DAUD HAHUAN, Beralamat di Desa Liang, RT.008/RW.0, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FUAD ALHADI, SH.,ROMY S DJAFAAR, SH.,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2018. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V 6. KEPALA KANTOR PERTANAHAN MALUKU TENGAH, Beralamat di Jalan R.A. Kartini, Nomor. 13. Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.

ASDP IndonesiaFerry (Persero) Cabang Ambon adalah tanah Dati Hahuan (AmaHahuan) terletak di Desa Liang Kecamatan Salahutu KabupatenMaluku Tengah di Perusah dan dikuasai pada tahun 1735 oleh PaittiHamis Hahuan moyang dari Alm.

Pati Hamis Hahuan danSahalas Hahuan ahli warisnya adalah Najamudin Lessy danAbukasim Saipala dan penerus ahli warisnya adalah MuhammadLessy (Tergugat IV) dan Muhamad Rasyid Saipala dan telahdiangkat oleh Pemerintah Negeri Liang sebagai kepala waris untukmenjaga tanah Dati Hahuan.4. Bahwa Penggugat (Abdus Samad) tidak berhak lagi untukmenggugat karena tanah yang dikuasai/dipakai oleh PT.

konsignyasi.Bahwa saksi tahu Abdullah Hahuan gugat Rajamudin Lessy dan ThalibLessy, Dinas Pariwisata maupun PT.

Register dati yang dimiliki oleh dati Hahuan itu tahun 1814.Bahwa yang saya lihat tahun saja.Bahwa saksi sudah lihat register dati itu sudah lama.Bahwa saksi lihat register dati Hahuan tahun 1814 itu kurang lebih 1 (satu)tahun.Bahwa yang saya lihat register dati Hahuan itu tulisan tangan seperti salinan.Bahwa saksi dengar dari bapak Raja bahwa tanah PT.

(orang tua Tergugat V), Hi MundarayaHahuan dan Abdullah Samual yang mengaku sebagai keturunan SAHALAS(anak lakilaki dari Moyang Patihahuan alias Patihamis hahuan) berkaitandengan adanya Penguasaan Dusun Daty Hahuan oleh Thalib Lessy dandalam Putusan Nomor 9 /1983/Prdt.G/PN.AB tanggal 17 Maret 1984 gugatandari Hi.Abdullah Hahuan, Hi Mundaraya Hahuan dan Abdullah Samual telahdikabulkan sebagian (bukti T.V5), begitu juga oleh Pengadilan Tinggi Malukudalam Putusan Nomor 58/Pdt/1985/PT.Mal telah mengabulkan

Tergugat/Pembanding:
MUHAMMAD LESSY
PAMA DJAMALI
DAUD HAHUAN
PT. ASDP INDONESIA FERRY (Persero)
Tergugat/Terbanding:
SALEH LESSY
Turut Tergugat/Turut Terbanding:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN MALUKU TENGAH

ASDP Indonesia Ferry(Persero) Cabang Ambon adalah tanah Dati Hahuan (Ama Hahuan)terletak di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengahdi Perusah dan dikuasai pada tahun 1735 oleh Patti Hamis Hahuanmoyang dari Alm.

Pati Hamis Hahuan dan Sahalas Hahuan ahli warisnya adalahNajamudin Lessy dan Abukasim Saipala dan penerus ahli warisnyaadalah Muhammad Lessy (Tergugat IV) dan Muhamad Rasyid Saipaladan telah diangkat oleh Pemerintah Negeri Liang sebagai kepala warisuntuk menjaga tanah Dati Hahuan ;4. Bahwa Penggugat (Abdus Samad) tidak berhak lagi untuk menggugatkarena tanah yang dikuasai/dipakai oleh PT.

Status tanan Negara Bekas Hak Adat SertifikatSKPT Kekitir / Surat Keterangan Raja Negeri Liang TanggalNomor 591.1/07/RNL/II/2015 tanggal 12 Februari 2015,dengan batas batas :m Sebelah Utara dengan Laut ;mw Sebelah Timur dengan Tanah Dati Hahuan ;m= Sebelah Barat dengan Tanah Dati Hahuan ;m Sebelah Selatan dengan Tanah Dati Hahuan ;2) Tanah dengan Luas 10.959 M?

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan TingkatPertama halaman 102 alinea pertama menimbulkan pertanyaan, lokasimanakah yang menjadi obyek sengketa apakah Dati Hahuan atau DatiHunimua serta dimana batasbatas Dati Hahuan dan Dati Hunimua ?, sebabsejak perkara terdahulu hingga sekarang ini obyek sengketa tidak berubah,masih sama, yaitu Dati Hahuan bukan Dati Hunimua.

Abdullah Hahuan dkk sebagaiPenggugatPenggugat, dan bukan merupakan Dati Hahuan tetapi Dati Hunimua ;Halaman 82 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMBMenimbang, bahwa didalam perkara a quo, diajukannya gugatan terhadapDaud Hahuan (in casu Tergugat V sekarang Pembanding III) adalah mewakili dansebagai ahli waris dari Hi. Abdullah Hahuan, dan oleh karena tanah yang menjadiobyek sengketa bukan milik dari Hi.

PUTUSANNomor 537 K/Pdt/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:IV.PAMA DJAMALI, bertempat tinggal di Air Mata CinaRT.002/RW.002 Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, KotaAmbon:MUHAMMAD LESSY, bertempat tinggal di Desa LiangRT.001/RW.0, Kecamatan Salahutu, Kabupaten MalukuTengah;DAUD HAHUAN, bertempat tinggal di Desa LiangRT.008/RW.0, Kecamatan Salahutu, Kabupaten MalukuTengah, dalam hal ini

Abdullah Hahuan, dan kawankawan, sebagaiPenggugatPenggugat, dan bukan merupakan Dati Hahuan, tetapiadalah milik Dati Hunimua; Bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa bukan milik dariHi. Abdullah Hahuan, dan kawankawan, maka Tergugat V juga tidakmemiliki hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, dengan demikian Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, danTergugat V tidak memiliki hak atas tanah yang menjadi objek sengketadalam perkara a quo;Halaman 13 dari 15 hal.

,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau UndangUndang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : PAMA DJAMALI, Pemohon Kasasi II: MUHAMMADLESSY, Pemohon Kasasi III: DAUD HAHUAN

PN.Amb hal mana kemudian digugatoleh Pihak Para Tergugat dengan Putusan Pengadilan Nomor :222/PdtG/2017/PN.Amb, yang mana didalam PenetapanKonsinyasi Pihak Para Penggugat tidak sama sekali dilibatkanoleh Pihak ASDP dikarenakan Pihak Penggugat memang tidakberhak atas Objek Sengketa, dan juga Penggugat didalamPutusan Pengadilan Nomor : 222/PdtG/2017/PNJVmb turutmemberikan Kesaksian dan telah diambil sumpah vano terdapatdalam halaman 78 sampai halaman 81 dan menyatakan bahwaObjek Sengketa adalah Dati Hahuan

sedangmelakukan pembangunan dermaga ferry penyeberangan bukan sebagaipemilik tanah dimana pembangunan dermaga ferry tersebut dilaksanakankarena pemilik tanahnya sedang disengketakan antara Pemerintah NegeriWaai melawan Abdul Thalib Lessy, dkk yang bertempat tinggal di NegeriLiang ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Penetapan Nomor5/Pdt.PKonsinyasi/2017/PN Amb tanggal 19 September 2017 terbuktibahwa pemberian ganti rugi/konsinyasi dari kepada Saleh Lessy,Abdusamad, Muhammad Lessy dan Daud Hahuan

Gugatan ke2 (dua) dan yang menang Hi Thalib Lessy.Bahwa gugatan ke3 antara Hi Abdullah Hahuan menggugat Hi ThalibLessy dan yang menang di Pengadilan Negeri dan Pengadilan TinggiHi Abdullah Hahuan tetapi di Kasasi Hi Thalib Lessy menang.Bahwa di Liang ada lapangan terbang, lapangan terbang dekat Auri,sejak dari Belanda sudah dipakai.Bahwa Hi Thalib Lessy punya orang tua nama Samardin Lessy.Bahwa Samardin Lessy orang tua nama Imam Namalang Lessy.Bahwa Namalang Lessy orang tua untuk Imam Maraja Lessy.Bahwa

Abdul Rahman Lessyjadi saksi buat Pama Djamali tentang tanah yang sekarang sengketaini.Bahwa Abdul Rahman Lessy memberikan keterangan bahwa obyeksengketa ini adalah dati Hahuan bukan Ama Heru, padahal Hahuanberbeda jauh dengan Ama Heru ;Bahwa saksi tahu Djafar Lessy masukan gugatan Intervensi tetapigugatan Intervensinya di tolak.Bahwa di atas ASDP ada rumah Saleh Lessy dan ada orang berjualandisitu.Bahwa Abdul Rahman Lessy biasa dipanggil seharihari Awa.Bahwa saksi biasanya ikat sapi pagi, siang

Perkara: 222 PK/Pdt/1992, tanggal 22 April 1999,suratsurat bukti tersebut adalah berupa putusanputusan yang telah memilikiberkekuatan hukum tetap (BHT) menegaskan bahwa obyek sengketa danobyek sengketa Il semula sebelum adanya sengketa dengan Negeri Waaibernama Dati Wainuru bahkan pernah diberi nama Dati Hahuan ketika terjadisengketa dengan Abdullah Hahuan namun setelah sengketa tersebutdimenangkan oleh Para Tergugat kemudian namanya diganti menjadi DatiHunimua;Menimbang, bahwa fakta tersebut di

Abdullah Hahuan (yang diwakili oleh Daud Hahuan), Sdr.Saleh Lessy (Tergugat IX) maupun Sdr. Pama Djamali (Tergugat VIII).Halaman 26 dari 62 Putusan nomor 126/Pdt.G/2021/PN Amb11.12.13Bahwa maksud dari surat sebagaimana yang disebutkan pada poin 10tersebut di atas, adalah tidak adanya keberatan dari para pihak untukpelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik proyek pembangunanDermaga/Terminal Penyeberangan di Wainuru, karena pada tahun 1982ada sengketa antara Pemerintah Negeri Waai dengan Sdr.

Sebelum akhirnya dikuasai oleh Tergugat I.Bahwa ada beberapa kali pertemuan antara Tergugat dengan TergugatH,1I,IV,V dan VI yang diwakili oleh Tergugat VII dan Pama Djamali (TergugatVII, Saleh Lessy (Tergugat IX), Muhammad Lesy dan Daud Hahuan(Tergugat IX) lainnya serta Kantor Pertanahan Maluku Tengah (TurutTergugat) dan masih belum tercapai kesepakatan tentang pihakpihak yangmemperoleh ganti rugi tanah objek sengketa, dan pertemuanpertemuantersebut tidak pernah sama sekali dihadiri baik oleh kakek

di Pandopo Bupati Maluku Tengahyang pada saat itu juga dihadiri oleh Bupati Maluku Tengah, yang padapokoknya membicarakan tentang Ganti Rugi Tergugat kepada TergugatH,MI,IW,V dan VI yang diwakili oleh Tergugat VII, Pama Djamali (TergugatVII), Saleh Lessy (Tergugat IX), Muhammad Lessy dan Daud Hahuan,namun pertemuan dimaksud kembali tidak membuahkan hasil, dikarenakanTergugat II,III,IV,Vv dan VI yang diwakili oleh Tergugat VII menolak PamaDjamali (Tergugat VIII), Saleh Lessy (Tergugat IX), Muhammad

Lessy danDaud Hahuan (Tergugat X) untuk dilibatkan sebagai pihak yang akanmenerima ganti rugi dimaksud.

Bahwa dasar hukum Tergugat II, III,1V,V danVI yang diwakili olen Tergugat VII menolak Pama Djamali (Tergugat VIII),Saleh Lessy (Tergugat IX), Muhammad Lessy dan Daud Hahuan adalahberpijak pada putusanputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap yang memenangkan Tergugat II,III,IV,V dan VI yang diwakilioleh Tergugat VII dan kenyataan di lapangan objek sengketa yang akan diganti rugi oleh Tergugat sepenuhnya dikuasai secara fisik oleh TergugatH,MI,IV,V dan VI, di Samping itu buktibukti

PN.Amb hal mana kemudian digugatoleh Pihak Para Tergugat dengan Putusan Pengadilan Nomor :222/PdtG/2017/PN.Amb, yang mana didalam PenetapanKonsinyasi Pihak Para Penggugat tidak sama sekali dilibatkanoleh Pihak ASDP dikarenakan Pihak Penggugat memang tidakberhak atas Objek Sengketa, dan juga Penggugat didalamPutusan Pengadilan Nomor : 222/PdtG/2017/PNJVmb turutmemberikan Kesaksian dan telah diambil Ssumpah yang terdapatdalam halaman 78 sampai halaman 81 dan menyatakan bahwaObjek Sengketa adalah Dati Hahuan

salah karenamendasarkan pertimbangannya kepada Putusan Pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan didalamputusan tersebut Para Pembanding semula Para Penggugatbukan sebagai pihak dan objek perkaranya didalam putusandimaksud tidak sama dengan objek didalam perkara ini.Penyebutan Dati Hunimua atas objek Perkara adalahpenyebutan Para Tergugat/Terbanding, sedangkan didalamputusan yang telah berkekuatan hukum tetap yangdipertimbangkan oleh Majelis Hakim objek perkaranya terletakdi Dati Hahuan

Penamaan Dati Hunimua atas objek perkara dan Il oleh ParaTerbanding semula Para Tergugat baru ada setelah Perkaraantara Para Terbanding semula Para Tergugat dengan AbdullahHahuan yang dimenangkan oleh Para Terbanding semula ParaTergugat, sedangkan sebelumnya objek Perkara dan Ildisebutkan terletak di Dati Wainuru, bahkan pernah diberinamanya Dati Hahuan.3.

Abdullah Hahuan (yang diwakili oleh Daud Hahuan), Sdr.Saleh Lessy (Tergugat IX) maupun Sdr. Pama Djamali (Tergugat VIII).11. Bahwa maksud dari surat sebagaimana yang disebutkan padapoin 10 tersebut di atas, adalah tidak adanya keberatan dari para pihakuntuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik proyek pembangunanDermaga/Terminal Penyeberangan di Wainuru, karena pada tahun 1982ada sengketa antara Pemerintah Negeri Waai dengan Sdr.

Bahwa kemudian pada tanggal 17 Agustus 2016, Pihak Tergugat pernah melakukan pertemuan dengan Tergugat II,III,IV,V dan VI yangdiwakili oleh Tergugat VII, Pama Djamali (Tergugat VIII), Saleh Lessy(Tergugat IX), Muhammad Lessy dan Daud Hahuan di Pandopo BupatiMaluku Tengah yang pada saat itu juga dihadiri oleh Bupati Maluku Tengah,yang pada pokoknya membicarakan tentang Ganti Rugi Tergugat kepadaTergugat II,III,IV,V dan VI yang diwakili oleh Tergugat VII, Pama DjamaliHalaman 29 dari 68 Putusan Nomor

5/PDT/2022/PT AMB(Tergugat VIII), Saleh Lessy (Tergugat IX), Muhammad Lessy dan DaudHahuan, namun pertemuan dimaksud kembali tidak membuahkan hasil,dikarenakan Tergugat II,III,IV,V dan VI yang diwakili oleh Tergugat VIImenolak Pama Djamali (Tergugat VIII), Saleh Lessy (Tergugat 1X),Muhammad Lessy dan Daud Hahuan (Tergugat X) untuk dilibatkan sebagaipihak yang akan menerima ganti rugi dimaksud.

hukumlainnya pun menjadi dasar penolakan Tergugat II,III,IV,V dan VI yangdiwakili oleh Tergugat VII atas keberadaan Pama Djamali (Tergugat VIII),Saleh Lessy (Tergugat IX), Muhammad Lessy dan Daud Hahuan di atasobjek sengketa milik sah Tergugat Il, Ill, IV, V dan VI.22.

Bahwa dikarenakan pertemuan pada tanggal 17 Agustus 2017tersebut menemui jalan buntu, kKemudian Bupati Maluku Tengah memintaKepala Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah untuk kembalimemediasi Tergugat II,III,IV,V dan VI yang diwakili oleh Tergugat VII, PamaDjamali (Tergugat VIII), Saleh Lessy (Tergugat IX), Muhammad Lessy danDaud Hahuan terkait ganti rugi dimaksud. Kemudian Kepala KecamatanSalahutu meminta Pj.