Menetapkan barang bukti berupa ;1. 1(satu) bundel akte perikatan jual beli nomor 23 tanggal 23 November 2013; 2. 1(satu) lembar kwitansi alsi dari Bp.Priyanto ;7. 1(satu) bundel akte perjaniian pengosongan nomor 52 tanggal 24 April 2014 8. 1(satu) bundel akte Jual beli nomor 77/2014 tanggal 21 Mei 2014 ;9. 1(satu) bundel sertifikat hak milik nomor 1853 tanggal 2 juni 2014 ;10. 3 ( bundel ) somasi pertama, kedua dan ketiga ;Keseluruhannya dikembalikan pada saksi Ir.Priyanto;7. 1 (satu ) bundel

Halaman 196 3(bundel ) somasi pertama, kedua dan ketiga ;Keseluruhannya dikembalikan pada saksi Ir.Priyanto;7. 1 (satu ) bundel warkah no. 6968/2014 tetap berada di sub bagian konflik perkaraKantor BPN Kota Surakarta ;4.

Adisucipto No.64 KertenSurakarta ;Bahwa isi akta pengosongan tersebut adalah bahwa pihak penjual (Terdakwa) akanmenyerahkan dalam keadaan kosong dari seluruh penghuni dan barangbarangnyakepada pihak pembeli (saksi Priyanto) pada tanggal 12 Mei 2014;Bahwa pada tanggal 21 MEI 2014 Terdakwa Tri Hardiyanto bersama istrinyaChriswati Anugraheni dan saksi Ir.Priyanto datang lagi ke kantor Notaris untukmelaksanakan proses jual beli atas tanah dan bangunan tersebut ;Bahwa Terdakwa bersama istrinya telah menandatangani

dan disaksikan oleh para saksi telah memenuhisyarat , yaitu nyata (riil) , terang dan tunai berdasarkan jual beli tanggal 21 Mei2014 Nomor:77/2014 yang dibuat dihadapan Notaris Agus Subyanto,SH.e Bahwa tidak ada keberatan dari terdakwa tentang peralihan SertifikatHM.No.1853,luas 437 M2 di JI Kedasih No.14 Kel.Kerten Laweyan Surakarta atasnama Ir.H.Priyanto;e Bahwa pada awal tahun 2015 saksi Ir.Priyanto datang ke rumah Ketua RTTerdakwa , memperlihatkan sertifikat tanah dan bangunan yang terletak

tindak pidana , maka dakwaan alternatipkedua yakni pasal 378 tidak perlu atau tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi ,Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukummaka haruslah dipulihkan hak hak terdakwa dalam kemampuan , kedudukan harkat sertamartabatnya ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini,Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mana barang buktibutir 1 sampai dengan butir 6 dikembalikan kepada saksi Ir.Priyanto

kemampuan, kedudukan harkat sertaMartabatnya;;4 Menetapkan barang bukti berupa ;1. 1(satu) bundel akte perikatan jual beli nomor 23 tanggal 23 November 2013;2. 1(satu) lembar kwitansi alsi dari Bp.Priyanto ;7 (satu) bundel akte perjaniian pengosongan nomor 52 tanggal 24 April 20148 (satu) bundel akte Jual beli nomor 77/2014 tanggal 21 Mei 2014 ;9 1(satu) bundel sertifikat hak milik nomor 1853 tanggal 2 juni 2014 ;10 3 ( bundel ) somasi pertama, kedua dan ketiga ;Keseluruhannya dikembalikan pada saksi Ir.Priyanto

barang bukti berupa :1. 1 (satu) bendel Akte Perikatan Jual Beli Nomor 23, Tanggal 23November 2013;2. 1 (satu) lembar kwitansi Asli dari Bp.Priyanto;3. 1satu) bendel Akte Perjanjian Pengosongan Nomor 52 tanggal 24April 2014;4. 1 (satu) bendel Akte Jual Beli Nomor 77/2014 tgl 21 Mei 2014;5. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 1853 tertanggal 2 Juni2014,6. 3 (tiga) bendel Somasi pertama,kedua dan ketiga kali, barangbukti dariNomor 1 sampai dengan Nomor 6 tersebut dikembalikan kepada saksi Ir.Priyanto

perlindungan hukum kepadaYang Mulia Bapak Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini.Dalil Pemohon Keberatan (Termohon Keberatan tidak perlu menjawab)Dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak pernahmemilih Arbitrase sebagai pilihan dara penyelesaian sengketa konsumsi BPSK KotaPadang, sehingga tidak benar dari BPSK Kota Padang tentang duduknya Perkara pada121314151617halaman (2) alinea (VIII) putusannya yang menyatakan bahwa Pemohon Keberatan d/hTergugat telah memilih Ir.Priyanto

, MM., MH sebagai Arbiter.Sanggahan Termohon Keberatan :Pernyataan dari Pemohon Keberatan tersebut diatas tidak benar, bukti dari PemohonKeberatan yang memilih penyelesaian secara Arbitrase dan memilih Ir.Priyanto.

Ketua BPSK menunjuk Ir.Priyanto, M.M., M.H., untuk duduk menjadi Arbiter Tergugat;h. Jadi pemilinan dan penunjukkan arbitrase dan Arbiter tersebutadalah bukan atas dasar pemilinan sukarela dari PemohonKeberatan, melainkan yang menunjuk adalah Ketua BPSK KotaPadang;2. Pelanggaran Pasal 9 Ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999(Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa) Jo. Pasal 6 Ayat (1)Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 (Pelaksanaan TugasHalaman 9 dari 22 hal. Put.

Ir.Priyanto,Msi. 10. Retnowati E.. Cahyaningsih.(Kode X9).telah dicairkan dan menjadi satu dalam barang buktinomorurut C.3 Nomor urut B.11. s/d B. 12., berupa :11.Akta Pendirian Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Gajahmada(Tambahan Berita Negara RI. No. 25 Tanggal 16 April 1999 No. 31. (KodeX10)12.Foto Copy Akta Penyesuaian dari Yayasan Pembina Fakultas PertanianUGM menjadi Yayasan FAPERTAGAMA Nomor Akte 12 tanggal0772008 Notaris Nukman Muhamad,SH.MM.