subyekhukum, bernama :Hi.Alimuddin Hi. Ali (TERGUGAT I) dan Hj.

Untuk itu, maka gugatan a'quoseharusnya tertuju kepada Badan Pertanahan Kota Palu (TERGUGAT V)semata, tidak sama sekali, menyangkut pautkan dengan subyek hukumbernama Hi.Alimuddin Hi. Ali (TERGUGAT I) dan Hj.

Mida sebagai TERGUGAT IV dalam gugatan a'quoberkenaan keberadaan Sertifikat tanah hak milik nomor : 1923/Talise,tanggal 10 april 1998 atas nama Hi.Alimuddin Hi. Ali sedang nyatanyataketerpautan Hi.Alimuddin Hi. Ali dengan Sertifikat tanah hak milik nomor :19231Talise, tanggal 10 april 1998 dimaksud adalah beralas hukum "HIBAH"dari Hj.

JASSA (Suami Hj.Mida) yangdiperoleh dengan alas hukum = ("JualBeli" dari MULYANA(TERGUGAT IID); Bahwa sertifikat hak milik Nomor : 1923/Talise, tanggal 10 april1998, surat ukur tanggal 10 maret 1998, nomor : 22/1998, luas : 700M2 atas nama Hi.Alimuddin Hi Ali (TERGUGAT I) "diterbitkan" olehBadan Pertanahan Kota Palu.

Menyatakan Sertipikat Hak Milk Nomor: 1923/Talise, tanggal 9 April 1998, SuratUkur tanggal 10 Maret 1998, Nomor: 22/1998, luas: 700 M2, yang diterbitkan olehHalaman 33 dari 35Tergugat V atas nama I WAYAN MERTHA, Tergugat II dan terakhir atas nama Hi.ALIMUDDIN HI. ALI karena diterbitkan di atas tanah Sertipikat Hak Milk Nomor:1435/Talise, tanggal 8 Mei 1993 TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT;6.

Bahwa Majelis keliru dalam pertimbangannya dengan menempatkanTerdakwa Hi.ALIMUDDIN sebagai pihak yang dipersalahkan memikultanggug jawab pidana dalam proyek pelaksanaan pekerjaan perluasansawah untuk Kelompok Tani;2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa Hi. ALIMUDDINhanyalah sebagai Direktur/Peniilik CV. SRI INDAH GROUP yang telahmemberikanKuasa Khusus kepada Saksi MASKUR, SH untuk bertindakatas nama Hi.

Lampasio karena Terdakwa Hi.ALIMUDDIN tidak pernah mengetahui adanya Surat Perjanjian Kerjadengan Kelompok Tani Tanjuang Poak Desa Salugan Kec. Lampasio;.

ALIMUDDIN lidakpernah mengetahui bahwa pencairan dana dari Kelompok Tani Tilangonmerupakan pencairan dana yang pekerjaannya fiktif yang dimanadianggap pekerjaan perluasan sawah milik Kelompok Tani Tilangon tidaktercukupi sesuai progres, dikarenakan dalam hal ini Terdakwa Hi.ALIMUDDIN selalu mendapatkan laporan dan saksi MASKUR, SH yangmenjalankan Kuasa bertindak untuk dan atas nama Direktur CV.

SRI INDAH GROUP dengan diketahui oleh Terdakwa Hi.ALIMUDDIN (Direktur CV.SRI INDAH GROUP) melakukan kerjasamadengan Kelompok Tani Tilangon melalui Surat Perjanjian KerjasamaNomor: 10/TILAGON/TAHUN 2014........

Bahwa Majelis Hakim keliru mempertimbangkan Terdakwa Hi.ALIMUDDIN terbukti telah melanggar sesuai unsureunsur dakwaansubsider;Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2015/PT PAL2. Bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan merupakan unsur utamaatau inti delik (bestanddeel delict) dalam Pasal 3 Undang UndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;3.

SRI INDAH GROUP tidak dapat menyelesaikanpekerjaan perluasan sawah di lokasi/lahan milik Kelompok Tani TanjungPoak Desa Salugan Kecamatan Lampasio dan telah diketahui oleh saksi Hi.ALIMUDDIN selaku Direktur CV.

2013 dan tahun 2014bertempat di Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli atausetidaktidaknya di tempattempat lain yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sebagai yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu dengan Sdr.Efraim, SP, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pekerjaan PerluasanSawah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli beserta saksi Hi.Alimuddin

Bahwa Meajelis keliru dalam pertimbangannya denganmenempatkan Terdakwa Hi.ALIMUDDIN sebagai pihak yangdipersalahkan memikul tanggug jawab pidana dalam proyekpelaksanaan pekerjaan perluasan sawah untuk Kelompok Tani;2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa Hi. ALIMUDDINhanyalah sebagai Direktur/Peniilik CV. SRI INDAH GROUP yang telahmemberikanKuasa Khusus kepada Saksi MASKUR, SH untuk bertindakatas nama Hi.

SRI INDAH GROUP dengan diketahui oleh Terdakwa Hi.ALIMUDDIN (Direktur CV.SRI INDAH GROUP) melakukan kerjasamadengan Kelompok Tani Tilangon melalui Surat Perjanjian KerjasamaNomor: 10/TILAGON/TAHUN 2014........

Bahwa Majelis Hakim keliru mempertimbangkan Terdakwa Hi.ALIMUDDIN terbukti telah melanggar sesuai unsureunsur dakwaansubsider;2. Bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan merupakan unsur utamaatau inti delik (bestanddeel delict) dalam Pasal 3 Undang UndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2015/PT PAL3.

tetap (kring van vastewerzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentinganNegara/kepentingan Umum yang telah menggunakan kewenangannya untuktujuan lain dan maksud diberikannya wewenang itu, Sehingga dari pengertiantersebut bisa diterjemahkan, bahwa kedudukan atau jabatan harus diartikandalam lingkup pertanggungjawaban setiap orang dalam menjalankan pekerjaantetap yang dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan Umum ;Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, Terdakwa Hi.ALIMUDDIN

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sahbudin Hi.Alimuddin alias Sahbudin Hi.A bin Hi. Alimuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurlaela Dg. Sewang binti Matorang Dg.