Kementrian Dalam Negeri CqGUBERNUR%,GUBERNUT KALTIM, Cq BUPATI NUNUKAN Cq CAMATSEBATIK, Alamat Kecamatan Sebatik disebut sebagai TERGUGATIV / TERBANDING IV; === nee5. Pemerintah Republik Indonesia Cq.

sebagaiberikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksiteman Penggugat ; Bahwa sepengetahuan saksi bahwa hubungan Penggugat denganTergugat adalah sebagai suami istri yang sah ; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suamiistridan dikaruniai 2 Qor@me~anak datemtasuhan Penggugat: iC as,tafaun terahir ini rumah tangga Penggtijjad Te al) tid whukun karena sering Bahwa saksitidak berhasil;Saksi 2, saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanPNS di Kantor Gubernut

kartukeanggotaan Panwascam ;Bahwa saksi tidak menunjukan identitas kepada tim pemenangan AHM;Bahwa dari pantauan saksi orang dewasa yang menerima amploptersebut sudah masuk dalam Daftar Pemilin Tetap KPU karena usianyadiatas 17 tahun;Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar Terdakwa saat membagikanamplop menyuruh warga agar memilih calon gubernur tertentu;Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN TteBahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada surat dari tim pemenangan/ tim Kampanye Pasangan Calon Gubernut

Hidayat Mus berada di kediamannya tempat berlangsungnyaacara tersebut;Bahwa saksi tidak ingat apakah di kediaman Ahmad Hidayat Mustersebut ada atribut partai atau pasangan calon Gubernur yangterpasang disekitar kediamannya;Bahwa saksi tidak menunjukan identitas saksi pada tim pemenangancalon Gubernur tersebut;Bahwa saksi tidak mendengar atau melihat calon gubernur tersebutmenyampaikan orasi politiknya;Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada surat dari timpemenangan / tim Kampanye Pasangan Calon Gubernut

pemberian santunan kepada anakyatim; Bahwa saksi hadir ditempat tersebut karena saksi adalah Tim Suksesuntuk pasangan calon gubernur tersebut; Bahwa tugas saksi selaku Tim Sukses adalah untuk mensosialisidengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur yangmereka dukung; Bahwa saksi melihat dari jarak 8 (delapan) meter; Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak amplop yang Terdakwa bagikanke anak yatim; Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada surat dari timpemenangan / tim Kampanye Pasangan Calon Gubernut

saksi pernah melihat surat Nomor : 113/TPAHM/II/2018tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani Wakil Ketua TimPemenangan / Tim Kampanye Ahmad Hidayat Mus Rivai yangditunjukan Hakim Ketua tersebut karena diketik oleh teman saksibernama Nita;Bahwa maksud dan tujuan surat pemberitahuan tersebut adalah jadwalkampanye pasangan AHM Rivai yang diisi acara pembagian /pemberian santunan kepada anak panti asuhan;Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada surat dari timpemenangan / tim Kampanye Pasangan Calon Gubernut

Masindo PuteraEnergy ;: Fotokopi dari fotokopi Keputusan Gubernut Sulawesi BaratNomor: 04/76/PI.IUP.OP/PTSP.A/VI/2017, tanggal 9 Juni 2017,tentang Pencabutan Izin Usaha Penambangan Operasi ProduksiBijih Tembaga (dmp) kepada PT. Masindo Putera Energy ;halaman 19 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS7. Bukti P 78. Bukti P89. Bukti P910. Bukti P 1011. Bukti P 1112. Bukti P 12: Fotokopi dari fotokopi Lembar Evaluasi Permasalahan UP atasnama PT.

Bukti T1 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Gubernut Sulawesi BaratNomor: 04/76/PLIUP.OP/PTSP.A/V1I/2017, tanggal 9 Juni 2017,tentang Pencabutan Izin Usaha Penambangan Operasi ProduksiBijih Tembaga (dmp) kepada PT. Masindo Putera Energy ;2. Bukti T2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Gubernur Sulawesi BaratNomor: 009.6/566/SET, tanggal 25 Februari 2015, perihal : SuratTeguran I (Pertama), yang ditujukan kepada Para Pemegang IUP(terlampir) masingmasing;3.

fotokopi Peraturan Menteri Energi dan SumberDaya Mineral RI Nomor: 43 Tahun 2015 tentang Tata CaraEvaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral danBaturabar, tanggal 30 Desember 2015 ;: Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur SulawesiBarat Nomor: 37 Tahun 2015, tanggal 27 November 2015,tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;: Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur SulawesiBarat Nomor: 31 Tahun 2016, tanggal 18 Oktober 2016, tentangPerubahan Atas Peraturan Gubernut

yang melaksanakan penambangan yang menggunakanalat mekanik dengan berlakunya Peraturan Daerah ini wajibmenghentikan kegiatannya ;Bahwa sesuai dengan Pasal 37 huruf a Undang Undang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUPdiberikan oleh oleh Bupati/ Walikota apabila Wilayah Izin UsahaPertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota ;Bahwa sesuai dengan Pasal 37 huruf b Undang Undang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUPdiberikan oleh Gubernut

Pasal 37 huruf b Undang Undang Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,IUP diberikan oleh Gubernut apabila WIUP beradapada lintas wilayah kabupaten/ kota dalam 1 (satu)provinsi setelan mendapatkan rekomendasi daribupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuanperundangundangan;10.Pasal 37 huruf c Undang Undang Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,IUP diberikan oleh Menteri apabila Wilayah IzinUsaha Pertambangan (WIUP) berada pada lintasHalaman 31 dari

GUBERNUT JAWA BARATC q. WALIKOTA MADYA DEPOK cq. CAMATSUKMAJAYA, berkedudukan di Jl. PesonaMajapahit depok II (dua), dalam hal ini wakili olehDrs. Aris Pujoko, MM Jabatan Camat Sukmajayaberdasarkan Surat Tugas Nomor: 800/220Sekretariat dan Surat Kuasa No. 800/221Sekrtmasingmasing tertanggal 17 Juni 2014 untukselanjutnya disebut sebagai TURUTTERBANDING II semula TURUT TERGUGAT I;3. KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I. cq. GUBERNUR JAWA BARATBarat cq. WALIKOTA MADYA DEPOK cq.CAMAT SUKMAJAYA cq.

SMR Kepada Gubernut NTT, Pintinan DPRD Propinsi NTT, Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 01 Nopember 2014 dikembalikan kepada saksi Elsa Kurniawan.5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

SMR Kepada Gubernut NTT, Pintinan DPRD PropinsiNTT, Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, DPRDKabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 01 Nopember2014 dikembalikan kepada saksi Elsa Kurniawan.5. Membebankan biaya perkara kepada negara;Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis HakimPenadilan Tinggi Kupang, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 oleh DEWA MADE ALIT DARMA, SH. Selaku Hakim Ketua,DR.

sedangkansurat pembatalan Surat Perintah Kerja (SPK) kepadaCV.Chynri Soteria dengan Direktris Rita Jois Tauran(Tergugat Dua) pada tanggal 25 Februari 2005, denganNomor 01/II/SET/2005;Bahwa berdasarkan pada Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang PedomanPelaksanaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah, dalam Pasal12 ayat 2 butir c huruf iti, menyebutkan bahwa "pengadaanyang bersifat mendesak/ khusus setelah mendapatpersetujuan dari Menteri/ Kepala Lembaga Pemerintah NonDepartemen/ Gubernut

besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasasesuai ketentuan yang berlaku ;Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyediabarang/jasa ;Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepadapimpinan instansinya ;Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepadaMenteri / Panglima TNI / Kepala Polri/ Pimpinan Lembaga/ PimpinanKesekretarian Lembaga Tinggi Negara / Pimpinan Kesektariatan Komisi/Gubernut

sambil terdakwa menunjuk kearahorang yang datang tersebut, dan ini suaminya Ibu RUSTRININGSIHWakil Gubernur Jawa Tengah, nantinya yang akan membawa titipan saksiadalah Pak PRESTHI ini, kemudian Pak PRESTHI juga mengatakankalau dirinya memang suaminya Wakil Gubernur Jawa Tengah yang bisameloloskan (menggolkan) penerimaan CPNS ini sambil memberikan janjidan banyak menyebut nama Allah, dan saat itu saksi mendengar Terdakwa12juga minta kepada Pak PRESTHI agar dapat berhubungan langsungdengan Wakil Gubernut

PRESTHI, sambilTerdakwa menunjuk kearah orang yang datang tersebut, dan mengatakanbahwa ini suaminya Ibu RUSTRININGSIH Wakil Gubernur Jawa Tengah,yang nantinya yang akan membawa titipan CPNS milik saksi dan saksiARIF JUNAEDI yaitu Pak PRESTHI ini, kemudian Pak PRESTHI jugamengatakan kalau dirinya memang suaminya Wakil Gubernur JawaTengah yang bisa meloloskan (menggolkan) penerimaan CPNS dan saat18itu saksi mendengar Terdakwa juga minta kepada Pak PRESTHI agardapat berhubungan langsung dengan Wakil Gubernut

PRESTHI, sambil terdakwa menunjukkearah orang yang datang tersebut, dan ini suaminya IbuRUSTRININGSIH Wakil Gubernur Jawa Tengah, nantinya yang akanmembawa titipan saksi adalah Pak PRESTHI ini, kemudian Pak PRESTHIjuga mengatakan kalau dirinya memang suaminya Wakil Gubernur JawaTengah yang bisa meloloskan (menggolkan) penerimaan CPNS ini sambilmemberikan janji dan banyak menyebut nama Allah, dan saat itu saksimendengar Terdakwa juga minta kepada Pak PRESTHI agar dapatberhubungan langsung dengan Wakil Gubernut

Bahwa dalam pertimbangan Panwas telah menyatakan bahwa telahterjadi pelanggaran hukum yaitu Ketentuan pasal 23 ayat (1),(6) danpasal 24 ayat(1) peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 sebagaimana telahdirubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015 Tentang PemilihanGubernur dan wakil Gubernut,Bupati dan wakil Bupati /atau walikotadan wakil walikota yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini petugasPPS dalam melakukan verifikasi faktual terhadap pendukungpenggugat,namun ternyata dalam putusannya Panwas tidakmengabulkan

yang melaksanakan penambangan yang menggunakanalat mekanik dengan berlakunya Peraturan Daerah ini wajibmenghentikan kegiatannya ;Bahwa sesuai dengan Pasal 37 huruf a Undang Undang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUPdiberikan oleh oleh Bupati/ Walikota apabila Wilayah lIzin UsahaPertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota ;Bahwa sesuai dengan Pasal 37 huruf b Undang Undang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUPdiberikan oleh Gubernut

tanah (korosone) dan minyak solar (gasoil) atau nama lain yang mempunyai spesifikasi yang sama;Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden nomor: 71 Tahun 2005 Tentang Penyediaandan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu, yang dikategorikan sebagai BBM tertentu(BBM bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumidengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume serta konsumen tertentu;Bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM jenis minyak tanah ditetapkanberdasarkan SK Gubernut

GUBERNUT KEPALADAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU Cq. WALIKOTACq. CAMAT TANJUNG PINANG TIMUR Cq. LURAHPINANG KENCANA, beralamat diJalan Raya Tanjungpinang Tanjung Uban KM. 15 Kota Tanjungpinang. Semula TergugatXI /sekarang disebut sebagai TURUT TERBANDING Il; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR KEPALADAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU Cq. WALIKOTACq. CAMAT TANJUNG PINANG TIMUR, beralamat JalanD..

Bin AHMADtersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (2)juncto Pasal 69 huruf c UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 TentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota MenjadiUndangUndang sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernut

210 ayat (2) dinyatakanlengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran menerbitkan SPM;Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal dokumen SPPsebagaimana dimaksud pada pasal 210 ayat (2) dinyatakantidak lengkap dan/atau tidak sah, penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkanSPM;(4) Permendagri No. 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis TataCara Kerja Sama Daerah.(1) Pasal 1 ayat (4) menyatakan kerja sama daerah denganpihak ketiga yang disingkat KSPK adalah kesepakatanantara Gubernut

Permendagri No. 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata CaraKerja Sama Daerah(1) Pasal 1 ayat (4) menyatakan kerja sama daerah dengan pihakketiga yang disingkat KSPK adalah kesepakatan antara Gubernut,Bupati/Waliko atas nama Pemda dengan Departemen/LembagaPemerintah Non Departemen (LPND) atau sebutan lain danbadan hukum;(2) Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Tata cara kerjasamasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:Persiapan...e.f.(3) Pasal42PersiapanPenawaranPenyiapan

210 ayat (2) dinyatakan20lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran menerbitkan SPM;Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal dokumen SPPsebagaimana dimaksud pada pasal 210 ayat (2) dinyatakantidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM;4) Permendagri No. 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk TeknisTata Cara Kerja Sama Daerah.1)Pasal 1 ayat (4) menyatakan kerja sama daerah denganpihak ketiga yang disingkat KSPK adalah kesepakatanantara Gubernut

Permendagri No. 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk TeknisTata Cara Kerja Sama Daerah1)Pasal 1 ayat (4) menyatakan kerja sama daerahdengan pihak ketiga yang disingkat KSPK adalahkesepakatan antara Gubernut, Bupati/Waliko atas namaPemda dengan Departemen/Lembaga Pemerintah NonDepartemen (LPND) atau sebutan lain dan badanhukum;Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Tata carakerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui tahapan:Persiapan ...PersiapanPenawaranPenyiapan kesepakatanPenandatanganan

yang melaksanakan penambangan yangmenggunakan alat mekanik dengan berlakunya Peraturan Daerahini wajidb menghentikan kegiatannya ;Bahwa sesuai dengan Pasal 37 huruf a Undang Undang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUPdiberikan oleh oleh Bupati/ Walikota apabila Wilayah Izin UsahaPertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota ;Bahwa sesuai dengan Pasal 37 huruf b Undang Undang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUPdiberikan oleh Gubernut

SMRkepada Gubernut NTT, Pimpinan DPRD Provinsi NTT, BupatiKabupaten Timor Tengah Selatan, DPRD Kabupaten Timor TengahSelatan tertanggal 01 Nopember 2014;Dikembalikan kepada saksi Elsa Kurniawan;5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 126/Akta.Pid/2015/PN.Soe.

(tiga) Tergugat yang disebutkan Penggugat, yaitu: Bupati Tapanuli Utara, BupatiLangkat dan Gubernut Sumatera Utara;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa apakah Objek Sengketa termasuk Kewenangan AbsolutPengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo.

Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan adalah termasuksengketa kepegawaian;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan Objek Sengketa a quo adalahKeputusan Tata Usaha Negara dan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalahsengketa kepegawaian sehingga termasuk dalam kewenangan absolut PengadilanTata Usaha Negara;Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Tergugat yang pada pokoknyamenyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) Tergugat yang disebutkan Penggugat, yaitu:Bupati Tapanuli Utara, Bupati Langkat dan Gubernut