Ocean Freight, Storage, Insurance, Bank Charges, dll yangnantinya
    Nilai invoice atas seluruh transaksi yang Pemohon Banding bayarkankepada supplier/Forwarder sama dengan jumlah yang Pemohon Bandingtagihkan kembali kepada customer.
    Desember 2009 sebesar Rp. 11.595.827.325,00 karena menurut PemohonBanding nilai tersebut adalah nilai penggantian (suspense) atas biayabiayareimbursment yang Pemohon Banding bayarkan kepada supplier/forwarder(pihak ketiga) atas tagihan air/ocean freight, storage, insurance, bank chargesdll.a.
    ., (WWU/supplier/forwarder) dengan pihak kedua Pemohon Banding, Pemohon Bandingmembeli barang kepada pihak pertama yang atas barang tersebut akan dijualkembali kepada pihak ketiga,.
Putus : 22-08-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149/B/PK/PJK/2009
Tanggal 22 Agustus 2011 — PT. JH. BACHMANN INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5239 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan bile terdapat perbedaan antara biayafreight forwarder, biaya warehouse dan biaya lainlain yangdibayarkan freight forwarder kepada perusahaan pelayaran ataupihak lain dengan dimintakan kepada pelangga, maka selisihnyamerupakan bagian dari Dasar Pengenaan Pajak.15c.
    Sebagaimana telah disebutkan dalam butir No. 8 di atas,kegiatan usaha freight forwarder diklasifikasikan di dalam KBLI No.63510, termasuk di dalamnya kegiatan pengiriman dan atau pengepakanbarang dalam volume besar melalui angkutan kereta api, angkutan darat,angkutan laut maupun angkutan udara.
    Perusahan jasa pengiriman paket(disebut juga sebagai jasa kurir), yang tergolong dalam KBLI 64130,kegiatan usahanya meliputi pengiriman barang cetakancetakan, Suratkabar, bungkusan kecil, paket, dan uang yang dilakukan oleh swasta,(salinan KBLI No.63510 dan No. 64130 terlampir dalam Lampiran 6).Pada intinya, satusatunya perbedaan antara freight forwarder denganperusahaan jasa pengiriman paket hanya mengenai ukuran paket yangdikirimkan oleh perusahaan freight forwarder dan perusahaan jasapengiriman
    Perlu dicatat bahwaPemohonPK dan pengusaha freight forwarder juga memberikan layananatau pengurusan agar terlaksananya layanan yang sama.Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 149/B/PK/PJK/2009.35.Bahwa, butir 2 SE37 menyebutkan bahwa dalam melakukan kegiatanusaha pengiriman paket ke luar Daerah Pabean, pengusaha jasapengiriman paket di dalam Daerah Pabean dapat meminta pihak ketigadiluar Daerah Pabean untuk menyerahkan paket tersebut sampaitujuannya.
    S975/PJ.53/2003 tanggal 7 Oktober 2003tentang Dasar Pengenaan PPN dalam Industri Freight Forwarder("S975"), salinannya terlampir sebagai Lampiran 6. S975 secara2340.4142.43.spesifik ditujukan kepada PT. Mayaguna Megamas ("PT. MM") untukmenjawab pertanyaan PT. MM.Bahwa, penerapan S975 oleh Judex Factie untuk Putusan PengadilanPajak terhadap PemohonPK adalah cacat hukum karena S975ditujukan kepada PT.
Register : 20-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
TiMMY WOLYA
Terdakwa:
INDRA IRAWAN.
294369
  • Woori Sukses Apparel membuatdokumen shipping instruction kepada forwarder PT. Orienstar Shipping danmembuat dokumen PEB kedua yang diajukan kepada system di Bea dan Cukai. Bahwa Pihak forwarder mengirimkan email kepada pihak PT. WooriSukses Apparel dengan mengirimkan datadata yang telah diberikan olehAGUS HERFANI dan meminta pihak PT. Woori Sukses Apparel untukmembuat dokumen shipping instruction (SI) kepada forwarder dengan datadata yang telah diberikan sebelumnya.
    Setelah itubarang tersebut akan dilakukan proses penghitungan/tally oleh masingmasing staff forwarder yang ditunjuk dan membuat surat tally barang.Selanjutnya staff perusahaan forwarder akan melakukan stuffing barang kedalam kontainer dan membuat surat stufing plant (memuat dataShipper;jumlah barang;dan kubikasi barang) dan menyerahkannya kepadaStaf Tally Man PT MBPI.
    Woori Sukses Apparel.Saksi mengirimkan data kepada forwarder untuk dikirim kepada eksportir dandibuatkan shipping instruction. Untuk PEB nomor 025110 tanggal 13 Januari2020 atas nama PT. Anugerah Abadi Bersama dan PEB nomor 027767tanggal 14 Januari 2020 atas nama PT. Fajar Tunggal Nasional saksimenggunakan forwarder PT. Sigma Global Makmur. Sedangkan untuk PEBnomor 012935 tanggal 8 Januari 2020 atas nama PT. L&B saksimenggunakan forwarder PT.
    Woori SuksesApparel membuat dokumen shipping instruction kepada forwarder PT. OrienstarShipping dan membuat dokumen PEB kedua yang diajukan kepada system diBea dan Cukali.Menimbang, bahwa pihak forwarder mengirimkan email kepada pihakPT. Woori Sukses Apparel dengan mengirimkan datadata yang telah diberikanoleh Agus Herfani dan meminta pihak PT. Woori Sukses Apparel untuk membuatdokumen shipping instruction (SI) kepada forwarder dengan datadata yangtelah diberikan sebelumnya.
Putus : 30-10-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 B/PK/PJK/2005
Tanggal 30 Oktober 2009 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ; PT. NTL NAIGAI TRANS LINE INDONESIA,
50344 Berkekuatan Hukum Tetap
  • :Bahwa perusahaan Freight Forwarder sesuai dengan PP No.82 Tahun 1999 tanggal 5 Oktober 1999 Pasal 1 angka 17,diartikan sebagai usaha jasa pengurusan transportasi yangkegiatan usahanya ditujukan untuk semua kegiatan yangdiperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaanbarang atau hewan melalui angkutan darat, laut dan atauudara;Bahwa Freight Forwarder adalah bidang usaha yang relatifbaru, yaitu baru timbul sesudah adanya pengangkutanbarang sistem container.
    Dengan containerisasipengangkutan maka para pengirim dan penerima barangyang tidak cukup mengisi satu container, tidak berhubunganlangsung dengan perusahaan pelayaran melainkan denganperusahaan Freight Forwarder;Bahwa perusahaan Freighth Forwarder bertanggung jawabatas pengurusan (menghandle) barangbarang customer(pengiriman dan penerima) dari atas kapal ke KawasanPabean (TPS = Tempat Penimbunan Sementara) atausebaliknya;Bahwa untuk jasa ini pengusaha Freight Forwardermembayar biayabiaya terkait
    Sedangkan biayabiayayang terkait pada kegiatan ekspor juga dimasukkan sebagaibiaya ocean freight, namun karena biaya ini menyangkutkegiatan ekspor maka tarif PPN yang berlaku 0%Bahwa untuk kelompok jasajasa kepelabuhan yangdilaksanakan oleh pengusaha Freight Forwarder yang antaralain terdiri dari:Jasa penumpukan dan jasa dermagaJasa pelayanan terminal yang terdiri dari stevedoring,cargodering, receiving, delivery dan overbregenJasa pelayanan peti kemas terdiri dari : jasa bongkar muat,jasa gerakan
    SE08/PJ.532/1999 tanggal 24 Mei 1999 sepanjangdigunakan dalam jalur pelayaran international tidakdikenakan PPN;Terminal Handling Charge (THC)Container Handling Charge (CHC)Bunker Adjustment Factor (BAF)Fuel Adjustment Factor (FAF)Dokumen Bill of Lading (B/L)Bahwa untuk lebih jelasnya dibawah ini diuraikan kegiatanperusahaan Freight Forwarder baik di bidang ekspor maupundi bidang impor, sehingga dapat diketahui kegiatan/jasa yangterutang PPN;Bidang Ekspor :PT.
    NTL menyiapkan container dari perusahaan pelayarantertentu, dan menerima barang kiriman dari beberapaeksportir (customer) untuk kemudian dikonsolidasikan(stuffing) ke dalam 1 (Satu) atau beberapa container diTempat Penimbunan Sementara (TPS) untuk kemudiandimuat ke kapal;Seluruh biayabiaya yang terkait atas jasa yang diserahkanoleh pengusaha Freight Forwarder dari TPS ke ataskapal digabungkan ke dalam biaya ocean freight;Biayabiaya lainnya yang dilaksanakan oleh FreightForwarder yang tidak tergabung
Putus : 22-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 September 2015 — PT. WORLDWIDE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4615 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pada gilirannyadilakukan reimburstment pada PT Panasonic Sikhoku Elektronics dan PTPanasonic Manufacturing Indonesia, Pemohon Banding berpendapat bahwanilai penggantian pada piutang lain lain (other receivable) yang terdapat dalamAkun General Ledger Pemohon Banding bukan merupakan Objek PajakPertambahan Nilai (PPN) karena tidak ada penyerahan jasa, atas transaksitersebut merupakan nilai penggantian (suspense) atas biayabiayareimbursment yang Pihak Pertama (Pemohon Banding) bayarkan kepadasupplier/Forwarder
    Nilai invoice atas seluruh transaksi yangPemohon Banding bayarkan kepada supplier/Forwarder sama dengan jumlahyang Pemohon Banding tagihkan kembali kepada customer.
    Nilai tagihan dalamseluruh invoice tersebut tidak ada markup biaya, artinya tidak ada keuntungan(profit) yang Pemohon Banding peroleh dan bukan merupakan penghasilanHalaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 472 B/PK/PJK/2015Pemohon Banding, untuk lebih jelasnya,berikut skema transaksi NilaiPenggantian Other Receivable : Pihak KetigaSupplier/Forwarder (2) i(1)3) Pihak Pertama Pihak KeduaPemohon Banding Customer Pemohon Bandinga(4)Penjelasan Skema :1)bahwa pihak ketiga (Supplier/Forwarder) menerbitkan
    tagihanberupa invoice atas Air / Ocean Freight, Storage, Insurance, BankCharges dll kepada Pihak Pertama (Pemohon Banding);bahwa pihak Pertama (Pemohon Banding) membayar tagihantersebut kepada Pihak ketiga;bahwa atas Tagihan yang telah Pihak Pertama (PemohonBanding) bayarkan kepada Pihak ketiga (Supplier/Forwarder)dalam penjelasan point 1, Pihnak Pertama (Pemohon Banding)menerbitkan kembali tagihan berupa Invoice atas Air / OceanFreight, Storage, Insurance, Bank Charges dll tersebut kepadaPihak
    kedua (Customer Pemohon Banding) sebagai penanggungbeban biaya sebenarnya;bahwa pihak Kedua (Customer Pemohon Banding) membayartagihan kepada Pihak Pertama (Pemohon Banding) atas biayayang telah Pihak Pertama (Pemohon Banding) bayarkan kepadaPihak ketiga (Supplier/Forwarder) (dalam point 1), dimanaNominal seluruh tagihan yang dibayarkan Pihak Kedua (CustomerPemohon Banding) sama jumlahnya dengan Nominal yang PihakPertama (Pemohon Banding) bayarkan kepada Pihak Ketiga(Supplier/Forwarder), artinya
Putus : 22-11-2006 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1200 / Pid.B / 2006 / PN. Jkt.Ut.
Tanggal 22 Nopember 2006 — JASWANI NARESH MOHANDAS
17499
  • SAMUDERA REZEKI, DocFee SAREZ141102, USD. 225.00, tanggal November 17, 2004(ASLI);Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biayapengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeliyaitu pelabuhan Dar Es Salaam di Tanzania dan tagihan biayapembuatan Bill of Lading (B/L).Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. SAREZ141102 (ASLI);Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT.
    SAMUDERA REZEKI, DocFee SAREZ071101, USD. 225.00, tanggal November 17, 2004(ASLI);Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biayapengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeliyaitu pelabuhan Lusaka di Zambia dan tagihan biaya pembuatanBill of Lading (B/L).Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. SAREZ141101 (ASLI);123Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT.
    SAMUDERA REZEKI, DocFee SAREZ1212025, USD. 285.00, tanggal December 13, 2004(ASLI);Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biayapengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeliyaitu pelabuhan Dubai di U.A.E. dan tagihan biaya pembuatan Billof Lading (B/L).Bukti T17m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. SAREZ121205 (ASLI):Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT.
    SAMUDERA REZEKI, DocFee JKDXB/0502050, USD. 475.00, tanggal March 14, 2005(ASLI);Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biayapengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeliyaitu pelabuhan Dubai di U.A.E. dan tagihan biaya pembuatan Billof Lading (B/L).Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR.JKTNCL/0502050 Sail Date March 12, 2005 (ASLI);Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT.
    SAMUDERA REZEKI, DocFee JKTDXB/0502049, USD. 475.00, tanggal March 14, 2005(ASLI);Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biayapengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeliyaitu pelabuhan DubaiU.A.E. dan tagihan biaya pembuatan Bill ofLading (B/L).Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR.JKTDXB/0502049 Sail Date March 12, 2005 (ASLI);Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT.
Register : 03-01-2012 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 05-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.46551/PP/M XIV/16/2013
Tanggal 29 Juli 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10936
  • PermohonanBanding adalah koreksi atas DPP yang berasal dari koreksi Piutang Lainlain (OtherReceivable Account) sebesar Rp.12.103.421.419,00, MenurutPemohonBandingbahwa menurut Pemohon Banding, nilai penggantian pada other receivable yang terdapatdalam akun General Ledger Pemohon Banding bukan merupakan objek Pajak PertambahanNilai (PPN), karena transaksi tersebut merupakan nilai penggantian (suspense) atas biayabiaya reimbusment yang pihak pertama (PT Worldwide Indonesia) bayarkan kepadasupplier/forwarder
    Nilai invoice atas seluruh transaksi yang PemohonBanding bayarkan kepada supplier/forwarder sama dengan jumlah yang Pemohon Bandingtagihkan kembali kepada customer.
    Majelis bahwa Terbanding melakukan koreksi atas DPP PPN masa pajak Mei s.d Desember 2008yang menurut Terbanding, Pemohon Banding menyerahkan jasa terkait Outward & Inwarddan Pemohon Banding mengeluarkan invoice untuk penggantian;bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi DPP PPN masa pajak Mei s.d Desember2008 sebesar Rp. 12.103.421.419,00 karena menurut Pemohon Banding nilai tersebut adalah nilai penggantian (suspense) atas biayabiaya reimbursment yang Pemohon Bandingbayarkan kepada supplier/forwarder
Register : 03-01-2017 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ING INTERNATIONAL ;
9260 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berpendapat bahwa dengan surat penegasan tersebut dapatdiambil kesimpulan sepanjang tercantum dalam peraturan pasal23 UU PPh jo PER70/PJ/2007 maka terutang PPh Pasal 23 danapabila tidak terdapat/termasuk dalam daftar jenis jasa yangdikenakan maka tidak terutang PPh Pasal 23;Bahwa di dalam sidang sengketa yang sama dengan masa pajakyang berbeda, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menjelaskan bahwa pengertian dari : FCR (Forwarder Cargo Receipt
    ) adalah biaya yang dikeluarkanuntuk pengurusan dokumen pengiriman barang via laut yangditerbitkan oleh perusahaan Freight Forwarder yang bertindakselaku agen dari consignee (penerima barang); THC (Terminal Handling Charges) adalah biaya pelayananbongkar muat peti kemas di pelabuhan; Agency Fee adalah biaya proses pengurusan dokumen imporyang timbul apabila pengurusan barang impor dilakukan melaluifreight forwarder;Berdasarkan hasil uji bukti Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menyatakan
    pendukung lain yangditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), hanya jumlah biaya handling dalam invoice, tanpaada kontrak dan lainlain yang dapat membuktikan jenispekerjaan yang dilakukan oleh pemberi jasa;Untuk FCR, Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) menunjukkan bukti berupa invoice dan officialreceipt, menurut keterangan dari Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding), FCR ini merupakanbiaya pengurusan dokumen pengiriman barang via laut olehfreight forwarder
    sehingga tidak terutang PPh Pasal 23.DO Fee & Adm Fee, tidak diberikan keterangan pengertianoleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding),melihat jasa yang diberikan tidak termasuk dalam daftarHalaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 59 B/PK/PJK/2017(positif list) PER70/PJ/2007 sehingga tidak terutang PPhPasal 23.FCR menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) merupakan biaya yang dikeluarkan untukpengurusan dokumen pengiriman barang via laut yangditerbitkan oleh perusahaan Freight Forwarder
    yang bertindakselaku agen dari consignee (penerima barang), tidak termasukdalam daftar (positif list) PER70/PJ/2007 sehingga tidakterutang PPh Pasal 23.THG menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) adalah biaya pelayanan bongkar muat peti kemasdi pelabuhan dan menurut Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) bahwa biaya THC adalah biayapengurusan dokumen pengiriman barang via laut yangditerbitkan oleh perusahaan freight forwarder yang bertindaksebagai agen dari penerima barang
Register : 03-01-2017 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ING INTERNATIONAL ;
7041 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PER70/PJ/2007 maka terutangPPh Pasal 23 dan apabila tidak terdapat/termasuk dalam daftar jenis jasayang dikenakan maka tidak terutang PPh Pasal 23;Bahwa di dalam sidang sengketa yang sama dengan masa pajak yangberbeda, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menjelaskanbahwa pengertian dari :Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 60/B/PK/PJK/2017 FCR (Forwarder Cargo Receipt) adalah biaya yang dikeluarkan untukpengurusan dokumen pengiriman barang via laut yang diterbitkan olehperusahaan
    Freight Forwarder yang bertindak selaku agen dariconsignee (penerima barang); THC (Terminal Handling Charges) adalah biaya pelayanan bongkar muatpeti kemas di pelabuhan; Agency Fee adalah biaya proses pengurusan dokumen impor yang timbulapabila pengurusan barang impor dilakukan melalui freight forwarder,26.
    pendukung lain yangditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),hanya jumlah biaya handling dalam invoice, tanpa ada kontrak dan lainlain yang dapat membuktikan jenis pekerjaan yang dilakukan olehpemberi jasa; untuk FCR, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)menunjukkan bukti berupa invoice dan official receipt, menurutketerangan dari Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding), FCR ini merupakan biaya pengurusan dokumen pengirimanbarang via laut oleh freight forwarder
    PER70/PJ/2007 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 60/B/PK/PJK/2017Agency fee sebesar Rp5.391.060,00 merupakan biaya prosespengurusan dokumen impor yang timbul apabila pengurusan barangimpor dilakukan melalui freight forwarder, keterangan dari TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) bahwa biaya ini timbulkarena lawan transaksi Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) menggunakan jasa dari pihak lain dalam mengurus dokumendan barang di
    /2007 sehingga tidak terutang PPh Pasal 23.DO Fee & Adm Fee sebesar Rp12.444.965,00 tidak diberikan keteranganpengertian oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding),melihat jasa yang diberikan tidak termasuk dalam daftar (positif list) PER70/PJ/2007 sehingga tidak terutang PPh Pasal 23.FCR sebesar Rp2.339.648,00 menurut Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) merupakan biaya yang dikeluarkan untukpengurusan dokumen pengiriman barang via laut yang diterbitkan olehperusahaan Freight Forwarder
Putus : 01-07-2014 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 34/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby
Tanggal 1 Juli 2014 — KARSIJANTO, SE.Spd KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
10131
  • Kemudian terdakwa KARSIJANTO, SE, Spd. menghubungi forwarder awal yangmengurusi pembayaran biaya demurrage dengan tujuan mendapatkan dokumen aslipembayaran demurrage dan tanda terima sementara jaminan demurrage yangdipersyaratkan untuk pengambilan uang diskon demurrage disamping membawa fotocopy KTP penerima kuasa dan Surat Kuasa asli dari Kadiv Perbendaharaan yangkapasitasnya sebagai pimpinan terdakwa KARSIJANTO, SE, Spd. sekaligus memintapihak forwarder mendampingi proses pengambilan uang diskon
    Untuk 11transaksi yang dilakukan forwarder PT. GCB terdakwa telah meminta untukdidampingi pihak PT. GCB yaitu ANAS DJUNAIDI atau IRFAN FAUZI, sedangkan1 transaksi dilakukan oleh forwarder PT. Dwipahasta Jasa Perak (PT. DJP), yangkeseluruhan dengan perincian transaksi awal sebagai berikut1. Dari pembayaran oleh PT. GCB untuk pelunasan dokumen Shipmen 24,no. Bill of Lading SINCB 7443781 yang diterima PT.
    Untuk 11 transaksi yang dilakukan forwarder PT. GCB terdakwatelah didampingi oleh ANAS DJUNAIDI atau IRFAN FAUZI, sedangkan 1 transaksidilakukan oleh forwarder PT. Dwipahasta Jasa Perak (PT. DJP), dengan perinciantransaksi awal secara keseluruhan sebagai berikut1. Dari pembayaran oleh PT. GCB untuk pelunasan dokumen Shipmen 24,no. Bill of Lading SINCB 7443781 yang diterima PT. Bhum MuliaPrima sebesar US $ 10.623, telah diberikan diskon demurrage sebesarUS $ 3.159 (Dollar Amerika). 2.
    Untuk 11 transaksi yangdilakukan forwarder PT. GCB terdakwa telah meminta untuk didampingi pihak PT.GCB yaitu saksit ANAS DJUNAIDI atau IRFAN FAUZI, sedangkan 1 transaksidilakukan oleh forwarder PT. Dwipahasta Jasa Perak (PT. DJP), yang keseluruhandengan perincian transaksi awal sebagai berikut1.Dari pembayaran oleh PT. GCB untuk pelunasan dokumen Shipment 24, no. Billof Lading SINCB 7443781 yang diterima PT.
    Terdakwa kemudian meminta bantuan pihak forwarder mendampingi prosespengambilan uang diskon demurrage. Untuk 11 transaksi yang dilakukan forwarder PT.GCB terdakwa telah meminta untuk didampingi pihak PT. GCB yaitu saksi ANASDJUNAIDI atau IRFAN FAUZI, sedangkan 1 transaksi dilakukan oleh forwarder PT.Dwipahasta Jasa Perak (PT. DJP), yang keseluruhan dengan total sehingga penerimaanuang discount demurrage dari 6 perusahaan shipping line tersebut secara keseluruhanadalah sejumlah US $ 72.783,75.