Maka sayamemohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama kota Palembang dapatmeneruskan mengesahkan kasepakatan yang kami ambil berdua yang nantinyakelak tidak ada lagi fitnah dan zina yang akan terjadi pada Pemohon danTermohon.;Berdasarkan dalildalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua PengadilanAgama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagaiberikut :1.

Bahwa pada awalnya sebelum terjadi perkawinan antara Penggugat danTergugat telah terjadi kasepakatan,bahwa Tergugat akan tinggalbersama Penggugat dan orang tua Penggugat di Kec Gading KabHal. 1 dari 8 hal. Put. No: 1934/Pdt.G/2019/PA.KrsProbolinggo, namun Tergugat mengingkari kesepakatan tersebut danlebih memilih tinggal bersama orang tua Tergugat serta lebin memilihberpisah dari pada harus tinggal di kediaman Penggugat.

Penggugat yangtidak dibantah oleh Tergugat, maka dapat ditemukan faktafakta hukum sebagai berikut :Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun dan telahdikaruniai satu orang anak.Bahwa dalam kebersamaannya membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringterjadi cekcok dan perselisihan yang berakhir dengan pisah tempat tinggal diantaramereka .Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antaraPenggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak ada kasepakatan

Pemohonjarang pulang dan tidak pernah makan di rumah lagi sejak bulan Januari2018;Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon ;Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon danTermohon, akan tetapi tidak berhasilHalaman 7 dari 14 HalamanPutusan Nomor 0417/Pdt.G/2018/PA.Tnk Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak ada harapan untuk rukun kembaliBahwa, Pemohon telah mencukupkan atas buktibukti yang telahdiajukannya dan Pemohon menyampaikan hasil kasepakatan

Pngsehingga menjadi dalil yang telap, namun oleh karena perceraian adalahsesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kasepakatan keduabelah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan penbahan kedua denganUndangUndang Nomer 50 Tahun 2009 jo.

2011Tanggal 20 April 2011;Bahwa perbuatan Tergugat I, TERGUGAT Il, dan TERGUGAT Il,untuk sepakat melakukan perobahan atas Peraturan Negeri TengahTengah Nomor : 141 /078/ RNT / IV / 2011, dengan Peraturan Negeriyang baru yaitu Peraturan Negeri TengahTengah Nomor : 141 / 079 /RNT / ll / 2012 tanpa adanya persetujuan dari Masyarakat Adat NegeriTengahTengah secara utuh, maupun dari Matarumah Tuharea BakalaLare adalah perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat dariNegeri TengahTengah;Bahwa karena kasepakatan

Negeri Tulehudan membuat kesepakatan bersama yang tertuang dalam SuratKESEPAKATAN BERSAMA PARA PIHAK TERTANGGAL Selasa 14Pebruari 2012 yang melahirkan 4 (empat) kesepakatan tanpa adanyapersetujuan dari Matarumah / Rumah Tau Tuharea Bakala Lare, danjuga Anggota Masyarakat Adat dari Negeri TengahTengah adalahperbuatan yang bertentangan dengan adatistiadan dari Negeri Tengah Tengah, karena itu dinyatakan batal demi hukum, atau setidaktidaknyadinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku;Bahwa karena kasepakatan

Putusan No 10/Pdt.G.S/2021/PN Gto17.18.kalender sejak tanggal 21 Maret 2021, faktanya dalam kurun waktu tersebutPenggugat tidak melakukan pembayaran sehingganya langkah Penjualan dibawahtangan yang ditempuh Tergugat telah sesuai kasepakatan yang telah disetujui danditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat dan beralasan hukumsebagaimana UU Fidusia Pasal 29 huruf C maka dengan demikian PerbuatanTergugat tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;Bahwa Peranjian Pembiayan Secara Fidusia

sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);Menimbang, bahwa atas' replik dan jawaban PemohonKonvensi/Tergugat rekonpensi dan Termohon/Penggugat rekonpensimenyatakan secara lisan melalui kuasanya tidak keberatan atas kesanggupanPemohon konpensi dalam hal nafkah anak, mut'ah dan nafkah selama masaiddah;Menimbang, bahwa atas harta bersama yang diperoleh oleh Pemohonkonpensi/Tergugat rekonpensi dengan Termohon konpensi/Penggugatrekonpensi berupa sebuah Mobil Jazz dengan nomor polisi B 1145 CKM telahterjadi kasepakatan

covid 19sedang berlangsung bahkan Penggugat juga bukan debitor yangmenerima kebijakan relaksasi dan saat itu Penggugat dan Istrinyamenyatakan kesanggupan dam menandatangani perjanjianPembiayaan kendaraan tanggal 11 Mei 2020 tanpa paksaan daripihak manapun;bahwa Tergugat menyangkal perjanjian Pembiayaan tidak sahseperti dalam dalil Pengugat, bahwa perjanjian pembiayaan yangditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat didasari olehHalaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Gto kasepakatan

Pertimbangan tentang MediasiMenimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukanmediasi oleh mediator Pengadilan Agama Pelaiharia bernama Drs.Akhmad Baihagi sebagaimana diamanatkan oleh PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasidi Pengadilan, demikian pula Majelis Hakim telah mendamaikan parapihak, akan tetapi tidak berhasil mencapai kasepakatan damai.E.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Rohmad Ardhiansyah bin H.Edy Sukmono) terhadap Penggugat (Susan Novita Sari binti Andy Husni ( alm));

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Kasepakatan Perdamaian Sebagian yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2016 yang isinya sebagai berikut:

Rp.50.000.000, (Lima puluh jutaRupiah) tersebut namun saksi tetap bersikukuh menginginkan haktanahnya, setelah itu ada kasepakatan akan di ganti tanah dengan Luas10x 20 m namun dikarenakan diatas tanah tersebut terdapat bangunanrumah yang di huni oleh Sdr. IST SUPRAYANI dan Sdr.

General ManagerUmum perihal pengadaan/sewa mobil GM tanggal 15Maret 2006 (copy) ;Notulen Rapat hari Kamis, 9 Maret 2006 tempat divisipengadaan jasa, acara pembahasan mobil operasional ;Undangan dari Manager Pengadaan Jasa kepada ManagerPPNSC dan Jasa, Manager Umum, Superintendent P3Jasa, Perihal Kendaraan Operasional tanggal 28 Pebruari2006 ;Memo Dinas Nomor 75/LG.02.00 dari ManagerPengadaan Jasa kepada Manager Umum perihal KontrakJasa Sewa Kendaraan General Manager tanggal 1Pebruari 2006 (copy) ;Kasepakatan

Manager Umum perihalpengadaan / sewa mobil GM tanggal 15 Maret 2006( Copy ) ;Notulen Rapat hari kamis, 09 Maret 2006 tempat. divisipengadaan jasa, acara pembahasan mobil operasional ;Undangan dari manager pengadaan Jasa kepada manager PPNSCdan Jasa, Manager Umum, Superintendent P3 Jasa, PerihalKendaraan Operasional tanggal 28 februari 2006 ;Memo Dinas No :75/LG.02.00 dari Manager Pengadaan jasakepada Manager Umum perihal Kontrak Jasa Sewa KendaraanGeneral Manager tanggal O1 Februari 2006 ( Copy ) ;Kasepakatan

Manager Umum perihalpengadaan / sewa mobil GMtanggal 15 Maret 2006 (Copy ) ;Notulen Rapat hari kamis, O09 Maret 2006 tempat divisipengadaan jasa, acara pembahasan mobil operasional ;Undangan dari manager pengadaan Jasa kepada manager PPNSCdan Jasa, Manager Umum, Superintendent P83 Jasa,Perihal Kendaraan Operasional tanggal 28 februari 2006Memo Dinas No :75/LG.02.00 dari Manager Pengadaan jasakepada Manager Umum perihal Kontrak Jasa SewaKendaraan General Manager tanggal 01 Februari 2006 (Copy ) ;Kasepakatan

,MH. memberikan keterangan sebagai berikut : e Bahwa benar saksi ahli di bidang Hukum Perusahaan / Coorporate ;e Bahwa menurut Ahli makna perjanjian dalam definisi PT. berdasarkan UndangUndang No 40 tahun 2007 adalah PT/ Perseroan Terbatas didirikan oleh lebihdari 2 (dua) orang berdasarkan kasepakatan diantara mereka, masingmasinguntuk pihak mengeluarkan modal untuk pendirian perseroan tersebut, bahwanamun ada perkecualian dalam pasal 7 UU No.40 Tahun 2007 khusus untuk PT.yang sahamnya 100 % dari

Kasepakatan Bersama Tentang Hak Kepemilikan Kendaraan Nomor Pihak Pertama : 119-HK.02.01/DL-KS/XI/2005, Nomor Pihak Kedua : 217/DU-PSB/KB/XI/2005 pada hari selasa tanggal 29November 2005 ( Copy ). ; 42. Memo Dinas No : HK.02.01/051/DL-KS/02 dari Direktur Logistik kepada Direktur utama perihal Legalisasi Addendum kontrak tentang Sewa Kendaraan Untuk Pejabat Kepala Sub Direktorat ( Kasubdit ) PT. KS tanggal 16 Juli 2002 ( Copy ). ; 43. Addendum -1 atas kontrak antara PT.