SUNARI) tidak adamengajukan kasasi (perlawanan hukum) sehingga putusan pengadilantinggi sudah mengikat dan ingkrah, sehingga lahan yang dijual olehterdakwa SUNARI kepada sdri. KARTINI masuk dalam perkara objeksengketa yang saat ini sudah berkekuatan hukum tetap dimiliki oleh PT. IIDM Cooperatif. Bahwa benar saksi menerangkan PT. IIDM selaku penerimakuasa/peralihan dari ahli waris alm. DR. KENNETH HIDAYAT berdasarkanSurat Pernyataan tanggal O09 Januari 2013 yang mana alm.

SMR, tanggal 07 Februari 2018,dimana pihak tergugat 1 sampai dengan 111 yang termasuk didalamnyaterdakwa SUNARI, dan dijawab oleh pihak Pengadilan Negeri Balikpapan,kalau pihak tergugat tidak ada mengajukan kasasi (perlawanan hukum)sehingga putusan pengadilan tinggi tersebut sudah mengikat dan ingkrah.Bahwa benar saksi menerangkan mengapa sudah putusan pengadilantinggi sudah mengikat dan ingkrah belum di esksekusi, karena PT.

BPP, tanggal 22 Juni 2017, dan saksi Tanya apakahputusan sudah ingkrah dan sudah dieksekusi dijawab oleh terdakwabelum ingkrah dan belum dieksekusi, lalu dari pertimbangan saksiTAUFIQ CHOLID, SH, terdakwa mengajukan IMTN dengan menggunakannama yang tidak ikut tergugat sehingga terdakwa SUNARI sendirimenggunakan nama saksi SUTONO untuk melakukan proses permohonanpengurusan IMTN tanggal 20 Desember 2018 dengan luasan 36.000 M2terdiri dari 14 bidang diatas objek putusan pengadilan No74/PDT.G/2016/PN

BPP,tanggal 22 Juni 2017, dan saksi TAUFIQ CHOLID, SH Tanya apakahputusan sudah ingkrah dan sudah dieksekusi dijawab oleh terdakwabelum ingkrah dan belum dieksekusi, lalu dari pertimbangan saksiTAUFIQ CHOLID, SH, terdakwa mengajukan IMTN denganmenggunakan nama yang tidak ikut tergugat sehingga terdakwaSUNARI sendiri menggunakan nama saksi SUTONO untuk melakukanHalaman 15 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Bppproses permohonan pengurusan IMTN tanggal 20 Desember 2018dengan luasan 36.000 M2 terdiri

BPP,tanggal 22 Juni 2017, dan saksi TAUFIQ CHOLID, SH Tanya apakahputusan sudah ingkrah dan sudah dieksekusi dijawab oleh terdakwabelum ingkrah dan belum dieksekusi, lalu dari pertimbangan saksiTAUFIQ CHOLID, SH, terdakwa mengajukan IMTN denganmenggunakan nama yang tidak ikut tergugat sehingga terdakwaSUNARI sendiri menggunakan nama saksi SUTONO untuk melakukanproses permohonan pengurusan IMTN tanggal 20 Desember 2018dengan luasan 36.000 M2 terdiri dari 14 bidang diatas objek putusanpengadilan No

Bahwa Tergugat pernah mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Pamekasan denganNomor: 574/Pdt.G/2007/PA.Pmk, namun hingga ingkrah tidak dilaksanakan olehTergugat ; 4. Bahwa hingga saat ini 1 tahun Tergugat todak pernah rukun kembali dengan Penggugatyang penyebabnya karena Tergugat tidak punya penghasilan tetap ;5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini Penggugat telah pisah rumahselama 1 tahun Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri ; 6.

pokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalahPaman dari Penggugat ;e Bahwa benar keduanya adalah pasangan suami isteri yang sah, yang perkawinannyaberlangsung pada 2 Tahun 3 bulan yang lewat, namun hingga saat ini keduanyabelum dikaruniai anak ;e Bahwa sekarang Tergugat telah pulang dari rumah orang tua Penggugat hinggasekarang selama 1 tahun 4 bulan, yang sebelumnya Tergugat pernah mengajukancerai ke Pengadilan Agama Pamekasan namun hinga jatuh ingkrah

pokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetanggadari Penggugat ;e Bahwa benar keduanya adalah pasangan suami isteri yang sah, yang perkawinannyaberlangsung pada 2 Tahun 3 bulan yang lewat, namun hingga saat ini keduanyabelum dikaruniai anak ;e Bahwa sekarang Tergugat telah pulang dari rumah orang tua Penggugat hinggasekarang selama 1 tahun 4 bulan, yang sebelumnya Tergugat pernah mengajukancerai ke Pengadilan Agama Pamekasan namun hinga jatuh ingkrah

Penggugat didasarkan pada suatu dalil / alasanalasanyang pada pokoknya sebagai berikut : e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga kini selama 1tahun Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat ; e Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugatdisebabkan karena Tergugat tidak punya pengahsilan yang tetap kemudian Tergugatpergi meninggalkan Penggugat yang sebelumnya Tergugat pernah mengajukan ceraitalak ke Pengadilan Agama Pamekasan namun hingga jatuh ingkrah

NGURAH SATRIYA BRYANATA PUTRA, lakilaki, lahir diDenpasar 12 Oktober 2010;Bahwa saksi tau Pemohon dengan istrinya tersebut telah sah bercerai dantelah ada Putusan Pengadilan yang sudah ingkrah ;Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonanpenegasan nama anaknya yang kedua, karena nama anak pemohon yangtercantum didalam Akta Kelahirannnya maupun di KK tersebut yaitu A.A.NGURAH SATIYA DHARMA UTAMA, sedangkan di Paspornya tercatumnamanya ANAK AGUNG NGURAH SATYA DHARMA UTAMA, sehinggaada

NGURAH SATRIYA BRYANATA PUTRA, lakilaki, lahir diDenpasar 12 Oktober 2010; Bahwa saksi tau Pemohon dengan istrinya tersebut telah sah bercerai dantelah ada Putusan Pengadilan yang sudah ingkrah ; Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonanpenegasan nama anaknya yang kedua, karena nama anak pemohon yangtercantum didalam Akta Kelahirannnya maupun di KK tersebut yaitu A.A.NGURAH SATIYA DHARMA UTAMA, sedangkan di Paspornya tercatumnamanya ANAK AGUNG NGURAH SATYA DHARMA UTAMA, sehinggaada

pertama seperti pada point nomor di atasawalnya dilakukan nikah sirri, namun oleh orang tua Tergugat I ternyata kawin sirri itudipanggilkan petugas nikah yaitu Tergugat II dan tercatatlah pernikahan tersebut diTergugat II;e Bahwa di dalam perjalanan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I telahterjadi keretakan rumah tangga hingga diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugatdi Pengadilan Agama Jember dalam perkara Nomor : 6849/Pdt.G/PA.Jr yang sudahputusan dan mempunyai kekuatan hukum tetap/ingkrah

sholat, uang sebesar Rp. 140.525, cincin emas seberat 3,6 gram telah dibayartunai, dengan wali nikah XXX;e Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat I awalnya dilakukan nikah sirri,namun oleh orang tua Tergugat I ternyata kawin sirri itu dipanggilkan petugas nikahyaitu Tergugat II dan tercatatlah pernikahan tersebut di Tergugat IT;e Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah cerai dengan perkara Nomor :6849/Pdt.G/PA.Jr yang telah diajukan di Pengadilan Agama Jember danberkekuatan hukum tetap/ingkrah

Nomor PerkaraNo.02/P3K/I/2018 tangal 9 Januari 2018.yang sudah Ingkrah. YangMenyangkut Akta Fidusia Dimana Pihak Tergugat DiperintahkanUntuk Menyerahkan Akta Fidusia Kepada Penggugat. Yang telah diingkari oleh Tergugat.2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mobil Merek /TypeHonda Brio Satya A M/T/MMPV. Tahun 2014, No. rangkaMHRDD1730EJ480261, No.

Menghukum Tergugat telah lalai dan mengingkari menjalankanPutusan BPSK No.01/PTS/BPSKPDG/ARBT/III/2018 tanggal 2 Maret2018 nomor perkara No.02/P3K/I/2018, yang sudah Ingkrah untukmembayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 270.000.000, (dua ratustujuh puluh juta rupiah ). selama 27 bulan semenjak berlaku Ingkrahnyaputusan BPSK.8.

Yang sudah Ingkrah. Yangmenyangkut Akta Fidusia dimana pihak Tergugat diperintahkan untukmenyerahkan Akta Fidusia kepada Penggugat yang telah diingkarioleh Tergugat. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mobil Merk/TypeHondaBrioSatya A M/T/MMPV, Tahun 2014, No. RangkaMHRDD1730EJ480261, No. Mesin L12B31439423, No.

Perkara No. 02/P3K/I/2018 tanggal 9 Januari 2018.Yang sudah Ingkrah untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.270.000.000, (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) selama 27 bulansemenjak berlaku ingkrahnya putusan BPSK.g.

Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menghormati produk produk hukum Pengadilan Agama di Ambarawa yang sudah ingkrah,dan dilaksanakan pemisahan harta waris putusan perkara nomer0143/Pdt.G/2009/PA.Amb. Akan lebih jelasnya amar putusannyaberbunyi :MENGADILI. Mengabulkan gugatan Penggugat Penggugat untuk sebagian;. Menyatakan SURIPTO alias SOERIP bin MARSAHID alias MARSAHIT yangjuga menyebutkan diri S.

Rupik sebagai suami istri yang sah melakukan upaya hukumyang sekarang sudah mempunyai sifat ingkrah dan mempunyai kekuatan hukumtetap dalam perkara perdata putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 615 PK/PDT/2009. jo. Nomor : 212 K/PDT/2007 Putusan Pengadilan Tinggi Jawa TengahNomor 31/Pdt.G/2004/PT.Smg, jo. Putusan Pengadilan Negeri KabupatenSemarang Nomor : 05/Pdt.G/2004/PN. Ung.

Bahwa pada posita nomer 5 untuk dikesampingkan atau ditolak, dalam hal inikebohongan Penggugat mohon membaca secara jelas atas upayaupaya hukumalm Soerip alias Suripto alias S.Sunarto bersama Ny Rupik yang manameninggalkan harta berupa sebidang tanah C Desa 456 persil 130 Klas III S yangsudah memepunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat ingkrah dalam upayahukum tersebut berupa produkproduk hukum perkara perdata putusanMahkamah Agung RI Nomor : 615 PK/PDT/2009. jo.

Akan lebih jelasnya para pihaknya sama obyek sengketanyasama yang telah diputus terlebin dahulu oleh Pengadilan Agama Ambarawadalam putusan nomer 0143/Pdt.G/2009/PA.Amb. yang bersifat ingkrah, yangmana Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran berkenanmemutuskan dan menetapkan Ne bis in Idem;12. Bahwa Penggugat dalam petintumnya 1 sampai dengan 7 untuk ditolak atau dantidak diterima dikarenakan tidak mendasar pada alasanalasan hukum yang kuat.DALAM REKONPENSI1.

Bawen Ungarantelah mempunyai hukum yang tetap dan ingkrah yang mana telah diuji secara formilmaupun hukum materiil pada tingkat produk produk hukum dalam perkara putusanMahkamah Agung R.I nomor : 615 PK/PDT/2009 Jo nomor : 212 K/Pdt/2007 PutusanPengadilan Tinggi Jawa Tengah nomor : 31/Pdt/2005/PT. Smg jo Putusan PengadilanNegeri Kabupaten Semarang nomor : 05/Pdt.G/2004/PN. Unge Bahwa pada posita 4 merupakan suatu harta milik Alm. Soerip Sunartobin Marsahid dan NY. Rupik alias Ny.

Soerip ( Terlawan ), sehinggasudah tepat dan benar atas dasar upaya upaya hukum yang sudahingkrah dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan benar untukdilaksanakan penetapan eksekusi No. 03/Pdt.Eks/2008/PN.Ung;e Bahwa posita nomor 5 ini sangat mengada ada dan berbohong atas dalildalil hukumnya dan tidak menghormati produk produk hukum yangsudah ingkrah dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tingkatproduk produk hukum dalam perkara putusan Mahkamah Agung R.Inomor : 615 PK/PDT/2009 Jo nomor : 212 K/Pdt

serta memuat suatu alasan dasar yang mengadaada, dalam hal ini kami telah melihat bukti yang telah diperlihatkan danketerangan dari Bapak Rokhadi,S.H saat itu sehingga pelaksanaaneksekusi No.03/Pdt.Eks/2008/PN.Ung sudah tepat dan benar, sahsecara hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri KabupatenSemarang di Ungaran.e Bahwa posita nomor 18, Pelawan sangat tidak masuk akal dan tidaklogis secara hukum tentang meletakkan sita jaminan mohon dibacasecara rinci atas produk produk hukum yang sudah ingkrah

Bawen Ungarantelah mempunyai hukum yang tetap dan ingkrah yang mana telah diuji secaraformil maupun hukum materiil pada tingkat produk produk hukum dalam perkaraputusan Mahkamah Agung R.I nomor : 615 PK/PDT/2009 Jo nomor : 212 K/Pdt/2007 Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah nomor : 31/Pdt/2005/PT. Smgjo Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang nomor : 05/Pdt.G/2004/PN.UngBahwa pada posita 4 merupakan suatu harta milik Alm. Soerip Sunarto binMarsahid dan NY. Rupik alias Ny.

Soerip ( Terlawan ), sehingga sudah tepat danbenar atas dasar upaya upaya hukum yang sudah ingkrah dan mempunyaikekuatan hukum tetap dan benar untuk dilaksanakan penetapan eksekusi No. 03/Pdt.Eks/2008/PN.Ung;Bahwa posita nomor 5 ini sangat mengada ada dan berbohong atas dalil dalilhukumnya dan tidak menghormati produk produk hukum yang sudah ingkrahdan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tingkat produk produk hukum dalamperkara putusan Mahkamah Agung R.I nomor : 615 PK/PDT/2009 Jo nomor :212 K/Pdt

Surabaya apalagi keberadaannya didukung olehPara Turut Tergugat pada waktu itu padahal oleh Penggugat perkara ini sebelumnya telahdiangkat dalam gugatannya Perkara Nomor: 118/G/2011/PTUN.SBY pada tanggal 22Nopember 2011 dan dilanjutkan lagi dalam gugatan yang kedua dengan Nomor133/G/2011/PTUN.SBY pada tanggal 14 Desember 2011 di Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya dan Nomor : 66/B/2012/PT.TUN.SBY yang dimohonkan Kasasi sampai sekarangperkara tersebut masih terus berjalan di Mahkamah Agung belum ingkrah

Penggugat kepada Tergugat tapi jadinyapada putus semua/hancur karena melihat Penggugat sudah hancur danpailityangmana seluruh relasi memutuskan kontraknya dan yang berhutang jadi tidakmau membayar karena mereka melihat perusahan sudah tutup, apalagi gugatanperkara dengan Nomor: 133/G/2011/PTUN.SBY pada tanggai 14 Desember2011 di Pengadilan Tata Usaha Neeara Surabaya dan Nomor:66/B/2012/PT.TUN.SBY yang dimohonkan Kasasi sampai sekarang perkaratersebut masih terus berjalan di Mahkamah Agung belum ingkrah

Herawati, terletak di Jalan Tinalan IIINo.35 Kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, dengan batasbatastanah sebagai berikut:sebelah Timur: pak Jahuri;sebelah Utara : Jalan;sebelah Barat: Jalan bantuan:sebelah Selatan : Bapak Sis;Dikarenakan gugatan perkara dengan Nomor: 133/G/2011/PTUN.SBY pada tanggai14 Desember 2011 di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Nomor:66/B/2012/PT.TUN.SBY yang dimohonkan Kasasi sampai sekarang perkaratersebut masih terus berjalan di Mahkamah Agung belum ingkrah

Penggugat kepada Tergugat tapi jadinya pada putus semua/hancurkarena melihat Penggugat sudah hancur dan pailit yangmana seluruh relasimemutuskan kontraknya dan yang berhutang jadi tidak mau membayarkarena mereka melihat perusahan sudah tutup, apalagi gugatan perkaradengan Nomor: 133/G/2011/PTUN.SBY pada tanggal 14 Desember 2011 diPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Nomor:66/B/2012/PT.TUN.SBY yang dimohonkan Kasasi sampai sekarang perkaratersebut masih terus berjalan di Mahkamah Agung belum ingkrah

Bahwa tidak benar pula tanah obyek sengketa adalah peninggalanAlmarhum AMAQ JENEP hal ini diperkuat oleh Putusan PengadilanNegeri Praya No. 47/PDT.G/2000/PN.PRA tanggal 20 Januari 2001 yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap (ingkrah) yang dengan jelasdalam pertimbangan Hukumnya pada halaman 8 dan 9 menyatakanbahwa : Menimbang bahwa berdasarkan saksisaksi yang diajukan olehPenggugat dimana saksi dari Penggugat yaitu AMAQ SARINAH danATAM alias AMAQ ATRE yang semuanya menyatakan mengetahui kalauAMAQ

Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 47/PDT.G/2000/PN.PRA tanggal 20 Januari 2001 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap (ingkrah) yang secara tegas pula menyatakanbahwa tanah obyek sengketa bukanlah peninggalan AMAQ JENEPseperti dalil Gugatan Penggugat oleh karena itu mohon seluruh dalildalilGugatan Penggugat Konvensi mohon ditolak seluruhnya;5.

Nomor: 80/Pdt.G/2016/PN.Gpr yang dimohonkan Banding tersebut,Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biayaperkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat bandingditetapkan sebesar Rp 150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa setelah putusan tersebut diatas Pelawan mengajukan Kasasisebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor: 80/Pdt.G/2016/PN.Gpr padahari Rabu tanggal 17 Januari 2018, dan putusan Kasasi tersebut hinggasekarang belum diputus dan turun apalagi ingkrah

April 2019 yang akan diadakan di Terbantah II, maka akan diadakannyapelaksanaan lelang jaminan kredit Debitur atas asset tersebut diatasPembantah sangat keberatan dikarenakan masih dalam proses perkaraKasasi sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor:80/Pdt.G/2016/PN.Gpr pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, dan putusanKasasi tersebut hingga sekarang belum diputus dan turun apalagi ingkrahdan hingga gugatan ini diajukan sudah diputus yangmana sekarang dalamtahap Banding belum adanya putusan tetap/ingkrah

sebagaimanadisebutkan pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996, tidak dapatdilaksanakan, dalam hal tetap lelang terhadap jaminan milik Pelawan aquo,adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan tentunya hal tersebutjelasjelas akan merugikan Pelawan selaku pemilik dari objek jaminan haktanggungan yang dijadikan jaminan;Bahwa objek tersebut diatas masih proses perkara dalam proses perkaraNomor: 80/Pdt.G/2016/PN.Gpr hingga gugatan ini diajukan sudah diputusyangmana sekarang dalam tahap Kasasi belum adanya putusantetap/ingkrah

Republik Indonesia Nomor:318/TUN/2000 Tanggal 19 Maret 2002 Kepala Kantor Pertanahan tidakboleh melakukan pendaftaran peralihan hak jika tanah yangbersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadilan yangmanadalam proses diadakannya pelaksanaan lelang jaminan kredit Debitur atasasset tersebut diatas Pelawan sangat keberatan dikarenakan masih dalamproses perkara Kasasi sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor:80/Pdt.G/2016/PN.Gpr dan putusan Kasasi tersebut hingga sekarang belumdiputus dan turun apalagi ingkrah

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;Halaman6 dari 17 hal.Putusan Nomor 196/PDT/2017/PT MTRMenyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan;Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukanPerbuatan WANPRESTASI (Ingkar Janji);Menghukum Tergugat melunasi pijaman senilai Rp. 188.000.000, (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah ) dengan bunga 5 %per bulan sampai proses hukum ini telah ingkrah;Menghukum Tergugat Melunasi pinjaman Biaya untuk melakukansewa mobil Rp 4.150.000., (Empat Juta

(Satu Juta Rupiah) per hari bila tidak mematuhiputusan yang telah ingkrah sampai Para Tergugat melaksanakankewajibannya;Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (UitVoerbaar BijVoerraad) meskipun ada upaya hukum verzet ataubanding;Halaman7 dari 17 hal.Putusan Nomor 196/PDT/2017/PT MTR9. Menetapkan memerintahkan untuk SEMUA PIHAK mematuhiputusan perkara ini;10.

Bahwa Posita(Fundamentum Petendi) penggugat pada point ke20 telah mendalilkan"dengan pinjaman senilai Rp. 188.000.000 (seratus delapan puluhdelapan juta rupiah) dengan bunga 5% dan pinjaman tersebut dimulaipada bulan maret Sampai dengan proses gugatan ini di daftarkan." akantetapi pada point ke4 petitumn gugatannya, penggugat meminta agar,menghukum tergugat untuk melunasi pinjaman senilai Rp188.000.000(seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan bunga 5% perbulansampai proses hukum ini telah ingkrah

Bahwa tidak benar pula tanah obyek sengketa adalah peninggalanAlmarhum AMAQ JENEP hal ini diperkuat oleh Putusan Pengadilan NegeriPraya No. 47/PDT.G/2000/PN.PRA tanggal 20 Januari 2001 yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap (ingkrah) yang dengan jelas dalampertimbangan Hukumnya pada halaman 8 dan 9 menyatakan bahwa :Menimbang bahwa berdasarkan saksisaksi yang diajukan oleh Penggugatdimana saksi dari Penggugat yaitu AMAQ SARINAH dan ATAM aliasAMAQ ATRE yang semuanya menyatakan mengetahui kalau AMAQJENEP

Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Praya No.47/PDT.G/2000/PN.PRA tanggal 20 Januari 2001 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap (ingkrah) yang secara tegas pula menyatakan bahwatanah obyek sengketa bukanlah peninggalan AMAQ JENEP seperti dalilHal 4 dari 11 hal. Put No. 4/PDT/2015/PT. MTR,Gugatan Penggugat oleh karena itu mohon seluruh dalildalil GugatanPenggugat Konvensi mohon ditolak seluruhnya;.

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian para Penggugatakibat penguasaan tanah pekarangan sengketa secara melawan hak/hukum oleh Tergugat yang mana menimbulkan kerugian setiap tahunbagi para Penggugat karena terhalang tidak dapat menikmatinya,maka kerugian para Penggugat tersebut setiap tahun sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) terhitung sejak tahun 1995 sampaiputusan dalam perkara ini ingkrah dan di eksekusi secara nyata;.

Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayaruang paksa (Dwangsom) setiap hari keterlambatan menyerahkantanah sengketa pada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000, (satu jutarupiah) terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatanhukum yang tetap (ingkrah) ;109. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulumeskipun para Tergugat verset, banding ataupun kasasi ;10.

Gugatan Dilakukan Setelah Putusan Ingkrah Terbukti Pelaku Pidana YakniSuruhan Pihak CV Tiga Putra, Dan CV Tiga Putra Mengakuinya DalamSidang Pengadilan Tingkat a. Bahwa tidak ada fakta dan bukti sepanjang jalannya persidangan yangmenyatakan tandatanda wanprestasi. Dalam putusan Hakim Tingkat juga menuliskan tergugat mengakuinya.

Bahwa yang menjadi alasan kuat penerapan hukum tersebut tidakberdasar ketika gugatan dilakukan setelah putusan ingkrah terbukti pelakupidana yakni suruhan pihak CV Tiga Putra, dan pihak CV Tiga Putramengakuinya dalam sidang. Seperti yang juga terungkap dalam gugatandan fakta sidang tingkat , yakni Pemohon Kasasi sudah pernahmelaporkan salah satu supir Perusahaan Jasa Ekspedisi MuatanAngkutan Darat atau CV Tiga Putra. Laporan tersebut dilaporkan di PolresKota Bumi, Lampung Utara.

Dalam Laporan Polisi dan Yang Telah Diputus Ingkrah, Sebagai Pelaporlalah Pemohon Kasasi, Bukan Pihak CV Tiga Putra, Pada Hal CV TigaPutralah Yang Seharusnya Pelapornya Sebagai BentukPertanggungjawabana.

oleh Penggugat dalamgugatan orangorang yang telah menyebabkan kerugian yang dialami Penggugat(sekarang Terbanding) menunjukkan bahwa gugatan Penggugat terdahulu dahuluTerbanding, (sekarang Termohon Kasasi), kabur (abscuur libels), dimana dengantidak dimasukkannya pihakpihak dalam gugatan Penggugat terdahulu (sekarangTermohon Kasasi), uraian gugatan tidak jelas dan kekurangan para pihak dalampenyusunan gugatan dengan adanya judul gugatan perbuatan melawan hukum dandidasari atas putusan yang telah ingkrah

Putusan Judect Facti dalam memberikan putusan tidakmemenuhi rasa keadilan, sebab apabila yang menjadi dasar atau bukti petunjukadanya putusan yang telah ingkrah, maka seharusnya ada 4 (empat) mobil yangbertanggung jawab sehingga tidak rancunya putusan Judex Facti tersebut,kalaulah beban kerugian Penggugat sebesar Rp55.052.250,00 (lima puluh limajuta lima puluh dua ribu dua lima puluh rupiah), dibagi menjadi 4 (empat) mobil,maka setiap pemilik mobil dibebankan untuk membayar kerugian sebesar Rp13.763.062,00

depan dan diterima oleh Penggugat sekarang terbanding pada waktu itu,dan yang sangat tidak masuk akal kemudian setelah beberapa hari terjadinyakecelakaan Penggugat pinjam pakai mobil honda freed tersebut kepada penyidikPolresta Bengkulu untuk diperbaiki ke bengkel, tanpa disaksikan oleh Tergugatkemudian timbul kerusakan mobil honda freed separah yang disebutkan dalamgugatan dan hal tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan TingkatPertama, dan jikalau mengacu kepada Putusan pidana yang sudah ingkrah

Bahwa apa bila dikemudian ternyata ada pihakpihak lain yangmengajukan Gugatan dan Putusan Tersebut Sudah Ingkrah(Berkekuatan Hukum Tetap), maka Pihak (Penggugat) wayibmengembalikan uang tersebut kepada Pihak II (Tergugat I);7.

Pasal 250 huruf b PP 11 Tahun 2017 tentangManajemen PNS, dimana Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 sebagai aturan pelaksana UU Nomor 5 Tahun 2014 ditetapkanpada tanggal 30 Maret 2017 dan diundangkan pada tanggal 7 April2017, sehingga apabila dihubungkan dengan tanggal PutusanPemidanaan atas diri Penggugat yang telah berkekuatan hukumtetap (ingkrah) pada tanggal 22 Oktober 2015, sehingga PP No. 11Tahun 2017 belum ada atau belum ditetapkan dan diundangkan padasaat Putusan ingkrah atas nama Penggugat

Penggugat yaitu pada tanggal 22 Oktober 2015, PeraturanPemerintah yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan Pasal 87dan Pasal 88 sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 89 UU 5/2014 diatas belum ada atau belum ditetapkan dan diundangkan, sehinggamenerbitkan objek sengketa yang didasari pada ketentuan yangbelum ada disaat Putusan ingkrah adalah bentuk kekeliruan terhadappenerapan ketentuan hukum khususnya pemberlakuan surut Suatuaturan hukum sehingga objek sengekta yang diterbitkan Tergugatmengandung

danHalaman 15 dari 57 HalamanPutusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.BNA22.23.24.25.c. jabatan pelaksana.Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat yangsetelah berlakunya PP 11 Tahun 2017, yang ditetapkan Tergugatdalam Jabatan sebagai Pelaksana pada Badan KepegawaianPendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah yang sebelumnyadiangkat dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Sumberdaya Air padaDinas Pekerjaan Umum, Perumahaan dan Kawasan PemukimanKabupaten Bener Meriah setelan Putusan ingkrah

dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulansejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memilikikekuatan hukum tetap.Bahwa maksud daripada Pasal 252 tersebut di atas, yangmengandung frasa ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejakputusan pengadilan...dst, dimana kata ditetapkan merupakanketentuan hukum dengan arti menetapkan atau menerbitkansuatu keputusan dengan batasan waktu paling lama terhitung mulaiakhir bulan sejak putusan pengadilan...dst;Bahwa dihubungkan dengan Putusan ingkrah

Asas Larangan Bertindak SewenangWenangBahwa Tergugat yang telah mengangkat Penggugat kembalisetelah diterbitkannya putusan ingkrah kemudianmemberhentikan Penggugat sebagai ASN adalah bentukkesewenangwenangan Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa, sehingga penerbitkan objek sengketa yang dipandangsewenangwenang haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah,sehingga Tergugat diberikan kewajiban hukum untukmerehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugatdalam kemampuan, kedudukan harkat dan

berpuluhpuluh tahun lamanya, tidak masalah sedikitpun,juga tidak ada masalah dengan Pemerintah Desa;Bahwa tibatiba ada sekitar Surat Panggilan SINI sebagai Saksidalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Novan Basuki Arianto KasiPidsus Kejaksaan tanggal.17 bulan.10 tahun.2018 pemohondikejutkan oleh adanya Papan Penyitaan yang ditancapkan olehKejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tanpa sepengetahuanPemohon;Bahwa Sudah ada putusan dari Pengadilan Negri KraksaanNo.17/Pdt.G/2016/PN.Krs dan jugak sudah Ingkrah

terhadap diri Penggugat telah dinyatakanberkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 02Januari 2008 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 323K/PID.SUS/2007, dimana UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen PNS belum dibentuk, sehingga menggunakandasar hukum yang belum ada saat putusan ingkrah merupakan tindakanhukum pejabat TUN yang telah memenuhi penerapan asas retroaktifatau pemberlakuan surut suatu

Bahwa apabila dihnubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor323 K/PID.SUS/2007 diterbitkan pada tanggal O2 Januari 2008,Halaman 18 dari 58 HalamanPutusan Nomor 36/G/2019/PTUN.BNAsedangkan Tergugat menetapkan TMT pada tanggal 1 Mei 2019,sehingga tidak sebagaimana ketentuan Pasal 252 tersebut di atas, danbilagun kemudian Tergugat memaksakan untuk memenuhi ketentuanPasal 252 tersebut di atas, dengan menetapkan akhir bulan sejakputusan ingkrah atau berkekuatan hukum tetap, menurut hematPenggugat juga

PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor194/B/2018/PT.TUN.MDN tanggal 09 Oktober 2018, yang telahmemiliki kekuatan hukum yang tetap (ingkrah), membuatpertimbangan dan amar Putusan yaitu sebagai berikut :Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya danMenyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor98 Tahun 2018, Tanggal 23 Februari 2018 tentang PemberhentianTidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas nama DrsIhsan Majidb.

PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor195/B/2018/PT.TUN.MDN, tanggal 09 Oktober 2018, yang telahmemiliki kekuatan hukum yang tetap (ingkrah), membuatpertimbangan dan amar Putusan yaitu sebagai berikut :Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya danMenyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor97 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil Atas nama Drs M. Hanafiah, AK, SHBahwa menurut pendapat W.

Tergugat yang keliru menerapkan suatu ketentuan hukum, atautidak mempertimbangkan bahwa Putusan ingkrah atas namaPenggugat yang jelasjelas bertanggal sebelum terbitnya UndangUndang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan ditetapkan atau objeksengketa diterbitkan setelah UndangUndang No. 8 Tahun 1974Jo.

Mahmud/Penggugat pada tahun 20182019 berdasarkanPutusan No. 12/Pdt.G/2018/PN.Dom tanggal 23 Januari 2019 yang padapokoknya gugatan penggugat dinyatakan ditolak dan dikuatkan oleh PutusanPengadilan Tinggi Mataram yang telah ingkrah No. 46/Pdt/2019/PT.MTR.Bahwa faktanya Resah/Tergugat Il Intervensi awalnya merupakan wargaKabupaten Lombok Timur dan pada sekitar tahun 1982 mengikuti programTransmigrasi oleh Pemerintah ke Kabupaten Dompu dan pada sekitar tahun 1990mendapatkan tanah yang menjadi objek

Mahmud/Penggugat pernahmenjadi menjadi Tersangka di Kepolisian Resor Dompu hingga menjadi Terdakwadan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggeregahan/penyerobotantanah (obyek sengketa) milik orang lain tanpa ijin berdasarkan Putusan No.15/Pid.C/2016PN.Dom tanggal 30 November 2016 pada Pengadilan NegeriDompu dan ingkrah dengan dikuatkan di tingkat banding Pengadilan TinggiMataram No. 106/Pid/2016/PT.MTR. Terakhir Penggugat mengetahuinya padatahun 20182019 H.

Mahmud/Penggugat pernah menjadi pihak Penggugat terkaittanah (obyek sengketa) a quo dalam perkara perdata dan dinyatakan gugatanditolak berdasarkan Putusan No. 12/Pdt.G/2018/PN.Dom tanggal 23 Januari 2019dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang telah ingkrah No.46/Pdt/2019/PT.MTR, sehingga dalam setiap proses penyelesaiansengketa/perkara di atas dari tahun 2015 hingga 2019 selalu Sertifikat Hak Milikobyek sengketa a quo ditunjukkan sebagai bukti surat kepadaPenggugat/H.Mahmud.Bahwa