Ditemukan 80973 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pt. muara karya; Pt. karya sejati Pt. karya yasantara cakti Cv. karya pembangunan mandiri Pt. karya makmur bahagia; Pt. ogy karya pratama Parpol golkar Golongan karya Korupsi Cv. bina karya Pt karya tanah subur
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 28-10-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4549 B/PK/PJK/2019
Tanggal 20 Nopember 2019 — MUARA KARYA;
89 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUARA KARYA;
    ./2013, tanggal 6 Mei 2013;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MUARA KARYA, beralamat di Gd. Bumi Mandiri Lt. 5ruang 505A Jalan Jend.
    Muara Karya, NPWP: 02.114.146.0.611000, beralamat diGedung Bumi Mandiri Lantai 5 ruang 505A Jalan Jend.
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1210/WPJ.11/2012 tanggal 12 Juli 2012 dan SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November2008 Nomor 00199/107/08/611/11 tanggal 01 April 2011, atas nama:PT Muara Karya, NPWP: 02.114.146.0611.000, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:Halaman 3 dari 7 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-06-2022 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3028 B/PK/PJK/2022
Tanggal 16 Juni 2022 — KARYA SEJATI
121 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KARYA SEJATI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-07-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2102 B/PK/PJK/2023
Tanggal 11 Juli 2023 — KARYA YASANTARA CAKTI
33 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KARYA YASANTARA CAKTI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-02-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1215 B/PK/PJK/2020
Tanggal 16 April 2020 — KARYA PEMBANGUNAN MANDIRI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
172 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KARYA PEMBANGUNAN MANDIRI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
    PUTUSANNomor 1215/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara :CV KARYA PEMBANGUNAN MANDIRI, beralamat diJalan Siliwangi Nomor 86, Kelurahan PasarDoloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, KabupatenHumbang Hasundutan, Sumatera Utara, yang diwakili olehMelinda Sitinjak, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042
    tanggal 9 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000180.99/2018/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 26 September 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00379/NKEB/WPJ.26/2017 tanggal 11Desember 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bKarena Permohonan Wajib Pajak, atas nama CV Karya
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali CV KARYA PEMBANGUNAN MANDIRI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1215/B/PK/Pjk/2020Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 13-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3773 B/PK/PJK/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — KARYA MAKMUR BAHAGIA;
69 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KARYA MAKMUR BAHAGIA;
    KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU797/PJ/2019,tanggal 22 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KARYA
    bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117954.16/2011/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 21 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan BandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP01390/KEB/WP4J.07/2017 tanggal 16 Agustus 2017, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Juli 2011 Nomor 00089/207/11/058/16 tanggal 21 Juni2016, atas nama PT Karya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 23-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3431 B/PK/PJK/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — OGY KARYA PRATAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
48 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • OGY KARYA PRATAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
    PUTUSANNomor 3431/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT OGY KARYA PRATAMA, NPWP: 01.622.973.4201.000,beralamat di Jalan Bandar Purus Nomor 69, RT.03 RW.03,Bandar Purus, Padang Barat, Padang, yang diwakili olehIr.
    Ogy Karya Pratama, NPWP01.622.973.4201.000, beralamat di Jl.
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT OGY KARYA PRATAMA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh Dr. H.M.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Khusus Parpol
Register : 22-08-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 04-03-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 406/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt
Tanggal 13 Nopember 2014 — .; LAWAN; PARTAI GOLONGAN KARYA Cq. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA atau dikenal dengan DPP PARTAI GOLKAR
290 — 67
  • .; LAWAN; PARTAI GOLONGAN KARYA Cq. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA atau dikenal dengan DPP PARTAI GOLKAR
    Golongan Karya Nomor PO 07/DPP/GOLKAR/VII/2010 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, serta PembelaanDiri Pengurus dan/atau Anggota Partat Golongan Karya, yang telahdiperbaharui melalui Peraturan Organisasi DPP Partai Golongan Karya NomorPO13/DPP/GOLKAR/VI/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, sertaPembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya;7 Bahwa dalam Bab II Pasal 6 Peraturan Organisasi tersebut ditegaskan, antaralain:Ayat (1) Penilaian pelanggaran dan penjatuhan sanksi
    Apabila Penggugat benarbenar sebagaianggota Partai Golongan Karya yang memegang teguh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturanperaturan Organisasi Partai GolonganKarya, maka sudah pasti Penggugat mengetahui dengan seksama bahwakewenangan Tergugat untuk memecat/memberhentikan anggota dan/ataupengurus Partai Golongan Karya tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2)huruf e Anggaran Dasar Partai Golongan Karya dan Pasal 14 ayat (2) PeraturanOrganisasi DPP Partai Golongan Karya Nomor PO13
    Mekanisme Penyelesaian Perselisihan InternalPartai Golongan Karya telah diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi PartaiGolongan Karya. yaitu Peraturan Organisasi DPP Partai Golongan Karya NomorPO13/DPP/GOLKAR/VII/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, sertaPembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya, dimanapembuatan Peraturan Organisasi tersebut adalah merupakan perintah dan Pasal 4ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya, sehingga PeraturanOrganisasi dimaksud
    sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Golongan Karya.
    dilakukan padatanggal 9 Oktober 2009 dimana dalam MUNAS tersebut telah melahirkanKeputusan keputusan hasil MUNAS Partai Golongan Karya, diantaranyaKeputusan Musyawarah Nasional VIII Partai Golongan Karya Tahun2009 Nomor VI/MUNASVIH/GOLKAR/2009 tentang PerubahanAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya.Hal ini berarti, perubahan AD/ART Partai Golongan Karya hanya dapatdilakukan I (satu) kali yaitu pada saat Musyawarah Nasional (MUNAS)Partai Golongan Karya dilaksanakan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 27-05-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2190 B/PK/PJK/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — KARYA JAYA NUSANTARA;
59 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KARYA JAYA NUSANTARA;
    Direktur Keberatandan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1078/PJ/2017, tanggal 13 Maret 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanCV KARYA JAYA NUSANTARA, beralamat di JalanRomokalisari Nomor 27, Surabaya, yang diwakili olehSuryanata Yunawan , jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang
    Karya Jaya Nusantara, NPWP 02.054.277.5.604000, alamat: JalanRomokalisari Nomor 27, Romokalisari, Surabaya, dengan perhitunganmenjadi sebagai berikut:1. Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor Rp 1.282.280.489,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 14.324.200,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00a.6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5560 B/PK/PJK/2022
Tanggal 16 Desember 2022 — KARYA TANAH SUBUR
46 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KARYA TANAH SUBUR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 23-01-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 661 B/PK/PJK/2020
Tanggal 16 April 2020 — KARYA PEMBANGUNAN MANDIRI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
173 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KARYA PEMBANGUNAN MANDIRI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
    PUTUSANNomor 661/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:CV KARYA PEMBANGUNAN MANDIRI, beralamat di JalanSilwangi Nomor 86, Kelurahan Pasar Doloksanggul,Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten HumbangHasundutan, Sumatera Utara, yang diwakili oleh MelindaSitinjak, jabatan Direktris;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40
    9 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000185.99/2018/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 26 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00380/NKEB/WPJ.26/2017 tanggal 11Desember 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bKarena Permohonan Wajib Pajak, atas nama CV Karya
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: CV KARYA PEMBANGUNAN MANDIRI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 661/B/PK/Pjk/2020Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5159 B/PK/PJK/2022
Tanggal 24 Nopember 2022 — PT KARYA TANAH SUBUR vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
43 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT KARYA TANAH SUBUR vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 28-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 B/PK/PJK/2019
Tanggal 28 Februari 2019 — KARYA TANGAN INDAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
58 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KARYA TANGAN INDAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    PUTUSANNomor 482/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KARYA TANGAN INDAH, beralamat di Br.
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KARYA TANGAN INDAH;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 16-05-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2140 B/PK/PJK/2019
Tanggal 16 Juli 2019 — KARYA JAYA NUSANTARA;
62 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KARYA JAYA NUSANTARA;
    DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1080/P J/ 2017, tanggal 13 Maret 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanCV KARYA JAYA NUSANTARA, beralamat di JalanRomokalisari Nomor 27, Surabaya, yang diwakili olehSuryanata Yunawan, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang
    Putusan Pengadilan Pajak, Nomor Put.78299/PP/M.XIIIA/16/2016, tanggal 30 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan' seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1661/WPJ.11/2014, tanggal 23 Juli 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak April 2009 Nomor 00005/207/09/604/13, tanggal 31 Mei2013, atas nama CV Karya
    Karya Jaya Nusantara, NPWP 02.054.277.5.604000, alamat:Jalan Romokalisari Nomor 27, Romokalisari, Surabaya, adalahtelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:;3.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3351 B/PK/PJK/2023
Tanggal 21 Agustus 2023 — PRIMA KARYA BERJAYA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
30 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PRIMA KARYA BERJAYA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 14-10-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4368 B/PK/PJK/2019
Tanggal 20 Nopember 2019 — BUANA KARYA WIRATAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
68 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUANA KARYA WIRATAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
    PUTUSANNomor 4368/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT BUANA KARYA WIRATAMA, beralamat = diJalan Manggis, RT 07, RW 02, Batulicin, Tanah Bumbu,Kalimantan Selatan, yang diwakili olen Agus Bachtiar,jabatan Direktur PT Buana Karya Wiratama;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Suwarta, S.E., S.H.
    Mengabulkan' seluruhnnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1082/WPJ.29/2015tanggal 30 Juli 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009Nomor 00009/207/09/734/14 tanggal 19 Juni 2014, atas nama PTBuana Karya Wiratama, NPWP 02.237.138.9734.000, beralamat JalanManggis, RT 07, RW 02, Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan,dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: Penyerahan yang PPNnya Dipungut
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT BUANA KARYA WIRATAMA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 20 November 2019, oleh Dr. H. M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-04-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1946 B/PK/PJK/2019
Tanggal 19 Juni 2019 — KARYA JAYA NUSANTARA;
60 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KARYA JAYA NUSANTARA;
    Karya Jaya Nusantara, beralamat di JI.
    Karya Jaya Nusantara, NPWP: 02.054.277.5.604000,beralamat di JI. Romokalisari No. 27 Surabaya, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:;3. 3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5399 B/PK/PJK/2022
Tanggal 24 Nopember 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KARYA TANAH SUBUR
43 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KARYA TANAH SUBUR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-12-2022 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5661 B/PK/PJK/2022
Tanggal 22 Desember 2022 — KARYA TANAH SUBUR
45 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KARYA TANAH SUBUR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 13-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3841 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — KARYA MAKMUR BAHAGIA;
69 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KARYA MAKMUR BAHAGIA;
    4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU793/PJ/2019, tanggal 22 Februari 2019;Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada DanangPrasiasda Gunara, jabatan Pelaksana Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat KuasaSubstitusi tanggal 1 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KARYA
    MAKMUR BAHAGIA, beralamat di JalanMelawai Raya, Nomor 10, Blok M, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, yang diwakili oleh Bagus Sulaiman Wahyuningrat,jabatan Direktur PT Karya Makmur Bahagia;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yangbersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak
    amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.117958.16/2011/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 21 November 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP01394/KEB/WP4.J.07/2017 tanggal 16 Agustus 2017, tentang Keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2011 Nomor 00094/207/11/058/16 tanggal 21 Juni 2016, atasnama PT Karya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3666 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — KARYA SUMIDEN INDONESIA;
52 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KARYA SUMIDEN INDONESIA;
    KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU645/PJ/2019tanggal 13 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KARYA
    amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116677.16/2014/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 28 November 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01059/KEB/WPJ.07/2017,tanggal 19 Juni 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2014 Nomor 00174/207/14/055/16, tanggal 13 April 2016, atasnama PT Karya
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01059/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 19 Juni 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2014 Nomor 00174/207/14/055/16, tanggal 13 April2016, atas nama PT Karya Sumiden Indonesia, NPWP01.824.613.2055.000, beralamat di Jalan Industri VI, KelurahanHalaman 5 dari 10 halaman.