atau berumur 19 (Sembilan belas) tahun, namun tidak berhasil;Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara voluntersehingga tidak wajib dilakukan mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinyatetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagaiberikut : Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari Irfaun Mudarajah bin Faryadin; Bahwa anak Pemohon bernama Irfaun Mudarajah bin Faryadin

Karim yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar dirinya calon istri Irfa'un Mudarajah bin Faryadin;Bahwa benar antara Irfaun Mudarajah bin Faryadin dan dirinya telahberpacaran satu tahun lebih dan telah melakukan hubungan layaknya suamiisteri lebu=ih dari sepuluh kali yang dilakukan di rumah orang tua calonSuaminya dan sekarang dirinya dalam keadaan hamil 2 bulan akibatperbuatan Irfaun Mudarajah bin Faryadin;Bahwa antara dirinya dengan Irfaun Mudarajah bin Faryadin sudah benarbenar

Karim siap menikahkananaknya;Bahwa benar anak kandungnya yang bernama Putri Nirmalasari Binti A.Karim sudah berpacaran lebih dari 1 tahun dan sekarang hamil 2 bulanakibat perbuatannya dengan Irfaun Mudarajah bin Faryadin;Bahwa selaku orang tua calon isteri Sudah siap membantu dan membimbinganak dan calon suaminya kelak, baik dalam bentuk materiil maupun lainnya;Bahwa antara Irfaun Mudarajah bin Faryadin dan Putri Nirmalasari Binti A.Karim tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun rada

Penetapan Nomor 160/Padt.P/2017/PA.Bmminimal usia perkawinan bagi lakilaki yaitu 19 tahun sesuai Pasal 7 ayat 1Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa PegawaiPencatat Nikah KUA Kecamatan Raba Kota Bima telah menolak pernikahanantara Irfaun Mudarajah dan Putri Nirmalasari Binti A.

Olehkarenanya tidak ada halangan untuk anak Pemohon (Irfaun Mudarajah binFaryadin ) menikah dengan Calon istrinya (Putri Nirmalasari Binti A. Karim,);Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangansecara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, baik karena mahramnasab, mahram semenda, maupun mahram sesusuan, sebagaimana ketentuanPasal 8 dan 9 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;Hal. 8 dari 11 hal.