Ditemukan 6 data
43 — 9
., MBA dan Terdakwa II : Dr.MARTHINI K.B.S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama melakukan Penipuan ;------------------------------------------------------------------------------------2.
., MBA selama : 2 (dua) tahun dan 4 (empat bulan dan Terdakwa II : Dr.MARTHINI K.B.S selama : 2 (dua) tahun; ------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Menyatakan lamanya para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan; ----------------------------4. Menyatakan para Terdakwa tetap ditahan; --------------------------------------------5.
Dr.Marthini K.B.S, MPH; ----------------------------------------------Dikembalikan kepada para Terdakwa; --------------------------------------------------6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-------
MARTHINI K.B.S
Menyatakan Terdakwa Dr.MARTHINI K.B.S, MPH telah terbuktibersalah secara sah meyakinkan telah melakukan tindak pidanapenipuan sebagaimana Pasal 378 jo.55 ayat (1) ke1 Kitab UndagUndang Hukum Pidana (Dakwaan Kesatu);3. Menjatunkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Dr.
MARTHINI K.B.S., bersamasama FRANCISCA DIANA. N (DPO), padatanggal 11 Januari 2017 s/d bulan Maret 2018, atau setidaktidaknya pada suatuwaktu yang masih termasuk pada tahun 2018, bertempat di Plaza Gajah MadaJI.
MARTHINI K.B.S., bersamasama FRANCISCA DIANA. N (DPO), padaHal 9 dari 56 Putusan No : 554/Pid.B/2018/PN.JKT.PSTtanggal 11 Januari 2017 s/d bulan Maret 2018, atau setidaktidaknya pada suatuwaktu yang masih termasuk pada tahun 2018, bertempat di Plaza Gajah MadaJI.
MARTHINI K.B.S., serta FRANCISCA DIANA. N (DPO), dalam obrolantersebut pada saat itu Terdakwa 1. HANAPI KEMPA, S.Sos.,MBA., danTerdakwa 2. DR. MARTHINI K.B.S., serta FRANCISCA DIANA. N (DPO)mengaku sebagai Pengurus sebuah yayasan Sosial yaitu Yayasan BangunDesa yang berkantor di JI. Otista No.82 RT.005 RW.006 Kel. Bidara Cina,Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, dengan posisi yaitu Terdakwa 1. HANAPIKEMPA, S.Sos.,MBA., dan Terdakwa 2. DR.
MARTHINI K.B.S., ke rekening BRI nomor 059201003363505atas nama Prof. Pdt. DANIEL TALAN (DPO), kerekening BRI nomor038501000528565 atas nama Terdakwa 1. HANAPI KEMPA, S.Sos.,MBA.,maupun secara tunai tanpa dibuatkan taanda terima kwitansi kepada Terdakwa1. HANAPI KEMPA, S.Sos.,MBA., dan kepada FRANCISCA DIANA.
25 — 5
PUTUSANNomor 0047/Pdt.G/2016/PA Pare.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atasperkara cerai gugat yang diajukan oleh :Pengugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kebun Sayur (dekatWarkop K.B.S) No. 50, RT.001, RW. 002, Kelurahan Ujung Lare,Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya
21 — 8
SAKSI AGUNG FEBRIYANTO WIBOWO Bin TRI ATMOJO K.B.S, menerangkan Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2012 sekitar jam 00.30 wib disebuah warung kucing yang terletak di Kalimati Dk.Dolok Desa KembangarumKec. Mranggen Kab. Demak saksi melihat Terdakwa memukuli denganmenggunakan................645Hal. 6 dari 14 Putusan No.30/Pid.B/2013/PN.Dmk7xmenggunakan tangan kosong berkalikali kearah muka sdr. Angga ;Bahwa benar pada saat dipukuli oleh Terdakwa, sdr.
23 — 5
Stb. 1922 Nomor 523); dan Vertegenwoordiging van de land in rechten(K.B.S 1922 Nomor 522).
244 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketujuh,Sinar Grafika, Jakarta, April 2008, halaman 27, disarikan dari " Pedoman PelaksanaTugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, MA RI, April 1994, hlm. 11 );Akan tetapi berdasarkan ketentuan tentang pernyataan tidak berlaku lagi beberapaperaturan perundangundangan peninggalan zaman kolonial, sebagaimana dimaksuddalam pasal 35 angka 4 UndangUndang 18 tahun 2003 tentang Advokat, ketentuandalam Vergenwoording van land in rechten (Mewakili Negara dalam hukum)/Keputusan Raja tanggal 27 April 1922 (K.B.S
42 — 32
Stb.1922 : 523), dan Vertegenwoordiging van de land in rechten (K.B.S 1922; B22);Untuk menggantikan peraturan perundangundangan yang diskriminatifdan yang sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yangberlaku, serta sekaligus untuk memberi lIandasan yang kokohpelaksanaan tugas pengabdian Advokat dalam kehidupan masyarakat,maka dibentuk undangundang ini sebagaimana diamanatkan puladalam Pasal 38 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 tentangKetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimanadiubah