Justice Laryanda alias Rio Bin Daniel Ryantony

PUTUSANNOMOR 398/Pid.B/2014/PN.Bgr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara pidanapada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : Justice Laryanda Als.

Menyatakan terdakwa Justice Laryanda Als. Rio Bin Daniel Ryantonybersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dalamdakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke3, ke5 Kitab UndangUndangHukum Pidana;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Justice Laryanda Als. Rio Bin DanielRyantony dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangiselama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, denganperintah terdakwa tetap ditahan;3.

disampaikan secaralisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon keringanan dan merasamenyesal;Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umumtelah menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 398/Pid.B/2014/PN.BgrMenimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No.reg.Perkara: PDM321/Epp.2/Bogor/12/2014 tanggal 22 Desember 2014, pihak Jaksa Penuntut Umumtelah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:Bahwa terdakwa Justice

Barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal iniadalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dihadapkan kedepanpersidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telahdihadapkan seorang Terdakwa bernama Justice Laryanda Als.

Menyatakan Terdakwa Justice Laryanda alias Rio Bin Daniel Ryantony telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPencurian dalam keadaan memberatkan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 9 (sembilan) bulan;3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

Pemohon:
FIRMA HUKUM TRI MANDIRI JUSTICE

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum anak yang bernama LEON YUSUF KURNIAWAN, lahir di Ternate tangal 31 Oktober 2022, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 5102-LT-23102023-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 24 Oktober 2023 merupakan anak kandung sah dari pasangan Dian Kurniawan dengan ibu Vindy Justice Soma ;
3. Memerintahkan kepada

mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat/membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan atas anak LEON YUSUF KURNIAWAN dengan ibu yang melahirkan bernama VINDY JUSTICE

2.VINDY JUSTICE SOMA

PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA atau INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), 2. PERKUMPULAN INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUKTRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL), 3. PERKUMPULAN HRWG (KELOMPOK KERJA KOALISI NGO UNTUK ADVOKASI INTERNASIONALHAK ASASI MANUSIA), 4. PERKUMPULAN MASYARAKAT SETARA tersebut tidak dapat diterima;

PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUANPERADILAN PIDANA atau INSTITUTE FOR CRIMINALJUSTICE REFORM (ICJR), DKK vs. KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

;Kesemuanya Advokat/Pengacara Publik dan Asisteneon Gore Advokat/Asisten Pengacara Publik, memilih domisili hukum diKantor /nstitute for Criminal Justice Reform (CJR), beralamatdi Jalan Cempaka Nomor 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,12530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2015;Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;Halaman 2 dari 58 halaman.

Namun, ditengah masih seringnyapraktek peradilan sesat, miscariege of justice dan penyimpanganpenyimpangan pada tahap penyidikan, hak untuk mengajukan peninjauankembali menjadi jalan keluar bagi terpidana untuk mendapatkankeadilan.Sehingga, pada akhirnya peninjauan kembali bukan saja hak dariterpidana namun juga pemacu bagi penyidik untuk memeriksa seluruhfaktafakta secara lengkap sebelum melimpahkan kasus ke kejaksaan danjuga peringatan bagi Hakim untuk memeriksa perkara dan memberikanputusan yang

Putusan Nomor 27 P/HUM/201542.43.44.hukum (/dee des Rechts), yang kemudian dilembagakan dalam suatubentuk negara hukum, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga prinsipumum, yaitu: purposivenesskemanfaatan (zweckmassigkeit), justice keadilan (gerechtigkeit), dan legal certaintykepastian hukum(rechtssicherheit) (Bukti P10);Bahwa sejalan dengan teori mengenai cita hukum tersebut, UUD1945 juga telah menegaskan adanya jaminan kepastian hukum bagisetiap warga negara dalam ruang negara hukum Indonesia,sebagaimana

delay and justice denied karena prosesnyatidak ada batasnya.

PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILANPIDANA atau INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR),2. PERKUMPULAN INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUKTRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL), 3. PERKUMPULAN HRWG(KELOMPOK KERJA KOALISI NGO UNTUK ADVOKASI INTERNASIONALHAK ASASI MANUSIA), 4.

PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA, ATAU INSTITUT FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR) VS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI;

PUTUSANNomor 568 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILANPIDANA, ATAU INSTITUT FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR),sebuah perkumpulan yang dibentuk berdasarkan Hukum NegaraRepublik Indonesia, beralamat di Jalan Siaga Il Nomor 6 F, PejatenBarat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, yang diwakili olen Anggara,S.H., Warga Negara

;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat/Pengacara Publik/Asisten Advokat/Asisten Pengacara Publik, yang memilih domisili hukumpada Kantor Institut for Criminal Justice Reform (ICJR), yang beralamat diJalan Siaga Il Nomor 6 F, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan12510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2016;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan;melawan:KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA,diwakili oleh Prof. Dr. H.

wajibmenyertakan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh MenteriHukum dan HAM dan telah tercatat di Berita Negara RepublikIndonesia;Bahwa dalam perkara a quo, Termohon Keberatan adalah sebuahbadan hukum Indonesia berbentuk Perkumpulan, sebagaimanadinyatakan dalam Anggaran Dasar Akta Notaris Nomor 55 tanggal 6Februari 2014, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU239.AH.01.06.Tahun 2011 tentang Pengesahan PerkumpulanMasyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana dalam Bahasa InggrisInstitute for Criminal Justice

Putusan Nomor 568 K/TUN/2016Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PERKUMPULANMASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA, ATAU INSTITUTFOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR) tersebut harus ditolak denganperbaikan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor1/G/KI/2016/PTUN.JKT, tanggal 3 Oktober 2016 sehingga amarnya sepertidisebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, makaPemohon Kasasi dinyatakan

sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PERKUMPULANMASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA, ATAU INSTITUTFOR CRIMINAL JUSTICE

BPR LSE Manggala /Peace & Justice Law Firm
Tergugat:
1.AHMAD HAMBALI HUTASUHUT
2.ADE HIDAYANI

Amsal Sulaiman Lumbangaol, SHmasingmasing Advokat pada Kantor Hukum Peace & Justice LawFirm, yang beralamat di Jalan Raja Ali Haji, Komplek Jodoh SquereBlok BB Nomor 01 Jodoh Batam, yang untuk selanjutnya disebutSQDAQAI...... 0.2 cece ce cee cee cee cee cee cee eee eee cee eee aeeeaee eee eeeeeeees Penggugat;Lawan:I.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA ; PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA, ATAU INSTITUT FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR

PEMOHON KEBERATAN ;MELAWANPERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA,ATAU INSTITUT FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), sebuahperkumpulan yang dibentuk berdasarkan Hukum NegaraRepublik Indonesia, beralamat di Jalan Siaga Il No. 6 F, PejatenBarat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, yang diwakili olehAnggara, S.H. Warga Negara Indonesia, bertempat tingal di JalanGalunggung No. 52, Kelurahan Karang Tengah, Kota Tangerang,dan Wahyu Wagiman, S.H.

Ajeng Gandini Kamilah, S.H. ; 6Bintang Wicaksono Ajie, S.H. ; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat / PengacaraPublik/ Asisten Advokat / Asisten Pengacara Publik, yang memilihHalaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUNJKT.domisili hukum pada Kantor Institut For Criminal Justice Reform(ICJR), yang beralamat di Jalan Siaga Il No. 6 F, Pejaten Barat,Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 1 September 2015, untuk selanjutnya disebutSODAGAI ....

tidak cermat dan tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan dalam memeriksa/nempertimbangkanlegal standing Termohon Keberatan yang semula Pemohon Informasisebagaimana dalam Putusan KIP Nomor 058/XIVKIPPSAMA/2015tanggal 11 Mei 2015, dengan penjelasan : Pada paragraf 4.22 halaman 35 dalam putusan a quo ; Menimbang bahva berdasarkan fakta persidangan, Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Pemohon bernama Perkumpulan MasyarakatPembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice

AHU239.AH.01.06.Tahun 2011tentang Pengesahan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan PeradilanPidana dalam Bahasa Inggris /nstitute for Criminal Justice Reformdisingkat ICUR, dan kuasa Termohon Keberatantelah menunjukkan SuratKuasa, serta Fotokopi KTP.

Pemohon:
1.Eddy Hussy
2.FIRMA HUKUM TRI MANDIRI JUSTICE
Termohon:
PT BATAMINDO EXIMTRACO

Advokad berkantor pada TRIMANDIRI JUSTICE beralamat di JI Bunga Raya No 22 BalolCentre Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.21/SK/TMJ/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, selanjutnya disebutsebagai Pemohon;DANPT. BATAMINDO EXIMTRACO: berkedudukan di JI. Laksamana Bintan, Komp.Executive Centre Blok No. 1 & 2, Sei Panas, Batam,selanjutnya disebut Termohon;.

Pembanding/Tergugat I : MARTIYAH Diwakili Oleh : herry sulistyono dalam law office devender of justice
Pembanding/Tergugat II : SAPIATUN Diwakili Oleh : herry sulistyono dalam law office devender of justice
Pembanding/Tergugat III : MUSHOFIAH Diwakili Oleh : herry sulistyono dalam law office devender of justice
Pembanding/Tergugat IV : MUNASIROH Diwakili Oleh : herry sulistyono dalam law office devender of justice
Pembanding/Tergugat V : MUHAMMAD ZAKIAN MANSHUR Diwakili Oleh : herry sulistyono

dalam law office devender of justice
Terbanding/Penggugat I : NUR ROHMAH
Terbanding/Penggugat II : Hj.

Semuannya Para Advokat/Konsultan Hukum, di Kantor Advokat LAW OFFICE DEFENDER OF JUSTICE yang berkantor di Jl. Tirto MuktiTimur Il No. 01 Tlogosari Kulon, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasakhusus No. 11/SKDOJ/I/2020 tertanggal 8 Januari 2020 ;Selanjutnya disebut Pembanding , Il, Ill, IV dan V, semula Tergugat I, II, Ill, IVdan V ;.Lawan:1.

Pembanding/Penuntut Umum : FAHMILUL AMRI, SH
Terbanding/Terdakwa : AKIF SYAHPUTRA Bin HONRULLAH Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM LBH FOR JUSTICE RAFFLESIA FJR

Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor diLembaga Bantuan Hukum (LBH) For Justice Raflesia (FJR), yang beralamat diHal. 1 dari 15 halaman, Pts.Perk. No. 92/Pidsus./2021/PT BGL.JI.

PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILANPIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), DKK VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

PUTUSANNomor 77 P/HUM/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 1003), pada tingkat pertama dan terakhir telahmemutuskan sebagai berikut, dalam perkara:TePERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILANPIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE

Galunggung No. 52, Kelurahan KarangTengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang dan WahyuWagiman, S.H., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di PuriPesona Blok A/1 RT/RW 004/009, Bojong, Pondok Terong, Cipayung,Depok, masingmasing bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris BadanPengurus Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atauInstitute For Criminal Justice Reform (ICJR) dan berdasarkan Pasal 16ayat (1) Jo.

Margiyono, S.H., LL.M., masingmasing Advokat,Pengacara Publik, Asisten Advokat dan Asisten Pengacara Publik, yangmemilih domisili hukum di kantor Institute for Criminal Justice ReformHalaman 2 dari 97 halaman. Putusan Nomor 77 P/HUM/2014(ICJUR), beralamat di Jalan Cempaka No. 4, Pasar Minggu, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2014 ;Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;melawan:MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukan Jl.

PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANAATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), 2.PERKUMPULAN ELSAM, 3. PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUMPERS ATAU PERKUMPULAN LBH PERS, 4. PERKUMPULAN MITRA TIKINDONESIA, 5. SHELLY WOYLA MARLIANE, 6. DAMAR JUNIARTO, 7. AYUOKTARIANI, 8.

Bibon Aritonang Diwakili Oleh : LAW FIRM TO JUSTICE
Terbanding/Penuntut Umum : DEPA SULISTINI,SH.MH

Pembanding/Penuntut Umum : LYDIA ASTUTI, SH
Terbanding/Terdakwa : ROKI APLADITO Als ROKI Bin SYAPUAN Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM LBH JUSTICE HERO BENGKULU

Pembanding/Penuntut Umum : Mery Susanti SH
Terbanding/Terdakwa : SIRAMANDANI ALIAS SIRA BIN JUSARANI ALM Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM LBH JUSTICE HERO BENGKULU

PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE (ICJR)., 2. PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (PSP) vs GUBERNUR ACEH

Putusan Nomor 60 P/HUM/2015Kesemuanya Advokat/Pengacara Publik dan AsistenAdvokat/Asisten Pengacara Publik pada Kantor /nstitute forCriminal Justice Reform (ICJR), Jalan Siaga I Nomor 6F,Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2015;PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (PSP),sebuah organisasi perserikatan yang dibentuk berdasarkanhukum Negara Republik Indonesia, tempat kedudukan diJalan Siaga Il Nomor 36, Pejaten Barat, Pasar Minggu,yang dalam hal ini diwakili

ANDRIYENI, S.H.Kesemuanya Advokat/Pengacara Publik dan Asisten DG NODA F Wn == = OoAdvokat/Asisten Pengacara Publik pada Kantor /nstitute forCriminal Justice Reform (ICJR), Jalan Siaga Nomor 6F,Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2015;Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;melawan:GUBERNUR PROVINSI ACEH, tempat kedudukan di JalanT. Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:Halaman 2 dari 73 halaman.

PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILANPIDANA atau INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR),2. PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (PSP) tersebut tidak dapatditerima;Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2015, oleh H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr.

INDONESIAN HUMAN RIGHT COMITTE FOR SOCIAL JUSTICE (IHCS) >< NEGARA RI CQ PEMERINTAH RI CQ MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CS

PUTUSANNOMOR : 528/PDT/2014/PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdatadalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara :INDONESIA HUMAN RIGHT COMMITTE FOR SOCIAL JUSTICE (IHCS), dalam halini diwakili oleh ECOLINE SITUMORANG,S.H. dan GUNAWAN masingmasing sebagai Ketua dan Sekretaris Jenderal INDONESIA HUMANRIGHT COMMITTE FOR SOCIAL JUSTICE (IHCS), beralamat di JalanMampang

,PRIADI,S.H.kesemuanya adalah Advokat/Asisten Advokat pada Human RightsCommitee for Social Justice (IHCS) yang beralamat di Jalan MampangPrapatan XV No.8A Rt.003/04 Jakarta Selatan,berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 23 September 2012, yang selanjutnya disebutPEMBANDING semula PENGGUGAT 5MELAWAN :1.NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA Cq.

Pembanding/Terdakwa : Beri Saputra Als Birut Bin Agusman Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM LBH JUSTICE HERO BENGKULU
Terbanding/Penuntut Umum : DETI SUSANTI, SH

Pembanding/Terdakwa : WANZON NIWANSAH TEGUH Bin Almarhum HERMAWAN Diwakili Oleh : Justice Hero Bengkulu Cabang Seluma
Terbanding/Penuntut Umum : Edo Putra Utama, S.H

Pembanding/Terdakwa : ROY MARJONI ALS ROY BIN JUNIOR SOFRAN Diwakili Oleh : Lembaga Bantuan Hukum For Justice Raflesia
Terbanding/Penuntut Umum : OKTAVIA RANIWATI SH

., masingmasing sebagai Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum yangberkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM FOR JUSTICE RAFLESIAberalamat di Jalan Raden Patah Blok C Kelurahan Sumur Dewa, KecamatanSelebar, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Mei2020 ;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca:1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor42/Pid.Sus/2020/PT BGL tanggal 5 Juni 2020 tentang Penunjukan MejelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;2.

Pembanding/Terdakwa : UMAR HASI A ALS PAK UMAR BIN ALM AMAN Diwakili Oleh : KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM FOR JUSTICE RAFLESIA (FJR
Terbanding/Penuntut Umum : HERWINDA MARTINA. SH. MH