Metro Corp Indonusa

Metro Corp Indonusa

ETOS INDONUSA; ARMADI

ETOS INDONUSA, diwakili oleh ENDANG MULJANINGSIH selaku Direktur berkedudukan di JI. Daan MogotNo. 121 H, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasakepada: TABRANI KEMAL, SH. dan kawankawan,Advokat berkantor di JI. Daksinapati Timur No. 11Rawamangun, Jakarta Timur;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawanARMADI, bertempat tinggal di JI. Kp.

ETOS INDONUSA;Bahwa Penggugat sejak tanggal mulai bekerja di perusahaanTergugat sampai dengan akhir masa jabatan Penggugat adalah sebagaiOperator, dengan memperoleh gaji pokok sebesar Rp 1.535.000, (satu jutalima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per bulan;Bahwa sejak bulan Oktober sampai gugatan ini diaju&kan Penggugat tidaklagi mendapat gaji dari Tergugat.

Etos Indonusa 2008 2010 Pasal 31 ayat 5 Huruf (j). Alasan Tergugat melakukan skorsing danberlanjut PHK atas tindakan Penggugat memakai/menggunakan kendaraan/mobil perusahaan adalah alasan yang dibuatbuat oleh Tergugat;Bahwa peraturan perusahaan milik Tergugat (PT.

Etos Indonusa) adalahtelah bertentangan dengan peraturan perundangundangan No. 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, karena tidak terpenuhi syaratsyarat formildan materil;Bahwa peraturan perusahan harus memenuhi syarat formil.Sedangkan bisa dikatakan memenuhi syarat formil apabila peraturanperusahaan telah memenuhi ketentuan Pasal 110 dan 111 UU No.13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan.

ETOS INDONUSA) adalahtelah bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan/UU. No. 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan karena tidak terpenuhinya syaratformil dan materil;Dari dalil Penggugat tersebut terlihat bahwa Penggugat telahmencampur adukan materi Gugatan Penggugat, antara dalil gugatanPeraturan Perusahaan Tergugat telah bertentangan dengan UU No. 13Tahun 2003 dan Kewajiban Tergugat untuk membayar hakhakPenggugat.

INDONUSA TELEMEDIA, tersebut;

INDONUSA TELEMEDIA VS MUSFRIZAL PILIANG

INDONUSA TELEMEDIA, berkedudukan di Menara MegaSyariah Lantai 15, Jalan HR. Rasuna Said, Kav. 19A, KuninganTimur, Setiabudi, Jakarta C.q Kantor Cabang beralamat diJalan Andalas, Nomor 105 A, Kelurahan Andalas, KecamatanPadang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, diwakili olehHauji Suryadi dan Brando Tengdom, keduanya selaku Direktur,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Esti Rahayu Utamidan kawan, Para Karyawan, beralamat di Menara MegaSyariah Lantai 15, Jalan HR.

INDONUSA TELEMEDIA, tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 815 K/Pdt.

INDONUSA TELEMEDIA, tersebut;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh Maria AnnaSamiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MURNI GLORY INDONUSA, tersebut;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg., tanggal 20 Februari 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

PT MURNI GLORY INDONUSA lawan SUHENDRI

Menyatakan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) tersebut tidak dapat diterima;

PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) VS HARIS SUSANTO

PUTUSANNomor 84 PK/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION), berkedudukandi Kapten Tendean Nomor 88 C Mampang Prapatan JakartaSelatan, yang diwakili oleh Hengkie Liwanto selaku DirekturUtama PT Indonusa Telemedia, dalam hal ini memberi kuasakepada Rusdin Ismail, S.H., M.H., CLA, dan

kembali, dan denganmemperhatikan pula Hasil Sidang Pleno Kamar Perdata terbarusebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)Nomor 3 Tahun 2018, maka Majelis berpendapat permohonan PeninjauanKembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali dianggap tidak memilikilandasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT INDONUSA

Menyatakan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)tersebut tidak dapat diterima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesarRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 oleh Dr.

PT SUMBEREVA INDONUSA vs DENY SUMANTIONO

PUTUSANNo. 589 K/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:PT SUMBEREVA INDONUSA, berkedudukan di JI. Sinar, PasarKemis Kav.118 Desa Kuta Jaya, Pasar Kemis Tangerang , dalamhal ini memberi kuasa kepada KUAT KUNTORO, SE KepalaPersonalia PT.

Sumbereva Indonusa, bertempat tinggal di Jalan.Sinar Pasar Kemis Kav. 118 Desa Kuta Jaya Pasar KemisTangerang;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawan:DENY SUMANTIONO , bertempat tinggal di Perum KedaungBlok AO No.4 JI.

SUMBEREVA INDONUSA adalah suatu perusahaan yangbergerak dalam bidang pembuatan Sandal dan Spon;2. Bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat terhitung tanggal 29091999 di bagian mekanik, dengan masa kerja hingga di PHK sepihak sejaktgl. 17102008 adalah 9,1 tahun dan menerima upah sebesar Rp 964.050, /bulan;3. Bahwa kondisi penggajian untuk Pekerja pada Tergugat (PT.

SUMBEREVA INDONUSA yang terletak di Jln.Sinar, Pasar Kamis KAV. 118 Desa Kuta Jaya Pasar Kamis, Tanggerang.Selain itu juga demi penegakan hukum ketenagakerjaan, perlu agar putusansengketa hubungan industrial ini bisa dilaksanakan putusan serta merta(Witvoerbaar Bijk Voorrad) walaupun ada upaya hukum dari Tergugat;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri SerangPRIMAIR:DALAM PROVISI:a.

No. 589 K/Pdt.Sus/2010kasasi, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA.RI No. 6Tahun 1994, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon kasasi PTSUMBEREVA INDONUSA tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihakpihak yangberperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 UndangUndang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT IZONE INDONUSA tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 219/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 25 Oktober 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

PT IZONE INDONUSA VS AYU MUSSYAROH ISTIQOMAH

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, VSPT PITAMAS INDONUSA

./2012,Tanggal 27 September 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT PITAMAS INDONUSA, beralamat di Desa Betro, Betro,Sedati, Sidoarjo 61253;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang,bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.38821/PP/M.III/12/2012, Tanggal

Pitamas Indonusa, NPWP 01.743.443.2641.000, beralamat di Desa Betro,Betro, Sedati, Sidoarjo 61253, dan menghitung kembali Pajak PenghasilanPasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 terutang menjadisebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 1.719.068.711,00Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp 45.987.220,00Kredit Pajak Rp 45.411.813,00Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak Rp 575.407 ,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 207.146,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 182.553,00Halaman

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.38821/PP/M.1II/12/2012tanggal 22 Juni 2012, atas nama PT.PITAMAS INDONUSA(Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut oleh PengadilanPajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)melalui surat Sekretariat Pengadilan PajakNomorP.513/SP.33/2011tanggal 12Juli 2012perinal Pengiriman PutusanPengadilan Pajak dengan cara disampaikan secara langsung kepadaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada

Pitamas Indonusa, NPWP 01.743.443.2641.000, denganperhitungan sebagaimana tersebut di atas;adalah tidak benar sama sekali serta telah nyatanyata bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:1.Bahwa alasan butir A tidak dapat dibenarkan karena tentang jangka waktuyang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata,yang tidak dapat membatalkan

INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) tersebut;

INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) VS HARIS SUSANTO

INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION), berkedudukandi Kapten Tendean Nomor 88 C Mampang Prapatan, JakartaSelatan, yang diwakili oleh Hengkie Liwanto, selaku DirekturUtama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUSDINLSMAIL, S.H.,M.H.

Indonusa Telemedia (Transvision)yang beralamat di Jalan Kapten Tendean Nomor 88 C JakartaSelatan, maka Mediator Hubungan Industrial yang berkedudukan diSuku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi JakartaSelatan;MENGANJURKANPT. Indonusa Telemedia (Transvision) yang beralamat di Jalan KaptenTendean Nomor 88 C Jakarta Selatan membayarkan kepada pekerjaSdr.

INDONUSA TELEMEDIA Tahun 20162018. Yang berbunyiHalaman 20 dari 27 hal.Put.

INDONUSA TELEMEDIA Tahun 20162018 yang telahdisahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor Kep. 1413/PHIJSKPK/X/2016 Tentang Pengesahaan Peraturan PT.

INDONUSA TELEMEDIAtanggal 18 Oktober 2016;Pasal 11Promosi, Mutasi dan DemosiAyat 1 (satu):" Promosi/mutasi/demosi di lingkungan perusahaan, baik dalam hal jabatan,gaji atau imbalan lainnya adalah menjadi hak dan wewenang pimpinanperusahaan yang diberitahukan secara tertulis kepada karyawan yangbersangkutan;Ayat 3 (tiga) "Mutasi dapat dilakukan oleh pimpinan perusahaan kepadakaryawan dengan alasan;a. Bertambah/berkurangnya perkerjaan di suatu bagian/tempat;Halaman 21 dari 27 hal.Put.

SANTA FE INDONUSA tersebut;

SANTA FE INDONUSA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

SANTA FE INDONUSA, NPWP 02.193.947.5058.000, tempat kedudukandi Cilandak Commercial Estate Building #208, Jalan Raya Cilandak KKO,Jakarta Selatan 12560, dalam hal ini diwakili oleh: Jason Gregory Will,kewarganegaraan Australia, pekerjaan Managing Director PT. Santa FeIndonusa, tempat tinggal di Jalan Pejaten Barat H/2, Jakarta Selatan;Selanjutnya memberi kuasa kepada: Dr.

Santa Fe Indonusa ("Pemohon Banding") pada tanggal 3 Desember2009, dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1263/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 23 Nopember 2009tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:A PENERBITAN (SKPKB) PPN MASA PAJAK JUNI TAHUN 2007 NOMOR0005 1/207/07/058/09 TANGGAL 25 MARET 2009;Bahwa SKPKB tersebut telah diterbitkan dengan perhitungan sebagai berikut:Menurut Menurut MasihPKP FISKUS Koreksia b baDasar PengenaanPajak : Penyerahan

Santa Fe Indonusa, NPWP: 02.193.947.5058.000, beralamat diCilandak Commercial Estate Building #208, Jl. Raya Cilanclak.

Hubungan forwarderdengan Klien/pengirim adalah kuasa, kecuali dibuat perjanjian khusus.Bahwa criteria di atas juga diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalamPut37347/PP/M.X1/16/2012 diucapkan 26 Maret 2012, halaman 48, bahwaPT.Santa Fe Indonusa hanya melakukan pengaturan sedangkan jasa pelayarandilakukan oleh perusahaan Luar Negeri. Selanjutnya setelah sampai dipelabuhan negara tujuan barang tersebut dihantar ke lokasi/rumah klien melaluitransportasi darat.

Santa Fe Indonusa hanyamelakukan pengaturan sedangkan jasa pelayaran dilakukan oleh perusahaan LuarNegeri. Selanjutnya setelah sampai di pelabuhan negara tujuan barang tersebutdihantar ke lokasi/rumah klien melalui transportasi darat.

SUMBEREVA INDONUSA, tersebut;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg., tanggal 27 September 2021 sehingga amar selengkapnya (berbunyi) sebagai berikut:Dalam Provisi: Menolak gugatan Provisi Para Penggugat;Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2.

SUMBEREVA INDONUSA VS 1. SUWARDI, DKK

PT SUKSESPERMATA INDONUSA

PUTUSANNomor 168/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2585/PJ/2018, tanggal 22 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SUKSESPERMATA INDONUSA

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01398/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 21 September 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor00012/206/13/057/15 tanggal 26 Juni 2015, atas nama PTSuksespermata Indonusa, NPWP 01.626.140.6057.000, alamat:Jl.

PT LUVIN INDONUSA VS PT UNIPLASTINDO INTERBUANA

PUTUSANNomor 256 K/Pdt/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:PT LUVIN INDONUSA, berkedudukan di Kompleks GadingBukit Indah, Blok G/12, Jalan Bukit Gading Raya, KelapaGading Permai, Jakarta Utara (alamat yang tercantum dalamPutusan PN dan PT)/berkedudukan di Cijujung, Jalan JembatanHitam, Kampung Cijujung, RT 002, RW 010, Desa Cijujung,Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (alamat

Nomor 256 K/Pdt/2020belas rupiah) yang harus dibayar kepada Penggugat atas pembelian barangbarang yang telah jatuh tempo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi: PT LUVIN INDONUSA, tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biayaperkara

PT SANTA FE INDONUSA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1781/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SANTA FE INDONUSA, beralamat di CilandakCommercial Estate Building #208, Jalan Raya CilandakKKO, Jakarta Selatan, 12560, yang diwakili oleh JasonGregory Will, jabatan Managing Director,Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Dr.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT SANTA FE INDONUSA;:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1781/B/PK/Pjk/2018pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 3 September 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PRIMA INDONUSA NIAGANTARA tersebut

PT PRIMA INDONUSA NIAGANTARA melawan ARYA MUKTI, dkk

PUTUSANNomor 1253 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT PRIMA INDONUSA NIAGANTARA, yang diwakili oleh WillyChairuddin, Direktur Utama PT Prima Indonusa Niagantara,berkedudukan di Jalan H. Adam Malik Nomor 193 B Medan,dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Tarmin, S.H.

alatalat bukti telah diperoleh fakta hukumyang benar perusahaan Pemohon Kasasi merugi secara teruS menerus,sehingga alasan Pemohon Kasasi adil hanya membayar uang pisah kepadaPara Termohon Kasasi tidak dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: PT PRIMA INDONUSA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PRIMA TRAKTOR INDONUSA

KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2206/PJ/2013, tanggal 8 Oktober 2013;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PRIMA TRAKTOR INDONUSA

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT46083/PP/M.V/12/2013, tanggal 3 Juli 2013, yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP078/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 1/7 Februari 2012, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 masa pajak Februari 2006 Nomor00141/203/06/725/10 tanggal 24 November 2010, atas nama: PT PrimaTraktor Indonusa

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP078/WPJ.14//BD.06/2012 tanggal 17 Februari 2012, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2006Nomor 00141/203/06/725/10 tanggal 24 November 2010, atasnama : PT Prima Traktor Indonusa, NPWP:Halaman 3 dari 7 halaman.

ACSET INDONUSA lawan DRA. RINI ANGGRAENI SUHARYANTO

ACSET INDONUSA, dalam hal ini diwakili oleh IR. HILARIUSARWANDI Direktur, beralamat di Wisma ITCLantai 4 R. 401, Jin. Abdul Muis No.8 JakartaPusat, yang dalam hal ini diwakili olehKuasanya : POLTAKHUTADJULU ,SH.,MBA.,MH., BINSAR RONNITUA,SH., MARUSAHA H.,SH., dan MAYACHYNTIA FEBRINA PITOY,SH. Advocates &Legal Consultants berkantor pada Law OfficePOLTAK HUTADJULU & PARTNERS?beralamat kantor di Jl.

PT Metro Corp Indonusa ; PT Truba Raya Trading

LUVIN INDONUSA

LUVIN INDONUSA, berkedudukan di Kompleks Gading BukitIndah Blok G/12, Jalan Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Permai, JakartaUtara, diwakili Anton Bambang Soegiarto sebagai Direktur Utama mewakiliDireksi dalam hal ini memberikan kuasa kepada : JAMES JULIANTOIRAWAN, S.H., M.H. dan JIMMY L.S.D. SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

Saksi Nurdin mengantar barangbarang tersebut kepada Pelawan terakhir tahun 2013 dan PT.Luvin Indonusa (Terlawan) masih berproduksi.e. Bahwa dari faktafakta hukum tersebut diatas maka Jjelaslahdapat ditarik kesimpulan antara Terlawan dengan Pelawan telahmengadakan jualbeli dan telah terjadi penyerahan barang yangdibeli oleh Pelawan dari Terlawan.5. Bahwa adapun terhadap sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yangtelah diletakkan atas tanah dan bangunan ex PT.

LUVIN INDONUSA, secara nyata jugaberkedudukan di Kabupaten Bogor, JIn.Jembatan Hitam, Kp.Cijujung RT.002/RW.010 Sukaraja Kabupaten Bogor;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor2678.K/Pdt/1992 tertanggal 27 Oktober 1994 menyebutkan bahwa bahwaPengadilan Tinggi telah keliru dalam pertimbangannya yang mengatakanbahwa Bank Duta cabang Lhokseumawe hanya merupakan cabang dari dariBank Duta Pusat, dengan demikian tidak mempunyai legitimasi personalstandi in yudicio, padahal cabang adalah perpanjangan

Luvin Indonusa tanggal 4 Juli 2003 yang dibuat oleh NotarisGrace Senda Sardjito, S.H. dan T2 berupa Keputusan Menteri Kehakimandan Hak Azasi Manusia No.C22409 HT.01.01. TH.2003 tanggal 18September 2003 tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;Menimbang, bahwa saksi SISWO MARTONO, telah menerangkanbahwa saksi bekerja sebagai HRD di PT. Alvindo dan diperbantukan di PT.Luvin Indonesia, dimana PT.