Menyatakan terdakwa AZHAR Alias ONJONG Bin (Alm) SEKAR ASMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP);2.

. : PDM 92/BTL/06/2013 tertanggal 25 September2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan NegeriBatulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa AZHAR Alias ONJONG Bin (Alm) SEKAR ASMIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMelakukan usaha penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan(IUP), sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang undang Nomor 4tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaanJaksa

Terdakwa AZHAR Alias ONJONG Bin (Alm) SEKAR ASMI, padahari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira jam 10.00 Wita atau setidaktidaknya padawaktu lain pada bulan Maret tahun 2013 bertempat di perkebunan kelapa sawitPT.GMK km.06 Desa Satui Barat, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah BumbuPropensi Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa danmengadili, melakukan usaha penambangan tanpa ijin usaha pertambangan (IUP

Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira jam 10.00 Wita dititik koordinatS034248,5;E11592813,8 yang bertempat di perkebunan kelapa sawitPT.GMK km.6 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah BumbuPropensi Kalimantan Selatan adalah merupakan areal kuasa pertambanganPKP2B PT.Arutmin Indonesia sesuai data atau ploting PKP2B PT.ArutminIndonesia yang ada pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TanahBumbu dan terdakwa dalam melakukan usaha penambangan tersebut tidakmemiliki ijin usaha pertambangan (IUP

;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa sertabarang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya,maka dapat disimpulkan faktafakta dalam perkara ini sebagai berikut :Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwaditangkap oleh petugas Polisi Polsek Satui karena melakukan penambangantanpa dilengkapi dengan jin Usaha Pertambangan ataupu Surat Perintah Kerjadari Perusahaan pemegang IUP;Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wartawan

Onjong yangtelah diambil titik koordinat pada lokasi tersebut dengan koordinatS034248,5;3E1152813,8 adalah berada dikonsesi PKB2B PT.ArutminIndonesia dan untuk bisa melakukan penambangan berdasarkan legalitas PTArutmin Indonesia;Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur melakukanusaha penambangan telah terpenuhi dan terbukti secara sah;3 Unsur TANPA IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP);Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan berita acara pengecekan

Terdakwa dalam menjual minuman beralkohol tersebut tanpadilengkapi Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Izin Usaha Perdagangan MinumanBeralkohol (UP MB) dari pejabat yang berwenang.

Lab. : 1094/KKF/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dengankesimpulan bahwa cairan coklat yang dibungkus plastik tersebut adalah Positifmengandung Ethanol dengan kadar 9,80 % ;Bahwa benar semua minumanminuman tersebut, Terdakwa simpan di belakangrumah milik Terdakwa.5Bahwa benar Terdakwa dalam menjual minuman beralkohol tersebut tanpadilengkapi Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Izin Usaha Perdagangan MinumanBeralkohol (UP MB) dari pejabat yang berwenang.Bahwa benar dari setiap botol penjualan minuman tersebut

Unsur Tanpa memilik Ijin Usaha Perdagangan (IUP) dan Ijin Usaha PerdaganganMinuman Beralkokol (UP MB) ;Ad. 1.

Unsur Tanpa memilik Ijin Usaha Perdagangan (IUP) dan Ijin UsahaPerdagangan Minuman Beralkokol (IUP MB) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwa setelahpetugas mendapatkan 54 (lima puluh empat) bungkus plastic minuman jamu beralkoholpetugas menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai UP maupunMenimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa Memiliki Izin UsahaPerdagangan (IUP) dan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB) telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh

Terdakwa dalam menjualminuman beralkohol tersebut tanpa dilengkapi Izin Usaha Perdagangan(IUP) dan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB) daripejabat yang berwenang.Dari setiap botol penjualan minuman tersebut,terdakwa mempunyai keuntungan sebesar Rp.2000,(dua ribu rupiah),keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya hidup keluargaterdakwa seharihari .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 4 ayat (1) jo Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten KulonProgo

Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watea tanggal 06 Desember 2012,No. : 31/Pid.S/2012/PN.Wt. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas yangamarnya berbunyi sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa SEKSININGSIH Binti SUPARMAN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Menyimpan, menjual minuman beralkohol dan/atau minumanmemabukkan lainnya, tanpa memilik IUP dan IUP MB ;2 Menjatuhkan pidana kurungan oleh karena itu kepada TerdakwaSEKSININGSIH Binti SUPARMAN selama 7

ERLIS SUPADI(dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009,sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalambulan Juli 2009, atau setidaktidaknya dalam tahun 2009, Desa Batang Banyu,Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar atau setidaktidaknya di suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMartapura, Melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPKsebagaimana dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal

Tanjung Alam Jaya dan berdasarkan laporankegiatan pertambangan dari Perusahaan Pemegang ljin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut bahwa titik yang diambil termasuk di dalam arealtambang Pit 4 Desa Batang Sanyu, Kecamatan Sambung, KabupatenBanjar. Berdasarkan keterangan saksi GUSTI JUNIZAR bahwa PT. TanjungAlam Jaya selaku pemilik wilayah konsesi PKP2B hanya melakukan kontrakkerjasama dengan PT. Kalimantan Prima sebagai kontraktor pelaksana,sehingga PT.

Sufrianto, MP dari DinasPertambangan Kabupaten Banjar menjelaskan bahwa dalam melakukankegiatan penambangan atau kegiatan pengangkutan batu bara harusmemiliki perijinan berupa Ijin Usaha Pertambangan (ILJP) atau pun kontrakkerjasama dengan pemilik IUP (PKP2B PT. Tanjung Alam Jaya), sehinggapenerapan Pasal 158 UndangUndang RI No. 4 Tahun 2009 TentangHal. 17 dari 20 hal. Put.

Izinusaha pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah Izin untukmelaksanakan pertambangan. Penambangan adalah sebagian kegiatan usahapertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineralikutannya.

) terdiri dari dua tahap yaitu IUP Eksplorasi meliputikegiatan penyelidikan umum, ekplorasi dan studi kelayakan dan IUP Operasi Produksimeliputi kegiatan Konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, sertapenangkutan dan penjualan.Bahwa dalam IUP Eksplorasi harus memuat ketentuanketentuan antara lain lokasi danluas wilayah, hak dan kewajiban pemegang IUP, jenis usaha yang diberikan, iuran tetapdan iuran eksplorasi dan Analisa dampak lingkungan (Amdal).Bahwa dalam IUP Operasi Produksi harus memuat

Dalam konteks ini, berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Nomor 4 tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara gradasi dari perizinan tersebut yangutama adalah IUP;Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapatunsur yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah melakukan usahapenambangan tanpa IUP;Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangkapengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikanumum, eksplorasi,

studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danpemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas IUP Eksplorasi dan IUP operasiproduksi yang diberikan oleh menteri, Gubenur, Bupati/Walikota sesuai dengankewenangannya, selanjutnya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan oleh Bupati/Walikota dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang terdiri atas IUPKEksprorasi dan IUPK operasi produksi yang diberikan oleh menteri;Bahwa IUP Eksplorasi

meliputi kegiatan penyelidikan umum, ekplorasi dan studikelayakan dan IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan Konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian, serta penangkutan dan penjualan.Bahwa dalam IUP Eksplorasi harus memuat ketentuanketentuan antara lain lokasi danluas wilayah, hak dan kewajiban pemegang IUP, jenis usaha yang diberikan, iuran tetapdan iuran eksplorasi dan Analisa dampak lingkungan (Amdal).Bahwa dalam IUP Operasi Produksi harus memuat ketentuanketentuan antara lainluas wilayah

Menyatakan terdakwa RUDI ARDIANTO BIN MOGENI terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan usahapertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalampasal 37, Pasal 40 ayat (3), pasal 48, Pasal 67, ayat (1) atau ayat (5) UUHalaman dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN GprRI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubarasebagaimana dimaksud diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UURI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalamSurat

keluarkan sebesarRp.5.000.000, (lima juta rupiah) untuk penggantian lahan, dan untukSdr.Tanwirudin mengeluarkan modal sebesar Rp.3.500.000, (tiga jutaHalaman 13 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN Gprlima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Sdr.Manto sebesarRp.8.000.000, (delapan juta rupiah) ;e Bahwa benar saksi tidak tahu, dalam usaha pertambangan yangberada di bantaran sungai konto Dusun Pucanganom, DesaBrumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri tersebut sudah adaIzin Usaha Pertambangan (IUP

Unsur setiap orang ;2. .Unsur melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK.;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Unsur setiap orang ;Yang dimaksud dengan unsur setiap orang yait orang atau subyekhukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggugjawabkan perbuatan pidana atau orang yang tidak termasuk dalam ketentuanpasal 44 KUHP.

Unsur melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK ;Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam pemeriksaandipersidangan berupa keterangan saksisaksi, keterangan ahli, keteranganterdakwa dan adanya barang bukti telah terungkap bahwa terdakwa RUDIARDIANTO BIN MOGENI selaku pengelola pertambangan sekaligusw pemilikdan sebagai penaggung jawab segala kegiatan jual beli maupun apa yangterjadi pada pertambangan batu dan pasir yang berada di Dusun Pucanganom,Desa Brumbung, Kecamatan kepung

Menyatakan Terdakwa RUDI ARDIANTO BIN MOGENI tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMelakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sejumlah Rp.5.000.000, (limajuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar,diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

Menyatakan Terdakwa ISWAHYUNOTO, S.H. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha penambangan tanpa ijin Usaha Pertambangan (IUP);2.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan;2.3.

Bahwa Terdakwamengetahui usaha penambang pasir harus memiliki fjinUsaha Pertambangan (IUP)dari pihak yang berwenang dan terdakwa selakuDirektur Utama PT. CEMARA TUJUH BELAS dalam usaha penambanganpasir di Dusun Gunung Lemah, Desa Gondowangi, Kecamatan Sawangan,Kabupaten Magelang, tidak memiliki ijin usaha penambangan yang manaberdasarkan keterangan saksi Ponco Rahardjo dari Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.

Cemara Tujuh Belas yang terletak diJalan MagelangYogyakarta Km. 23, Gulon Salam, Kecamatan SalamKabupaten Magelang.Bahwa Terdakwa mengetahui usaha penambang pasir harus memiliki jinUsaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang berwenang dan terdakwa selakuDirektur Utama PT.

Menyatakan Terdakwa ISWAHYUNOTO, S.H. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan UsahaPenambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), sebagaimana diaturdan diancam pidanadalam Pasal 158 Undangundang Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubarasebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;2.

Menyatakan Terdakwa ISWAHYUNOTO, S.H. tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan usahapenambangan tanpa ijin Usaha Pertambangan (IUP);2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dan denda sejumlahRp150.000.000,00 ( seratus lima puluh juta Rupiah ) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama3 ( tiga ) bulan;3.

Menyatakan Terdakwa ISWAHYUNOTO, S.H. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan UsahaPenambangan Tanpa Lin Usaha Pertambangan (IUP), sebagaimana diaturdan diancam pidanadalam Pasal 158 Undangundang Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubarasebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;.

Menyatakan terdakwa SUGENG RIYADI bin ATMO SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Usaha Penambangan tanpa ijin (IUP) ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.2000.000(dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.3.

Menyatakan terdakwa SUGENG RIYADI bin ATMO SUWITO bersalahmelakukan tindak pidana Telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP (ijinUsaha Penambangan sebagaimana dalam Pasal 158 UndangUndang RI Nomor4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam surat dakwaan .2.

PDM37/Pmala/Euh.2/08/2015 tertanggal 2 September 2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut : Bahwa terdakwa SUGENG RIYADI Bin ATMO SUWITO pada hari dan tanggalyang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan April 2014 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Dukuh Rawa Desa BulakanKecamatan Belik Kabupaten Pemalang, atau setidaktidaknya di tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, telah melakukan usahapenambangan tanpa IUP

truk cold diesel dan setiapharinya ratarata menghasilkan 5 (lima) rit pasir;Pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatengmelakukan pemeriksaan terhadap penambangan di Dukuh Rawa Desa BulakanKecamatan Belik Kabupaten Pemalang milik terdakwa dan menemukan (satu)Unit Excavator Merk KOMATSU PC 2007 warna Kuning, 3 (tiga) bendel DO(nota penjualan), 1 (satu) bendel buku laporan hasil penjualan, dalampemeriksaan tersebut terdakwa tidak bisa menunjukkan Ijin Usaha Pertambangan(IUP

) kepada pemeriksa karena terdakwa tidak memiliki Ijin UsahaPertambangan (IUP) dimaksud.

Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPKMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :1.

MBAH JAN Bin (Alm) SUMO SENINterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanatelah melakukan usaha pertambangan tanpa izin Usaha Pertambangan(IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha PertambanganKhusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat(3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1) atau ayat (5) UURI No. 4 tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 158 UURI No. 4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral

Kediri, telahmelakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP),Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal48,Pasal 67 ayat (1) Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) UU RI No. 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:e Bahwa terdakwa dalam usaha pertambangan tersebut bertindak sebagaipengelola CV.

yang dilakukan pada Wilayah UsahaPertambangan (WUP) dan tidak dalam kriteria Wilayah PertambanganRakyat (WPR) maupun Wilayah Pencadangan Negara (WPN) sesuaiketetapan dari Pemerintah atau kegiatan pertambangan yang dilakukanoleh terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK) dari pejabat yang berwenang sesuai dengan keterangan AhliHOTMA SILALAHI, ST, MT selaku Staf seksi PengawasanPertambangan Umum dan Migas Dinas Pertambangan

Bermula pada hketika terdakwa bersamagtertangkap) dan MUHAR spenambangan emas (belumelakukan penambangandengan WAWAN, HERMALantak Seribu KecamatanSesampainya di tujuan kerWAWAN, HERMAN sekiraemas dengan cara terdakvyang ada di dasar sungai sambil membawa selang pbertugas mengontrol gas nSelanjutnya setelah berhassungal dengan menggunaldiesel lalu pasir tersebut tedalam daerah hukum Pengadilan Negeriemeriksa dan mengadili perkara ini, telahfakukan atau turut serta melakukan usahaSaha pertambangan (IUP

Selanjutnya ketikaterdakwa dan HERMAN, WAWAN sedang melakukan penambanganemas tersebut kKemudian qsedang melakukan patroliPamenang Kabupaten Medibawa ke Polsek Pamensecara hukum karena teldmemiliki izin usaha pertamatang petugas dari Polsek Pamenang yangdi Desa Lantak Seribu Kecamatanrangin sehingga terdakwa ditangkap danng beserta barang bukti untuk diprosesh melakukan penambangan emas tanpabangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat(IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pejabatyang berwenang

Pangkah Kab.Tegal:;Bahwabentuk kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah penggaliantanah dengan menggunakan alat berat excavator dan kandungantanahnya yang berupa tanah urug dibawa keluar lokasi dengan saranaDamtruck untuk selanjutnya dikomersilkan/dijual.Bahwa setahu saksi pemilik IUP ( Ijin Usaha Pertambangan ) yangdikelola oleh Terdakwa adalah PI.Tri Manunggal Abadi denganDirekturnya adalah Sdr Sudarto;Bahwa masa berlaku IUP ( Ijin Usaha Pertambangan ) adalah 2 ( dua )tahun, namun sesudahnya

, sehingga Terdakwa Khaerudin alias Kateng telahmelakukan usaha penambangan galian c dilokasi IUP ( Ijin UsahaPertambangan ) milik saksi;Bahwa ketika Terdakwakhaerudin alias Katengmelakukan usahapenambangandilokasi IUP ( Ijin Usaha Pertambangan ) milik Saksi, Saksisebenarnya tidak mengijinkan dan tidak melarang karena TerdakwaKhaerudin alias Kateng yang mempunyai kuasa dari pemilik tanah.Bahwa IUP ( jin Usaha Penambangan ) atas nama PT Tri ManunggalAbadi milik saksi tersebut rencananya akan digunakan

Bahwa pengajuan Perpanjangan dapat diajukan 6 ( enam ) bulan sebelumIUP itu. habis waktunya sehinggakalau IUP nya habis masih melakukankegiatan itu sudah melanggar.

Pangkah Kab.Tegal sejak bulan Juni 2013sampai dengan awal tahun 2015, atas perintah H.Sudarto secara lisankarena pemilik IUP (Ijin Usaha Pertambangan) adalah nama PT TriHalaman 16dari29 Putusan Nomor 72/Pid/Sus/20 1 5/PN.S/wManunggal Abadi milik H.Sudarto namun Terdakwa tidak memberikankontribusi apapun kepada H Sudarto walaupun H Sudarto mengeluarkanbiaya sekitar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untukmemproses IUP ( Ijin Usaha Pertambangan) ; Bahwa masa berlakunya IUP ( jin Usaha Pertambangan

yaitu tanoa IUP, atau tanoa IPR atau tanpa IUPK sebagaimanadimaksud Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat(1) atau ayat (5):Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP (lIzin UsahaPertambangan) menurut UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batu Bara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan,dan yang dimaksud dengan IPR (izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan dalam wiayah pertambangan rakyat denganluas

., tanggal 12Februari 2016 tentang penetapan hari sidang ;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan para saksi, ahli, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : 1.Menyatakan Terdakwa SUPENI Bin (Alm) SUPARI terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana yang melakukan usaha penambangantanpa IUP, IPR atau

ia Terdakwa SUPENI Bin (Alm) SUPARI pada hari Jumattanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam tahun 2015, bertempat di Dusun OroOro Ombo Desa KarangtengahKecamatan Kandangan Kabupaten Kediri atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yangmelakukan usaha penambangan tanpa IUP

, IPR atau IUPk, IUP diberikan olehBupati/Walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah Kabupaten/Kota,IUP Operasi produksi diberikan oleh Bupati/Walikota apabila lokasipenambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada didalam satu wilayah Kabupaten atau Kota, yang dilakukan dengan perbuatanatau caracara antara lain sebagai berikut : e Bahwa Terdakwa SUPENI Bin (Alm) SUPARI selaku Pengusaha /Pengelola Usaha Pertambangan di tanah Pengairan yangbergerak dalam usaha penambangan

) tersebut baru diketahuioleh Saksi BAMBANG NURDIANASYAH, SH dan Saksi AGUSNOFIANTO, SH dari Anggota Satreskrim Polres Kediri padatanggal 16 Oktober 2015, dan setelah dilakukan pemeriksaan,pada saat diminta memperlihatkan suratsuratnya, Terdakwa tidakdapat memperlihatkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) daripejabat yang berwenang;Perbuatan Terdakwa SUPENI Bin (Alm) SUPARI sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 158 UndangUndang RI Nomor 4 tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

, IPR, IUPK yang terletak diSungai Konto Dusun OroOro Ombo Desa Karangtengah KecamatanKandangan Kabupaten Kediri; e Bahwa dari perorangan, kelompok atau badan usaha yang melakukankegiatan usaha penambangan di Sungai Konto di Dusun Orooro OmboDesa Karangtengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri tidakpernah membayar pajak atau memberikan kompensasi kepada DinasPengairan sehubungan dengan kegiatan usaha penambangan; e Bahwa Dinas Pengairan sepanjang mengetahui kegiatan usaha tambangtanpa IUP, IPR/

Kediri atau setidaktidaknyadi tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKabupaten Kediri, melakukan usaha pertambangan tanpa IUP (ljin UsahaPertambangan), IPR (ljin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin UsahaPertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat(3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5).

Selanjutnya setelah mendapatpersetujuan dari saksi JONO bin (alm) WAGIRUN dan tanpa dilengkapi IUP (IjinUsaha Pertambangan), IPR (ljin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin UsahaPertambangan Khusus) terdakwa segera mengoperasikan usahapertambangannya dengan mengirimkan 1 (satu) unit Excavator warna kuningHalaman 5 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PNGprmerk Caterpillar (milik saksi MULYONO SUTRISNO bin (alm) MULADI) kelokasi beserta saksi SUHARIONO bin SURIPTO dan saksi M.

eeBahwa saksi bekerja sebagai Kepala seksi pengawasan usahapertambangan dan migas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral PropinsiJaWa TIMUN; 2222 nnn nen eee n nee een nnn ene ete eeeBahwa pengertian usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangkapengusahaan meneral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatanpenyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascaPRAIA i nana ere Bahwa izin usaha pertambagan adalah berupa IUP

penjualan itu dicatat oleh checker yaitu saksi Yuliantosekaligus menerima uang penjualan dari pembeli sedangkan untukpengerukan tanah tersebut dengan mengunakan exavator yangdioperasikan oleh saksi Suhariono dan saksi Pujianto;e Bahwa terdakwa menyewa alat berupa exavator warna kuning merkCaterpillar dari Mulyono Sutrisno dengan menyewa retase sejumlahFip.50.000, Def ril/IFUCKnnnnnn nnn nnn nnn nanan mennmnmennnnnmnmnmnnnnne Bahwa terdakwa dalam usaha pertambangan ini tidak memiliki izin antaraIPR,IUP

Menyatakan terdakwa Syaifudin Bin (alm) Musni tersebut diatas terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MelakukanUsaha Penambangan tanpa izin Usaha Penambangan (IUP) sebagaimana dalamdakwaan tunggal" ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama : 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,(satu juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti denganpidana kurungan selama (satu) bulan ;3.

Menyatakan Terdakwa BUDI SONO Bin MARZUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menampung dan Mengangkut Hasil Tambang tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP); 2.

mengadili perkara Terdakwa tersebut;Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;Telah mendengar keterangan SaksiSaksi dan Terdakwa;Telah memperhatikan barang bukti Syang diajukan dipersidangan;Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangantanggal 23 Juni 2015, yang pada pokoknya menunitut:it.Menyatakan Terdakwa BUDISONO BIN MARZUKI secara sah danmeyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "MENGANGKUTHASIL TAMBANG TANPA MEMILIKI IZIN USAHA PERTAMBANGAN(IUP

SONO Bin MARZUKI pada hari Sabtu tanggal 07Maret 2015 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaktidaknya pada bulan Maret 2015 atausetidak tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2015 bertempat di PelabuhanKapal Roro Parit Rempak Tanjung Balai Karimun atau setidaktidaknya ditempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun"yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, dan pemurnian,pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP

Selanjutnya Terdakwa besertaSaksi SUHARI dan Saksi ISWADI beserta barang bukti mobil toyota rush warnaputin no.Pol BP 1914 QY yang berisikan + 260 Kg (dua ratus enam puluhkilogram) pasir timah dibawa ke kantor Polres Karimun untuk diperiksa lebihlanjut;e Bahwa Terdakwa dalam melakukan penampungan pasir timah atau melakukanpengangkutan pasir timah atau melakukan penjualan pasir timah yang berasaldari penambangan masyarakat tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan)atau IUPR (Izin Usaha Pertambangan

Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnianpengangkutan, penjualan mineral danbatubara yang bukan daripemegang IUP, IUPK dan izin sebagai mana di maksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), dst;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur diatas, Majelis Hakim akanmempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.Ad. 1.

Menyatakan Terdakwa BUDI SONO Bin MARZUKI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menampung dan MengangkutHasil Tambang tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);2.

Menyatakan terdakwa WURYANTO bin MARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP SECARA BERSAMA-SAMA DAN BEBERAPA KALI ;2.

(satu juta delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) rit kurang lebih 28(dua puluh delapan) ton ;e Bahwa Terdakwa tidak mempunyai IUP, IPR dan IPK ; Bahwa Sdr.

Tanpa IUP, IPR atau IUPK ;4. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turutmelakukan perbuatan itu;Halaman 15 dari 28 PutusanNomor 17/Pid.Sus/2014/PN Pwr165. gabungan beberapa perbuatan yang dipandang sebagaiperbuatan tersendirisendiri;ad. 1.

Tentang unsur Tanpa IUP, IPR atau IUPK;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannyamenyebutkan bahwa unsur ini sudah terbukti karena Terdakwa sudahmelakukan usaha penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan ;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdapat kataatau didalamnya sehingga apabila salah satu bagian ini teroenuhi maka telahterpenuhilah keseluruhan unsur ini ;19Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP (lzin UsahaPertambangan)dalam Pasal 1 angka 7 Undangundang

(IzinUsaha Pertambangan) ;Menimbang, bahwa atas uraian di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan usaha penambangan dengan tidakmemiliki IUP (Izin Usaha Penambangan) sudah terpenuhi menurut hukum ;a.d. 4.

Menyatakan terdakwa WURYANTO bin MARNO telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP SECARABERSAMASAMA DAN BEBERAPA KALI ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 (EMPAT) BULAN dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.

Siju njung akan mengeluarkan suratketerangan bahwa izizn sedang dalam proses pengurusan.e Pada sekira bulan Juli 2011, Benny menginformasikan kepada Jonny bahwapermohonnan IUP ke Pemkab.

Berdasarkan surat Keputusan Bupati SijunjungNomor : 821.22/21/BKD2010 tanggal 01 Februari 2010.Bahwa berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batu Bara setiap orang atau perusahaan yang akanmelakukan penambangan harus mempunyai ijin yaitu IUP, IPR, IUPOperasi Produksi Khusus ( khusus untuk bidang pengangkutan danpemurnian ).Bahwa berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 ada tahap untuk IUP adalahTUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.Bahwa yang dimaksud IUP Eksplorasi adalah Izin Usaha

, pengolahan, pemumian,pengangkutan dan penjualan serta pengedalian dampak lingkungansesuai dengan studi kelayakan.Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pertambangan batu bara tersebutharus mampunyai dan dilengkapi izin IUP Eksplorasi dan IUP OperasiProduksi.Bahwa PT.

SNR untuk melakukankerja sama dengan perusahaan yang memiliki IUP.e Bahwa berdasarkan peraturan tidak dibenarkan untuk melakukanblending batu bara maksudnya mencampurkan batu bara yang tidakmempunyai IUP dengan batu bara yang memiliki IUP.e Bahwa PT SIC belum mempunyai IUP Eksplorasi dan juga IUP OperasiProduksi.e Bahwa dengan dikeluarkannya SKAB kepada CV. Piliang maka batubara PT.

SNR yang tidak memiliki IUP, karena PT. SNR yang sebelumnya bernama PT. SICtelah mengajukan UP ke Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Sijunjung, akan tetapi ataspermohonan tersebut Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertambangan sudah menanggapibahwa IUP PT. SIC (PT.SNR) belum dapat diproses;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan pembantuan yangmana dengan pemberian kesempatan tersebut dapat membantu PT.

Kediri atau setidaktidaknyamasih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri,Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Memiliki Ijin (IUP, IPR atau IUPK),perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai mana berikut : Bahwa la Terdakwa SUYONO bin REJO pada hari Kamis tanggal 21 Agustus2014 sekitar jam 15.00 Wib pada suatu lahan Tegal Dsn. Bulusari Selatan, Ds.Bulusari, Kec. Tarokan Kab.

dijual dengan harga Rp.40.000 (Empat puluh riburupiah) untuk muatan Truck Engkel per rit/ truck kecil dan Rp.70.000 (tujuhpuluh ribu rupiah) untuk muatan Dump Truck Per Rit, usaha pertambanganHalaman 3 dari 23 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2014/PN Gpr.tersebut telah terdakwa lakukan selama satu setengah bulan dan beroperasisetiap hari Senin sampai dengan Sabtu dimulai sekitar jam 08.00 Wib sampaidengan jam 16.00 Wib, dan dalam usaha pertambangan tersebut terdakwatidak mempunyai ijin usaha pertambangan (IUP

Menyatakan terdakwa MUNDZIR Bin (Alm) RUBAI terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukanusaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksuddalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74Ayat (1) atau (5) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara dalam Surat Dakwaan kami;2.

Kediri atau setidaktidaknya pada suatutempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kab.Kediri telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau (5).

PelaksanaanKegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ; Bahwa terdakwa MUNDZIR Bin (Alm) RUBAI dalam melakukan usahapertambangan berupa penambangan tanah uruk dan pasir tidak memiliki izindari pihak yang berwenang sebagimana Ketentuan Undangundang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mensyaratkanbahwa segala bentuk usaha pertambangan harus memiliki izin dari pihak yangberwenang terlebih dahulu sebelum kegiatan usaha pertambangan dilakukanyakni berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP