Ditemukan 128451 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hukuman hukumya hukumdat huluman hukman hukuma hukumuan hukumman hukumnan hukumanã
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 24-05-2023 — Putus : 27-09-2023 — Upload : 06-06-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 27 September 2023 — Penggugat:
WARDOYO, IR MM
Tergugat:
MENTERI HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA c/q Dirjen Administrasi Hukum Umum
Intervensi:
Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Islam “Sunan Giri” Lamongan
26 — 0
  • Penggugat:
    WARDOYO, IR MM
    Tergugat:
    MENTERI HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA c/q Dirjen Administrasi Hukum Umum
    Intervensi:
    Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Islam Sunan Giri Lamongan
Pengadilan PN MANNA Perdata Tanah
Putus : 24-09-2013 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN MANNA Nomor 7/Pdt.G/2012/PN Mna
Tanggal 24 September 2013 — MUJIDDIN MAASIM MELAWAN BOWO LAKSONO Bin H. SAU'TOMO. dkk
89 — 0
  • warisan ayah kandung penggugat yang bernama H Maasim Bin Deratin- Menghukum tergugat I untuk menyerahkan objek perkara A dan Objek perkara B dalam keadaan semula- Menyarakan Sertiflkat Hak Milik Atas Tanah No: ll/PSB Desa Pasar Baru, GS Nomor 47/PT/1990 atas nama Herman S tertanggal 15 Februari 1990 dengan luas 645 M2 (objek perkara A) dan sertifikat Hak Milik Atas tanah No.00299 surat ukur nomor 00001/Pasar baru tanggal 06-01-2011 seluas 8.180 M2 atas nama Bowo Laksono (objek perkar B) cacat hukumdan
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Khusus
Register : 29-05-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN TARUTUNG Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Trt
Tanggal 17 Juni 2019 — Pemohon:
Suhelman Karokaro
Termohon:
Kepolisian Resort Tapanuli Utara Cq Kasat Reskrim Resort Tapanuli Utara
70 — 0
  • Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan Pembalakkan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dan atau melakukan penebangan pohon didalam kawasan hutan tanpa seizing pejabat yang berwenang sebagaimana dimakasud dalam pasal 94 ayat (1) huruf a dan atau pasal 82 ayat (1) huruf bdari Undang-undang RI No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan atau pemberantasan perusakan hutan oleh Polres Tapanuli Utara adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukumdan
Pengadilan PN PALEMBANG
Putus : 05-08-2015 — Upload : 26-05-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 44 /Pdt.G/2015/PN.Plg
Tanggal 5 Agustus 2015 —
42 — 11
  • Menyatakan hukum Perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukumdan Ingkar Janji ( Wanprestasi ); 3. Menyatakan sah, dan berharga secara hukum dengan segala akibat hukumnya atas semua surat-surat seperti Surat Perintah Kerja (SPK) dan lain-lain yang telah dibuat oleh Tergugat; 4.
    Menyatakan hukum Perbuatan Tergugatadalah merupakan perbuatan melawan hukumdan perbuatan Ingkar Janji (Wan Prestasi);.
    Menyatakan hukum Perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatanmelawan hukumdan Ingkar Janji ( Wanprestasi );3. Menyatakan sah, dan berharga secara hukum dengan segala akibathukumnya atas semua suratsurat seperti Surat Perintah Kerja (SPK)dan lainlain yang telah dibuat oleh Tergugat;4.
Pengadilan PN CIBADAK Perdata
Register : 07-11-2022 — Putus : 09-12-2022 — Upload : 20-12-2022
Putusan PN CIBADAK Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Cbd
Tanggal 9 Desember 2022 — Penggugat:
PT.INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
Tergugat:
HARIS RISNANDI
49 — 14

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkangugatansederhana PENGGUGAT untuksebagian;
    2. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi kepada PENGGUGAT;
    3. Menyatakan sah demi hukumdan mempunyai kekuatan HukumPerjanjian Pembiayaan Nomor134.2100166tertanggal26-03-2021;
    4. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W11.00915432.AH.05.01TAHUN 2021,tanggal17-04-2021,jam11:17:36adalah sah
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata
Register : 19-07-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Srp
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
41 — 20
  • bahwaperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adatBalidanAgamaHindu, pada tanggal 19 Januari 2006 diDusun Pande, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang telahdipuput oleh RohaniawanbernamaIda Pedanda Gede Keniten,Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenKlungkung sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor :788/Kw/Capil/2011adalah sah menuruthukumdan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 15-06-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 27-01-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 163/B/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 15 Agustus 2016 — MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.; PERIS TUA SIAGIAN, S.H.;
30 — 13
  • ., (Kepala BagianAdvokasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan);Muhammad Ravii, S.H., M.M., (Kepala BagianAdvokasi dan Bantuan Hukum Il, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan);Lido Cahyadi, S.H., (Kepala Bagian Advokasidan Bantuan Hukum , Biro Hukum danHim.1 dari 10 hlm. Put.
    ., (Kepala BagianAdvokasi dan Bantuan Hukum Ill, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan);Dyah Kisworini, S.H., (Staf pada BagianAdvokasi dan Bantuan Hukum, Biro Hokumdan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan darKebudayaan)Faizal Muamar, SHoNStat pada BagianK >>Advokasi dan Bajttan Hukum, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal4 wea,Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan);Alma> Gracia Mariana Priosiska, S.H., (Stafpada Bagian Advokasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 08-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — YAYASAN TRISAKTI VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
366 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rasuna SaidKav. 67, Jakarta Selatan;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya:Manyatakan batal atau tidak sah:Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.2.UM.01.015898
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa:Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.2.UM.01.015898, tanggal 19 Maret2019 perihal Permohonan banding administrasi atas penolakan aksesSistem Administrasi Badan Hukum (SABH) menyangkut perubahan datapenggantian Pembina dan Pengurus Yayasan Trisakti;4.
    Jkt,tanggal 14 Juni 2019 untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah:Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian HukumDan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.2.UM.01.015898, tanggal 19 Maret2019 perihal Permohonan banding administrasi atas penolakan aksesSistem Administrasi Badan Hukum (SABH) menyangkut perubahan datapenggantian pembina dan Pengurus Yayasan Trisakti;Mewajibkan Termohon Kasasi untuk mencabut objek sengketa:Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian
    HukumDan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.2.UM.01.015898, tanggal 19 Maret2019 perihal Permohonan banding administrasi atas penolakan aksesSistem Administrasi Badan Hukum (SABH) menyangkut perubahan datapenggantian Pembina dan Pengurus Yayasan Trisakti secara serta merta;Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk membuka status pemblokiranakses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) kepada YayasanTrisakti berdasarkan surat permohonan Pemohon Kasasi kepadaTermohon Kasasi dengan Nomor 023/YTI/S/V/2019, tanggal
    dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasihanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 27-05-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 171/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 28 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat : - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Terbanding/Penggugat : Laksamana Pertama DENY SEPTIANA, S.IP, M.A.P
272 — 158
  • DADI ANDRIYANDI NUGRAHA, SHBarang Milik Daerah padaBidang PengelolaanKeuangan dan Aset DaerahProvinsi Jawa Barat ;Kepala Sub Bagian Litigasipada Biro Hukum dan HAMSekretariat Daerah ProvinsiJawa Barat ;Kepala Sub Bagian NonLitigasi pada Biro Hukum danHAM Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat ;Pelaksana pada Biro Hukumdan HAM Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat ;Pelaksana pada Biro Hukumdan HAM Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat ;Pelaksana pada Biro Hukumdan HAM Sekretariat DaerahProvinsi Jawa
    Barat ;Pelaksana pada Biro Hukumdan HAM Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat ;Pelaksana pada Biro Hukumdan HAM Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat ;Pelaksana pada Biro Hukumdan HAM Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat ;Pelaksana pada Biro HukumHal 3 dari 15 hal.
    RIRIS RISNAYANTI RAHMAT, SHdan HAM Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat ;Pelaksana pada Biro Hukumdan HAM Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat ;Pelaksana pada Biro Hukumdan HAM Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat ;Pelaksana pada Biro Hukumdan HAM Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat ;Pelaksana pada Biro Hukumdan HAM Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipilpada Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Baratberkedudukan di Jalan
Pengadilan PTTUN SURABAYA
Register : 01-08-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 185/B/2016/PT.TUN.SBY
Tanggal 26 September 2016 —
40 — 22
  • MUHAMMAD RAVII, SH.MM; Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II padaBagian Advokasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan; . LIDO CAHYADI, SH; Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Advokasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan; . AHMAD MUDZAFFAR, SH.
    MH; Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Ill padaBagian Advokasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan; . DYAH KISWORINI, SH; Jabatan : Staf pada Bagian Advokasi dan Bantuan Hukum,Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan; FAIZAL MUAMAR, SH sssn
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 14-01-2015 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 14-07-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 05/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 28 April 2015 — DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA KABUPATEN KARAWANG (DPK APINDO KABUPATEN KARAWANG) VS GUBERNUR JAWA BARAT
23 — 8
  • (Kepala Bagian Bantuan Hukumdan HAM pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat) 5Tatang Firmansyah, SH.,MH. (Kepala Sub Bagian Litigasipada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi JawaBarat) jnnnnn nnn nme ne nn nnn cnn nnn nnn nec nee cen cn nnn nce ee ee ences nnnYusuf Supriatna, SH. (Kepala Sub Bagian Non Litigasi padaBiro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi JawaBaral) j enna nnn nnn nnn nnn en nen cnn nce ne cae cee concen nnn nceDewi Martiningsih, SH.,MH.
    (Pelaksana pada Biro Hukumdan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat) ;M. Fahmi Haikal, SH. (Pelaksana pada Biro Hukum dan HAMSekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat) ;Halaman 2 dari 113 halaman Putusan Nomor 05/G/2015/PTUNBDG9. Ariz Ekha Suprapto, SH. (Pelaksana pada Biro Hukum danHAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat) ;10. Cahyo Purwanto, SH. (Pelaksana pada Biro Hukum dan HAMSekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat) ;11. Dadi Andriyandi Nugraha, SH.
    (Pelaksana pada Biro Hukumdan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat) ;12. Mamad Suparman, S.Sos.,MM. (Fungsional MediatorHubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Jawa Barat) 513. Firman Desa, ST.,MT. (Pulahta Seksi Jamsoskes TK padaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat) ;Semuanya warganegara Indonesia, sebagai Tim Bantuan HukumPemerintah Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jalan DiponegoroNomor 22 Kota Bandung.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 26-11-2019 — Putus : 07-01-2020 — Upload : 03-11-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 287/B/2019/PT.TUN.MDN
Tanggal 7 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : ISKANDAR HADIPRIATNA Diwakili Oleh : HERWANSYAH, S.H.,DKK.
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai
88 — 37
  • ., M.H,Jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum Subdirektorat Bantuan Hukum Direktorat Hukumdan Hubungan Masyarakat ;3. Nama HARI SANTOSA, S.H., M.H,Jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum IlSubdirektorat Bantuan Hukum Direktorat Hukumdan Hubungan Masyarakat ;4. Nama MULYADI, Jabatan KepalaSeksi Hukum Bidang KIHI Kanwil DJIKNHalaman 2 Putusan No.287/B/2019/PT. TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMAceh ; 5. Nama ANTON WIBISONO, JabatanKepala Seksi Informasi Bidang K IH! KanwilDJKN Aceh :6.
    Nama Okka Willyanto, JabatanPelaksana Seksi Bantuan Hukum Subdirektorat Bantuan Hukum Direktorat Hukumdan Hubungan MayarakatHalaman 3 Putusan No.287/B/2019/PT. TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM12. Nama Gery Satrio Nugroho, JabatanPelaksana Pelaksana Seksi Bantuan Hukum IlSubdirektorat Bantuan Hukum Direktorat Hukumdan Hubungan Mayarakat ;13. Nama Tarno, Jabatan PelaksanaKPKNL Banda Aceh14.
Pengadilan PN BLITAR Perdata
Register : 27-07-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Blt
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
SUGIONO
Tergugat:
1.Teguh Budiharto
2.Bowo Suryono
3.Perum Perhutani cq KPH Blitar cq BKPH Wlingi
63 — 8
  • ., M.Hum, M.Kn, Kepala Divisi Hukumdan Kepatuhan 2. Yuniar Permadi S.H., ExpertUtama hukum dan Kepatuhan 3. DanditPudyantoro, S.H., Expert Madya Hukum danKepatuhan, 4. Farady Hasibuan S.H., Expert Madya Hukumdan Kepatuhan, 5. Barnas Budiarto, S.H., Expert MudaHukum dan Kepatuhan, 6. Subiyanto, S.H., Expert MudaHukum dan Kepatuhan 7. Hery Purwanto, S.H., Kepala SubSeksi Hukum, Tenurial dan Agraria, 8. Trie Hariyani, S.H.
    Hadi Prabowo, S.H., Staf Pelaksana Hukumdan Kepatuhan berdasarkan Surat Kuasa Nomor226/SKK/KUM/DIR/2020 tanggal 21 September 2020selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3;Pengadilan Negeri tersebut,Telah membaca berkas dan segala suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;Telah membaca surat pencabutan gugatan yang diajukan olehPenggugat tertanggal 14 Oktober 2020;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat,Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 masingmasing hadir kuasanya dipersidangan
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 25-06-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 27-11-2013
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 116/B/2013/PT.TUN.SBY
Tanggal 1 Oktober 2013 — BUPATI LOMBOK BARAT vs CHINDHUNATA TEKAYADI dan KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BP2T) KABUPATEN LOMBOK BARAT, sekarang BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU ( BPMP2T ) KABUPATEN LOMBOK BARAT
59 — 21
  • MULYADIN,SH.MH : Jabatan Staf Ahli Bidang HukumDan Pemerintahan; 02 2c nono ne noe3.H. BAGUS DWIPAYANA,SH.MM: Jabatan KasubagBantuan Hukum Dan Ham pada Bagian Hukum SekretariatKabupaten Lombok Battal; n=smnnsesenmnnnnsnsstmnennnnnns4. MARHAEN,SH.MH : Jabatan Kasubag Dokumentasi padaBagian Hukum Sekretariat Kabupaten Lombok Barat ; 5.
    Jabatan Kepala Bagian HukumDan PerundangUndangan pada Bagian Hukum SekretariatKabupaten Lombok Barat ; 00
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 28-07-2009 — Putus : 06-01-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MEDAN Nomor 71/G/2009/PTUN-MDN
Tanggal 6 Januari 2010 — JONNY SIGALINGGING SKM : BUPATI TAPANULI UTARA
64 — 17
  • HENDRIFIRMARANTO, SH, Kepala Bagian Hukumdan Perundan undangan 2. RANTODONGORAN, SH, Kasubbag Bantuan Hukumdan HAM, Setdakab Tapanuli Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.486/Ksb.1I1/Kumdang/2009 tanggal 19Agustus2009 danjuga diwakili oleh Kuasanya 1.BERNANTUA NADAPDAP, SH 2.BONI FSIANIPAR, SH, M.Hum 3.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 26-08-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
MOCHAMAD ZAKARIA. DKK
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
496 — 327
  • .: Pembina (IV/a);5.Nama: DanielDuardo Noorwijonarko;Jabatan : Analisis Pendapat Hukumdan Advokasi, DirektoratJenderal AdministrasiHukum Umum;NIP : 19820428 200912 1 005;Pangkat/Gol.: Penata (IlI/c);6.Nama:Prihantoro Kurniawan;Jabatan : Analisis Pendapat Hukumdan Advokasi, DirektoratJenderal AdministrasiHukum Umum;NIP : 19820815 200112 1 001;Pangkat/Gol.: Penata (IlI/c);7.Nama: HarryGunawan;Jabatan : Analisis PertimbanganHukum, DirektoratJenderal AdministrasiHukum Umum;NIP : 19800911 200604 1 001
    JKT.Jabatan : Analisis Pendapat Hukumdan Advokasi, DirektoratJenderal AdministrasiHukum Umum;NIP : 19840705 200912 2 006;Pangkat/Gol.: Penata (IlI/c);9.Nama:Dharmawan Hendarto;Jabatan : Analisis Pendapat Hukumdan Advokasi, DirektoratJenderal AdministrasiHukum Umum;NIP : 19810112 200901 1 006;Pangkat/Gol.: Penata (IlI/c);10. Nama :Ilham Nur Akbar;Jabatan : Analisis Pendapat Hukumdan Advokasi, DirektoratJenderal AdministrasiHukum Umum;NIP : 19860223 200912 1 005;Pangkat/Gol.: Penata (IlI/c);11.
    Nama : ArifMaharfatoni;Jabatan : Analisis Pendapat Hukumdan Advokasi, DirektoratHalaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN. JKT.Jenderal AdministrasiHukum Umum;NIP : 19830719 200801 1 001;Pangkat/Gol.: Penata Muda (Ill/a);Kesemuanya berkewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaKantor Kementerian Hukum Dan Hak AsasiManusia, Jalan H.R.
    Bahwa para Penggugat dikemudian hari, mengetahuiadanya objek sengketa yakni Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0000289.AH.01.05.
    Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaanSurat Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0000289.AH.01.05.Tahun2019, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YayasanLegiun Veteran Karya Dharma Banyumas, tertanggal 08 april2019, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatanhukum tetap dalam perkara ini.DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;2.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 15-12-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 240/B/2015/PT.TUN.SBY
Tanggal 2 Maret 2016 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKALONGAN. II. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA. 2. WALIKOTA PEKALONGAN vs YAYASAN PENDIDIKAN SATYAWIGUNA
60 — 22
  • Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;5. Nama: DYAH KISWORINI, S.H.22=Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan;6. Nama : FAIZAL MUAMAR, S.H.Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan;7.
    Nama : ALMA GRACIA MARIANA PRIOSISKA, S.H.Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan;8. Nama : RINI WULANDARI, S.H.Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor padaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, diJalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.
Pengadilan PTUN PADANG TUN Pertanahan
Register : 01-04-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 26-10-2015
Putusan PTUN PADANG Nomor 06-G-2015-PTUN-PDG
Tanggal 30 September 2015 — RENI ELMA,SKM LAWAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (BP2TPM) KOTA BUKITTINGGI
77 — 42
  • YUDI ANDRY, SH, Pegawai Negeri Sipil, Bagian Hukumdan HAM Sekretariat DaerahKota Bukittinggi ;5. ARI TEGUH YOHANNES, SH, Pegawai Negeri Sipil,Bagian Hukum dan HAM Sekretariat DaerahKotaBukittinggi ;6. FARIZAL, SH, Pegawai Negeri Sipil, pada BadanPelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal KotaBukittinggi ;7. DAR WHIN, Pegawai Negeri Sipil,Bagian Hukum danHAM Sekretariat DaerahKota Bukittinggi ;8. DEVI PRIMAWITA, Pegawai Negeri Sipil,Bagian Hukumdan HAM Sekretariat DaerahKota Bukittinggi ;9.
    RICHIE PERMANA, Pegawai Negeri Sipil, Bagian Hukumdan HAM Sekretariat DaerahKota Bukittinggi ;Kesemuanya warganegara Indonesia, memilih tempatkedudukan di Jalan Kusuma Bhakti Bukit Gulai BancahBukittinggi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/682/Huk2015 tanggal 9 April 2015;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;DANMURSYIDA HAWARI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan KomplekPemda Gurun Lawas No. 200 RT/RW.004/002 KelurahanHalaman 2dari 66 Putusan Perkara Nomor:06/G/2015/PTUNPDGGurun
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 14-10-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 290/B/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 1 Desember 2016 — MUHAMMAD KASTALANIE.; MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.;
53 — 14
  • JKT 7 oN 1y/5.6.7.8.Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Pada Biro Hukumdan Organisasi;Djoko Sujono, S.H., M.H.jKepala Sub Bagian Advokasi Hukum Il Pada Biro Hukumdan Organisasi;lwan Kurniawan, S.H., M.H. 5Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Ill Pada Biro ukumdan Organisasi; a Frederika Lekatompesy, S.H., M.Kes.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pendidikan
Register : 10-12-2009 — Putus : 24-02-2010 — Upload : 07-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 181/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 24 Februari 2010 — Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara;1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2. Prof. Dr. H. Usman Pelly, MA
140 — 57
  • Putut Pujogiri, SH (Kepala BagianPenyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dan Bantuan Hukum II, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat JenderalDepartemen PendidikanNasional) ; c. Drs.
    ., MH (Kepala Seksi pada Sub Direktorat Organisasi PerguruanTinggi, Direktorat Jenderal PendidikanTinggi, Departemen PendidikanNasional) f2 ase sees seme some eee Bee eee eeLusiana Matondang, SH (Staf pada BagianPenyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dan Bantuan Hukum II, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat JenderalDepartemen PendidikanNasional) ; Dimpos Batubara, SE (Staf pada BagianPenyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dan Bantuan Hukum II, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat
    JenderalDepartemen PendidikanNasional) ; Dyah Kisworini, SH (Staf pada BagianPenyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dan Bantuan Hukum II, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat JenderalDepartemen PendidikanNasional) ; 144.