Pemohon:
CHODIJAH
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta
2.IRWASUM MABES POLRI

KETUA INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM(IRWASUM), Jalan Trunojoyo Nomor 3, Jakarta Selatan,disebut SQDAQAL... 2.0... ..0 ce cee cee cee cee eee eee eees TURUTTERMOHON;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca : Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta) Nomor6/Pid.Pra/2020/PN Skt tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim; Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Skt tanggalHalaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Skt.28 Juli 2020 tentang hari sidang;Setelah

Pemohon:
Toha Muhammad
Termohon:
1.Kapolri Cq Kapolda Jateng Cq Kapolresta Surakarta
2.IRWASUM MABES POLRI

Ketua IRWASUM RI;JI.

., pada Polresta Parepare yang ditujukankepada :1) Kadiv Propam Polri, 2) Irwasum Polri, 3) Direktorat PropamPolda Sulsel, 4) Propam Polwil Parepare, 5) Kanit P3D Polresta Parepare, 6)Agustinus P, S.Sos., MH., 7) Sdr.Syamzah, SH., 8) Sdr.

., 9)Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan,10) Komnas HAM, 11) Ketua KPK ;Bahwa atas suratsurat pengaduan yang telah disampaikan kepada beberapapejabat tersebut, korban Nasir Tappi telah berulang kali dipanggil dandiperiksa oleh atasan dan telah pula menerima tembusansuratsurattanggapan atas surat dari Terdakwa berupa :Surat Irwasum Polri Nomor : R/666/TX/2004/Itwasum tanggal 2 September2004 perihal : Larangan menerbitkan sertifikat tanah milik adat yangdirampas

Agustinus P, S.Sos., MH., pada Polresta Parepare yang ditujukankepada :1) Kadiv Propam Polri, 2) Irwasum Polri, 3) Direktorat PropamPolda Sulsel, 4) Propam Polwil Parepare, 5) Kanit P3D Polresta Parepare, 6)Agustinus P, S.Sos., MH., 7) Sdr. Syamzah, SH, 8) Sdr.

., 9)Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan,10) Komnas HAM, 11) Ketua KPK;Bahwa atas suratsurat pengaduan yang telah disampaikan kepada beberapapejabat tersebut, korban Nasir Tappi telah berulang kali dipanggil dandiperiksa oleh atasan dan telah pula menerima tembusan suratsurattanggapan atas surat dari Terdakwa berupa :Surat Irwasum Polri Nomor : R/666/IX/2004/Itwasum tanggal 2 September2004 perihal : Larangan menerbitkan sertifikat tanah milik adat yangdirampas

Surat Telegram Badan Reserse Kriminal tanggal 13 April 2011yang ditujukankepada Kapolda Bali UP Dirreskrimum dengantembusan disampaikan kepadaKapolri, Irwasum Polri, KabaBareskrim Polri, Kadiv Propam Polri dan KapoldaBali TermohonPraperadilan dimana dalam surat tersebut dijelaskan CCC TTKDIBERITAHUKAN KPD PENYIDIK SESUAI DGN SRT KEP PN DPSTSBDIATAS MERUPAKAN PERKARA PERDATA BERKELANJUTANKMA MAKABERDASARKAN PERMA NO.1 TAHUN 1956 KSSLP NOLP / 638/ XI/2010/DITRESKRIM POLDA BALI TGL10112010 SDH DPTDIHENTIKAN

Surat Telegram Badan Reserse Kriminal tanggal 13 April 2011yang ditujukan kepada Kapolda Bali UP Dirreskrimum dengantembusan disampaikan kepada Kapolri, Irwasum Polri, KabaBareskrim Polri, Kadiv Propam Polri dan Kapolda Bali /Termohon Praperadilan dimana dalam surat tersebutdijelaskanCCC TTK DIBERITAHUKAN KPD PENYIDIK SESUAI DGNSRT KEP PN DPS TSB DIATAS MERUPAKAN PERKARAPERDATA BERKELANJUTAN KMA MAKABERDASARKAN PERMANO.1 TAHUN 1956 KSS LP NOLP/638/XI/2010/DITRESKRIMPOLDA BALI TGL 10112010 SDH DPTDIHENTIKAN

Surat Telegram Badan Reserse Kriminal tanggal 13 April 2011yang ditujukankepada Kapolda Bali UP Dirreskrimum dengantembusan disampaikan kepadaKapolri, Irwasum Polri, KabaBareskrim Polri, Kadiv Propam Polri dan KapoldaBali /Termohon Praperadilan dimana dalam surat tersebutdijelaskanCCC TTK DIBERITAHUKAN KPD PENYIDIK SESUAI DGN SRT KEPPN DPS TSBDIATAS MERUPAKAN PERKARA PERDATABERKELANJUTAN KMA MAKABERDASARKAN PERMA NO.1TAHUN 1956 KSS LP NOLP/638/XI/2010/DITRESKRIM POLDABALI TGL 10112010 SDH DPTDIHENTIKAN

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak melakukanpenghentian penyidikan sesuai maksud Surat Telegram BadanReserse Kriminal tanggal 13 April 2011 yang ditujukan kepadaKapolda Bali UP Dirreskrimum dengan tembusan disampaikan1910.11.12.13.14.15.16.kepada Kapolri, Irwasum Polri, Kaba Bareskrim Polri, Kadiv PropamPoiri dan Kapolda Bali adalah merupakan perbuatan melawanhukum.Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan Surat TelegramBadan Reserse Kriminal tanggal 13 April 2011 yang ditujukankepada

Kapolda Bali UP Dirreskrimum dengan tembusandisampaikan kepada Kapolri, Irwasum Polri, Kaba Bareskrim Poiri,Kadiv Propam Polri dan Kapolda Bali yaitu menghentikan penyidikansebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 1246 / XI/2010/Dit Reskrim tanggal 10 Nopember 2010.Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang telah melakukanpenangkapan dan penahanan' terhadap Penggugat adalahperbuatan melawan hukum.Menghukum Tergugat membayar ganti rugi baik materiil maupunImmateriil

KepadaPENYELIDIK, Kapolrestabes, Propam, Irwasum, Kapolda Jatim dan KAPOLRI yangdiwakili oleh: IRWASUM PUSAT JAKARTA : Bapak Dra.

Dicky Atotoy(nspekturJenderal Polisi) dengan suratnya tertanggal: 29 Desember 2014, Nomor: B/4530/XII/2014/Irwasum. yang isinya, untuk menindak lanjuti minta KLARIFIKASI dan PENJELASANdari PERTANGGUNG JAWABAN PENYELIDIK atas PENGHENTIANPENYELIDIKAN, dimana merupakan HAK PEMOHON, untuk mengetahui dasarPendapat hukumnya(Undang2 Informasi), tetapi Fakta hukumnya surat Irwasum pusatTIDAK ADA JAWABAN.terkesan perkara diambangkan dan AROGANSI(semaunyasendiri), PENYELIDIK melanggar PROTAP Kepolisian, sehingga

.= Surat tertanggal 30 September 2009 perihal PemberianKeterangan kepada sdr.Agustinus P,S.Sos,MH padaPolresta Parepare yang ditujukan kepada :1) Kadiv PropamPolri, 2) Irwasum Polri, 3) Direktorat Propam Polda Sulsel,4) Propam Polwil Parepare, 5) Kanit P3D Polresta Parepare,6) Agustinus P, S.Sos,MH, 7) Sdr.Syamzah,SH, 8)Sdr.Hamka,SE, 9) Deputi Bidang Pengkajian danPenanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, 10)KomnasHAM, 11) Ketua KPK.Bahwa atas suratsurat pengaduan yang telah disampaikankepada beberapa

pejabat tersebut, korban Nasir Tappi telahberulang kali dipanggil dan diperiksa oleh atasan dan telahpula menerima tembusan suratsurat tanggapan atas suratdari terdakwa berupa := Surat Irwasum Polri Nomor : R/666/IX/2004/Itwasumtanggal 2 September 2004 perihal : Larangan menerbitkansertifikat tanah milik adat yang dirampas oleh sdr.IPTUPOL Nasir Tappi.= Surat Deputi Bidang Pengawasan Internal dan PengaduanMasyarakat KPK Nomor : R.222/KPK/I/2005 tanggal 31Januari 2005 perihal Tanggapan atas pengaduanmasyarakat

sengajamelakukan penyalahgunaan wewenang tindak pidanapenyerobotan/merampas tanah kepunyaan Hj.Nuriah BintiSiraje seluas 1,45 ha, ditujukan kepada :1) Presiden RI, 2)Menpan, 3) Jaksa Agung RI, 4) Ketua KPK RI, 5) IrjenDepdagri, 6) Kapolri, 7) Kepala BKN, 8) Gubernur Sulsel, 9)Kajati Sulsel, 10) Kapolda Sulsel, 11) Danrem 142Parepare.= Surat tertanggal 30 September 2009 perihal PemberianKeterangan kepada sdr.Agustinus P,S.Sos,MH padaPolresta Parepare yang ditujukan kepada :1) Kadiv PropamPolri, 2) Irwasum

Direktorat Propam Polda Sulsel,4) Propam Polwil Parepare, 5) Kanit P3D Polresta Parepare,6) Agustinus P, S.Sos,MH, 7) Sdr.Syamzah,SH, 8)Sdr.Hamka,SE, 9) Deputi Bidang Pengkajian danPenanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, 10)KomnasHAM, 11) Ketua KPK.Bahwa atas suratsurat pengaduan yang telah disampaikankepada beberapa pejabat tersebut, korban Nasir Tappi telahberulang kali dipanggil dan diperiksa oleh atasan dan telahpula menerima tembusan suratsurat tanggapan atas suratdari terdakwa berupa := Surat Irwasum

Pemohon:
CHODIJAH
Termohon:
1.KAPOLRESTA SURAKARTA
2.IRWASUM MABES POLRI
3.KAPOLRI
4.KETUA KOMPOLNAS
5.Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI

Pemohon:
Drs Soerjono Djati
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Resort Kota Surakarta
2.Kepala Divisi Propam Mabes Polri
3.Ketua KOMPOLNAS
4.Ketua IRWASUM

Pemohon:
ERFRITA NOUR MAYADEWI
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN RESOR SRAGEN
2.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
3.Ketua Irwasum RI
4.Ketua Kompolnas RI

Pemohon:
CHODIJAH
Termohon:
1.KAPOLRI
2.IRWASUM MABES POLRI
3.KETUA KOMPOLNAS
4.Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI
5.KAPOLRESTA SURAKARTA

Pemohon:
ERFRITA NOUR MAYADEWI
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN RESOR SRAGEN
2.KEPALA DIVISI PROPAM RI
3.Ketua Irwasum RI
4.Ketua Kompolnas RI

Kemudian setelah serangkaian seleksi selesai dilaksanakan pesertayang dinyatakan lulus SIPSS berjumlah 50 (lima puluh) orang dari seluruhIndonesia dimana Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN salah satu yang lulusdari Polda Riau, kemudian seluruh peserta yang lulus langsung dikirim keSukabumi untuk mengikuti pendidikan selama 6 (enam) bulan dan pada tanggal06 Oktober 2015 Terdakwa dilantik menjadi anggota Polri;Bahwa sekitar 1 (Satu) bulan setelah Terdakwa dilantik yaitu pada tanggal11 November 2015 Irwasum

Kemudian setelah serangkaian seleksi selesai dilaksanakan pesertayang dinyatakan lulus SIPSS berjumlah 50 (lima puluh) orang dari seluruhIndonesia dimana Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN salah satu yang lulusdari Polda Riau, kemudian seluruh peserta yang lulus langsung dikirim keSukabumi untuk mengikuti pendidikan selama 6 (enam) bulan dan pada tanggal06 Oktober 2015 Terdakwa dilantik menjadi anggota Polri;Bahwa sekitar 1(satu) bulan setelah Terdakwa dilantik yaitu pada tanggal11 November 2015 Irwasum

Kemudiansetelah serangkaian seleksi selesai dilaksanakan peserta yang dinyatakan lulusSIPSS berjumlah 50 (lima puluh) orang dari seluruh Indonesia dimanaARDIANTO bin NASRUDDIN salah satu yang lulus dari Polda Riau, kemudianseluruh peserta yang lulus langsung dikirim ke Sukabumi untuk mengikutipendidikan selama 6 (enam) bulan dan pada tanggal 6 Oktober 2015 Terdakwadilantik menjadi anggota Polri;Bahwa sekitar 1(satu) bulan setelah Terdakwa dilantik yaitu pada tanggal11 November 2015 Irwasum Polri

Tambang Rejeki Kolaka (WSPM 013) tanggal 12 April 2010, besertalampirannya mengenai Peta dan Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan,diberi tanda bukti P3 ;Foto copy Surat IRWASUM a.n Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNo.R/228/11/2011/Irwasum tentang Hasil klarifikasi surat pengaduan dugaan510.11terjadinya tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh PT.

Lampung Barathingga berjumlah lebih kurang 180(seratus delapan puluh).Bahwa selain bertentangan dengan pasal 8 Peraturan pemerintah(PP) Nomor 48 tahun 2005 ternyata dalam proses penerimaanTenaga Kerja Sukarela (TKS) di Kantor Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Lampung Barat berdasarkan informasi yang diperolehMarkas Besar (MABES) Kepolisian Negara Republik Indonesia(POLRI) telah terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh terdakwa,maka kemudian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI)melalui Irwasum

Bahwa dasar saksi melakukan penyelidikan terhadap perkara dugaanpemerasan yang dilakukan oleh Kasat Pol PP Lampung Barat.1 Surat KAPOLRI a.n irwasum POLRI No: R/1664/VI/201 1/Irwasumtanggal 5 Juli 2011 tentang informasi dugaan pungutan liar yangdilakukan oleh Kasat Pol PP Lampung Barat.2 Surat KAPOLDA Lampung a.n Irwasda POLDA Lampung No :R/732/VII/2011/Bawasda tanggal 14 Juli 2011 tentang informasidugaan pungutan liar yang dilakukan oleh Kasat Pol PP LampungBarat.3 Surat KAPOLRES Lampung Barat berupa

Tambang Rejeki Kolaka (WSPM 013) tanggal 12 April 2010, besertalampirannya mengenai Peta dan Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan,diberi tanda bukti P3;Foto copy Surat IRWASUM a.n Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNo.R/228/11/2011/Irwasum tentang Hasil klarifikasi surat pengaduan dugaan10.11.terjadinya tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh PT.

Tanggal 1 April 2014 Perihal Perlindungan Hukum kepada Irwasum PolriKomjen.Pol.Anton.B.A tentang SP3 yang tidak sesuai Prosedur.9.

Tanggal 26 Januari 2015 Perihal Putusan Bebas Sidang KKEP kepada Irwasum Polri.Komjen.Pol.Dwi Priyatno tentang Pelanggaran Kode Etik Terbu Kti.14.Tanggal 9 Februari 2015 Perihal Tidak melaksanakan Hasil Gelar PerkaraMabes Polri kepada Kabareskrim Komjen.Pol.Budi Waseso.15.Tanggal 9 Maret 2015 Perihal Pemalsuan SP3 kepada WakaPolri/PIt KapolriKomjen.Pol.Badrodin Haiti tentang SP3 diterbitkan 3 kali dalam sehari.16.

P32.SPHP2 tanggal 28 Februari 2014 Bareskrim, diberi tanda.......................P33.Surat Dumas Kapolri tanggal 13 Maret 2014, diberi tanda.......................P34.LP Divpropam Mabes Polri 13 Maret 2014, diberi tanda...................::::0P35.Surat Dumas Irwasum Polri tanggal 01 April 2014, diberi tanda...................P36.SP2HP21 tanggal 07 April 2014, diberi tanda............ ce eeceeeeee ee teeeeeterereeee POOZ,Halaman 26Putusan Pra Peradilan Nomor : 38 /Pra. Pid / 2015 /PN.

P50.Surat Dumas Irwasum Polri tanggal 26 Januari 2015, diberi tanda.............. P51.Surat Dumas Kabareskrim Polri tanggal 09 Februari 2015, diberi tanda......P52.Surat Dumas Wakapolri tanggal 09 Maret 2015, diberi tanda.......................P53.Surat Penjelasan Ketua PDGI Cab.

.:::::00:++P55.Surat Komnas HAM 21 April 2015, diberi tanda............c cece ee ee etree P56,Nota Dinas Irwasum Polri tanggal 27 Mei 2015, diberi tanda....................:.P57.SP2HPO2 Bareskrim tanggal 09 Juni 2015, diberi tanda..................:0P58.Sumat Dumas Kapolri tanggal 03 Agustus 2015, diberi tanda......................P59.Surat Dumas Kapolri tanggal 03 Agustus 2015, diberi tanda........................P60.Koran Kompas SPDP Kapolri 27 Oktober 2015, diberi tanda.......................P61

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020, PenyidikTERMOHON dipanggil oleh Irwasum Polri beserta fungsipengawasan dan hukum Polri dalam rangka klarifikasipenanganan perkara a quo dengan hasil yang dituangkan dalamlaporan pelaksanaan tugas yang intinya Irwasum Polri memberipetunjuk agar penyidik TERMOHON menghentikan prosespenyidikan terhadap perkara a quo.21.

SelR/62/I/HUK.12.1./2020/Itwasum perihal Jukrah terhadappenanganan perkara a quo yang pada intinya Irwasum Polrimemberikan petunjuk dan arahan sebagai berikut :a. agar menghentikan proses penyidikan (SP3)terhadap perkara Laporan Polisi NomorLP/2959/V/2019/PMJ/Ditreskrimsus Polda Metro Jayatertanggal 13 Mei 2019, guna adanya kepastian hukum;b. memerintahkan Bidpropam Polda Metro Jaya untukmelakukan pemeriksaan terhadap penyidik yang patutdiduga melanggar Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun2011 tentang

Bukti T 78 :Foto Copy Surat Pemberitahuan HasilPenyidikan A4 ke 2;Foto Copy Surat PemberitahuanPenyidikan A4 ke 3;Foto Copy Surat PemberitahuanPenyidikan A4 ke 4;Foto Copy Surat PemberitahuanPenyidikan A4 ke 5;Foto Copy Surat PemberitahuanPenyidikan A4 ke 6;Foto Copy Surat PemberitahuanPenyidikan A5;Foto Copy Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas klarifikasiPerkembanganPerkembangan HasilPerkembangan HasilPerkembangan HasilPerkembangan HasilPerkembangan Hasildengan Irwasum Polri;Foto Copy Surat Jukrah Hasil

klarifikasi perkara a quodengan Irwasum Polri;Foto Copy Surat Perintah Wasriksus Irwasum Polri;Foto Copy Surat Jukrah Wasriksus Irwasum Polri;Copy No. 1147/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel. atas nama Terdakwa Abdul Salam SH;Copy No. 1148/ Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel. atas nama terdakwa Fadli Zam Zami;Copy No.Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel. atas nama terdakwa Kevin;1252/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel. atas nama terdakwa Timmy Juwono;Foto Putusan PidanaFoto Putusan PidanaFoto Putusan Pidana 1149/Foto Copy Putusan Pidana No.Bukti Kesemuanya

Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.SelAhli2020 kita menerima SP2HP yang menerangkan bahwa penyidikan dikrimsus telah dihentikan ; Bahwa. terkait gelar perkara, jadi sebenarnya selama penyidiikandikrimsus kami juga selain minta surat perlindungan propam kami jugaselalu mendatangi dan minta pendapat perkembangan dari krimsus(istilannya curhat/ mengadu) di Propam dan kemudian bahwa padatanggal 16 Desember 2020 telah dilakukan gelar perkara khusus dikrimsus yang dihadirin oleh propam, irwasum, wasidik

SURYA MULTI CEMERLANG sudah dipagarkeliling dan ada bangunan pabrik, Tergugat menunjuk batasbatastanahnya.5 Bahwa, pada tanggal 2 Maret 2015, Penggugat sebagai KuasaTergugat I dan Tergugat II menulis surat kepada Presiden RI, mohonperlindungan hukum dengan tembusan kepada :a Presiden RIb Kapolric Kapolda Jatimd Irwasum Mabes Polrie Kadiv Propam Mabes Polrif DPR RI Komisi II Di JakartaKomnas HamOmbusmen1 Bupati Sidoarjoj PT.

berjalan di tempat,karena hingga berbulanbulan lamanya pihak penyidik Polda Riau tidakmenunjukkan perkembangan sebagaimana yang diharapkan meskipun datadata,berkas dan saksisaksi yang diminta oleh penyidik telah dipenuhi secarasempurna sehingga terkesan adaya kesengajaan untuk mengaburkanpermasalahan pokoknya, makanya sebagai bentuk tanggung jawab professionalatas kuasa hokum para tergugat merasa perlu untuk melaporkan keadaantersebut ke pihka yang berwenang dalam hal ini Inspektorat Pengawasan Umum(Irwasum

) Mabel Polri selaku pohak yang berkompeten mengawasi tindakanpenyidikan sesuai Surat Penggugat Nomor: 0211/HPR/LP/XI/2014 tanggal 5November 2014 (Bukti PI & PIl 6);Bahwa setelah Pengugat selaku kuasa hokum Para Tergugat melaporkankeadaan perkara/proses penyidikan atas Laporan Pengaduan Para Tergugat diPolda Riau tersebut ke Irwasum Mabes Polri, barulah pihak Polda Riaumenerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)Nomor: B/144.a/X1/2014/Reskrimum tanggal November 2014 (Bukti

Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor : STPL/285/VII/2014/SPKT/RIAU, tanggal 24 Juli 2014, diberi tanda P & PII5;Foto copy Surat Penggugat kepada Kepala kepolisian Repulblik IndonesiaNomor : 0211/HPR/LP/XI/2014 Perihal: Mohon Kepastian Hukum PenanggananPerkara tertanggal 5 Nopember 2014, diberi tanda PI & PII6;Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)Nomor : B/144.a/X1/2014/Reskrimum tanggal....November 2014, diberi tanda P& PIl7;Foto copy Surat Inspektorat Pengawasan (Irwasum

Serta belum dipenuhinya petunjuk dariJaksa Penuntut Umum untuk melengkapi berkas' perkaradengan surat surat asli dari bukti dalam berkasperkara ;Mengetahui adanya kesengajaan dan pemaksaan agarberkas segera dinyatakan P21 oleh Jaksa Penuntut Umumdengan cara tidak profesional tersebut maka telahdilaporkan kepada Kapolri, Irwasum Polri, KabareskrimPolri, Kadiv. Propam Polri, dan KaDiv. Binkum Polridengan surat No 051/KSNBG/VIII/2008, tanggal 14Agustus 2008 ;.

Intinya :Kabareskrim Polri menyarankan kepada Irwasum PolriHal. 14 dari 19 hal. Put. No. 9PK/Pid/2010untuk membentuk Tim guna "menilai" apakah KapolrestroTangerang Kabupaten dan Penyidik telah melakukanPELANGGARAN KODE ETIK Profesi Kepolisian danPelanggaran Disiplin Polri (terjadinyapembangkangan) ;. Bahwa kemudian oleh Penyidik Polrestro TangerangKabupaten diterbitkan Surat Pemberitahuan PerkembanganHasi Penyidikan (SP2HP) No.