peraturan lain tentang syaratformil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapatditerima untuk diperiksa dan diadili;Hal. 5 dari 8 Penetapan Nomor : 0059/Pdt.P/2013/PA.TnkMenimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon IIserta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukumdipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa pada tanggal 04022002 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkanpernikahan menurut agama Islam di di hadadapan

Bandar Lampung:;e Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikahbaik secara syara' maupun secara adat;e Bahwa, selama mereka menikah tidak ada orang yang menggugat perkawinannyadan belum pernah cerai;e Bahwa, selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II telah dikaruniai seoranganak bernama Indah Puspitasari;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, telah terbuktibahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 04022002 secaraagama Islam di di hadadapan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Desi Nur Fitriani binti Paryanto di bawah usia 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Hepi Nur Hidayat bin Bakri Yahmin di hadadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatana Srumbung Kabuoaten Magelang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411000,00 ( empat ratus sebelas ribu rupiah);

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Hendico Shulhan bin (alm) Purwadi untuk menjatuhkan talak 1 (satu) bain shughra terhadap Termohon (SORAYA Bahfen Binti Anas Bahfen) di hadadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mutah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebelum ikrar talak dicapkan;

4.

Jual beli sebagaimana yang terurai dalam akta Perjanjian nomor 06 tanggal29 September 2011 yang dibuat di hadadapan Johanes Limardi Soenarjo,S.H., M.H., Notaris di Surabaya adalah jual beli bangunan, bukan jual belihak atas tanah sehingga cukup dilakakan dengan akta notaris, bukan aktaPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ; Halaman 15 Putusan No.475/Padt.Bth/2016/PN.Sby.5.2. dalarn akta tersebut dengan jelas dikatakan bahwa obyek eksekusi/ obyekperlawanan telah menjadi hak dan kepunyaan Terlawan.

Jual beli sebagaimana yang terurai dalam akta Perjanjian nomor 06 tanggal29 September 2011 yang dibuat di hadadapan Johanes Limardi Soenarjo,S.H., M.H., Notaris di Surabaya adalah jual beli bangunan, bukan jual belihak atas tanah sehingga cukup dilakakan dengan akta notaris, bukan aktaPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;b. dalarn akta tersebut dengan jelas dikatakan bahwa obyek eksekusi/ obyek perlawanan telah menjadi hak dan kepunyaan Terlawan.

Nomor : 31PK/Pdt/2010, tanggal 28 Jull 2010.yang telah berkekuatan hukum tetap ;Bahwa Objek sengketa tersebut diatas telah dibeli Terlawan berdasarkanakta Perjanjian Pengikatan jualbeli nomor 06 tanggal 29 September 2011 yangdibuat di hadadapan Johanes Limardi Soenarjo, S.H., M.H., Notaris di Surabayaadalah jual beli bangunan, bukan jual beli hak atas tanah sehingga cukup dilakakandengan akta notaris, bukan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); Bahwa dalarn akta tersebut dengan jelas dikatakan

dari 18 Hal Put No. 0056/Pdt.G/2015/MS Bir.Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan telahmemeriksa dan meneliti suratsurat bukti serta saksisaksi yang diajukanPenggugat dalam persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal23 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Bireuenpada tanggal 4 Februari 2015 pokoknya mengajukan halhal sebagai berikut : Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 2 Desember1996 di hadadapan

2015/MS Bir.Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan telahmemeriksa dan meneliti suratsurat bukti serta saksisaksi yang diajukanPenggugat dan telah mendengar saksisaksi Tergugat dalam persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal2 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Bireuenpada tanggal 2 Februari 2015 yang isi pokoknya sebagai berikut : Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 8 Agustus2003 di hadadapan

Rp 2.584.000,, untuk nafkah madliyah, maka kewajiban kepada anak tetapmenjadi kewajiban, sehingga besaran kewajiban untuk Penggugat Rekonvensi adalahsepertiganya;Menimbang bahwa jumlah 197 bulan yang tidak dibantah, menjadi hitungansebagai berikut : 1/3 x Rp 2.584.000,. x 197 bulan =Rp 169.420.000, sebagai nafkahmadliyah ( nafkah yang lalu ) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepadaPenggugat Rekonveni;Menimbang bahwa tentang permintaan agar agar pembayaran dilakukansekaligus dan di hadadapan

Menjatuhkan talak satu Bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT) di hadadapan sidang Pengadilan AgamaNamlea;3. Menetapkan anak bernama Xxxx, umur 08 tahun 8 bulan dan Xxxx, Umur 2tahun dua bulan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelumTergugat mengambil Akta Cerai berupa;3.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga jutarupiah);3.2.

adanya ;Menimbang bahwa dalam pemeriksaan setempat, Tergugat justrumengakui telah menjual Sringbeed merk Alga telah dijual Terguat Rp. 500.000,( lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) besi Stik/Tali Keox RG 8,15 M/Antene Heiygentelah dijual Tergugat Rp. 15.000, (lima belas ribu rupiah), Salon Bazoka telahdijual Terguat Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), sedangkan motor HondaRevo menurut pengakuan Tergugat telah dijual Rp. 3.000.000, (tiga jutarupiah), mengingat pengakuan Tergugat dikemukakan di hadadapan

Oleh karenanya tepat Judex Facti Pengadilan TinggiMakssar bahwa Tergugat III dan IV adalah pembeli yang beriktikad baik danselaku pembeli yang beriktikad baik menurut hukum harus dilindungi, lagipula sebelum Tergugat Ill dan IV membeli tanah sengketa telah terjadibeberapa kali peralihan hak dan semuanya melalui proses sesuai ketentuanperaturan perundangundangan yaitu di hadadapan pejabat pembuat aktatanah (PPAT) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Kecamatan Hulu Palik, saksihadir pada pernikahan tersebut;: Bahwa yang saksi lihat yang menjadi wali pada pernikahantersebut adalah kakak kandung Pemohon II karena saat itu ayah dankakek kandung Pemohon Il sudah meninggal dunia, sedangkan yangmenjadi saksi dua orang; Bahwa yang saksi lihat sebagai mahar pernikahan adalah berupauang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah dibayartunai;7 Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dan Pemohon IITersebut tidak tercatat dan hanya dilangsungkan di hadadapan

cukup alasan berdasarkanposita gugatan Pemohon dan uraian dalam "Replik" sekarang ini, dan olehkarena itu, dalildalil yang diajukan Termohon menyangkut dengan petitumpetitum a quo, justru memutarbalikkan fakta, yang sepenuhnya Pemohonserahkan kepada Majelis Hakim Yth, untuk menilainya ; Replik Pemohon sekarang ini, Pemohon akhiri dengan katakatapernyataan yang tidak meladeni katakata yang "tidak lazim" dan "tidaklengkap" serta "Pemohon dan Termohon" yang dilontarkan oleh Termohondalam jawabannya ke hadadapan

Nafkah Mutah sebesar Rp10.000.000, (Sepuluh juta rupiah), danharus dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan olehTergugat Rekonvensi di hadadapan Majelis Hakim;3.

FGARTEK SBSI), Tergugat 6 (FSBKAmiparho SBSI), Tergugat7 (FPE SBSI), Tergugat 8 (FKIKES SBSI) ,Tergugat 9 (FLOMENIK SBS ),Tergugat 10 (FESDIKARI SBSI), dan Terhgugat 11 (KOPAG SBSI),dengan masih menggunakan Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan TriDarma SBSI;Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.378K/Pdt.SusHKI/2015, diatas, Para Tergugat dilarang menggunakan nama SBSI, LogoSBSI, Mars SBSI dan Tridarma SBSI;Bahwa sebagai lanjutan putusan MA no 378 K/Pdt.SusHKI2015, diadadakanperdamaian di hadadapan

Acindo Wira Perkasa yang dalamperkara ini, perusahaan saksi yang menjadi pemenang tender dari pengadaan bibitkelapa sawit pada akhir tahun 2009 yang ada di Dinas Kehutanan dan Perkebunandi daerah Kabupaten Aceh Selatan;Bahwa benar sebelum penawaran dan sebelum pengumuman tender terhadapproyek tersebut saksi telah memberikan surat kuasa pertama kepada saudara H.Zulhak yang di buat oleh dan di hadadapan Notaris di Banda Aceh untukmengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pengadaan bibit kelapa