Ditemukan 5 data
31 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang ; Ir.SUROTO, MM Bin MOENIDI JOGOSUKARTO
25 — 4
Spd yang dibawahsumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Suyata BinYahman ; Bahwa saksi juga tidak mengetahui permasalahan terdakwa ; Bahwa pada tahun 2004 saksi pernah bertemu dengan Ir.Suroto yang bermaksud meminjam CV.
SALSA SENTRA SUBUR miliksaksi dan sekaligus saksi adalah Direkturnya Bahwa selanjutnya saksi mendapat informasi dari Sadr.WIYONO kalau CV milik saksi tersebut dipakai lagi oleh Ir.Suroto untuk transaksi jual beli bibit kayu jati super17dengan terdakwa, dimana katanya faktur dan Kop Surat CVmilik saksi dipergunakan untuk transaksi dan Ir.
29 — 15
Sami Cipto dengan nomor : KSOHKSCM/714.07.16/09/13 tanggal 06 September 2013 antara Ir.Suroto, MM selaku Project Manager PT. Hutama Karya denganDrs. Sugiyarso selaku Direktur Utama CV. Sami Cipto yang isiperjanjian tersebut PT. Hutama Karya mengesub kontrakanpekerjaan timbunan tanah atau pemadatan jalan untukpekerjaan proyek jalan tol SoloKertosono kepada CV.
48 — 20
Sunarto Sujud; Bahwa untuk mengajukan JBST ( Jual Beli Tenaga Listrik Secara Terbatas )mekanismenya adalah pelanggan datang ke loket selanjutnya diajukan padamanager apakah dapat disetujui atau tidak setelah di ACC dari manager ( saksi Ir.Suroto ) kemudian pelanggan membayar biaya penyambungan didepan; Bahwa setelah dibayar kemudian saksi buatkan kwitansi pembayaran denganmemakai sistem CMS dan keuangan disetorkan ke bagian keuangan ( SunartoSujud ) sambil saksi mintakan tanda tangan pada manager
96 — 69
Ptsn No.3729/Pdt.G/2018/PA.JS(dua) orang saksi yang bernama Enny Suroto bin Djoyo Soemarto dan Ir.Suroto bin Sutiajo Hadiwinoto;Menimbang, bahwa saksisaksi Pemohon Konvensi dan TermohonKonvensi tersebut secara formil telah memenuhi syarat formil sebagai saksisesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR ;Menimbang, bahwa saksisaksi Pemohon Konvensi dan saksi TermohonKonvensi tersebut diatas secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Jo.