Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor : 24/G/2017/PTUN.JPR dengan obyek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor: 36/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017, tanggal 5 Agustus 2017, tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor: 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai IndonesiaSejahtera (PIS) Nomor: 1990/SK/DPP PIS/09 2011,tanggal 08 September 2011, tentang PersetujuanDukungan Terhadap Pasangan Calon Bupati KabupatenJayapura Provinsi Papua Dalam Pemilu Kepala DaerahPeriode 20112016 dan Rekomendasi Partai IndonesiaSejahtera Kabupaten Jayapura Nomor: 24/R.DPCPIS/Kab.Jpr/X/2010, tanggal 17 Oktober 2010, tentangCalon Bupati Jayapura Periode 2011 2016;c.

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PeduliRakyat Nasional (PPRN) Nomor: 029/A.1/DPPPPRN/REK/V/2011, tanggal 11 Mei 2011 tentang PenetapanCalon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten JayapuraProvinsi Papua Periode 20112016 dan Surat KeputusanDPD Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten JayapuraNomor: 001/SK/DPPPPRN/KAB.JPR/CB CWB/IV/2011, tanggal20 Maret 2011 tentang Penetapan Dukungan Politik CalonKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KabupatenJayapura;d.

Putusan No. 58/G.TUN/2011/PTUN.JPR22,Kabupaten Jayapura No. 001/SK/DPDPPRN/KAB.JPR/CB CWB/IV/2011, tanggal 20 Maret 2011,tentang Penetapan Dukungan ~ Politik CalonKepala daerah dan Waki Kepala DaerahKabupaten Jayapura (fotocopy dari fotocopy) ;8. Bukti P8Surat PPRN Kabupaten Jayapura No. 11/PPD/PPRN/KAB.JPR/X/2011, tanggal 5 Oktober 2011, erihalPemberitahuan Rekomendasi Parpol yangditujukan kepada KPU Jayapura (fotocopy darifotocopy) ;9.

Bukti P13Hal.Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai IndonesiaKabuapten jayapura, No. 28/DPCPIS/KAB.JPR/X/2011, tanggal O07 Oktober 2011,perial Pemberitahuan Penetapa RekomendasiParpol, yang ditujukan Kepada Ketua Komisi23 dari 42 Hal. Putusan No. 58/G.TUN/2011/PTUN.JPRPemilihan Umum Kabupatensesual dengan14.

tentangPenegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhiHukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan HukumTetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan(Foto Copy dari Foto Copy).Surat Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura Nomor: 250.1/KR.1X/X/2018 Perihal Tindak lanjut PNS yang terlibat Tipikor, tanggal 25Oktober 2018 (Foto Copy dari Foto Copy).Majelis Kode Etik Pemerintah Kabupaten Jayapura, Nomor:01/MKE/KAB.JPR

Februari2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Pernyataan Pengakuan Harta Warisan dan Hak Atas TanahAdat Suku Waikouw yang ditandatangani Ondofolo Haeisaei IfarBesar dan Kepala Suku Waikouw (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Pernyataan Saksi yang Mengukuhkan Surat KeteranganTentang Keturunan, Tanggal 27 April 2020 (fotokopi sesuai denganaslinya);Pemerintah Kabupaten Jayapura Kepala Badan PelayananPerizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Surat Izin MendirikanBangunan Nomor: 503/262/I.1/BP2TPM/KAB.JPR