Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor: 06/Pdt.G/1992/PN.Uj.Pdg tanggal 6 Juni 1992 yang amarnya mengabulkan gugatan ParaPenggugat untuk sebahagian, yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi UjungPandang Nomor : 36/Pdt/1993/PT.Uj.Pdg yang telah ingkra dan berkekuatanNUKUM tetap 0m nn nner n ne ne nnn nn ne nnn enn nnn nn nnn nnn nena nn nana nanac ncn:.

Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor :36/Pdt/1993/PT.Uj.Pdg yang telah ingkra dan berkekuatan hukum tetap, ParaPenggugat langsung membuat pagar seng diatas lokasi objek sengketa sertamemasang papan bicara diatasnya yang bertuliskan tanah ini milik Sabilong Bin.

Bahwa Tergugat melakukan kesalahan prosedur administrasi pada saat posespenerbitan Obyek Gugatan karena sertipikat objek gugatan terbit diatas tanahPara Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang dalamPerkara Nomor : 06/Pdt.G/1992/PN.Uj.Pdg tanggal 6 Juni 1992 melawan TjokeBin Darisa, Sodo Dg.Tutu dan Hado Coke yang dikuatkan Putusan PengadilanTinggi Ujung Pandang dan berkekuatan hukum tetap dan sudah ingkra dengandemikian penerbitan Obyek Gugatan oleh Tergugat bertentangan denganPeraturan

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Refandi Fedrian Bin Romadansyah ), terhadap Penggugat ( Ingkra Valentia Natania Buyung Binti Buyung Sukiman );
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 341.000,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu ).

Dimana banksyariah lebih mengedepankan islah dalam perselisihan kreditmurabahah.14.Bahwa setelah didaftarkan di Pengadilan Agama perkara ini, dianggap telahterjadi perselisihan syariah antara pihak nasabah PENGGUGAT danPENGGUGAT II dengan pihak TERGUGAT.15.Bahwa sejak terjadi perselisihan syariah sebelum putusan gugatan ingkra,tidak diberi hak pihak Tergugat dalam hal ini TERGUGAT untukmelakukan lelang, karena perkara tersebut masih dalam perselisihan ditingkat Pengadilan Syariah (Pengadilan Agama

tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

TANJUNG REDEBHUTANI, sehingga izin dimaksud haruslah dinyatakan sah dan berhargasebagaimana juga dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri TanjungRedeb Nomor: 13/Pdt.G/2016/PN.Tnr tanggal 20 April 2017 yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap (Ingkra Van Gewijsde);Bahwa oleh karena Penggugat adalah selaku Pemegang Izin atas UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sebagaimana dimaksud padaHalaman 2 dari 20 hal.

TANJUNG REDEBHUTANI, sebagaimana juga dimaksud dalam Putusan Pengadilan NegeriTanjung Redeb Nomor: 13/Pdt.G/2016/PN.Tnr tanggal 20 April 2017 yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap (Ingkra Van Gewijsde);3.

,sudah mempunyaikekuatan hukum yang tetap/pasti (ingkra), maka diajukan kembali Gugatan dibawah Register Nomor : 210/Pdt.G/2011/PA.POL., Tanggal 13 Juli 2011, dansebagai Penggugat H.'SUTRISNO Bin R.SUPARMAN Dkk.

tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah);Putusan Provisionil20.Bahwa selain dari pada, diajukanya gugatan ini oleh Penggugat agar21mendapatkan kejelasan dan kepastian hokum serta pelindungan hokum.Maka untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim memberikanputusan Provisi atau sela Memerintahkan Tergugat untuk tidakmelakukan penagihan atau menghentikan pembayaran angsuran (pokokdan bungan serta denda) terhitung sejak bulan Februari 2016 sampaidengan adanya putusan berkekuatan hokum tetap atau ingkra

Penggugat sebagai ahli waris dari orangtua/Bapak Para Penggugat bernama LAHAE BIN PADU mengajukan gugatanke Pengadilan Agama Maros untuk memintakan pembagian harta warisanatas tanah perkara a quO; 222 = 2 none none nn nnn een8.Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor29/Pdt.G/2005/PA.Mrs tanggal 16 Mei 2005 yang amarnya mengabulkangugatan Para Penggugat, yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi AgamaMakassar Nomor : 69/Pdt.G/2005/PTA.Mks, Juncto Putusan Kasasi Nomor:130K/AG/2006 yang telah ingkra

Tergugat atau siapapunyang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan danmenyerahkan secara bebas tanah pekarangan sengketa kepada paraPenggugat, jika dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksadengan Polisi /alat Negara lainnya ;e Bahwa mohon pula kiranya Tergugat dihukum untuk membayar uangpaksa (Dwangsom) setiap hari keterlambatan menyerahkan tanahsengketa pada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukumyang tetap (ingkra

pencurian ataumenggelapkan, menyimpan dengan tujuan untuk dimiliki.ISSehubungan dengan hal tersebut diatas maka pemutusanhubungan kerja (PHK) karena Penggugat melakukan kesalahanberat sehingga Tergugat berdasarkan pada pasal 158 UU No.Tahun 2003 yang dituduhkan Tergugatkepada Penggugat harusdapat dibuktikan dengan perintah putusan mahkamah konstitusi yaituharus melalui uji marteriil dalam perkara pidanasetelahmemperoleh putusan hakim pidana yang telah berkuatan hukumtetap atau yang disebut putusan ingkra

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 26 Juli tahun2018 yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan alasanpelanggaran berat yaitu mengambil, menyimpan, dan menggelapkanbarang milik tamu, sedangkan masalah tersebut tidak disidangkan dalamperkara pidana untuk menyatakan seseorang bersalah secara hukumsesual putusan mahkamah konstitusi yang telah disampaikan diatasmaka PHK tersebut batal demi hukum karena tidak dapat buktikanmelalui proses putusan perkara pidana yang ingkra, untuk

Hukum yang diaturdalam UU No. 8 Tahun 1999 dan UU OJK No. 21 Tahun 2011, sehinggamenjadi acuan agar Peran Konsumen tidak menjadikan keuntunganberlebihan atau keuntungan berlipat ganda dari Perbankan tersebut,sehingga tidak menjadikan Image bahwa Konsumen dipekerjakan untukKeuntungan Bank;Bahwa dengan Terdaftarnya gugatan ini, dianggap telah terjadisengketa antara Konsumen Djamila Hasan, Rahman Kadir Aneta,Dorkas Tumampas dan Frangky Kasim dengan Pihak Bank MegaCabang Gorontalo, dan dinggap sebelum Ingkra

Bahwa dengan Terdaftarnya Gugatan ini, dianggap telah terjadi sengketaantara Konsumen Djamila Hasan, Rahman Kadir Aneta, DorkasTumampas dan Frangky Kasim dengan Pihak Bank Mega CabangGorontalo, dan dinggap sebelum Ingkra Putusan ini, pihak Bank Megamelakukan Lelang Agunan dan Mengumumkan Melalui Media Cetak,Balino ataupun mencat rumah /atau memasang label dibawahPengawasan Bank Mega atau dipergantian uang kerugian masingmasing sebesar Rp. 1.000.000.000.

Tahun 2003 yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugatharus dapat dibuktikan dengan perintah putusan mahkamah konstitusiyaitu. harus melalui uji marteriil dalam perkara pidana setelahmemperoleh putusan hakim pidana yang telah berkuatan hukum tetapatau yang disebut putusan ingkra.

Bilamana PHKyang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan alasanpelanggaran berat yaitu mengambil, menyimpan, dan menggelapkan barangmilik tamu, sedangkan masalah tersebut tidak disidangkan dalam perkarapidana untuk menyatakan seseorang bersalah sesuai putusan mahkamahkonstitusi yang telah disampaikan diatas maka PHK tersebut batal demihukum karena tidak dapat buktikan melalui proses putusan perkara pidanayang ingkra, untuk itu Tergugat diwajibkan membayar pesangon dan hakhak lain yang diatur

Bahwa pada saat jual beli tersebut terjadi, tanah obyek sengketa masihdalam perkara dan Putusan belum Ingkra disamping itu Putusan belumberkekuatan hukum tetap;2. Bahwa yang melakukan transaksi jual beli hanyalah La Ganing padahaltanah obyek sengketa adalah milik 4 orang yakni : 1. La Ganing, 2. LaHaba, dan 3. Maraupa dan 4. Kuasa La Ganing, Dkk yakni Muh. Armi,SH, M.Si dan Drs. A. Muh. Tono, BM;3.

Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan pemasangan plang/stikerTanah Dan Bangunan Ini Dalam Pengawasan May Bank dan melakukan sitaatau eksekusi jaminan pada jaminan terhadap tanah dan rumah Penggugatsampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap atau ingkra;2.

Nomor 1661 K/Pdt/201424 Januari 1996 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan TinggiAgama Mataram Nomor 24/Pdt.G/1996/PTA.MTR tanggal 12September 1996 dan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia di Jakarta Nomor 520 K/Ag/1996 tanggal 5 Oktober 1998dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Ingkra), akan tetapioleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar memberikanpertimbangan yang keliru karena Keputusan Peradilan yang sudahmempunyai kekuatan hukum tetap dan keputusan Hukum dari yangpaling tinggi sekalipun

Tahun 2003 yangdituduhkan Tergugat kepada Penggugatharus dapat dibuktikan denganperintah putusan mahkamah konstitusi yaitu harus melalui uji marteriildalam perkara pidana setelah memperoleh putusan hakim pidana yangtelah berkuatan hukum tetap atau yang disebut putusan ingkra.3.

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 26 Juli 2018 yangdilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan alasan pelanggaranberat yaitu mengambil, menyimpan, dan menggelapkan barang milik tamu,sedangkan masalah tersebut tidak disidangkan dalam perkara pidana untukmenyatakan seseorang bersalah secara hukum sesuai putusan mahkamahkonstitusi yang telah disampaikan diatas maka PHK tersebut batal demihukum karena tidak dapat buktikan melalui proses putusan perkara pidanayang ingkra, untuk itu

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwomsong)sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) kepada Penggugat setiap harioleh Tergugat , dan Tergugat Ill, masingmasing sebesar Rp.2.500.000,apabila para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusanyang ingkra berkekuatan hukum tetap ; SUBSIDAIRDalam keadilan yang baik, mohon keadilan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untukPenggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat dan Tergugat

Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan Pemasanganplang/stiker TANAH dan BANGUNAN INI DALAM PENGAWASANMAY BANK dan melakukan Sita atau Eksekusi Jaminan padaHalaman 7 dari hal 35 Putusan No.69/Pdt.G/2016/PN Jmbjaminan terhadap tanah dan rumah Penggugat sampai denganadanya putusan berkekuatan hokum tetap atau ingkra;2.

Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan penagihan ataumenghentikan pembayaran angsuran (pokok dan bunga serta denda)terhitung sejak bulan Februari 2016 sampai dengan adanya putusanberkekuatan hukum tetap atau ingkra;DALAM POKOK PERKARA1. Menerima Gugatan Penggugatseluruhnya;2. Menyatakan satu unit rumah di Perumahan Citraland NGK/SarallaBlok A.0316 merupakan harta yang sah dan berharga milikPenggugat;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;4.