MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IKRAH MULLAH alias BRO Bin SABANG, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKRAH MULLAH alias BRO Bin SABANG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar

Penuntut Umum:
WAHYUDDIN, SH
Terdakwa:
IKRAH MULLAH Alias BRO BIN SABANG

1. Menyatakan Terdakwa IKRAH MULLAH Alias BRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada IKRAH MULLAH Alias BRO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar sisa pidana dijalani di Lembaga Rehabitasi Medis BNN Badokka;
3. Menetapkan

Terdakwa:
IKRAH MULLAH ALIAS BRO

MENGADILI:

• Menerima permintaan banding dari Ikrah Mollah alias Bro bin Sabang Penuntut Umum tersebut;
• Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 3 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
• Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Membebankan biaya

Pembanding/Terbanding/Terdakwa : IKRAH MULLAH Alias BRO BIN SABANG
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : WAHYUDDIN, SH

Agusuntuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Ikrah Mullah bin Amir;

a. 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;

b. 2.Menyatakan Wali Pemohon yang bernama Hartono bin Ikrah adalah enggan (adhol) sebagai Wali Nikah;

c. 3.Menetapkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Banyuwangi menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (Acik Puspitosari binti Hartono) dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Faturohim Dwi Winarto bin Misiyo;

d. 4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416000,00 (empat

Saksi menerangkan bahwa saksiadalah saudara sepupu Pemohon dan di bawah sumpah memberikanketerangan sebagai berikut : bahwa saksi mengetahui tujuaan Pemohon datang ke PengadilanAgama adalah untuk mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhal ; bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Hartono bin Ikrah; bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang lakilaki bernamaXXX; bahwa antara Pemohon dengan XXX sudah saling berhubunganselama 5 bulan; bahwa status XXX adalah Jejaka sedangkan status Pemohon adalahJanda

Saksi menerangkan bahwa saksiadalah kakak Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangansebagai berikut :bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke PengadilanAgama adalah untuk mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhal ;bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Hartono bin Ikrah;bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang lakilaki bernamaXXX;bahwa antara Pemohon dengan XXX sudah saling berhubunganselama 5 bulan;bahwa status XXX adalah Jejaka sedangkan status Pemohon adalahJanda;bahwa antara

halaman 405 yangsudah diambil alin dan dijadikan pendapat Majelis Hakim :Artinya ; Barang siapa yang dipanggil oleh hakim tetapi tidak menghadap dipersidangan, maka ta telah berbuat zhalim sehingga gugurlahhaknya ;Hal. 7 dari 13 Pent.No. 0401/Pdt.P/2018/PA.BwiMenimbang, bahwa alasanalasan pokok permohonan Pemohon adalahPemohon telah berketetapan hati untuk menikah dengan seorang lakilakiberstatus Jejaka bernama XXX yang dikenalnya 5 bulan yang lalu namunternyata ayah Pemohon yang bernama Hartono bin Ikrah

permohonan Pemohon terutamamenyangkut keinginan Pemohon untuk menikah dengan XXX karena sudahsaling mencintai, tidak adanya halangan menikah baik menurut agama maupunperundangundangan yang berlaku serta adanya penolakan ayah Pemohonsebagai Wali Nikah untuk menikahkan Pemohon dengan XXX;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangansaksisaksi serta alat bukti surat (bukti P.2) yang diajukan Pemohon makaterbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteribernama Hartono bin Ikrah

Menyatakan Wali Pemohon yang bernama Hartono bin Ikrah adalahenggan (adhol) sebagai Wali Nikah;Hal. 10 dari 13 Pent.No. 0401/Pdt.P/2018/PA.Bwi3. Menetapkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama KabupatenBanyuwangi menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (AcikPuspitosari binti Hartono) dengan calon suaminya yang bernama XXX;4.

MENETAPKAN1.Mengabulkan permohonan para Pemohon;2.Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon (Syarifuddin bin Musa dan Suciati, SE binti Laju) beralamat di Jalan Kesatria No 78, RT 002/RW 002, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, terhadap anak perempuan bernama Ikrah Syaputri binti Irwan, lahir tanggal 12 Maret 20203.Memerintahkan para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan yang memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan

Pemohon Il adalah suami isteri yang telah terikatpernikahan yang sah menurut syariat Islam, yang pelaksanaanpernikahannya dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 1998 sebagaimanaKutipan Akta Nikah Nomor : 310/31/I/1998 yang dikeluarkan oleh KUAKecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tanggal 27 Februari 1998;Halaman 1 dari 11 penetapan Nomor 0096/Pat.P/2020/PA.WspBahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 berdasarkan Surat KelahiranNomor: 324/RSUD/III/2020 telah lahir seorang anak perempuan yangbernama Ikrah

Menetapkan anak bernama Ikrah Syaputri binti Irwan, berumur , 1bulan sebagai anak angkat Pemohon dan Pemohon Il;3.

Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon(Syarifuddin bin Musa dan Suciati, SE binti Laju) beralamat di Jalan KesatriaNo 78, RT 002/RW 002, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, KabupatenSoppeng, terhadap anak perempuan bemama Ikrah Syaputri binti Irwan,lahirtanggal 12 Maret 20203.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Pemohon yang bernama Mulyono Hardjo bin Ikrah adalah enggan (adhol) sebagai Wali Nikah;
3. Menetapkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Banyuwangi menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (Tiyas Ari Wardani binti Mulyono Hardjo ) dengan calon suaminya yang bernama ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356000,00 (tiga ratus lima puluh enam

Saksi menerangkan bahwa saksiadalah paman Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangansebagai berikut :2.bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke PengadilanAgama adalah untuk mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhal ;bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Mulyono Hardjo bin Ikrah;bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang lakilaki bernamaXXX;bahwa antara Pemohon dengan XXX sudah saling berhubunganselama 1 Tahun;bahwa status XXX adalah duda cerai dengan tiga anak sedangkanstatus Pemohon

Saksi menerangkan bahwa saksiadalah tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangansebagai berikut :Hal. 6 dari 12 Pent.No.0545/Pdt.P/2019/PA.Bwi bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke PengadilanAgama adalah untuk mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhal ; bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Mulyono Hardjo bin Ikrah; bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang lakilaki bernamaXXX; bahwa antara Pemohon dengan XXX sudah saling berhubunganselama 1 Tahun; bahwa status XXX adalah

Pemohonterutamamenyangkut keinginan Pemohon untuk menikah dengan XXX karena sudahsaling mencintai, tidak adanya halangan menikah baik menurut agama maupunperundangundangan yang berlaku serta adanya penolakan ayah Pemohonsebagai Wali Nikah untuk menikahkan Pemohon dengan XXX;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangansaksisaksi serta alat bukti surat (bukti P.2) yang diajukan Pemohon makaterbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteribernama Mulyono Hardjo bin Ikrah

menikah pada tanggal berdasarkan Kutipan AktaNikah Nomor 60/7/VII/1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan tanggal 26 November1998;Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan istri telahdikaruniai 4 orang anak:Mirna Adam, perempuan, umur 20 tahun;Wanti Adam, perempuan, umur 17 tahun;Fadlan Adam, lakilaki, umur 11 tahun;Fadli Adam, lakilaki umur 11 tahun;Bahwa Pemohon berencana menikahkan anak Pemohon dengan seoranglakilaki yang bernama Ikrah

Bahwa antara anak Pemohon Wanti Adam dengan Ikrah Kamah telahberkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 tahun 5bulan;6. Bahwa anak Pemohon Wanti Adam telah hamil selama 4 bulan;Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Wanti Adam denganIkrah Kamah tersebut segera mungkin dinikahkan demi kebaikan merekaberdua kelak;8.

Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anakPemohon yang bernama Wanti Adam dengan calon suami yangbernama Ikrah Kamah;3.

/V1V2016 tanggal 14 Juni2016;Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 28 Juni 2016 telahmengajukan keberatankeberatan atas putusan Majelis Hakim TingkatPertama, yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :1.Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama yang menilai alasan Penggugat bukanlah alasan yang termuatdi dalam Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal1321 KUHPerdata, karena di dalam akad tersebut terdapat unsur ghalath(khilaf), ikrah

Bahwa Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkanakad yang sah adalah yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandungunsur ghalat atau khilaf, tidak dilakukan di bawah ikrah atau paksaan,taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran;6.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II(Ikrah Mullah bin Amir) untuk melaksanakan pernikahandengan perempuan bernama Andi Makrifa binti Andi Agus.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu );

No.0609/Pdt.G/2019/PA.Wsp5.Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugatbertempat tinggal bersama dan bergaul sebagai suami isteri di rumahorang tua Penggugat, di Teppoe, Desa Mattabulu, KecamatanLalabata, Kabupaten Soppeng dan hingga saat ini telah dikaruniaiseorang anak yang bernama Ikrah bin Martang, perempuan, umur 5tahun dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalandalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan

Putusan No.87/Pdt.G/2020/PA.Pso Menghadirkan Tergugat untuk membayar uang Jaminan (Dwanson)kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah)/bulansampai kedua anak tersebut ( Akila Zihira dan Takbiratul Ikrah)diserahkan kepada Penggugat; Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapatlain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan Penggugat danTergugat telah hadir sendiri

Paksaan/Intimidasi (Ikrah) Ikran yakni memaksapihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan atau tidak melakukansuatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan atauancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebasberbuat dan hilangnya kerelaan. Suatu akad dianggap dilakukan di bawahintimidasi atau. paksaan.

Ada beberapa hal yang dapat menghilangkan riba yaitu' ikrah(pemakasaan), mabuk, hazl, (terucap diluar keinginannya), ghalath (keliru),stadlis (menyembunyikan aib) dan ghabn (penipuan) Legalitas dari akad didalam hukum Islam ada dua.

Paksaan/Intimidasi (Ikrah) Ikrah yakni memaksa pihak lain secaramelanggar hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatuucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan atauancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untukHal. 34 dari 59 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2021/PA.JSbebas berbuat dan hilangnya kerelaan. Suatu akad dianggapdilakukan di bawah intimidasi atau paksaan.

Ada beberapa hal yang dapatmenghilangkan riba yaitu ikrah (Demakasaan), mabuk, hazl, (terucapdiluar keinginannya), ghalath (keliru), stadlis (menyembunyikan aib)dan ghabn (penipuan) Legalitas dari akad di dalam hukum Islam adadua.

Ikrah) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Sri Rahayu bin Soejoed) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menghukum Tergugat (Drs. Kusnaidi bin Moh.

Ikrah) untuk membayar kepada Penggugat (Sri Rahayu bin Soejoed) berupa :

2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

2.2. Mutah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2.3. Nafkah madliyah sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

yang dibayarkan sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat di depan sidang

Dalam hukum Islam suatu kontrak dipandang tidak sahapabila didalamnya terdapat keterpaksaan (ikrah), kekeliruan (ghalath) danpenipuan (tadlis). Dalam jual beli tanah obyek sengketa ini terdapat unsurkekeliruan dan penipuan, yaitu pembeli keliru menilai obyek jual beli sebagaiobyek yang halal dijual belikan, sedang penjual tidak menjelaskan bahwa obyekjual beli tersebut masih terikat dengan hak tanggungan sebagai jaminan di BankMuamalat.

IKRA di perbaiki menjadi MUHAMMAD IKRAH;

lebih yangmerupakan keuntungan atau laba bagi shahib almal dan pengembaliannyadilakukan secara tunai atau angsur (Pasal 20 ayat (1) dan (6) KHES);Menimbang, bahwa Akad tersebut tidak sah apabila bertentangan dengan: a.syariat islam; b. peraturan perundangundangan; c. ketertiban umum; dan/atau d.kesusilaan; (Pasal 26 KHES) Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 huruf (a) adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidakmengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan di bawah paksaan (ikrah

Kemudian Pasal 29 KHES berbunyi : Akadsah berdasarkan Hukum Islam adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsurghalath atau khilaf, ikrah (paksaan), taghrir (tipuan) dan ghubun (penyamaran).

Hai orangorang yang beriman, penuhilah aqadaqad itu ..Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis menilai bahwakesepakatan yang telah dibuat Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidakbertentangan dengan asas kebebasan dalam menetapkan perjanjian baikmenurut hukum positif, maupun hukum syariah Islam, dan bahkan secara jelasPenggugat dan Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak ada paksaan(ikrah) dalam melakukan suatu perbuatan yang dibuat tersebut untukmelakukan perjanjian, sehingga karenanya

Bahwa dalam proses pengajuan permohonan eksekusi seharusnyapemohon eksekusi memperlinatkan putusan pengadilan mana yangmenyatakan bahwa proses lelang telah sesuai jalur hukum atau adanyaputusan ikrah sehingga permohonan eksekusi itu Sudah tepat dilakukan.7.

Perusahaan Jasa Penilai Publik eksternal yangIndependent yaitu Sisco Kantor Jasa Penilai Publik Satria Iskandar SetiawanDan Rekan, sehingga hal ini telah sesuai dengan Pasal 44 Peraturan MenteriKeuangan (PMK) Nomor : 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk PalaksanaanLelang;Menimbang, bahwa dalil gugatan point 6 penggugat dalam prosespengajuan permohonan eksekusi seharusnya pemohon ~ eksekusimemperlihatkan putusan pengadilan mana yang menyatakan bahwa proseslelang telah sesuai jalur hukum atau adanya putusan ikrah