(empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut telah dikuatkan oleh PengadilanTinggi Kalimantan Barat dengan Putusan Nomor 14/PDT/2017/PT KAL.BAR.

Sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor14/PDT/2017/PT KAL.BAR., tanggal 20 Maret 2017 juncto PutusanPengadilan Negeri Singkawang Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Skw., tanggal 30November 2016 tersebut harus dibatalkan;:Bahwa gugatan rekonvensi Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding,haruslah ditolak seluruhnya.

Sebagaimana Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding masih mempunyai etikat baik untuk melunasi seluruh kewajiban.Oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor14/PDT/2017/PT KAL.BAR., tanggal 20 Maret 2017 juncto PutusanPengadilan Negeri Singkawang Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Skw., tanggal 30November 2016 tersebut harus dibatalkan dan ditolak:Bahwa gugatan rekonvensi Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding,haruslah ditolak selurunhnya.

Oleh karenanya PutusanPengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 14/PDT/2017/PT KAL.BAR.,Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 2140 K/Pdt/2017tanggal 20 Maret 2017 juncto Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor32/Pdt.G/2016/PN Skw., tanggal 30 November 2016 tersebut harus dibatalkandan ditolak:6.

Oleh karenanya gugatan rekonvensiharus ditolak seluruhnya, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi KalimantanBarat Nomor 14/PDT/2017/PT KAL.BAR., tanggal 20 Maret 2017 junctoPutusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Skw.

Tergugat agar mengosongkan serta menyerahkan bidangtanah tersebut kepada Penggugat dengan tanpa beban apapun, bilaperlu dengan secara paksa;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan TinggiKalimantan Barat dengan Putusan Nomor 47/PDT/2017/PT KAL.BAR

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Pts., tanggal 10 November 2016 dan Putusan PengadilanTinggi Kalimantan Barat Nomor 47/PDT/2017/PT KAL.BAR., tanggal 16Mei 2017;3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum atas proses hakSertifikat Hak Milik Nomor 531/Desa Sibau Hilir Tahun 2011 seluas 6.281m?

ANAK PENGGUGAT TERGUGAT berada dalam asuhan atauperwalian Penggugat sampai dewasa menurut Undang Undang;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi: Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);Bahwa kemudian putusan tersebut dalam konvensi diperbaiki dandalam rekonvensi dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat diPontianak dengan Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT KAL.BAR

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnyaDalam Rekonvensi: Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untukseluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara sejumlah Rp5.475.000,00 (lima juta empatratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan olehPengadilan Tinggi Kalimantan Barat dengan Putusan Nomor 74/PDT/2017/PT KAL.BAR., tanggal 17 Oktober 2017 dengan amar sebagai

Tnganak Pemohon dan Termohon) yang merupakan fotokopi beberapa aktaautentik yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokan dengan aslinya,bukti P.6 (fotokopi Surat Pernyataan Termohon dan Pemohon), bukti P.7(fotokopi Fotokopi Surat Komando Resor Militer 121/ABW Komando DistrikMiliter 1202 Singkawang Kal.Bar dan lampiran Surat Perjanjian Perdamaian),P.8 (fotokopi print out percakapan WA dan print out photo Termohon denganseorang lakilaki) P.9 (fotokopi keterangan penghasilan Pemohon setiap bulan

Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Termohondan Pemohon telah membuat pernyataan adanya penyelesaian masalahrumah tangga secara perdamaian antara Pemohon, Termohon dan pihakketiga yang bernama Efendi;Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Fotokopi Surat Komando ResorMiliter 121/ABW Komando Distrik Militer 1202 Singkawang Kal.Bar danlampiran Surat Perjanjian Perdamaian) merupakan fotokopi sah surat lainnyayang tidak dibantah sehingga memiliki kKekuatan pembuktian sempurna danmengikat (Pasal 1870 KUH

Foto Copy Surat Tanda Daftar Industri, tanggal 19 September 1996, No.250/Kal.Bar/01/IK/TX/1996, diberi tanda bukti T.5 ;6. Foto Copy Kutipan Akta Kematian, tanggal 20 September 2007, No. 38/G/2007, diberi tanda bukti T. 6;7. Foto Copy Keterangan Hak Mewaris, tanggal 22 Januari 2008, No. 1/KHM/NOT/I/2008, diberi tanda bukti T. 7 ;10.11.. Foto Copy Tjatatan Sipil Golongan Tionghoa, tanggal 13 Pebruari 1961,diberi tanda bukti T 8;.

KAL.BAR Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG BPN KOTA SINGKAWANG

Kal.Bar untukmenyelesaikan permohonan penegasan Hak Milik atas tanah yang terletakdi Kampung Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kodya Pontianakyang tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Cq.

Arifin pergi kelokasi tanah sebelum dilakukanmusyawearah;Bahwa Saksi tandatangan pada waktu pencairan uang di Bank Kal.Bar;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwaTerdakwa ada menelpon saksi untuk tanda tangan SP2D tidak benar,63Terdakwa hanya menyiapkan SPP dan masalahSP2D Terdakwa tidaktahu kapan ditandatanganinya;e Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap padaketerangannya;.

Arifindan Chalid Obed dengan membawa surat kuasa dan KTP;Bahwa yang menerima uang di Bank Kal.Bar. Sdr. Chalid Obed danSdr. Arifin;Bahwa didalam SP2D ada dilampirkan harga tanah permeter, namunSaksi tidak melihat lampiran harga tanah tersebut .Bahwa yang menemui Saksi Sdr. Chalid Obed didampingi Sdr. Arifin;Bahwa 2 (dua) lembar cek yang tanda tangan Sdr. Chalid Obedsedangkan empat lembar cek yang tanda tangan Sadr.

Kal.Bar No. 06/Meledang/PPPK/SNVTPPSDA.KI/ 2008. Tanggal 11 Juni 2008.Surat Berita Acara Hasil Penelitian No. 06/BAHP.Meledang/PPPK/SNVTPPSDA.KI/2008. Tanggal 11 Juni 2008.Surat Kepala SNVT Pelaksana Pengelola SDA Kalimantan I ProvinsiKalimantan Barat No. KU.08.10/SNVTPPSDA.KI/PPSDA.KI/ABMLD/02 tanggal 12 Juni 2008 .Surat Pejabat Pembuat Komitmen No. KU.08.10/SNVTPPSDA.KI/PPK.07/36 tanggal 13 Juni 2008.Surat Amandemen I No. 05.A.

H.TRI SANTI HUDOYO,SH.e Bahwa jabatan terakhir saksi adalah sebagai Kepala Bidang Pegkajian danPenanganan Sengketa pada Kanwil BPN Prof Kal.Bar sebelumnya sebagaiKepala kantor Badan Pertanahan Kab Pontianak ;e Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Bidang Pegkajian dan Penanganan Sengketamembantu kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop.KalimantanBarat dalam penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan diProp.KalBar yang permasalahannya sampai di Kanwil BP Prop.KalBar ;e Bahwa saksi