Menyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi, karena tidak mengerjakan pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan tidak menyerahkan surat ijin Hinder ordonantie (HO) / ijin gangguan);3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan surat HO atas nama Esti Isniati tersebut kepada Penggugat;4.

Ordonantie)/Ijin Gangguan, PENGGUGAT telahmelakukan pengurusan HO (Hinder Ordonantie)/ljin Gangguan di KantorPenanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Klaten dengan biayasebesar Rp. 16.625.000, (enam belas juta enam ratus dua puluh lima rupiah).Lalu atas telah dilakukannya pengurusan HO (Hinder Ordonantie)/jinGangguan tersebut, PENGGUGAT meminta uang jasa kepada PENGGUGATsebesar Rp. 7000.000, (tujuh juta rupiah), sehingga total biaya untukpengurusan HO (Hinder Ordonantie)/Ijin Gangguan tersebut

Dalam somasinya PENGGUGAT berusaha mengingatkankembali akan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh TERGUGATkepada PENGGUGAT atas Pembangunan OBJEK SENGKETA sebagaimanatersebut dalam PERJANJIAN PEMBORONGAN dan juga atas kesepakatanlisan pengurusan pembuatan ijin IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dan HO(Hinder Ordonantie)/Ijin Gangguan atas OBJEK SENGKETA.

/2015/PN.Smg.Bangunan (IMB) ljin Hinder Ordonantie (HO)/Ijin Gangguan olehPenggugat terdapat kelebihan pembayaran, yaitu total pemasukansebesar Rp. 38.700.000, dikuranggi pengeluaran IMB dan HO sebesarRp 23.901.768. sehingga masih ada kelebihan pembayaran Tergugatsebesar Rp 14798 232.

Bahwaselain itu, mengenai Pengurusan pembuatan ljin Mendirikan Bangunan(IMB) dan ljin Hinder Ordonantie (HO)/Ijin Gangguan dengan yang dilakukanHal 26 dari 53 Hal Putusan No. 455/Pdt.G/2015/PN.Smg.10.11.12.13.14.15.oleh Tergugatlr, dan untuk keperluan tersebut Penggugat.lr telahmengeluarkan biaya sebesar Rp. 38.700.000, (tiga puluh delapan juta tujuhratus ribu rupiah), sedang biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat.

Menyatakan Tergugat telah ingkar janjiwanprestasi, karena tidak mengerjakanpekerjaan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan tidak menyerahkansurat ijin Hinder ordonantie (HO) / ijin gangguan);3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan surat HO atas nama Esti Isniatitersebut kepada Penggugat;4.

FENY ELFIA FERAWATI, SHBahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa datang ke rumah saksikorban yang merupakan tempat usaha saksi korban di HOTEL KARTIKA Jombang tersebutdan mengatakan kepada saksi korban kalau HO (HINDER ORDONANTIE) usaha saksikorban (HOTEL KARTIKA) tersebut telah habis dan saksi korban diminta untuk membayarsejumlah uang guna memperpanjang HO tersebut, dan terdakwa juga memakai pakaiandinas warna coklat Pemda.Bahwa menurut saksi korban sural HO adalah surat perijinan

YENIYULIAWATIBahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa datang ke rumah adiksaksi yang merupakan tempat usahanya di HOTEL KARTIKA Jombang tersebut danmengatakan kalau HO (HINDER ORDONANTIE) usaha HOTEL KARTIKA tersebut telahhabis dan adik saksi diminta untuk membayar sejumlah uang guna memperpanjang HOtersebut, dan terdakwa juga memakai pakaian dinas warna coklat Pemda.Bahwa benar yang memegang sural HO adalah saksi, dan HO tersebut masih berlaku danberlaku seumur hidup.Bahwa yang

Ordonantie), kemudian terdakwa bertemu dengan saksi YENI YULIAWATI (pemilikhotel), setelah bertemu dengan saksi YENI YULIAWATI, kemudian terdakwa mengatakankepada saksi YENI YULIAWATI bahwa jjin HO (Hinder Ordonantie) telah habis, danterdakwa meminta uang sejumlah Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah), karena saksi YENIYULIAWATI tidak membaca ijin HO, tidak memegang ijin HO serta karena melihat terdakwamengenakan pakaian dinas pemerintah, akhirnya saksi YENI YULIAWATI menyerahkanuang sejumlah yang

Berawal hariSelasa tanggal 03 Mei 2016 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di Hotel Kartika Indah JalanPanglima Sudirman No 111, Desa Pulo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang,terdakwa yang datang dengan mengendarai sepeda motor SUZUKI SMASH No Pol AG6376HJ serta mengenakan pakaian seragam pemerintah wama coklat, membawa notebook beserta bolpoin snowman wama hitam dan mengaku bernama HARIYADI,berkeinginan bertemu dengan pemilik Hotel Kartika indah untuk meminta sejumlah untukpembayaran ijin HO (Hinder

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa yangdatang dengan mengendarai sepeda motor SUZUKI SMASH No Pol AG6376 Hu sertamengenakan pakaian seragam pemerintah warna coklat, membawa note book besertabolpoin snowman wama hitam dan mengaku bemama HARIYADI, berkeinginan bertemudengan pemilik Hotel Kartika Indah untuk meminta sejumlah untuk pembayaran jijin llO(Hinder Ordonantie).Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa melakukanrangkaian kebohongan dan memakai

tanggal 04 November 2010- Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/372/SITU/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011- Surat Izin Penumpukan Nomor : 503/140/SIP/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011- Izin Memasang Reklame dalam Wilayah Pulang Pisau Nomor : 503/372/REK/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 02 Agustus 2011- Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : 333 tahun 2010 tentang Pemberian Izin Gangguan (Hinder

(TDP) tanggal 04 November 2010=> Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/372/SITU/KPPT/XI/2011tanggal 03 November 2011=> Surat Izin Penumpukan Nomor : 503/140/SIP/KPPT/XI/2011 tanggal03 November 2011=> Izin Memasang Reklame dalam Wilayah Pulang Pisau Nomor503/372/REK/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011=> Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL) tanggal 02 Agustus 2011=> Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : 333 tahun 2010tentang Pemberian Izin Gangguan (Hinder

Perusahaan (TDP)tanggal 04 November 2010, Surat Izin Tempat Usaha Nomor503/372/SITU/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011, Surat IzinPenumpukan Nomor : 503/140/SIP/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November2011, Izin Memasang Reklame dalam Wilayah Pulang Pisau Nomor503/372/REK/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011, SuratPernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan LingkunganHidup (SPPL) tanggal 02 Agustus 2011, dan Surat Keputusan BupatiPulang Pisau Nomor : 333 tahun 2010 tentang Pemberian IzinGangguan (Hinder

Perusahaan (TDP) tanggal 04 November 2010,Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/372/SITU/KPPT/XI/2011tanggal 03 November 2011, Surat Izin Penumpukan Nomor503/140/SIP/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011, IzinMemasang Reklame dalam Wilayah Pulang Pisau Nomor : 503/372/REK/KPPT/X1I/2011 tanggal 03 November 2011, Surat PernyataanKesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup(SPPL) tanggal 02 Agustus 2011, dan Surat Keputusan BupatiPulang Pisau Nomor : 333 tahun 2010 tentang Pemberian IzinGangguan (Hinder

Perusahaan (TDP) tanggal 04 November 2010,Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/372/SITU/KPPT/XI/2011tanggal 03 November 2011, Surat Izin Penumpukan Nomor503/140/SIP/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011, IzinMemasang Reklame dalam Wilayah Pulang Pisau Nomor503/372/REK/KPPT/X1I/2011 tanggal 03 November 2011, SuratPernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL) tanggal 02 Agustus 2011, dan SuratKeputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : 333 tahun 2010tentang Pemberian Izin Gangguan (Hinder

Dalamsomasinya PENGGUGAT berusaha mengingatkan kembali akankewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh TERGUGATkepada PENGGUGAT atas Pembangunan OBJEK SENGKETAsebagaimana tersebut dalam PERJANJIAN PEMBORONGAN danjuga atas kesepakatan lisan pengurusan pembuatan jjin IMB (linMendirikan Bangunan) dan HO (Hinder Ordonantie)/ljin Gangguanatas OBJEK SENGKETA.

KlatenSesuai dengan PERJANJIANPEMBORONGANBerupa tidak dibayarkannya sisa pengurusanpembuatan fin Mendirikan Bangunan (IMB)atas OBJEK SENGKETA berdasarkankesepakatan lisan antara PENGGUGATdengan TERGUGATBerupa tidak dibayarkannya pengurusan HO(Hinder Ordonantie)/jin atas OBJEKSENGKETA berdasarkan kesepakatan lisanantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT125.000.000,Rp 165.703.087,Rp 8.768,Rp 23.625.000.

untuk pengurusanpembuatan jin Mendirikan Bangunan (1MB) adalah sebesar Rp.16.861.768, (enam belas juta delapan ratus enam puluh satu ributujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dan jin Hinder Ordonantie(HO)/jin sebesar Rp.7.040.000,(tujuh juta empat puluh riburupiah), sehingga Total biayanya adalah sebesar Rp. 23.901.768,(dua puluh tiga juta Sembilan ratus satu ribu tujuh ratus enam puluhdelapan rupiah).6) Bahwa oleh karena itu, maka alam pengurusan pembuatan inMendirikan Bangunan (IMB) lin Hinder

Bahwa selain itu, mengenai Pengurusan pembuatan jin MendirikanBangunan (IMB) dan jin Hinder Ordonantie (HO)/lin GangguanHal 31 dari 47 hal.Pts.N0.556/Pdt/2016/PT SMGdengan yang dilakukan oleh Tergugat.lr, dan untuk keperluantersebut Penggugat.Ir telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.38.700.000, (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah),sedang biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat.

Menyatakan Tergugat telah ingkar janjiiwanprestasi, karena tidakmengerjakan pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB)dan tidak menyerahkan surat ijin Hinder ordonantie (HO) / ijingangguan);3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan surat HO atas nama EstiIsniati tersebut kepada Penggugat;4.

memperkayaRICKY ALFIANSYAH KUSWARA ebesar Rp.233.040.575,(dua ratus tiga puluh tigajuta empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima Rupiah), yang dapat merugikanKeuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp.2.329.385.004,(duamiliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empatRupiah) atau setidaktidaknya sekira jumlah tersebut, sebagaimana Laporan HasilPemeriksaan Investigatif Atas Pemungutan dan Penyeteron Retribusi IzinMendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan/Hinder

Izin Ganggung / Hinder Ordonantie (HO);c. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah untuk Reklame (PPTR);d. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).+ Guna mempermudah pengelolaan Penerimaan Daerah atas pembayaranretribusi perizinan tersebut, maka Pemerintah Kota Bogor bekerjasama diBidang Pengelolaan Penerimaan Daerah dengan Bank Jawa Barat (BJB)Cabang Kota Bogor sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Nomor:580/Perj.10BPPTPM/2015 Tanggal 29 April 2015 tentang Layanan PembayaranRetribusi Perizinan.

Izin Ganggung / Hinder Ordonantie (HO);c. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah untuk Reklame (PPTR);d. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).+ Guna mempermudah pengelolaan Penerimaan Daerah atas pembayaranretribusi perizinan tersebut, maka Pemerintah Kota Bogor bekerjasama diBidang Pengelolaan Penerimaan Daerah dengan Bank Jawa Barat (BJB)Cabang Kota Bogor sebagaimana dituangkan dalam PerjanjianNomor:580/Perj.10BPPTPM/2015 Tanggal 29 April 2015 tentang Layanan PembayaranRetribusi Perizinan.

terhadapseluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjaditanggungjawabnya.+ Perbuatan terdakwa SABARUDIN bersamad engan EVA YUSLINDA danbersama dengan RICKY ALFIANSYAH KUSWARA J tersebut telahmengakibatkan kerugian keuangan negara total sejumlah Rp.2.329.385.004,(dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribuempat rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaaninvestigatif AtasPemungutan dan Penyeteroan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), IzinGangguan/Hinder

Izin Ganggung / Hinder Ordonantie (HO);c. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah untukReklame (PPTR);d.

menyebutkanbahwa:Seseorang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutanagar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakanbatal atau tidak sah, dengan tanpa atau disertai tuntutan ganti rugi danatau rehabilitasi:Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat:Bahwa, surat Tergugat Nomor 503/87/Olah tanggal 11 Pebruari 2016perinal Penjelasan Izin Gangguan (Hinder

25 Mei 2012diatas berakhir, dan selanjutnya Penggugat mengajukan permohonanperpanjangan Izin Gangguan (HO) kepada Tergugat disertai denganpernyataan tidak melakukan perubahan ruang usaha dan Jenis kegiatanusaha sebelumnya, yang terdaftar dengan Nomor Resi Tanda TerimaPermohonan Nomor 1.1X.9969.15 tanggal 4 September 2015denganmelampirkan beberapa dokumen antara lain:a) Surat pernyataan tidak melakukan perubahan jenis usaha dan ruangusaha;b) Fotocopy KTP Pemohon;c) Fotocopy Surat Izin Gangguan (Hinder

Ordonantie) sebelumnya;d) Fotocopy izin mendirikan bangunan;Bahwa, sejak didaftarkannya permohonan perpanjangan Izin Gangguan(Hinder Ordonantie) kepada Tergugat sebagaimana dimaksud padaNomor 4 diatas, hingga jangka waktu 15 (lima belas) hari sejakditerimanya pendaftaran tersebut, Tergugat tidak menanggapi danmenerbitkan persetujuaan atau penolakan atas permohonanperpanjangan Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) yang diajukan olehPenggugat, kemudian atas keadaan tersebut selanjutnya Penggugatmenganggap

permasalahaninternal Penggugat dengan karyawan telah selesai dengan baik danmohon dapat dibantu untuk menerbitkan surat perpanjangan izingangguan PT Samator Gas Industri dengan klasifikasi perdaganganbesar sesuai dengan Izin Gangguan sebelumnya;Bahwa, selanjutnya atas Surat Penggugat Nomor 010/P&U SMTBKS/02/II/2016 tertanggal 03 Pebruari 2016 diatas, kemudianTergugat memberikan jawaban yang ditujukan kepada Penggugatmelalui Surat Tergugat Nomor 503/87/Olah tanggal 11 Pebruari 2016perinal Penjelasan Izin Gangguan (Hinder

Bahwa, tindakan hukum Tergugat yang menghentikan prosespengurusan perpanjangan izin gangguan (Hinder Ordonnantie)sebagaimana tertuang dalam Surat Tergugat Nomor 503/87/Olahtanggal 11 Pebruari 2016 merupakan bentuk Keputusan Tata UsahaNegara yang bertentangan dengan Peraturan Perundangundanganyang berlaku yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 UndangUndang Gangguan (Hinder ordonnantie Staatsblad Tahun 1926 Nomor226) yang berbunyi:(1) Penolakan suatu izin dilakukan dengan surat ketetapan yangmenyebut

Bahwa dasar penerbitan ljin Gangguan (Hinder Ordonantie)Jember Icon No. 503/070HO/35.09.512/2013 tertanggal 30September 2013 menggunakan UndangUndang Nomor 32Tahun 2009 tentang Pengelolaan yang tidak ada, PeraturanPemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis MengenaiDampak Lingkungan (AMDAL yang nyatanyata sudah dicabutdan dinyatakan tidak berlaku, mendasarkan pada KeputusanBupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 851 Tahun1993 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenDaerah Tingkat Il

Tergugat , pada pokoknya Penggugatmempersoalkan tentang dasar hukum, proses danmekanisme serta prosedur penerbitan perijinan yangdikeluarkan oleh Tergugat I, antara lain TemberianKlarifikasi Izin Lokasi Untuk Pembangunan DanPengembangan Proyek Multi Building (Mall, Rumah sakit,Hotel Dan Sekolah) oleh PT Wahana Citra Gemilang(Tergugat Il) di Kelurahan Jember Kidul KecamatanKaliwates", atas dasar Surat Keputusan Bupati JemberNomor 593/181/1.11/2013, tanggal 30 Agustus 2013 dan"Penerbitan Ijin Gangguan (Hinder

bolehhanya didasarkan pada "prediksi";73.Bahwa, oleh karena dalam surat gugatan Penggugat tidak terdapat dalilatau posita tentang kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka dalamperkara a quo Penggugat tidak memiliki Kepentingan hukum, olehkarenanya Penggugat tidak memiliki legal standing (legal standi in judisio);14.Bahwa, Pemberian Klarifikasi Izin Lokasi Untuk Pembangunan danPengembangan Proyek Multi Buliding yang diterbitkan oleh Tergugat untuk Tergugat II, maupun penerbitan ijin gangguan (hinder

Bahwa, segala bentuk keputusan ataupun kebijakan yang telah diambildan dikeluarkan oleh Tergugat dalam kaitannya dengan PemberianKlarifikasi Izin Lokasi Untuk Pembangunan dan PengembanganProyek Multi Building (Mall, Rumah Sakit, Hotel dan Sekolah) kepadaTergugat Il, maupun Penerbitan Ijin Gangguan (Hinder Ordonantie)Jernber Icon telah didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturanperundanganundangan serta pertimbanganpertimbangan yang layakdari berbagai instansi atau lembaga terkait dan akan dibuktikan

Hinder Ordonantie (HO) UD. Ananda Yasin a.n Ahmad Yasin Nasution Nomor:503/209/HO/KPPT/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PerijinanTerpadu Mandailing Natal;3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) a.n Ahmad Yasin Nasution Nomor TDP:02.19.5.47.00204 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan TerpaduMandailing Natal:;4. Kartu ljin Usaha terhadap Perusahaan UD.

dikeluarkanuntuk legalitas terdakwa untuk melakukan uasaha perdangangan eceranpremium, solar dan minyak tanah di Desa Manyabar KecamatanPanyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan ijin tersebut diberikan kepadaterdakwa untuk membuka usaha di Desa Manyabar Kecamatan PanyabunganKabupaten Mandailing Natal.Bahwa ijin yang dimiliki oleh terdakwa tidak dapat digunakan untukmengangkut bahan bakar minyak premium, solar dan minyak lampu dariSPBU atau tempat lainnya untuk dijual di usaha milik terdakwa;Bahwa ijin Hinder

Setelah berada di pangkalantersebut, terdakwa menyuling atau menyalin minyak dari tangki mobil kedalam jerigen dengan maksud terdakwa menjual kembali bahan bakarpremium (bensin) bersubsidi dengan harga Rp. 6.000, (enam ribu rupiah) diDesa Adean Jior Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal; Bahwa dalam melakukan kegiatannya tersebut terdakwa memiliki Suratsuratberupa:e Hinder Ordonansi (HO) Perusahaan UD, Ananda Yasin a.n Ahmad YasinNasution Nomor: 503/209/HO/KPPT/2011 yang dikeluarkan oleh

Setelah berada di pangkalantersebut, terdakwa menyuling atau menyalin minyak dari tangki mobil kedalam jerigen dengan maksud terdakwa menjual kembali bahan bakarpremium (bensin) bersubsidi dengan harga Rp. 6.000, (enam ribu rupiah) diDesa Adean Jior Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;e Bahwa dalam melakukan kegiatannya tersebut terdakwa memiliki suratsuratberupa:e Hinder Ordonansi (HO) Perusahaan UD, Ananda Yasin a.n Ahmad YasinNasution Nomor: 503/209/HO/KPPT/2011 yang dikeluarkan oleh

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pada dakwaanprimair, maka terbuktilan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan primairtersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, MajelisHakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi:;Menimbang, bahwa tentang suratsurat yang dimiliki oleh terdakwa berupa:e Hinder

Bahwa, hal ini jelas membuktikan bahwaPemerintah Kabupaten Jember telah menyalahiaturan pendirian TOWER yang mengharuskan adanyapersetujuan dari warga sekitar ( yang bertempattinggal kurang dari radius 200 m ), sebagaisalah satu syarat diterbitkannya ijin HO( Hinder Ordonnantie / ijingangguan ) 3 .

Bahwa, sehingga tas terbitnya ijin HO (Hinder Ordonnantie/ ijin gangguan ) dan ijinlain terkait dengan pendirian TOWERtersebut diatas adalah CACAT HUKUM dan TIDAK MEMPUNYAIKEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT ;18.

Menyatakanmerupakan PERBUATAN MELAWANCACAT HUKUM dan TIDAK MEMPUNYAI2021KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT terhadap terbitnyaijin HO (Hinder Ordonnantie / ijin gangguan ) danijin lain terkait dengan pendirian TOWER tersebut.

Berbagai upaya warga tetap54dilakukan untuk mencegah berdirinya tower, namun tidakmendapat tanggapan positif, padahal Tergugat I telahmenyalahi aturan pendirian tower sebagaimana salahsatu. syarat diterbitkannya HO( Hinder Ordonansi/ ijingangguan).

Para Penggugatsebesar Rp 1 Milyar;5455Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II menolakdalil gugatan Para Penggugat tersebut, denganmenyatakan bahwa robohnya tower milik Tergugat Itersebut merupakan peristiwa / kejadian yangdisebabkan karena alam ( Force Majeure), pada saatitu. terjadi hujan petir yang disertai angin putingbeliung, peristiwa itu diluar kemampuan dan kehendakmanusia, sedangkan prosedur pendirian tower telahdilalui seluruhnya oleh Tergugat I dan sudah ada ijinUndang Undang gangguan ( Hinder

Nomor 2430 K/Pdt/2018melakukan hubungan hukum dengan Tergugat dan bahkan akibatperilaku Tergugat tidak memiliki perizinan usaha berdasarkanUndangundang Gangguan (Hinder Ordonantie) adapun kerugianimmateriil yang dialami Penggugat senilai Rp1,00 (satu rupiah);6.

Utaraterhadap penggunaan ruangan tersebut, dengan berbagai alasan yangtidak sesuai dengan fakta, sehingga Polres Jakarta Utara telahmemberikan teguran kepada Penggugat Rekonvensi dengan SuratNomor B/2963/V1I/2014/Res Ju tanggal 13 Juni 2014 perihal TeguranStandar Pengamanan, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang memintasecara lisan kepada Polres Jakarta Utara agar tidak diberikan izinkeramaian kepada Penggugat Rekonvensi tidak memiliki izin gangguan(Hinder

Nomor 2430 K/Pdt/2018tidak memiliki izin gangguan (Hinder Ordonantie), adalah merupakanperbuatan melawan hukum;Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasimemprovokasi Satpol PP Provinsi DK Jakarta yang menyatakan bahwaPenggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi tidak memiliki izin gangguan,dan meminta pada Satpol PP agar melarang PenggugatRekonvensi/Pemohon Kasasi menghentikan usaha sebelum memiliki izingangguan, padahal sebelumnya telah dilakukan berbagai kegiatan/event(tanpa adanya izin

Izin Ganggung / Hinder Ordonantie (HO);c. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah untuk Reklame (PPTR);d. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).Guna mempermudah pengelolaan Penerimaan Daerah atas pembayaranretribusi perizinan tersebut, maka Pemerintah Kota Bogor bekerjasama diBidang Pengelolaan Penerimaan Daerah dengan Bank Jawa Barat (BJB)Cabang Kota Bogor sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Nomor:580/Perj.10BPPTPM/2015 Tanggal 29 April 2015 tentang LayananPembayaran Retribusi Perizinan.

Izin Ganggung / Hinder Ordonantie (HO);c. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah untuk Reklame (PPTR);d.

Izin Ganggung / Hinder Ordonantie (HO);c. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah untuk Reklame (PPTR);d. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).Guna mempermudah pengelolaan Penerimaan Daerah atas pembayaranretribusi perizinan tersebut, maka Pemerintah Kota Bogor bekerjasama diBidang Pengelolaan Penerimaan Daerah dengan Bank Jawa Barat (BJB)Cabang Kota Bogor sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Nomor :580/Perj.10BPPTPM/2015 Tanggal 29 April 2015 tentang LayananPembayaran Retribusi Perizinan.

Raya Pajajaran (PintuKeluar 2 Terminal Baranangsiang);Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;19.Tri Wahyudi, ST, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga dengan Terdakwa;Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik danketerangannya dalam BAP adalah benar;Bahwa saksi selaku Wajib Retribusi yang mengurus Izin Gangguan /Hinder Ordonantie (HO) dengan lokasi objek di Jin.

(A.Sek.SA.24);74.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Rekapitulasi Izin Ditolak Hinder Ordonantie(HO) periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016.(A.Sek.SA.25);75.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Rekapitulasi Izin Dalam Proses IzinMendirikan Bangunan (IMB) periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016.(A.Sek.SA.26);76.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Rekapitulasi I!zin Dalam ProsesPenggunaan Pemanfaatan Tanah untuk Reklame (PPTR) periode 1 Januari2016 s.d. 31 Desember 2016.

Tani Makrnur1 lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil dengan nomor :715038 / 2303/PK/XII/2016.1 (satu) lembar pemberian izin tempat Usaha Hinder Ordanantie,gangguan (SITUHOJ jual beli hasil pertanian, hahan bakan ternahPestisida dan Obatobatan Pertanian dan Pupuk dengan Nomor : 500/1195/SITUHO/

kegiatanShinee World III InternationalKewajiban Tergugat US$1,650.00 (+)Total kKewajiban poin (c) US$6,600.00(enam ribu enam ratus dolar Amerika Serikat):Kerugian imateriil: Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian secara imateriil, akibatteguran dan peringatan dari instansi pemerintah dan sikap negatifmasyarakat yang menilai Penggugat tidak profesional dalam melakukanhubungan hukum dengan Tergugat dan bahkan akibat perilakuTergugat tidak memiliki perizinan usaha berdasarkan Undang UndangGangguan (Hinder

terhadap penggunaan ruangan tersebut, dengan berbagai alasanyang tidak sesuai dengan fakta, sehingga Polres Jakarta Utara telahmemberikan teguran kepada Penggugat Rekonvensi dengan SuratNomor B/2963/V1/2014/Res Ju, tanggal 13 Juni 2014, perihal TeguranStandar Pengamanan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang memintasecara lisan kepada Polres Jakarta Utara agar tidak diberikan izinkeramaian kepada Penggugat Rekonvensi tidak memiliki izin gangguan(Hinder

sehingga Polres Jakarta Utara telah memberikanteguran kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembalidengan Surat Teguran Nomor B/2963/V1I/2014/Res juncto tanggal 13Juni 2014 perihal Teguran Standar Pengamanan adalah merupakanperbuatan melawan hukum;Menyatakan bahwa perbuatan TergugatRekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali yang meminta secara lisankepada Polres Jakarta Utara agar tidak diberikan izin keramaian karenaPenggugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali tidak memilikiizin gangguan (Hinder

, setempatdikenal dengan persil dan bangunan Jalan Kutisari 5456 Surabaya, adalah milikPenggugat Konpensi Pembanding, dan bukan milik Tergugat Il Konpensi danTergugat Ill Konpensi Para Terbanding";Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya salah menerapkan hukumperdata formil (hukum pembuktian) : Surat Izin Zoning, Surat PersetujuanWalikota untuk membangun fasilitas olahraga, Surat Izin Mendirikan Bangunan,Surat Izin Hinder Ordonatie bukan merupakan bukti kepemilikan atasbangunan :Bahwa, Pengadilan

No.1015 K/Pdt/2010Bangunan, dan apa itu Surat Ilzin Hinder Ordonantie, yang kesemuanya bukanmerupakan bukti kKepemilikan atas suatu bangunan;Lebih lanjut :Berpijak dari ketentuan apabila bukti kepemilikan berupa kwitansi, ataudalam hal alat bukti hak atas tanah, dimana sertifikat adalah surat tanda buktihak atas tanah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, disamping alatbukti lain yaitu saksisaksi, akta jual beli, surat kKeputusan pemberian hak,maka :a.

Alasan dari pada dasar pertimbangan pemberian IMB baik pada aspekteknis maupun fatwa rencana, dikarenakan untuk mencapai semaksimalmungkin tujuan dari IMB yang antara lain : keselamatan bangunan, danpemakai bangunan, melestarikan lingkungan, memperkaya kebudayaanbangsa;Surat Izin Hinder Ordonantie :Bahwa jenis perizinan yang erat hubungannya dengan pengelolaanlingkungan hidup dewasa ini adalah izin "inheriting" yang diatur dalamOrdonansi Gangguan (Hinder Ordonnantie) Sto.1926 Nomor 226, dengan judulNieuwe

Bepalingen omtrent het Ophchten van Inrichtingen, welke Gevaar,Schade of Hinder Kunnen Veroorzaken, yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus1926, diubah dan ditambah dengan Stb.1927 No.499, Stb.1940 No. 14 dan 450.Sebelum berlakunya UndangUndang Lingkungan Hidup, maka OrdonantieGangguan (HO) inilah yang dapat dianggap sebagai salah satu peraturanperizinan yang berhubungan langsung dengan masalah pencemaran lingkungandi Indonesia;Sehingga jelas apabila Surat Izin Hinder Ordonantie bukanlah merupakanbukti

Menurut Kantor Satuan Polisi PamongPraja Provinsi DKI Jakarta a quo, Tergugat per tanggal 12 Juni 2014belum mempunyai izin usaha berdasarkan UndangUndangGangguan (Hinder Ordonantie), bahkan pada surat tersebut Tergugatdiminta dalam waktu 7 x 24 jam sesegera mungkin menghentikanusahanya sebelum mengurus izin dimaksud; (Bukti P13)c. Bahwa Tergugat pada tanggal 14 Juni 2014 mendapat surat dariKepala Polres Metro Jakarta Utara dengan Nomor B/2963/VV2014/Res JU Perihal: Teguran Standar Pengamanan.

Pembangunan Jaya Ancol, Tok, termasuk dan tidakterbatas pada tanggung jawab atas semua pelanggaran hukum ataspemakaian Ruangan dan usaha Tergugat yang belum mempunyai izinberdasarkan Undang Undang Gangguan (Hinder Ordonantie).Bahwa Peringatan dari Polres Metro Jakarta Utara dan Teguran dariSatuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dan DirektoratPengamanan Objek Vital Polda Metro Jaya,bersumber kepada hukumdan perundangundangan yang berlaku.

itu terus berlanjut akan berpotensi menimbulkankorban jiwa atau minimal korban lukaluka, Penggugat sebagai penyewaRuangan akan terkena akibat hukum yang ditumbulkan oleh perilakuTergugat kemarin, hari ini, dan yang akan datang;18.Bahwa akibat Teguran dan Peringatan dari instansi pemerintah, dansikap negatif masyarakat yang menilai Penggugat tidak professionaldalam melakukan hubungan hukum dengan Tergugat dan akibat perilakuTergugat tidak memiliki perizinan usaha berdasarkan Undang UndangGangguan (Hinder

(enam ribu enam ratus dollar Amerika Serikat)Kerugian Immateriil: Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian secara immateriil, akibatTeguran dan Peringatan dari instansi pemerintah, dan sikap negatifmasyarakat yang menilai Penggugat tidak professional dalam melakukanhubungan hukum dengan Tergugat dan bahkan akibat perilaku Tergugattidak memiliki perizinan usaha berdasarkan Undang Undang Gangguan(Hinder Ordonantie) adapun kerugian immateriil yang dialami Penggugatsenilai Rp1, (satu rupiah).6.

serta lingkungan sekitarnya;Bahwa Tergugat bukan Pemilik yang mendirikan bangunan tempatdimana Tergugat melakukan kegiatan usaha, melainkan Tergugat selakuPenyewa sebagian dari bangunan yang didirikan serta dimiliki olehPenggugat, maka tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untukmemiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndangGangguan (Hinder Ordonantie).

Izin Ganggung / Hinder Ordonantie (HO);c. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah untuk Reklame (PPTR);d.

Izin Ganggung / Hinder Ordonantie (HO);Halaman 28 dari 129 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdgc. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah untuk Reklame (PPTR);d.

(dua puluhdelapan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat belasribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);Bahwa nilai pendapatan retribusi Izin Hinder Ordonantie (HO) yangdikeluarkan BPPTPM Kota Bogor dari bulan Januari 2016 sampai denganDesember 2016 adalah sebesar Rp. 10.592.067.600.

(lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluhribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);Bahwa saksi mengetahui penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan(IMB), Hinder Ordonantie (HO), dan Penggunaan dan PemanfaatanTanah Untuk Reklame (PPTR) tersebut dari laporan bulanan yang dibuatSdri. EVA YUSLINDA selaku Bendahara Penerimaan;Bahwa mekanisme pelaporan kepada saksi adalah Sdri.

Bahwa benar ijin Hinder Ordonantie (HO) dan Tanda DaftarPerusahaan harus digunakan sesuai dengan lokasi ijin yang dimiliki namunapabila seorang pemilik ijin membuka usaha baru maka pemiliki ijin haruskembali mengurus Tanda Daftar Perusahaan dan ljin Gangguan (HO) danTerdakwa sudah memenuhi kewajibannya dalam hal memiliki ijin di DesaManyabar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sedangkanuntuk lokasi Desa Adian Jior, Kecamatan Panyabungan, Terdakwa belummengurus Tanda Daftar Perusahaan

Anmad Yasin Nasution dariKantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Mandailing Natal Nomor503/200/SIUP/KPPT/201 1;2) Hinder Ordonantie (HO) UD. Ananda Yasin a.n. Anmad Yasin NasutionNomor 503/209/HO/KPPT/2011 dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu(KPPT) Mandailing Natal;3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) a.n. Anmad Yasin Nasution Nomor TDP02.19.5.47.00204 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)Mandailing Natal, Kartu Izin Usaha terhadap Perusahaan UD.

Terhadap alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi/T erdakwa;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menyatakan bahwasesungguhnya Terdakwa mempunyai izin yang diberikan olen Pemerintah DaerahMandailing Natal tidak dapat dibenarkan, sebab izin yang dimaksud Terdakwaberupa: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro Nomor 503/200/SIUP/KPP T/2011, Hinder Ordonantie (HO) Nomor 503/209/HO/KPPT/2011 dan Tanda DaftarPerusahaan (TDP) Nomor TDP 02.19.5.47.00204 dengan Nomor 551/007/P/2012, sebagai dasar

Ealwa Genlaswe ceisrtuan Pas Go (1) uncerUindarg Newier 7 Tahun WG yang tinh cinibah dengan Lingang:i * Nomar 2 Tahun 2008 dan peruoanan acu dengan Unciengansang Romer: 60 Tahun 200%, maka kepada Penggupat divebaniian untuk m rity iae ua att pa ata ang ln sean wei2 narrtints Re 41000 a ge ah nd i nigra msaniat Reais inl yang Gjaluhian & Tembdinan dalam repeljai Hinder patia hari senin tanggal 20 Petrus 2078, Mrs Dertepa tegan tanga 70 Jue Awa 438 HFA oleh kam)a VEN FURSLATI, 5.4.), iebegel Waker

dalambisnis batubara dan tambang serta export import yang berfokus pada angkutanlogistic Curah Kering dan paking dengan aseet kendaraan besar dan alat berat,mempunyai kewajiban hukum untuk tunduk dan mentaati segala ketentuanperaturan perundangundangan diantaranya ketentuan Hak Asasi Manuasiaabedf83334(HAM) termasuk ketentuan yang mengatur perizinan yang dikeluarkan olehPemerintah Kota Bandar Lampung sebagai landasan legal formal didalammenjalankan segala kegiatan usahanya, antara lain :Izin Gangguat (Hinder

Ordonantie);Izin Usaha Perdagangan (IUP);Izin Tempat Usaha (ITU);Izin mendirikan Bangunan (IMB);Tanda Daftar Perusahaan (TDP);Tanda daftar Gudang (TDG);Dan lainlain.Bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menentukan beberapapersyaratan untuk memperoleh Izin Gangguan (Hinder Ordonantie), danbeberapa persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh izin HindenOrdonantie tersebut berupa surat persetujuan tetangga maupun Izin lingkunganyang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat yang jenis usaha

khusus dengan Tergugat menjalankan kegiatan denganmengoperasikan kendaraan truktruk besar dan alatalat berat dilokasi yangbersebelahan/berbatasan langsung dengan rumah kediaman Penggugat dan telahmenimbulkan dampak kerugian, Penggugat tidak pernah memberikanpersetujuan serta pemerintah setempat yaitu Turut Tergugat III maupun TurutTergugat II tidak pernah melibatkan Penggugat untuk memberikan bersetujuanterhadap izin Tergugat beroperasi di lokasi bersebelahan dengan Penggugat ;Bahwa Izin Gangguan (Hinder

Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan SIUPkepada KepalaDinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau pejabat yang39404142bertanggungjawabdalam pelaksanaanPelayananTerpadu Satu Pintusetempat.Bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dipimpin oleh Walikota BandarLampung telah menentukan beberapa persyaratan untuk memperoleh IzinGangguan (Hinder Ordonantie), dan beberapa persyaratan yang telah ditentukanuntuk memperoleh izin Hinden Ordonantie tersebut berupa surat persetujuantetangga

jenis usahanya mempunyai dampak yang luas bagi lingkungan danmasyarakat sekitarnya, namun khusus dengan Tergugat menjalankan kegiatandengan mengoperasikan kendaraan truktruk besar dan alatalat berat dilokasiyang bersebelahan/berbatasan langsung dengan rumah kediaman Penggugat dantelah menimbulkan dampak kerugian, Penggugat tidak pernah memberikanpersetujuan kepada Tergugat untuk memperoleh Izin Ganguan (HindenOrdonantie ) dari pemerintah setempat yaitu Para Turut Tergugat ;Bahwa Izin Gangguan (Hinder

Adi Dive & Marine Sports) yang berlakusampai dengan 01 Desember 2011;e Surat ijin UndangUndang gangguan (Hinder Ordonantie) Nomor267 tahun 2009 tertanggal 11 Maret 2009 atas nama Tergugatdengan nama perusahaan PT. Adi Dive & Master;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:PROVISI:Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap asetaset milikTergugat sebagai berikut :10111.

Surat ijin UndangUndang Gangguan (Hinder Ordonantie) Nomor 267Tahun 2009 atas nama Tergugat dengan nama perusahaan PT. Adi Dive& Master;DALAM POKOK PERKARA:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat;3.