diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 20 Februari 2018merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon PeninjauanKembali pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:Halaman 8 dari 12 hal.Put.Nomor 398 PK/Pdt/20191.2.Majelis Hakim khilaf dan keliru dalam menerapkan hukum;Terdapat 2 (dua) putusan yang saling bertentangan terhadap tanah objeksengketa yang sama dengan para pihak yang sama, yang sudah pernahdiputus dengan putusan yang telah yang berkekuatan hukum tetap (inkcraht

Nomor 519 K/Pdt/2020.Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi, berupa kerugian materiilmaupun imateriil sebesar Ro10.020.600.000,00 (sepuluh miliar dua puluhjuta enam ratus ribu rupiah), dibayar selambatlambatnya terhitung sejakkeputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkcraht);Menghukum Tergugat, untuk membayar uang paksa kepada Penggugatsebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinyaterhitung sejak putusan

ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkcraht)sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu secara sertamerata (uitvoerbaar bij vorraad), meskipun ada verzet, banding maupunkasasi:Menghukum Tergugat, untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara;Subsider: apabila yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1BCianjur cq yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini berpendapat lain, mohon putusan yang

Nomor 109 K/TUN/2003, tertanggal 13 Maret2006, telah memperoleh putusan hukum yang tetap (inkcraht), yaknimenolak gugatan Wayan Masna yang pada amar putusannyaperkara a quo adalah "menyatakan sah menurut hukum:Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BulelengNomor SK.410/61/Peneg/7/BLL/2001, tertanggal 25 Januari 2001tentang Penegasan Surat Keputusan Redistribusi Tanah ObjekLandreform yang batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi;Surat Keputusan Nomor A.9/Red/BPN/BLL/2001, tertanggal

Nomor93/B/TUN/PT.TUN SBY tertanggal 26 September 2002, jo.Nomor 109 K/TUN/2008, tertanggal 13 Maret 2006 (inkcraht); Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BulelengNomor SK.410/61/Peneg/7/BLL/2001, tertanggal 25 Januari 2001tentang Penegasan Surat Keputusan Redistribusi Tanah ObjekLandreform yang batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi; Surat Keputusan Nomor A.9/Red/BPN/BLL/2001, tertanggal 25Januari 2001 tentang Objek Pengaturan PenguasaanTanah/Landreform,;Bahwa Kepala Kantor

Nomor 109 K/TUN/2003 tertanggal 13 Maret2006 (inkcraht);Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkanKeputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor 3607/Pbt/BPN.51/2011 tertanggal 29 November 2011 tentang PembatalanSertipikat Hak Milik Nomor 131 sebagian, 132, 133, 134, 135 dan136/Desa Tajun beserta Peralihan Haknya yaitu Sertipikat Hak MilikNomor 40, 81 dan 82/Mengening yang terletak di Desa Mengening,Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali,Halaman 11 dari 29 halaman

Nomor 10915K/TUN/2008, tertanggal 13 Maret 2006, telah memperoleh putusanhukum yang tetap (inkcraht);Bahwa oleh karena putusan Nomor 105/Pdt.G/2007/PN.Sgr, jo.Perkara Nomor 121/Pdt/2008/PT.Dps, jo. Perkara Nomor 1313K/Pdt.2009 ada objek putusan lain yang bertentangan, yaituPutusan perkara Nomor 25/G/2001/PTUN.Dps tertanggal 27 Mei2002, jo. Nomor 93/B/TUN/PT.TUN SBY tertanggal 26September 2002, jo.

Nomor 109 K/TUN/2003, tertanggal 13Maret 2006 (inkcraht), dan demikian pula dalam amar Putusanperkara Nomor 105/Pdt.G/2007/PN.Sgr, jo. Perkara Nomor 121/Pdt/2008/PT.Dps, jo.

Para Pihak sepakat mutah yang diberikan kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah putusan memiliki kekuatan hukum (inkcraht) yakni 14 hari setelah pembacaan putusan;

3.2.

Para pihak sepakat nafkah iddah selama 3 bulan yang diberikan kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah putusan memiliki kekuatan hukum (inkcraht) yakni 14 hari setelah pembacaan putusan;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesapakatan pada diktum angka 3 poin 3.1. dan 3.2.;

5.

terhadap ObjekPerkara ini diletakkan Sita Jaminan dan akan PENGGUGAT ajukannantinya.10.Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini Secarasukarela oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT Mohon agar TERGUGATdihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) Sebesar Rp.250.000.Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Pn(Dua ratus lima puluh ribu) setiap harinya apabila TERGUGAT lalai dalammemenuhi isi putusan ini, terhitung sejak Putusan dalam Perkara inimemperoleh kekuatan Hukum yang tetap (Inkcraht

(Dua ratus lima puluh ribu). setiapharinya apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan ini kepadaPenggugat semenjak keputusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap(Inkcraht Van Gewijsde).8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu(Uitvoebaarbijvorrad) /Putusan Serta Merta meskipun ada perlawananBanding atau Kasasi..9.

Bahwa dalil Gugatan Pembagian Harta bersama Penggugat Konvensiangka 10 Penggugat Konvensi menyatakan bahwa untuk menjamindilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat,maka Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar uangpaksa (Dwangsom) sebesar Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu) setiapharinya apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan ini, terhitungsejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuataan hukum yang tetap(Inkcraht van gewijsde) adapun jawaban

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa(Dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) setiap harinya apabilaTergugat Rekonvensi lalai dalam memenuhi isi putusan ini, terhitung sejakputusan dalam perkara ini memperoleh kekuataan hukum yang tetap(Inkcraht van gewijsde);5.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa(Dwangsom) sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu) setiap harinya apabilaTergugat Rekonvensi lalai dalam memenuhi isi putusan ini, terhitung sejakputusan dalam perkara ini memperoleh kekuataan hukum yang tetap(Inkcraht van gewijsde);5.

Dibayar selambatlambatnya terhitung sejak keputusan inimempunyai kekuatan hukum tetap (inkcraht);23.Bahwa selain ganti rugi yang harus dibayarkan oleh para Tergugat , Il, Ill, IV,V, Vi, VI, Vill dan IX tersebut, sebagai akibat dari perbuatan ingkar janji/wanprestasi para Tergugat I, Il, Ill, IV, V, VI, VII, VII dan IX, agar sepantasnyadihukum pula untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugatsebesar Rp1.500.000.

(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya,terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkcraht) sampaidengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;24.Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad burukpara Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI, VII, Vill dan IX untuk mengalihkan danmemindahkan, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapatdilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir sehubungandengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat

(dua miliyar delapan ratus juta rupiah) kepadaPenggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap(inkcraht);. Menghukum para Tergugat I, Il, Ill, IV, V, VI, VII, VII dan IX untuk membayarganti rugi, berupa Kerugian Materiili sebesar Rp1.624.000.000. (Satu miliyarenam ratus dua puluh empat juta rupiah) dan Kerugian Imateriil sebesarRp500.000.000. (limaratus juta rupiah), dibayar selambatlambatnya terhitungsejak keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkcraht);.

Menghukum para Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI, VII, VII dan IX untuk membayaruang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000, (Satu juta lima ratus riburupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap (inkcraht) sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;.

(dua miliyar delapan ratus juta rupiah) kepadaPenggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap(inkcraht);Menghukum para Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI, VII, VII dan IX untuk membayarganti rugi, berupa Kerugian Materiil sebesar Rp1.624.000.000.00 (satu miliyarenam ratus dua puluh empat juta rupiah) dibayar selambatlambatnya terhitungsejak keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkcraht);Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telahdiletakan atas

Kendangsari, Kec.Tenggilis Mejoyo, Surabaya;Halaman 9 Putusan Nomor 652/PDT/2020/PT SBY21.Bahwa sebagaimana yang dialami oleh PENGGUGAT bahwaTERGUGAT, telah ingkar janji/wanprestasi, sudah sepatutnya untukdicurigai bahwasannya *TERGUGAT tidak akan memenuhi keputusanhukum yang berkekuatan hukum tetap (inkcraht van gewijsde) dalamperkara ini dan karenanya PENGGUGAT memohon Pengadilan NegeriSurabaya untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa(dwangsom) atas dasar Pasal 225 HIR sebesar Rp 500.000

KERUGIAN IMMATERIIL, Bahwa adapun kerugian Immateriil yangdiderita oleh PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT tersebutadalah sebesar Rp 1.000.000.000, (Satu milyar rupiah);Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom)sebesar Rp 500.000,(lima ratus ribu rupiah) perhari yang harusdibayar TERGUGAT, Apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakanputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkcraht vangewijsde);Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)terhadap barang tidak bergerak

(Bukti Hukum Novum III) untuk menerangkan dan membutikan bahwaPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 174 K/PDT/2011 tertanggal 16 Mei 2012juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 13/PDT/2010/PT.MAL.tertanggal 24 Mei 2010 juncto Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 65/Pdt.G/2009/PN.AB tertanggal 2 Desember 2009, telah mempunyai kekuatanhukum tetap (inkcraht);4 Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Maluku Nomor: SK.03/Pbt/BPN.81/2012 tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertipikat Hak milik Nomor1020

Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanggal 25September 2012 (bukti hukum novum III) untuk menerangkan dan membuktikanbahwa Pihak BPN Provinsi Maluku secara Internal telah melaksanakan PerintahPutusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 174 K/PDT/2011 tertanggal 16Mei 2012 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 13/PDT/2010/PT.MAL. tertanggal 24 Mei 2010 juncto Putusan Pengadilan Negeri AmbonNomor 65/Pdt.G/2009/PN.AB tertanggal 2 Desember 2009, telah mempunyaikekuatan hukum tetap (inkcraht

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secarasukarela oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT Mohon agar TERGUGATdihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) Sebesar Rp.250.000(Dua ratus lima puluh ribu) setiap harinya apabila TERGUGAT lalai dalammemenuhi isi putusan ini, terhitung sejak Putusan dalam Perkara inimemperoleh kekuatan Hukum yang tetap (Inkcraht van gewijsde).8.

Nomor 1236 K/Pdt/2018.perhari apabila lalai dalam memenuhi isi putusan perkara ini telahmempunyai kekuatan hukum tetap (inkcraht);6.

., tanggal 15Desember 2009, sampai dengan perkara a quo mempunyai kekuatanhukum yang tetap (inkcraht van gewisjde);Menghukum Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II serta TurutTermohon Kasasi untuk membayar' kerugian materil sebesarRp226.527.727.119,00 dan kerugian immaterial sebesarRp453.055.454.238,00 jadi total yang harus dibayar oleh TermohonKasasi dan Termohon Kasasi II serta Turut Termohon Kasasi adalahRp679.583.181.357,00 sekaligus dan tunai seketika setelah mempunyaikekuatan hukum yang tetap

Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGATakan ingkar dan lalai untuk memenuhi keputusan hukum yang berkekuatanhukum tetap (inkcraht van gewijsde) dalam perkara ini dan karenanyaPENGGUGAT memohon Pengadilan Negeri Denpasar untuk menghukumTERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT,ApabilaTERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telahberkekuatan hukum tetap (incraht van gewisjde)40.

akibat hilangnya potensial pendapatan kamar hunianMaharani Guest House dan kerugian "cost of mane/' (biayabunga) akibat tidak terlaksanakannya pembangunan Hotel Lokal,kepada PENGGUGAT sebesar Rp 964.632.000 (sembilan ratus enampuluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesarRp 1.000.000,(Ssatu juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT,Apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telahberkekuatan hukum tetap (inkcraht

van gewijsde).Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)terhadap harta kekayaan TERGUGAT berupa rumah yang beralamatdi Jalan Soka Gang VI No. 48, Dusun Kertalangu, Kecamatan DenpasarTimur, kota Denpasar, Bali, yang merupakan rumah milik TERGUGAT,apabila IERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan ini yangtelah berkekuatan hukum tetap (inkcraht van gewijsde) ;Adapun batasbatas rumah dimaksud adalah sebagai berikut :> Depan : JI Soka Gang VI No.27a> Belakang : Sekolah Dasar No 10

Melarang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan kegiatandalam bentuk apapun pada objek sengketa, sampai putusan dalam perkaraini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkcraht van gewijsde);Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi 31(tiga puluh satu) untuk seluruhnya;2.

Bahwa gugatan ini bertentangan dengan asas Nebis In Idem,karena gugatan Nomer : 64/Pdt.G/2020/PN MLG ini sama, baik SubyekHukum, Obyek Hukum maupun titel gugatannya, dengan PerkaraNomer : 198/Pdt.G/2014/PN MLG yang telah diputus dan sudahmempunyai kekuatan hukum tetap(inkcraht), oleh karena itu apabilaperkara ini diteruskan maka akan mempunyai keputusan yangbertentangan satu dengan yang lain dalam perkara yang sama, makadari itu mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini

Bahwa gugatan ini bertentangan dengan asas Nebis In Idem, karena gugatanNomer : 64/Pdt.G/2020/PN MLG ini sama, baik Subyek Hukum, ObyekHukum maupun titel gugatannya, dengan Perkara Nomer198/Pdt.G/2014/PN MLG yang telah diputus dan sudah mempunyai kekuatanhukum tetap(inkcraht), oleh karena itu apabila perkara ini diteruskan makaakan mempunyai keputusan yang bertentangan satu dengan yang lain dalamperkara yang sama, maka dari itu mohon kepada yang terhormat MajelisHakim yang memeriksa perkara ini untuk

Nafkah lampau selama Termohon terusir dari rumahPemohon sejak 20 Januari 2021 dan tidak dinafkahi Pemohonsebesar Rp 100.000, ( seratus ribu rupiah ) perhari sampaiperkara ini inkcraht ;Berdasarkan halhal yang dikemukakan diatas, maka Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk menjatunkan putusan yang amarnya sebagaiberikut :Dalam Konpensi : Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Bpp 8 dari 28Dalam

Nafkah lampau selama Termohon terusir dari rumah Pemohonsejak 20 Januari 2021 dan tidak dinafkahi Pemohon ' sebesar Rp100.000, ( seratus ribu rupiah ) perhari Sampai perkara ini inkcraht ;Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentangmutah sebesar Rp 50..000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), Tergugat Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Bpp 22 dari 28Rekonvensi dalam tanggapannya menyatakan hanya sanggup memenuhituntutan tersebut sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);Menimbang, bahwa sehubungan

Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan seluruh aset aset (HartaBersama sebagaimana Point/Petitum angka 4) kepada PENGGUGATselambatlambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini berkekuatanhukum tetap (inkcraht van gewijsde), bila diperlukan dengan menggunakanbantuan alat kekuasan negara atau setidaktidaknya MenghukumTERGUGAT untuk menyerahkan Setengah/Sebahagian dari asetaset(Harta Bersama Harta Bersama sebagaimana Point/Petitum angka 4)selambatlambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini berkekuatanhukum

tetap (inkcraht van gewijsde), bila diperlukan dengan menggunakanbantuan alat kekuasan negara;Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2019/PA.Tng7.

;Bahwa sesuai ketentuan pasal tersebut maka Putusan Kasasi adalah putusanyang final dan bersifat mengikat (Inkcraht), maka pelaksanaan putusan ataueksekusi suatu putusan sudah dapat dilakukan. selanjtnya dapat dinyatakanupaya hukum Peninjauan Kembali tidaklah menunda proses eksekusi putusantersebut, kecuali pada kasus putusan pidana mati karena menyangkut nyawaseseorang, maka ada pertimbangan lain yang bersifat nonBahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim, Menteri Dalam Negeri dalammenetapkan Keputusan

Dengan demikian menurut Majelis Hakimalasan Penggugat demikian tidaklah beralasan hukum = dan haruslahdikesampingkan; Menimbang, bahwa selain itu Putusan Kasasi Mahkamah Agung adalah Putusanyang bersifat mengikat (Inkcraht), maka pelaksanaan putusan atau Eksekusi suatuPutusan sudah dapat dilakukan.

G/1994/PN Uj Pdg tertanggal 25 juni 1994, Putusan Banding371/PDT/1994/PT.lj.Pdg tertanggal 20 April 1995 dan kasasi1617.K/Pdt/1995, tertanggal 15 September 1997 Putusan' yangberkekuatan hukum tetap (inkcraht van gewijde) dan juga hal pembatalanPutusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor04/G/2013/P/TUN.Mks Tanggal 25 Januari 2013, Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 19/B/2014/PT.TUN.

Sehingga Penggugat harusmembuktikan terlebih dahulu bahwa kesalahan berat yang dilakukan olehpara Para Tergugat sah atau tidak melalui putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap (inkcraht van gewijsde).

Kemudian barulahPenggugat dapat mengajukan gugatan tentang perselisihan menyangkutPHK karena kesalahan berat;Begitu juga soal kesalahan berat yang dilakukan oleh Para Tergugat.Bahwa Penggugat terlebin dahulu harus mempunyai dasar mempunyaidasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkcraht vangewijsde) yang menyatakan adanya kesalahan berat dari Para Tergugatbaru Penggugat dapat mengajukan gugatan PHkK;Karenanya gugatan PHK Penggugat harusnya dinyatakan ditolak atausetidaknya tidak dapat