Ditemukan 4 data
3.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Cq. Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Semarang
64 — 15
JINLIN LUGGAGE INDONESIA
3.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Cq. Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Semarang
Turut Tergugat:
1.PT BANK BUKOPIN, Tbk
2.PT JINLIN LUGGAGE INDONESIA
3.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Cq. Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kota Semarang
81 — 7
,
Turut Tergugat:
1.PT BANK BUKOPIN, Tbk
2.PT JINLIN LUGGAGE INDONESIA
3.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Cq. Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kota Semarang
95 — 41
ParaPenggugat memiliki HakMilik atas hutan negara tersebut, sekalipundidalilkan, sebagai Hak Milik Adat oleh Para Penggugat;Bahwa area kawasan hutan negara, yang diklaim oleh Para Penggugatsebagai hak milik adatnya, yang terletak di Sungai Perak, KampungBermai, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi KalimantanTimur, sebagaimana peta lokasi yang didalilkan dalam gugatan ParaPenggugat, adalah sangat jelas berada dalam peta lokasi kegiatanpenambangan Tergugat, sebagaimana Perjanjian dan jinlin
212 — 104
Sari Fadjar diduga hanya berorientasi pada mencari keuntungansemata tanoa memperhatikan syarat administrative sesuai dengan UU No. 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.Buktinya : jinlin dan Anggaran Perusahaan sudah lama tidak berlaku, bahkanPerubahan Data Identitas Wajib Pajak dan Surat Keterangan Domisili PT, SariFadjar yang pengurusannya dilakukan dengan menggunakan nama LilaPuspaningsih (ibu kandung Penggugat dan Para Tergugat) pada tahun 2013 dan2014, diduga kuat secara melanggar hukum dengan