Ditemukan 159 data
38 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
HEWLETT-PACKARD INDONESIA
26 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS HEWLETT-PACKARD INDONESIA
18 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS HEWLETT-PACKARD INDONESIA
27 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS HEWLETT-PACKARD INDONESIA
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS HEWLETT-PACKARD INDONESIA
15 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
HEWLETT-PACKARD INDONESIA
21 — 6
HEWLETT-PACKARD INDONESIA;
58 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
HEWLETT-PACKARD INDONESIA;
PUTUSANNomor 981/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU 5379/PJ/2019, tanggal 22 November 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT HEWLETT
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT109582.15/2013/PP/M.XVIIIB Tahun 2019, tanggal 22 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01448/KEB/WPJ.07/2016tanggal 28 September 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013Nomor 00090/406/13/058/15 tanggal 1 Juli 2015, atas namaPT Hewlett
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00090/406/13/058/15 tanggal 1 Juli 2015, atas nama PT Hewlett PackardIndonesia, NPWP 01.070.716.4058.000, beralamat di GedungPerkantoran Prudential Center, Kota Kasablanka Lt. 9 & 10 Unit AH, Jalan Casablanca Kav. 88, Menteng Dalam Tebet, JakartaSelatan terkait sengketa a quo adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT HEWLETT-PACKARD INDONESIA
39 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT HEWLETT-PACKARD INDONESIA
37 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT HEWLETT-PACKARD INDONESIA
16 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
HEWLETT-PACKARD INDONESIA;;
167 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
HEWLETT-PACKARD INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
27 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE INDONESIA;;
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE INDONESIA;;
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT HEWLETT PACKARD ENTERPRISE INDONESIA
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT HEWLETT PACKARD ENTERPRISE INDONESIA,
134 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT HEWLETT-PACKARD INDONESIA
28 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT HEWLETT PACKARD ENTERPRISE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
90 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
HEWLETT-PACKARD BERCA SERVISINDO
Hewlett PackardBerca Servisindo ;3. Memerintahkan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 juncto Pasal 155 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 untuk membayar seluruh upah dan hakhak yang biasa diterimaTergugat;4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;Dalam Rekonvensi1. Menerima mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;2.
Hewlett Packard Berca Servisindo 20102012 yang dipakai sebagai dalil untuk mem PHK Termohon Kasasi adalahbertentangan dengan Pasal 27 UUD 1945, dan oleh karena itu tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat.21.
Hewlett Packard Berca Servisindo?dan faktanya yang melakukan PHK adalah Pengusaha dalam hal ini PT. HewlettPackard Berca Servisindo, bukan Eddy Wihardjo.23. Bahwa penting kiranya Pemohon Kasasi (Tergugat) menyampaikan kembalidalam memori kasasi ini, sampai saat ini tidak ada satu putusan pidanamanapun yang menyatakan memutuskan, dan memutuskan PemohonKasasi/Tergugat melakukan kesalahan berat atau atau kesalahan mendesak.24.