Karim bin Kanna semasa hidup adalah AnggotaVeteran Republik Indunesia sesuai Surat Keputusan PemberianTunjangan Veteran Republik Indunesia Nomor KEP/122/AXIV/V1/2018tertanggal 29 Juni 2018;Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk mendapatkan kepastianhukum tentang hubungan perkawinan Pemohon dan almarhum H.

Karimbin Kanna, yang selanjutnya Pemohon dapat pergunakan untukpengurusan tunjangan Janda Veteran Republik Indunesia sertakeperluan lainnya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas mohon kepada KetuaPengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkaraini berkenan memutuskan sebagai berikut:1) Mengabulkan permohonan Pemohon dan almarhum H. Karim binKanna;2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Hj. Saraya bintiSarika) dengan almarhum (H.

tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalamperkara cerai talak antara:Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam. pekerjaan Pembantu rumah tangga,pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kecamatan Kalitengah KabupatenLamongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MELAWANTergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikanterakhir SMP, tempat kediaman di Kecamatan Kalitengah KabupatenLamongan,Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Indunesia

Tergugat bertempattinggal di di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Utaraselama 1 minggu, kemudian tinggal di rumah bersama di Lampung Utaraselama lebih kurang 9 tahun, kemudian Penggugat pada tahun 2002menjadi TKW di Singapura dengan izin Tergugat sedangkan Tergugat tetapdi rumah bersama selama lebih kurang 1 tahun, kemudian setelah 1 tahunPenggugat di Singapura mendapat kabar bahwa Tergugat telah pergi dantidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun di luarwilayah Republik Indunesia

Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk mendapatkan kepastianhukum tentang hubungan perkawinan Pemohon dan almarhum Japar binKadu, yang selanjutnya Pemohon dapat pergunakan untuk pengurusanVeteran Republik Indunesia serta keperluan lainnya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas mohon kepada KetuaPengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara iniberkenan memutuskan sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan almarhum Japar bin Kadu;2.

Pasal 14 Kompilasi HukumIslam di Indunesia ;Menimbang, bahwa oleh karena itu) Permohonan para Pemohondapat dikabulkan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) danayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

keterangan sakst EDIWALUYA dan SURYANI, bahwa anak Pemohon yang, bernama M.FATIH KHOIRUL ANAMlahir pada tanggal 23 Juli 2010 dan selain iu permohonan int dipertukan untuk Akte Kelahirananak pemohon dan juga untuk Keperluas Sekolah j= cans SHEN ORR Coo ements SSE ooMenunbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biayavang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon jo noreMensa Pasal 2 ayab ch (2) Cinduingeeundany: Noe Vabun 2006 0 terlany7/Poratio an Permeru tah Republik Indunesia

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indunesia ;Menimbang, bahwa oleh karena itu) Permohonan para Pemohondapat dikabulkan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Bahwa Penggugat bersama 9 orang Karyawan lainnya telah di PHK secarsoleh Tergugat sejak tanggal 1 Oktober 2015 dengan alasan efisiensi, namunTergugat tidak memberikan hakhak Penggugat sebagaimana diatur dalam UUndang Republik Indunesia Nomor 13 Tahun 2003 pasal 164 ayat 3 berupaPesangon 2 Kali pasal 156 ayat 2, Uang Penghargaan Masa Kerja 1 kali pasayat 3, Uang Penggantian hak sesuai pasal 156 ayat 4 dengan Masa Ketahun dengan Upah terakhir Rp.2.627.328 dan perhitungan sebagai berikut : Uang Pesangon

Pasal 14 Kompilasi HukumIslam di Indunesia ;Menimbang, bahwa oleh karena itu) Permohonan para Pemohondapat dikabulkan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) danayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Pasal14 Kompilasi Hukum Islam di Indunesia ;Menimbang, bahwa oleh karena itu) pula karena pernikahanPemohon dengan suaminya terjadi sebelum berlakunya UndangundangNo. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka berdasarkan pasal pasal 7ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,Permohonan Pemohon dapat dikabulkan Sehingga Majelis menetapkanperkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernamaRatmada bin Martajani yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1962 diwilayah Kantor Urusan

Terqugat pergi bekerja di Sennaranghanmun tidak pernah keniball, tidak ada khabar beritanya dan juga tidiakdiketahul alametnya diselurun wilayam Republik indunesia yangakiibatnye Penggugat dam Terguget berpisain sampai sekaranmy sudaln tigatahun lebiho~Bahwa selame berpisaln tersebut Tergugat tidak nreniberi nafkan kepadaPenggugpt,iMenimbang, bahwe atas keterangan saksi saksi tersebut PenggugatnentbenarkannyaMenimbang sahwe selaniutnye Penggugat dam Tergugat sudan tidakMengaj ken seshat:!

/Pdt.G/2018/PA.BLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentudalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:XXXXXXXXXXXXXX, , tempat tinggal di Kabupaten Blitar, selanjutnya disebutsebagai Penggugat;MELAWAN:XXXXXXXXXXXXXX, , tempat tinggal Kabupaten Blitar, sekarang tidak di ketahulalamatnya denag jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayahNegara Kesatuan Republik Indunesia

Sejak saat itu Termohontidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yangjelas dan pasti di wilayah Republik Indunesia; 6. Pada bulan Desember 2011 Pemohon telah berusaha mencari Termohon ke tempatkerjanya di Jakarta, namun tidak berhasil;7.

Xxxx,pendidikan SLTA, tempat tinggal di Xxxx KotaBalikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat,melawanTergugat, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta,pendidikan SLTA, tempat tinggal di Xxxx KabupatenPenajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur,terakhir tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas danpasti di Wilayah Republik Indunesia, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.Telah mendengar

penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG junctoPasal 55 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugatdan Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan Surat Panggilan(Relaas) Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA.Nbr pada tanggal 16 Nopember 2015 dan16 Desember 2015 melalui Radio Republik Indunesia

Skgmenghadap berhubung karena sesuatu hal sehingga Tergugat tidak adarealisasinya, dan atas permintaan Penggugat bersedia merubah gugatannyabahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamat jelasnya di WilayahRepublik Indunesia sebagaimana tertera dalam berita acara persidanganperkara ini.Bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Sengkang memanggilTergugat melalui radiogram dengan relaas panggilan tertanggal 22 Mei 2014dan tanggal 23 Juni 2014 namun Tergugat tetap tidak datang menghadap dipersidangan.Bahwa

Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar sertatidk diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indunesia;Bahawa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakankeberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat; mereka tidak mengetahuisecara persis keberadaan Tergugat;Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat denganTergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuanperkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanputusan perkara Cerai Gugat antara:XXXXX umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten KulonProgo Propinsi DIY, sebagai Penggugat;melawanXXXXX umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan SD,tempat kediaman di Terakhir di XXXXX Kabupaten MagelangPropinsi Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnyadengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indunesia

SYATIBI, S.H.mediator Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Pemohon selaku pegawai PT.KAI (Kereta Api Indunesia) dalammelakukan perceraian ini telah membuat surat pernyataan tanggal 30Nopember 2016 yang pada pokoknya berisi bahwa perusahaan dimanaPemohon bekerja tidak mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) 10 Tahun 1983,dan Pemohon siap menanggung segala akibat hukum dan konseuensi yangditimbulkan karena tidak adanya ijin dari atasan atau management;Bahwa oleh karena itu lalu pemeriksaan

Deputi Bidang Hak Tanah dan PendaftaranTanah Direktur Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang Badan PertanahanNasional Republik Indunesia No. 132330.1DII.3, tanggal 16 Januari 2007,Perihal Pengukuran Bidang Tanah PT.